• (GFD-2025-29697) Menyesatkan: Haji Terakhir di Musim Panas karena Mekkah Akan Hadapi Musim Dingin dan Salju

    Sumber:
    Tanggal publish: 28/10/2025

    Berita

    KONTEN yang menghubungkan bahwa 2025 menjadi haji terakhir di musim panas dengan klaim akan turunnya salju di Mekkah, Arab Saudi, beredar di YouTube [arsip] pada 13 Juni 2025.

    Video itu menampilkan kolase cuplikan Ka’bah di Mekkah yang tampak diselimuti salju tebal. Visual tersebut dikaitkan dengan pernyataan Pusat Meteorologi setempat yang menyebut 2025 menjadi musim haji terakhir di musim panas karena setelah itu Mekkah akan mengalami musim dingin selama 25 tahun.



    Benarkah Arab umumkan 2025 adalah haji terakhir di musim panas dan Mekkah turun salju?

    Hasil Cek Fakta

    Tempo menelusuri klaim itu dengan pencarian gambar terbalik dan merujuk pada situs-situs kredibel. Hasil verifikasi menunjukkan ibadah haji 2025 memang menjadi yang terakhir di musim panas. Namun, Mekkah mustahil diselimuti salju. Video yang menampilkan area Ka’bah bersalju terbukti hasil suntingan.

    Dikutip dari Situs Gulf News, juru bicara Pusat Meteorologi Nasional (NCM) Hussein Al Qahtani mengatakan, musim haji berikutnya akan terjadi pada musim semi (tahun 2026–2033), musim dingin (tahun 2034–2041), dan musim gugur (2042–2049).  

    Pergeseran tersebut, kata Hussein, disebabkan oleh siklus kalender Hijriah yang 11 hari lebih pendek daripada tahun Masehi. Dengan demikian waktu haji bergeser lebih awal setiap tahunnya. Hal ini akan membuat jemaah haji akan bertemu dengan cuaca yang semakin dingin, sebelum bertemu ke musim panas  pada tahun 2050.

    Meski Mekkah memiliki musim dingin, suhunya akan tetap di atas nol derajat Celcius. Sebab Mekkah berada di iklim gurun yang panas, ditandai dengan musim dingin yang sejuk hingga hangat dan musim panas yang sangat panas. 

    “Kondisinya di musim dingin tidak ideal untuk turun salju,” tulis Hisham Jamal untuk situs Arabia Weather, 12 September 2025.

    Kondisi yang mungkin dapat terjadi saat musim dingin di Mekkah yakni hujan lebat, disertai hujan es dari awan kumulonimbus. Fenomena ini yang mungkin disangka orang sebagai salju, meski secara ilmiah berbeda.

    Sementara itu, video yang memperlihat area Masjidil Haram bersalju pernah beredar pada 1 Januari 2023. Video itu diklaim sebagai salju pertama yang turun di Mekkah. 

    Saat itu, juru bicara Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi (NCM) Hussain Al-Qahtani menyatakan, video hujan salju yang beredar tersebut merupakan hasil suntingan dengan efek tambahan. 

    “Video yang beredar tentang salju yang turun di #Masjid_Haram tidak benar dan telah diedit dengan efek tambahan,” tulis Hussain melalui media sosial X pada 1 Januari 2023. 



    Akun Arabia Weather juga menyebut video tersebut sudah dimodifikasi. Padahal saat itu, suhu di Mekkah mencapai 30 derajat Celcius. “Iklim di Mekkah tidak cocok menghadapi hujan salju,” tulis akun situs web pemantau cuaca tersebut.

    Kesimpulan

    Berdasarkan pemeriksaan fakta di atas, klaim bahwa haji terakhir di musim panas karena Mekkah akan hadapi musim dingin dan salju adalah menyesatkan. Mekkah mustahil akan memperoleh salju. Video saat area Ka’bah di Masjidil Haram bersalju merupakan hasil suntingan.

    Rujukan

  • (GFD-2025-29698) Keliru: TNI Lumpuhkan Tujuh Pos Militer Israel di Jalur Gaza

    Sumber:
    Tanggal publish: 28/10/2025

    Berita

    VIDEO dengan klaim Tentara Nasional Indonesia (TNI) melumpuhkan tujuh pos pasukan militer Israel (IDF) di Jalur Gaza, Palestina beredar di TikTok [arsip], Facebook, dan Instagram.

    Video itu memperlihatkan aktivitas tentara di lapangan dan iring-iringan mobil Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Serangan TNI disebut dirancang oleh Mayjen Wisnu Adityo dan melibatkan Letkol Aditya Surya sebagai komando lapangan. Narator konten itu mengatakan operasi tersebut dinamakan Garuda Merdeka dan diliput koresponden militer media The Guardian yang bernama Jonathan Reeve.



    Namun, benarkah TNI menyerang dan melumpuhkan 7 pos tentara Israel di Gaza seperti klaim dalam video?

    Hasil Cek Fakta

    Tempo menelusuri video itu dengan pencarian gambar terbalik di Google dan Yandex, lalu membandingkannya dengan informasi dari situs-situs kredibel. Hasilnya, video tersebut tidak berkaitan dengan aksi tentara Indonesia yang disebut menaklukkan Pasukan Pertahanan Israel (IDF).



    Pada detik ke-8, video itu menampilkan sejumlah pria duduk berbaris di jalan. Menurut BBC, klip tersebut merupakan dokumentasi perlakuan IDF terhadap warga Palestina. Informasi terverifikasi menunjukkan para pria itu dilucuti bajunya, diborgol, dan dipaksa duduk di aspal selama berjam-jam.

    Dengan mata tertutup, mereka kemudian dibawa menggunakan truk ke lokasi yang tidak diketahui dan diinterogasi secara terpisah untuk mencari informasi tentang kelompok Hamas.  



    Klip yang memperlihatkan tank juga tidak terkait dengan TNI. Klip berasal dari IDF saat mereka menyerang ke wilayah Palestina, berdasarkan berita Aljazeera pada 17 Mei 2025. Keesokan harinya IDF kembali menyerang Palestina hingga memakan korban ratusan orang, termasuk dari kalangan jurnalis.



    Pada menit ke-1:05, klip memperlihatkan sejumlah pria bertelanjang dada di antara reruntuhan bangunan. Mereka adalah warga Palestina yang dituduh IDF sebagai anggota kelompok Hamas yang bersembunyi di rumah sakit.



    Pada menit ke-1:15, klip menampilkan serangan darat dan udara IDF di wilayah Palestina yang diberitakan VOA pada akhir Desember 2025. Serangan itu merupakan bagian dari instruksi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar militer Israel menggempur Gaza.

    Kesimpulan

    Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim TNI melumpuhkan 7 pos militer IDF di Jalur Gaza adalah klaim keliru.

    Rujukan

  • (GFD-2025-29699) Cek Fakta: Hoaks Artikel Jokowi Sebut Rakyat Akan Patungan 3 Tahun Untuk Bayar Utang Kereta Cepat

    Sumber:
    Tanggal publish: 28/10/2025

    Berita


    Liputan6.com, Jakarta - Beredar di media sosial postingan artikel Jokowi menyebut rakyat akan patungan selama tiga tahun untuk membayar utang kereta cepat jika Menkeu tak mau membayar. Postingan itu beredar sejak awal pekan ini.
    Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 27 Oktober 2025.
    Dalam postingannya terdapat cuplikan layar artikel dari Gelora News berjudul:
    "Jokowi Muda Saja Jika Menkeu Tidak Mau Bayar Utang Kereta Cepat Atau Whoosh Rakyatkan Ada Patungan Membayar Utang Whoosh Tiga Tahun Lunas"
    Akun itu menambahkan narasi:
    "Apakah kita siap PATUNGAN untuk bayar hutang whooos? Kalau gw cuma mo bilang..”KEPALA LU PEANG”,,!"
    Lalu benarkah postingan artikel Jokowi menyebut rakyat akan patungan selama tiga tahun untuk membayar utang kereta cepat jika Menkeu tak mau membayar?

    Hasil Cek Fakta


    Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel yang identik dengan postingan. Artikel itu diunggah laman Gelora.co dengan foto dan waktu yang sama dengan postingan.
    Namun dalam artikel asli berjudul "Disalahkan soal Utang Proyek Whoosh, Jokowi: Tujuannya Bukan Mencari Laba, tapi Keuntungan Sosial".
    Dalam artikel asli sama sekali tidak membahas pernyataan Jokowi yang menyebut rakyat akan patungan membayar utang kereta cepat selama tiga tahun.
    Artikel itu membahas pernyataan Jokowi terkait gaduh utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Ia menyebut pembangunan transportasi umum memang tidak bertujuan untuk mencari laba.

    Kesimpulan


    Postingan artikel Jokowi menyebut rakyat akan patungan selama tiga tahun untuk membayar utang kereta cepat jika Menkeu tak mau membayar adalah hoaks.

    Rujukan

  • (GFD-2025-29700) Cek Fakta: Tidak Benar Ini Link Pendaftaran Program JKN untuk Masyarakat Tak Mampu Bayar Tunggakan BPJS Kesehatan

    Sumber:
    Tanggal publish: 28/10/2025

    Berita


    Liputan6.com, Jakarta- Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim link pendaftaran program JKN untuk masyarakat yang tidak mampu membayar tunggakan BPJS Kesehatan. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook, pada 24 Oktober 2025.
    Klaim link pendaftaran program JKN untuk masyarakat yang tidak mampu membayar tunggakan BPJS Kesehatan, berupa infografis yang menampilkan tulisan sebagai berikut.
    "PEMUTIHAN TUNGGAKAN BPJS KESEHATAN
    pemerintah berencana memutihkan tunggakan peserta BPJS Kesehatan yang nilainya mencapai lebih dari Rp 10 triliun"
    Infografis tersebut diberi keterangan sebagai berikut.
    "Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban peserta yang tidak mampu membayar tunggakan dan memulihkan kepesertaan mereka dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
    Silakan kilik link yang ada"
    Unggahan tersebut disertai dengan menu daftar, jika diklik akan muncul link berikut.
    "https://treegraa.it.com/pemutihanbpjs?fbclid=IwY2xjawNtR75leHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFnT0c0bUF5Z3Z3aVg4bElFAR4NuqryfeUc0UeVkOV0I6vA3cCzSuqzEtfml3-pIjYt36N7kH001VPGiUH5OQ_aem_gpvPRbquHZaNUnIfhLejTw"
    Link tersebut mengarah pada halaman situs yang meminta sejumlah data pribadi, seperti nama lengkap sesuai E-KTP, nomor Telegram, dan Provinsi.
    Benarkah klaim link pendaftaran program JKN untuk masyarakat yang tidak mampu membayar tunggakan BPJS Kesehatan? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.
     

    Hasil Cek Fakta


    Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran program JKN untuk masyarakat yang tidak mampu membayar tunggakan BPJS Kesehatan. Sebelumnya Cek Fakta Liputan6.com telah menelusuri klaim link pendaftaran penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan, dalam artikel berjudul "Cek Fakta: Tidak Benar Link Pendaftaran Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan"  yang dimuat pada 27 Oktober 2025.
    Penelusuran dilakukan dengan menghubungi Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah.
    Dia menyatakan, link pendaftaran yang disebar salah satu akun di media sosial tersebut adalah hoaks.
    "Hoaks," kata Rizzky kepada Liputan6.com, Senin (27/10/2025).
    Rizzy menyatakan, pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan tersebut masih dalam proses.
    "Perlu kami sampaikan bahwa saat ini pemerintah masih berproses merumuskan dan menyusun regulasinya dengan melibatkan berbagai pihak," ucap dia.

    Kesimpulan


    Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran program JKN untuk masyarakat yang tidak mampu membayar tunggakan BPJS Kesehatan tidak benar.
    Saat ini pemerintah masih menyusun regulasi pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan.