• (GFD-2025-30204) [SALAH] Luhut Sebut Dana Bansos Rp500 Triliun Dipakai Jokowi untuk Kampanye dan Bayar Buzzer

    Sumber: Facebook.com
    Tanggal publish: 20/11/2025

    Berita

    Pada Rabu (22/10/2025) akun Facebook “Inara Utari” membagikan video [arsip] dengan narasi :

    “NAH LO...LUHUT MULAI SERANG JOKOWI MENGENAI DANA BANSOS 500 T

    mu5uh d4n tem4n dlm politik ad4 m45anya

    LUHVT 5UDAH MUL41 SERAN9 JOKOWI MEΝΘΕΝΑΙ BAN5OS 500 TRILIVN, MENURUTNY4 UAN9 BAN5OS 500 T ITU DIP4KE BU4T KAMP4NYE PRIODE TERAKHIR SELAIN ITU JU9A BU4T BAY4R PAR4 BUZZ3R, UC3P LUHUT.”

    Hingga Kamis (20/11/2025) unggahan telah mendapat 4.900 tanda suka, 677 komentar, serta dibagikan ulang 640 kali. 

    Hasil Cek Fakta

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “Luhut sebut dana bansos Rp500 triliun dipakai Jokowi untuk kampanye dan bayar buzzer” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah pemberitaan, antara lain:

    • Berita detik.com  “Luhut Ungkap Dana Bansos Rp 500 T, tapi yang Tepat Sasaran Cuma Separuh” yang tayang pada Jumat (7/2/2025). Berita tersebut memuat penjelasan Luhut bahwa dari total bansos Rp500 triliun, sebagian besar tidak tepat sasaran, antara lain karena data yang tidak akurat, penerima ganda, dan penerima yang tidak memenuhi syarat.

    • Artikel okezone.com “Luhut Bongkar Borok Penyaluran Bansos Rp500 Triliun di Era Jokowi, Separuhnya Tak Tepat Sasaran” yang tayang pada Senin (10/2/2025). Dalam artikel tersebut, juga hanya menyoroti kritik Luhut terhadap pendataan dan mekanisme distribusi bansos.

    Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “Luhut sebut dana bansos Rp500 triliun dipakai Jokowi untuk kampanye dan bayar buzzer”.

    Kesimpulan

    Unggahan video berisi klaim “Luhut sebut dana bansos Rp500 triliun dipakai Jokowi untuk kampanye dan bayar buzzer” merupakan konten palsu (fabricated content).

    Rujukan

  • (GFD-2025-30205) Cek Fakta: Tidak Benar Link Ini Pendaftaran Bantuan Insentif untuk Guru Non ASN

    Sumber:
    Tanggal publish: 20/11/2025

    Berita


    Liputan6.com, Jakarta - Beredar di media sosial postingan klaim link pendaftaran bantuan insentif untuk guru non ASN. Postingan itu beredar di salah satu akun Facebook pada 17 November 2025.
    Berikut isi unggahannya:
    "BANTUAN INSENTIF HADIR UNTUK GURU NON ASN, GURU HONORER & PEGAWAI NEGERI BANTUAN SEBESAR RP.2.100.000
    DI CAIRKAN SERENTAK DI SELURUH INDONESIA
    Untuk dapatkan bantuan langsung daftar dengan cata klik link daftar
    https://daftaronlinevtikhkg.netlify.app
    https://daftaronlinevtikhkg.netlify.app
    https://daftaronlinevtikhkg.netlify.app"
    Unggahan menyertakan poster yang berisi narasi sebagai berikut:
    "BANTUAN INSENTIF
    HADIR UNTUK GURU NON ASN, GURU HONORER & PEGAWAI NEGERI
    BANTUAN SEBESAR RP 1.500.000
    Untuk dapatkan bantuan langsung daftar dengan cara klik daftar
    DI CAIRKAN SERENTAK DI SELURUH INDONESIA"
    Unggahan tersebut disertai menu pendaftaran, yang jika diklik akan muncul link berikut: https://daftaronlinevtikhkg.netlify.app/
    Link tersebut mengarah pada halaman situs yang menampilkan formulir digital serta meminta data pribadi, seperti nama dan nomor Telegram.
    Lalu benarkah klaim link pendaftaran bantuan insentif untuk guru non ASN tersebut? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.
     

    Hasil Cek Fakta


    Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim pendaftaran bantuan insentif untuk guru non ASN. Penelusuran mengarah pada artikel yang tayang di Liputan6.com berjudul: "Pendaftaran Insentif Palsu Incar Guru Non ASN, Begini Cara Deteksinya".
    Dalam artikel ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengeluarkan peringatan terkait berbagai link atau laman palsu yang mengatasnamakan bantuan insentif guru non-ASN sebesar Rp 2,1 juta.
    Kemendikdasmen menyatakan, link pendaftaran insentif khusus untuk guru non ASN ini merupakan modus penipuan menggunakan metode phising untuk mencuri data pribadi.
    "Phising adalah upaya penipuan untuk mencuri data pribadi seperti password, OTP (one-time password), atau informasi keuangan. Jangan mudah percaya dengan pesan, email, atau link mencurigakan yang mengatasnamakan pihak tertentu," ujar Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen, dikutip dariketerangan yang dimuat situs resmi Direktorat Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, gtk.dikdasmen.go.id.
    Masyarakat pun diminta untuk waspada pada penipuan yang berupa tautan berkedok bantuan dan lain sebagainya yang mengatasnamakan Kemendikdasmen.
    Untuk mendeteksi penipuan bantuan insentif guru non ASN sebesar Rp 2,1 juta bisa dengan memastikan domain link pendaftaran yang beredar, biasanya pelaku penipuan menyebar link dengan domain tidak resmi atau diluar domain pemerintah. Sebab itu sebaiknya kita tidak mudah percaya percaya pada laman yang tidak menggunakan domain resmi.
    "Domain resmi kementerian diakhiri dengan .go.id," sebut keterangan tersebut.

    Kesimpulan


    Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran bantuan insentif untuk guru non ASN, tidak benar.
  • (GFD-2025-30222) Salah, Video Mensesneg Umumkan Perombakan Posisi Menkeu Purbaya

    Sumber:
    Tanggal publish: 19/11/2025

    Berita

    tirto.id - Pada November 2025, berlalu-lalang narasi soal reshuffle Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di media sosial. Klaim ini salah satunya dibagikan oleh akun Facebook dengan nama "Hendra Benteng Irwandi'Nova" (arsip).

    ADVERTISEMENT

    Dalam bentuk video singkat berdurasi 1 menit 50 detik, akun pengunggah memperlihatkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, tengah mengumumkan perombakan kabinet.

    let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

    Setelah menyebut jabatan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Prasetyo dalam video kemudian menyinggung posisi Kemenkeu. "TOLONG JELASKAN YANG PAHAM kalaw benar pak Purbaya dganti, presiden juga harus kita Lengserkan gimana besti," begitu bunyi teks yang terpampang dalam klip.

    let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

    #gpt-inline3-passback{text-align:center;}

    Akun pengunggah juga membubuhkan sejumlah tagar, di antaranya #MenteriKeuangan, #Meukeu, #Purbaya, #KabinetIndonesiaMaju, #Prabowo, #Indonesia, #Presiden, dan #Rakyat.

    let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

    #gpt-inline4-passback{text-align:center;}

    PERIKSA FAKTA Salah, Video Mensesneg Umumkan Perombakan Posisi Menkeu Purbaya.

    Selama sepekan berseliweran di Facebook, alias dari Selasa (11/11/2025) sampai Selasa (18/11/2025), unggahan ini sudah dibagikan sebanyak 623 kali dan memperoleh 6.800 komentar.

    ADVERTISEMENT

    Di bagian komentar itu, seorang warganet mengatakan kalau Purbaya mau diganti, artinya pemerintah ingin negara kita ini bobrok. Ia juga menyebut bahwa Purbaya merupakan sosok yang mau membenahi negeri.

    Tak hanya di Facebook, narasi yang sama persis juga diketahui bertebaran di TikTok.

    Lantas, bagaimana kebenaran klaim ini?

    Hasil Cek Fakta

    Tim Riset Tirto pertama-tama mengecek laman resmi Sekretariat Kabinet (Setkab). Di bagian daftar menteri Kabinet Merah Putih, masih tertera nama Purbaya yang menduduki jabatan Menkeu. Purbaya sendiri menggantikan Sri Mulyani dan dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/P Tahun 2025.

    Untuk mengecek keaslian video yang berseliweran, Tirto mencoba memasukkan tangkapan layar footage Prasetyo ke mesin penelusuran Google Image. Hasilnya, kami menemukan video serupa pernah diunggah akun TikTok resmi IDX Channel.

    Rekaman itu dibagikan pada 8 September 2025. Meski konteks video merupakan dokumentasi pengumuman perombakan, Purbaya dalam momen itu justru baru dilantik. Video dengan versi lebih panjang juga disiarkan oleh kanal YouTube Sekretariat Presiden.

    "Pada sore hari ini, Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susuan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian," ujar Prasetyo dalam video asli, Senin (8/9/2025).

    Lima kementerian yang mengalami perubahan susunan meliputi Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam), Kemenkeu, Kementerian Koperasi, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

    Selain 5 kementerian yang mengalami perubahan susunan, ada pula 1 kementerian baru, yaitu Menteri Haji dan Umrah. Perombakan pada 8 September itu merupakan reshuffle jilid II pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Setelah itu, Prabowo juga sempat melakukan perombakan lagi pada kabinetnya, tepatnya pada 17 September 2025. Pada reshuffle jilid III tersebut, terdapat sejumlah menteri dan wakil menteri yang dilantik.

    Djamari Chaniago misalnya, resmi mengisi kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) yang baru, menggantikan Budi Gunawan yang sebelumnya kena reshuffle pada Senin (8/9/2025). Lagi-lagi, tidak ada informasi bahwa posisi Purbaya sebagai Menkeu tergeser.

    Kesimpulan

    Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa video dengan klaim Purbaya dilengserkan bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

    Video serupa pernah diunggah akun TikTok resmi IDX Channel. Rekaman itu dibagikan pada 8 September 2025. Meski konteks video merupakan dokumentasi pengumuman perombakan, Purbaya dalam momen itu justru baru dilantik. Video dengan versi lebih panjang juga disiarkan oleh kanal YouTube Sekretariat Presiden.

    Di situs resmi Sekretariat Kabinet, masih tertera nama Purbaya yang menduduki jabatan Menkeu. Purbaya sendiri menggantikan Sri Mulyani dan dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/P Tahun 2025.==

    Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

    closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0000:00UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

    Rujukan

  • (GFD-2025-30223) Hoaks Adanya Kenaikan Biaya Transaksi Bank Bengkulu

    Sumber:
    Tanggal publish: 19/11/2025

    Berita

    tirto.id - Beredar sebuah tangkapan layar pesan berbentuk surat di media sosial, yang menyebut bahwa Bank Bengkulu mengubah tarif biaya transaksi dari Rp6.500 per transaksi menjadi Rp150 ribu per bulan.

    ADVERTISEMENT

    Menurut surat itu pula, perubahan tarif transfer ditujukan demi meningkatkan kualitas layanan transfer antar bank. Lebih lanjut, disebutkan juga bahwa nasabah diminta konfirmasi persetujuannya melalui link yang tertera dalam unggahan. Surat dalam tangkapan layar tersebut juga mengungkap, bahwa jika tidak ada konfirmasi lebih lanjut, maka nasabah dinyatakan setuju dengan perubahan tarif tersebut.

    let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

    Narasi itu diunggah oleh sejumlah akun di Facebook, di antaranya “INFO BPD Bengkulu Mobile”(arsip) dan “BPD BENGKULU INFO 2025”(arsip) pada Kamis (13/11/2025) dan Jumat (14/11/2025). Narasi dalam unggahan tersebut mengajak para nasabah yang tidak setuju dengan perubahan tarif tersebut untuk melakukan pengisian formulir lewat tautan yang disediakan.

    let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

    #gpt-inline3-passback{text-align:center;}

    “Khusus Nasabah Bank Bengkulu Yang Sudah Aktif Mobile & SMS Banking .Silahkan Lakukan Pengisian Formulir Konfirmasi Apabila Ingin Menggunakan Tarif Rp 6.500 Dengan Cara Klik ( Pelajari Selengkapnya ),” tulis keterangan takarir unggahan tersebut.

    let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

    #gpt-inline4-passback{text-align:center;}

    PERIKSA FAKTA Hoaks Adanya Kenaikan Biaya Transaksi Bank Bengkulu.

    Sepanjang Jumat (14/11/2025) hingga Selasa (18/11/2025) atau selama empat hari tersebar di Facebook, unggahan ini telah memperoleh 115 tanda suka dan empat komentar.

    ADVERTISEMENT

    Lantas, bagaimana kebenaran klaim tersebut? Apakah benar ada kenaikan biaya layanan Bank Bengkulu?

    Hasil Cek Fakta

    Tirto mencoba menelusuri tautan yang disertakan dalam unggahan tersebut. Namun, pada Selasa (18/11/2025) atau saat artikel ini ditulis, tautan itu sudah tidak dapat diakses. Jika dilihat dari alamat domainnya, tautan tersebut juga tidak mengarah ke situs resmi Bank Bengkulu, yakni bankbengkulu.co.id.

    Upaya penelusuran lebih lanjut dilakukan melalui situs dan akun media sosial resmi Bank Bengkulu. Hasilnya, tidak ditemukan satu pun informasi atau keterangan resmi yang mendukung klaim adanya perubahan tarif biaya transaksi dari Rp6.500 per transaksi menjadi Rp150 ribu per bulan.

    Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Bank Bengkulu justru mengingatkan masyarakat bahwa belakangan marak penipuan yang mengatasnamakan bank tersebut. Modus yang digunakan antara lain permintaan biaya transaksi tambahan, verifikasi transfer, hingga ajakan melakukan peningkatan layanan rekening.

    Bank Bengkulu menegaskan tidak pernah meminta biaya tambahan di luar ketentuan resmi. Pihak bank juga menekankan bahwa seluruh informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal yang telah terverifikasi centang biru.

    “Waspada Penipuan Berkedok Biaya Transaksi!#SobatBankBengkulu. Saat ini marak penipuan yang mengatasnamakan Bank Bengkulu dengan alasan: “Biaya transaksi tambahan” “Verifikasi transfer” “Upgrade layanan rekening”. Ingat! Bank Bengkulu TIDAK PERNAH meminta biaya tambahan di luar ketentuan resmi,” tulis keterangan Bank Bengkulu dalam unggahan resminya (21/10/2025).

    phising.

    Tirto

    Baca juga:Hoaks Kenaikan Biaya Admin Bank Negara, dari BRI, sampai MandiriBeragam Hoaks Undian Berhadiah Mengatasnamakan Bank LampungHoaks Undian Berhadiah Mencatut Nama Bank Jateng

    Kesimpulan

    Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa klaim yang menyebut bahwa Bank Bengkulu mengubah tarif biaya transaksi dari Rp6.500 per transaksi menjadi Rp150 ribu per bulan bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

    Tidak ditemukan satu pun informasi atau keterangan resmi yang mendukung klaim adanya perubahan tarif biaya transaksi dari Rp6.500 per transaksi menjadi Rp150 ribu per bulan. Bank Bengkulu menegaskan tidak pernah meminta biaya tambahan di luar ketentuan resmi.

    ==

    Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

    closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0000:00UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

    Rujukan