Sebagai langkah awal, Tim Riset Tirto mencoba mengecek informasi akun pengunggah yang mengatasnamakan KDM. Akun itu bukanlah akun asli KDM dan diketahui baru dibuat pada 26 Oktober tahun ini, alias sama seperti tanggal unggahan.

Di beranda akun “Bantuan KDM” tak terlihat adanya unggahan lain selain video KDM berbagi bantuan kepada TKI dan TKW. Saat awal-awal dibikin, akun tersebut juga hanya memasang foto profil dan foto cover bergambar sosok Dedi Mulyadi.

Jika video KDM diamati dengan saksama, sebetulnya terdapat tanda-tanda adanya keterlibatan kecerdasan buatan/AI. Sebab, audio yang menyerupai suara Dedi Mulyadi itu tidak sesuai dengan gerak bibir KDM dalam video.

Untuk membuktikan hal tersebut, Tirto mengecek video ini dengan bantuan Hive Moderation. Hasilnya, kemungkinan audionya dihasilkan oleh generatif AI atau deepfake memang mencapai 99 persen.

Tim Riset Tirto lalu mencari tahu konteks asli video KDM. Dengan menyalin tangkapan layar klip itu ke mesin penelusuran Google Image, kami menemukan bahwa video aslinya berasal dari akun Facebook resmi “Kang Dedi Mulyadi” yang bercentang biru.

Dalam klip asli, KDM sedang berbicara soal mendidik anak, bukan bagi-bagi bantuan. Dedi bilang, ketika menitipkan anak ke sekolah, maka orang tua sudah mempercayakan sepenuhnya kepada guru, untuk melakukan pendidikan pada anak-anak kita.

“Manakala anak kita berbuat kenakalan di sekolah dan gurunya memberikan hukuman dan hukuman itu masih dalam batas kewajaran, maka kita harus menerimanya. Dan ketika pulang sekolah ketika anak kita mendapat hukuman dari gurunya, kita harus memberikan hukuman lagi agar anak kita merasa bahwa dirinya melakukan tindakan yang salah,” kata KDM dalam video asli.

Dia menceritakan soal upaya pihaknya membangun hubungan guru dan orang tua siswa yang konstruktif dan punya landasan hukum. Sebelum orang tua menyerahkan anaknya ke sekolah, Pemprov Jawa Barat menandatangani surat pernyataan, yang didalamnya menyatakan tidak akan mempidanakan guru yang memberikan hukuman pada anaknya dengan tujuan memberikan pendidikan

Sepanjang 2 menit 22 detik, KDM sama sekali tidak menyinggung soal bantuan kepada TKI dan TKW. Itu artinya, audio video tersebut telah dimanipulasi menggunakan AI.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa video Dedi Mulyadi berbagi bantuan kepada TKI dan TKW bersifat altered video atau video yang dimanipulasi.

Tirto mengecek video ini dengan bantuan Hive Moderation. Hasilnya, kemungkinan audionya dihasilkan oleh Generatif AI atau deepfake mencapai 99 persen.

Dalam klip asli, KDM sedang berbicara soal mendidik anak, bukan bagi-bagi bantuan.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:21UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Tirto mencoba melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) pada bagian klip yang menampilkan wajah Mahfud, untuk menelusuri keaslian serta sumber utama video tersebut. Salah satu hasil pencarian mengarahkan kami ke artikel berita yang diterbitkan oleh Antara.

Mahfud terlihat mengenakan batik yang sama, juga dengan aksesori pin merah putih di dadanya, serta latar belakang pola dan perisai Burug Garuda yang sama seperti potongan video yang tersebar di media sosial.

Keterangan foto tersebut menyebut foto berasal dari tahun 2021, saat Mahfud, yang kala itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam, memberikan pernyataan terkait perkembangan Satgas BLBI, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

Artikel yang tayang tahun 2021 tersebut juga sama sekali tak menyebutkan bansos dari hasil perampasan aset. Dalam kesempatan itu, Mahfud menyatakan obligor dan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sering melobi pemerintah sehingga pelunasan utangnya tertunda. Foto Mahfud dalam artikel tersebut sama persis dengan video yang ada di Facebook.

Karenanya, Tirto mencurigai foto tersebut dimanipulasi menggunakan akal imitasi (artificial intelligence, AI) agar menjadi video, yang isinya berbicara sesuai dengan input dari penyebar video.

Kami mengecek audio video tersebut lewat platform pendeteksi audio AI generate bernama Resemble AI. Hasil pengecekan menyimpulkan bahwa audio tersebut palsu atau dipalsukan.

Kami juga mencoba melakukan pemindaian video, terutama di bagian Mahfud berbicara menggunakan perangkat Hive Moderation. Hasil pemindaian menunjukkan skor agregat 99 persen, video adalah buatan atau dimanipulasi dengan AI. Bagian audio menjadi hal yang paling mendapat sorotan buatan AI, hasil pemindaian Hive Moderation.

Hive Moderation Periksa Fakta Video hoaks Mahfud MD.

Tirto juga mengecek akun yang mencatut nama Mahfud sebagai nama Facebook tersebut. Tak ditemukan indikasi bahwa akun tersebut merupakan media sosial asli milik Mahfud. Justru, akun ini lebih seperti akun palsu karena baru dibuat pada 25 September 2025.

Lewat pengecekan medsos resmi Mahfud di Facebook dan Instagram yang ditandai dengan adanya centang biru, tidak ditemukan satupun unggahan dari Mahfud soal bansos dari hasil perampasan aset.

Temuan ini memperkuat dugaan video Mahfud bagi-bagi bansos yang beredar di Facebook, merupakan hasil manipulasi menggunakan AI.

Modus seperti ini banyak digunakan sebagai upaya penipuan (scam) atau juga upaya untuk pengumpulan data pribadi. Tirto berkali-kali menemukan modus serupa di media sosial.

Hasil pemeriksaan fakta Tirto menunjukkan video berisi Mahfud mengajak masyarakat daftar bansos hasil perampasan aset di Facebook bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Video tersebut diduga kuat hasil suntingan dengan akal imitasi yang ditambahkan narasi tidak sesuai konteksnya dan justru mengajak masyarakat untuk mengakses nomor WhatsApp dari penyebar video.

Konteks asli dari video yang tersebar di media sosial diambil dari sebuah foto momen Mahfud berbicara soal obligor dan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 2021 silam.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:19UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Sebagai langkah awal, Tim Riset Tirto mencoba mengecek informasi akun pengunggah yang mengatasnamakan KDM. Akun itu bukanlah akun asli KDM dan diketahui baru dibuat pada 26 Oktober tahun ini, alias sama seperti tanggal unggahan.

Di beranda akun “Bantuan KDM” tak terlihat adanya unggahan lain selain video KDM berbagi bantuan kepada TKI dan TKW. Saat awal-awal dibikin, akun tersebut juga hanya memasang foto profil dan foto cover bergambar sosok Dedi Mulyadi.

Jika video KDM diamati dengan saksama, sebetulnya terdapat tanda-tanda adanya keterlibatan kecerdasan buatan/AI. Sebab, audio yang menyerupai suara Dedi Mulyadi itu tidak sesuai dengan gerak bibir KDM dalam video.

Untuk membuktikan hal tersebut, Tirto mengecek video ini dengan bantuan Hive Moderation. Hasilnya, kemungkinan audionya dihasilkan oleh generatif AI atau deepfake memang mencapai 99 persen.

Tim Riset Tirto lalu mencari tahu konteks asli video KDM. Dengan menyalin tangkapan layar klip itu ke mesin penelusuran Google Image, kami menemukan bahwa video aslinya berasal dari akun Facebook resmi “Kang Dedi Mulyadi” yang bercentang biru.

Dalam klip asli, KDM sedang berbicara soal mendidik anak, bukan bagi-bagi bantuan. Dedi bilang, ketika menitipkan anak ke sekolah, maka orang tua sudah mempercayakan sepenuhnya kepada guru, untuk melakukan pendidikan pada anak-anak kita.

“Manakala anak kita berbuat kenakalan di sekolah dan gurunya memberikan hukuman dan hukuman itu masih dalam batas kewajaran, maka kita harus menerimanya. Dan ketika pulang sekolah ketika anak kita mendapat hukuman dari gurunya, kita harus memberikan hukuman lagi agar anak kita merasa bahwa dirinya melakukan tindakan yang salah,” kata KDM dalam video asli.

Dia menceritakan soal upaya pihaknya membangun hubungan guru dan orang tua siswa yang konstruktif dan punya landasan hukum. Sebelum orang tua menyerahkan anaknya ke sekolah, Pemprov Jawa Barat menandatangani surat pernyataan, yang didalamnya menyatakan tidak akan mempidanakan guru yang memberikan hukuman pada anaknya dengan tujuan memberikan pendidikan

Sepanjang 2 menit 22 detik, KDM sama sekali tidak menyinggung soal bantuan kepada TKI dan TKW. Itu artinya, audio video tersebut telah dimanipulasi menggunakan AI.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa video Dedi Mulyadi berbagi bantuan kepada TKI dan TKW bersifat altered video atau video yang dimanipulasi.

Tirto mengecek video ini dengan bantuan Hive Moderation. Hasilnya, kemungkinan audionya dihasilkan oleh Generatif AI atau deepfake mencapai 99 persen.

Dalam klip asli, KDM sedang berbicara soal mendidik anak, bukan bagi-bagi bantuan.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:21UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Tempo menelusuri klaim tersebut dengan membandingkan informasi dari situs kredibel dan melakukan pencarian gambar terbalik. Hasilnya, peserta yang bergabung sebagai personel Komponen Cadangan (Komcad) TNI menerima imbalan sesuai tugas mereka.

Meski melibatkan warga sipil, pelaksanaan Komcad berbeda dari kebijakan wajib militer yang diterapkan di Ukraina dan Israel.



Foto dalam konten itu berasal dari berita Antara tentang penetapan 2.497 orang sebagai anggota Komponen Cadangan (Komcad) TNI oleh Prabowo Subianto pada 11 Agustus 2023, saat ia menjabat Menteri Pertahanan.

Komcad TNI merupakan program sukarela yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Program ini terbagi menjadi empat bidang, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana.

Pasukan tersebut dapat dimanfaatkan ketika negara dalam kondisi darurat militer atau bencana alam. Namun mobilisasi Komcad hanya bisa dilakukan oleh Presiden atas persetujuan DPR RI untuk kepentingan pertahanan negara.

Mereka yang terpilih menjadi Komcad menerima pelatihan untuk menganalisa jejak, cara bertahan hidup di hutan, dan kemampuan tempur saat bertemu musuh.

Pada 2022, pembentukan Komcad direncanakan sebanyak 25.000 personel. Namun, hingga 2024, Kemenhan hanya mampu membentuk 9.776 personel Komcad.

Namun pada 2025, menurut CNN Indonesia, nama dan fungsi komcad  diubah menjadi Komponen Cadangan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (komcad SPPI). Lulusannya akan menjadi aparatur sipil negara di Badan Gizi Nasional. 

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024, gaji yang mereka dapatkan beragam dari golongan 1 di kisaran Rp1.938.500-Rp2.900.900 sampai golongan XVII sekitar Rp4.462.500-Rp7.329.900.

Pembentukan komcad menuai kritik sejak awal. Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, Ikhsan Yosarie, mengatakan, pembentukan komcad akan meningkatkan militerisme di kalangan masyarakat.

Salah satu lokasi pembentukan komcad yakni di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Tubagus Hasanuddin, dalam Majalah Tempo edisi 14 September 2024, mengatakan adanya komcad di IKN salah sasaran. Sebab ancaman pertahanan justru terjadi di kawasan Laut Cina Selatan, bukan IKN. 

Pilihan editor: Berbeda dengan Wajib Militer, Inilah Komponen Cadangan TNI dan Dasar Peraturannya

Berbeda dengan Indonesia, pemerintah Ukraina dan Israel memberlakukan wajib militer bagi warganya. Wajib militer adalah kewajiban bagi seorang warga negara terutama pria untuk mengangkat senjata dan mengikuti pendidikan militer. Setidaknya terdapat 15 negara yang memiliki wajib militer bagi warganya.

Pemerintah Ukraina memberlakukan wajib militer bagi warganya yang berusia 27 tahun. Kemudian pada 2022, mereka memperluas wajib militer cadangan berusia 18-60 tahun dengan masa kerja personel selama satu tahun. Kebijakan ini diambil setelah Rusia menginvasi negara itu pada Februari 2022.

Namun dengan invansi Rusia yang tak kunjung berhenti, kebutuhan akan pasukan perang mendorong Pemerintah Ukraina menurunkan batas usia wajib militer menjadi 25 tahun. 

Kebijakan wajib militer Ukraina menjadi isu sensitif dan kontroversial. BBC melaporkan 20.000 pria telah melarikan diri dari Ukraina sejak awal perang untuk menghindari wajib militer. Sebanyak 21.113 pria lainnya mencoba melarikan diri tetapi ditangkap oleh otoritas Ukraina.

Sedangkan wajib militer di Israel berlaku bagi pria maupun wanita yang berusia di atas 18 tahun bagi mereka yang beragama Yahudi, Druze, atau Sirkasia. Pria menjalani wajib militer minimal 32 bulan dan wanita 24 bulan. Pengecualian ditujukan bagi Arab Israel, individu yang sudah menikah, dan tidak sehat secara medis atau mental.  

Saat Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza, mereka membutuhkan lebih dari 10 ribu personel pada 2025, menurut Anadolu Agency. Pemerintah menekan semua masyarakat yang sesuai dengan kriteria untuk mengikuti program wajib militer, salah satunya melalui lembaga pendidikan.

Verifikasi Tempo menyimpulkan narasi yang mengatakan adanya 1 juta orang warga Indonesia yang mendaftar menjadi pasukan siap tempur tanpa dibayar adalah klaim menyesatkan.

Hasilnya, foto tersebut tentang penetapan 2.497 orang sebagai anggota Komponen Cadangan (Komcad) TNI pada 2023. Warga yang lolos menjadi Komcad TNI tetap memperoleh imbalan. Selain itu, meskipun melibatkan warga sipil, implementasi Komcad sejauh ini berbeda dengan kebijakan wajib militer yang dilakukan oleh Ukraina dan Israel.