Sebuah video bernarasikan Prabowo sebagai presiden terpilih 2024-2029 tidak ingin pindah dan dilantik di IKN beredar yang berasal dari channel tiktok dengan nama akun @politik_indonesia_. Video yang bersumber dari Tempodotco tersebut juga menampilkan potongan opini yang menggiring mengenai ketidakinginan Prabowo pindah ke IKN.
Setelah dilakukan penelusuran, video tersebut bersumber dari potongan video dari akun channel youtube Tempodotco, dengan judul Bagi-bagi Kursi Kabinet Prabowo-Gibran dan Cawe-cawe Jokowi | Bocor Alus Politik. Laporan jurnalistik tersebut tidak menampilkan sumber-sumber yang dapat diverifikasi kebenarannya.
Dikutip dari cnnindonesia.com, Menteri Investasi/Kepala BPPM Bahlil Lahadalia, telah membantah adanya dugaan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto tak mau pindah ke IKN. Ia juga menegaskan Prabowo akan hadir saat hari kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Dari laman detik.com, Prabowo juga telah menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur seusai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Makassar sebagai janji apabila ia terpilih sebagai presiden.
Dengan demikian, narasi dengan klaim Prabowo kurang berkenan IKN pindah ke Kalimantan tidak valid dan termasuk ke dalam konten yang menyesatkan.

Faktanya klaim mengenai Prabowo yang tidak ingin pindah dan dilantik di IKN merupakan informasi tidak valid. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia telah membantah isu presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto tak mau pindah ke IKN Nusantara.

Artikel disadur dari Kompas.com.
Sebuah akun Facebook bersama Mrb Bhe mengunggah sebuah reels dengan narasi TNI dan Polri menutup akses terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Madi Paniai dan memulangkan paksa para pasien yang sakit.Mengutip dari Kompas.com, Kepala Penerangan Komando Daerah Militer (Kapendam) XVII/Cendrawasih Letkol Infanteri Candra Kurniawan membantah narasi aparat gabungan TNI-Polri mengusir pasien dan menutup RSUD Madi. Narasi tersebut merupakan hoaks yang sengaja disebarkan secara terus menerus oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka.Faktanya, kehadiran aparat gabungan TNI dan Polri tersebut adalah atas permintaan tim medis yang khawatir keselamatannya terancam oleh OPM. Dilansir dari bbc.com, Dokter Agus, pimpinan RSUD Paniai, menyebut keberadaan tentara tersebut merupakan instruksi dari Kementerian Kesehatan. Penempatan aparat sebagai bagian dari upaya mencegah pembakaran fasilitas kesehatan sebab adanya kejadian berulang pembakaran fasilitas kesehatan, seperti puskesmas di Papua. Namun, pegawai rumah sakit yang risih dengan kedatangan tentara dan polisi menyepakati mereka dipindahkan ke gedung Perpustakaan Daerah.Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa TNI dan Polri mengusir paksa pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Madi Kabupaten Paniai, Papua merupakan informasi tidak valid dan tidak terbukti.

Faktanya penutupan pintu RSUD yang dilakukan THI-Polri bertujuan untuk mengamankan rumah sakit sebab bagian dari objek vital. Aparat TNI dari Batalyon Infanteri 527 membantu mengamankan RSUD Madi Paniai karena terdapat pengaduan warga bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut.

[PENJELASAN]:

Akun youtube INFO RAKYAT memposting sebuah video berjudul “Prabowo Lepas Tangan, Serahkan IKN ke Gibran” pada 15 Juli 2024. Video tersebut bernarasikan asumsi-asumsi dari beberapa tokoh politik, seperti Rocky Gerung dan sejumlah video dari akun sosial media lain untuk menggiring opini bahwa seolah-olah Prabowo tidak ingin pindah ke IKN dan berseberangan dengan pihak Jokowi.

Setelah dilakukan penelurusan, dalam dialog di ajang Forum Ekonomi Qatar di Doha, Prabowo meyakini proyek anggaran negara (APBN) akan sanggup untuk membiayai proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Kalimantan Timur, hingga rampung. Dilansir dari nasiona.kompas.com, pemerintahannya akan mengutamakan penggunaan APBN demi membiayai proyek IKN.

Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, menegaskan dirinya dan wakil presiden RI terpilih, Gibran Rakabuming Raka, akan melanjutkan program-program pemerintahan Presiden Joko Widodo. Proyek IKN yang merupakan warisan dari pemerintahan Presiden Jokowi akan dilanjutkan sampai selesai. Ia berpendapat bahwa pembangunan memerlukan kontinuitas, tetapi tetap perlu adanya perbaikan dan inovasi.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Prabowo lepas tangan dan serahkan IKN ke Gibran merupakan informasi tidak valid dan tidak terbukti.

Faktanya Prabowo mendukung pembangunan proyek IKN dan berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan IKN hingga selesai. Presiden terpilih 2024-2029 juga menganggap IKN adalah proyek politis dan harus ditopang oleh APBN, dan modal dari luar negeri akan mengikuti kemudian.

Thumbnail yang digunakan dalam video merupakan gambar hasil manipulasi.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengambil tangkapan layar thumbnail, lalu mengeceknya dengan metode reverse image search.

Hasil pencarian di Google Lens mengarahkan ke foto asli yang terdapat di situs berita Liputan6.

Foto tersebut dipakai dalam artikel berjudul "Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Bungkam Saat Akan Dibawa ke Tahanan KPK" yang diterbitkan pada 6 Januari 2022.

Dalam foto aslinya, tidak ada sosok Gibran dan Jokowi.

Foto tersebut hanya menampilkan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, dua polisi, satu orang memakai baju kotak-kotak, dan satu orang dengan baju krem.

Rahmat Effendi hendak dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena terlibat dugaan suap pengadaan barang dan jasa, serta jual beli jabatan di Pemkot Bekasi.

Sementara, isi video juga tidak sesuai dengan klaim pada judul.

Narator hanya membacakan artikel dari Tempo.co berjudul "TKN Prabowo-Gibran Bilang Perusahaan Perusak Lingkungan Harus Dihukum Seberat-beratnya" yang diterbitkan pada 21 Januari 2024.

Artikel membahas pernyataan Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono mengenai upaya konservasi alam dalam visi-misi paslon yang diusungnya.

Tidak ada isi video yang membuktikan atau menunjukkan bahwa Gibran resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Video mengeklaim Gibran resmi ditetapkan sebagai tersangka merupakan hoaks.

Judul video tidak sesuai dengan isinya. Narator hanya membacakan artikel mengenai visi-misi Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Sejauh ini, tidak ada berita atau laporan kredibel mengenai penetapan Gibran sebagai tersangka.