GFD (Global Fact-Check Database)

  • (GFD-2025-30196) Cek Fakta: Tidak Benar Ini Link untuk Cek Status Penerima Bansos BLT Rp 900 Ribu

    Sumber:
    Tanggal publish: 20/11/2025

    KLARIFIKASI

    Berita


    Liputan6.com, Jakarta- Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim link untuk cek status penerima Bansos BLT Rp.900 ribu, informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook, pada 15 November 2025.
    Klaim link untuk cek status penerima Bansos BLT Rp.900 ribu berupa tulisan sebagai berikut.
    "BANSOS BLT Rp 900.000 SUDAH CAIR Buruan Cek Sekarang Apakah Kalian Juga Dapat Dengan Klik DAFTAR Dibawah!!!"
    Unggahan tersebut disertai dengan menu registrasi, jika diklik akan muncul link berikut.
    "https://registrasisekarang.cek-info.com/?fbclid=IwY2xjawOLdTJleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFhN3BET3c2V2w1Zk45WDdUc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHuQfuNTXjAYJlgBYXgdjUx_V7iR22XTZB2BzCRL4oIN1JOQ_jDVb-0qaFXQ8_aem_FrW-uh90aOhjjc05CAwsPw"
    Link tersebut mengarah pada halaman situs yang menampilkan formulir digital dan meminta sejumlah identitas pribadi seperti nama lengkap dan nomor Telegram.
    Benarkah klaim link untuk cek status penerima Bansos BLT Rp.900 ribu? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.
     

    Hasil Cek Fakta


    Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim link untuk cek status penerima Bansos BLT Rp.900 ribu, penelusuran mengarah pada pengumuman berjudul "Waspada Hoaks terkait Bantuan Sosial" yang dimuat dalam situs resmi Kementerian Sosial, Kemensos.go.id.
    Berikut pengumumannya:
    "Akhir-akhir ini banyak beredar pesan berantau berisi link/tautan yang di dalanya terdapat berita bohong (hoaks) terkait pencairan dan/atau pendaftaran bantuan sosial.
    Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/ BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan Pemerintah Daerah atau mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos di menu Usul-Sanggah."
    Masyarakat diimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya.
    Mari saling ingatkan dan lebih kritis terhadap informasi yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Sosial RI agar kita terhindar dari hoaks maupun modus penipuan lainnya katanya menambahkan."
    Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "BLT Kesra Rp 900 Ribu Cair Hari Ini 20 Oktober 2025, Cek Status Penerima di Sini" yang dimuat Liputan6.com, pada 20 Oktober 2025.
    Artikel Liputan6.com menyebutkan, masyarakat dapat dengan mudah memeriksa status penerimaan BLT Kesra melalui dua metode resmi yang disediakan Kementerian Sosial. Kedua metode ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses informasi bagi calon penerima bansos.
    Pemerintah mengimbau masyarakat untuk selalu memantau informasi resmi dari Kementerian Sosial atau pemerintah daerah. Hal ini penting untuk mendapatkan pembaruan terkait jadwal dan mekanisme pencairan BLT Rp 900.000 di masing-masing wilayah.

    Kesimpulan


    Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim link untuk cek status penerima Bansos BLT Rp.900 ribu tidak benar.
    Masyarakat dapat memeriksa status penerimaan BLT Kesra melalui dua metode resmi yang disediakan Kementerian Sosial, langkah pertama adalah mengunjungi situs web resmi Kementerian Sosial di cekbansos.kemensos.go.id. Alternatif lain adalah mengunduh aplikasi "Cek Bansos" yang tersedia di Google Play Store atau App Store.

    Rujukan

  • (GFD-2025-30197) [SALAH] Nama Purbaya Membuat China Takut

    Sumber: Facebook
    Tanggal publish: 20/11/2025

    KLARIFIKASI

    Berita

    Beredar video [arsip] dari akun Facebook “Gusti Rama Arjuna” pada MInggu (02/11/2025) isinya memperlihatkan Lan Fo'an (Menteri Keuangan China) berpidato disertai narasi:

    “NAMA BESAR MENKEU PURBAYA MEMBUAT TAKUT CHINA AKAN PERIKSA ULANG BERKAS PERJANJIAN KERETA CEPAT WHOOSH"

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menemukan konten dengan narasi senada dibagikan akun Facebook “Emen Williams” 

    Hingga Kamis (20/11/2025), konten tersebut telah mendapat lebih dari 27.000 tanda suka, 1.600 interaksi komentar, serta dibagikan ulang sebanyak 2.000 kali.

    Hasil Cek Fakta

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “nama Purbaya membuat China akan periksa ulang perjanjian kereta cepat whoosh” ke mesin pencarian Google. Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim.

    TurnBackHoax melanjutkan penelusuran dengan kata kunci “China akan periksa ulang perjanjian kereta cepat”. Hasilnya, ditemukan pemberitaan kompas.com “China Disebut Siap Restrukturisasi Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh”

    Berita yang tayang Kamis (23/10/2025) itu menjelaskan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemerintah dan China sepakat merestrukturisasi pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Skema baru ini memperpanjang masa pembayaran utang hingga 60 tahun agar beban keuangan proyek menjadi lebih ringan. Tidak ditemukan narasi nama Purbaya yang membuat China melakukan pemeriksaan ulang perjanjian tersebut.

    TurnBackHoax melanjutkan penelusuran dengan melakukan pencarian gambar terbalik dari tangkapan layar klaim menggunakan fitur Google Lens. Tidak ditemukan video serupa dengan klaim. Hanya ditemukan gambar serupa dari laman bloomberg.com dalam pemberitaan berjudul “China Names Lan Fo’an as Finance Minister to Tackle Debt Risks” yang tayang Oktober 2023.

    Lebih lanjut, dari pengamatan TurnBackHoax, terdapat indikasi rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam video tersebut. Di bagian akhir video, terlihat mulut sudah menutup tapi masih terdengar suara ucapan.

    TurnBackHoax lalu memasukkan video itu ke alat pendeteksi AI, AI Video Detector. Diketahui, foto tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), probabilitas atau kemungkinannya mencapai 50% persen.

    Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan pernyataan yang membenarkan klaim “nama Purbaya membuat China takut”.

    Kesimpulan

    Unggahan berisi klaim “nama Purbaya membuat China takut” merupakan konten palsu (fabricated content).

    Rujukan

  • (GFD-2025-30198) [SALAH] RUU KUHAP Disahkan, Aparat Boleh Tangkap Orang Tanpa Bukti

    Sumber: facebook.com
    Tanggal publish: 20/11/2025

    KLARIFIKASI

    Berita

    Beredar video [arsip] dari akun Facebook “Ali Mutawar” pada Rabu (19/11/2025) berisi narasi:

    “DPR Sahkan RUU KUHAP! 4P4R4T BOLEH T4NGK4P ORANG T4NP4 BUKTI!

    SEMUA ORANG BISA DITANGKAP

    DPR BARU SAJA MENGESAHKAN RUU KUHAP.

    DALAM KUHAP YANG BARU, PENGAMAT MELIHAT ADA DUGAAN

    “PASAL KARET” YANG BISA DISALAHGUNAKAN UNTUK MENAHAN

    ORANG YANG BELUM TENTU BERSALAH.

    SEMUA ORANG BISA DISADAP !”

    Per Rabu (19/11/2025), konten tersebut sudah ditonton lebih dari 2.500 kali, menuai 351 tanda suka dan 472 komentar, serta dibagikan ulang 122 kali.

    Hasil Cek Fakta

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “DPR sahkan RUU KUHAP, Aparat boleh tangkap orang tanpa bukti” ke mesin pencarian Google.

    Penelusuran teratas mengarah ke artikel di idntimes.com berjudul “Cek Fakta: KUHAP Baru Atur Polisi Bisa Diam-diam Menyadap?” yang tayang Selasa (18/11/2025). Artikel tersebut membantah berita hoaks tentang penyadapan dan pemblokiran, termasuk klaim bahwa aparat boleh menangkap orang tanpa bukti dan perintah penyidik.

    TurnBackHoax kemudian memasukkan kata kunci “RUU-KUHAP 2025” di mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke draft RUU-KUHAP yang dimuat di laman jdih.mahkamahagung.go.id. Menurut Pasal 93 dan Pasal 99 KUHAP dijelaskan bahwa penangkapan, penahanan dan penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dengan persetujuan penyidik dan berdasarkan minimal 2 alat bukti.

    Untuk diketahui, DPR RI telah mengesahkan RUU KUHAP menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Selasa (18/11/2025). Dengan demikian, KUHAP baru mulai berlaku 2 Januari 2026 bersamaan dengan KUHP baru.

    Kesimpulan

    Unggahan berisi klaim “RUU KUHAP disahkan, aparat boleh tangkap orang tanpa bukti” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

    Rujukan

  • (GFD-2025-30199) Keliru: Banyaknya Kasus Keracunan MBG untuk Menjatuhkan Prabowo

    Sumber:
    Tanggal publish: 20/11/2025

    KLARIFIKASI

    Berita

    KONTEN dengan klaim kasus keracunan MBG bertambah setelah Presiden Prabowo berpidato di PBB, beredar di TikTok [arsip]. Klaim itu juga menyebutkan bahwa kasus-kasus keracunan yang terjadi dianggap janggal dan diduga sengaja untuk menjatuhkan Presiden Prabowo.

    Video itu memuat teks lengkap sebagai berikut: “Perhatiin deh, semenjak Pak Prabowo berpidato di PBB, makin banyak kasus MBG yang gak masuk akal. Harus diusut, pasti ada sabotase untuk jatuhin Pak Prabowo”.



    Benarkah banyaknya kasus MBG mencuat untuk menjatuhkan Presiden Prabowo?

    Hasil Cek Fakta

    Tempo menelusuri klaim itu lewat sumber kredibel dan wawancara dengan pengamat pendidikan. Hasilnya, lonjakan kasus MBG tidak terkait pidato Prabowo di PBB maupun skenario politik. Kementerian Kesehatan menjelaskan keracunan muncul akibat paparan bakteri, virus atau zat kimia, bukan karena manuver menjatuhkan Presiden.

    Jaringan Pemantau Pendidikan mencatat 16.109 korban keracunan sejak program makan bergizi gratis berjalan pada 6 Januari hingga 31 Oktober 2025. Koordinator Pengamat Pendidikan JPPI Ubaid Matraji menyebut kasus pada September dan Oktober mencapai 6.823, naik dari 2.226 pada Agustus. Data ini menegaskan persoalan utama berada pada higienitas dan pengawasan rantai pangan, bukan pidato di international forum.  

    Lima provinsi dengan korban keracunan MBG terbanyak yakni Jawa Barat dengan 549 korban, DI Yogyakarta dengan 491 korban, Jawa Tengah 270 korban, Sumatera Utara 99 korban, dan Nusa Tenggara Barat 84 korban.

    “Hasil pantauan JPPI angka kasus MBG terus meningkat, terutama tiga bulan terakhir,” kata Ubaid Matraji kepada Tempo, Selasa, 18 Oktober 2025.

    Namun, kasus  keracunan yang terjadi tak berkaitan dengan pidato Prabowo di PBB. atau agenda menjatuhkan Prabowo. Menurut Ubaid, banyaknya kasus keracunan karena tata kelola yang buruk seperti belum adanya standar operasional MBG.

    Selain itu, menurut Ubaid, meski banyak dapur yang tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, namun masih diperbolehkan beroperasi. “Masalahnya tidak hanya soal keracunan, tapi juga makanan yang tidak berkualitas dan tidak bergizi,” kata dia.

    Penyebab Keracunan Versi Pemerintah

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa pemicu keracunan MBG berasal dari bakteri, virus, hingga zat kimia. Delapan bakteri yang teridentifikasi ialah salmonella, escherichia coli, bacillus cereus, staphylococcus aureus, clostridium perfringens, listeria monocytogenes, campylobacter jejuni, dan shigella.

    Kementerian juga menemukan dua virus yakni norovirus atau rotavirus serta hepatitis A. Pemicu dari zat kimia mencakup nitrit dan scombrotoxin atau histamine.

    Kepala BGN Dadan Hindayana membenarkan lonjakan keracunan pada September dan Oktober. Ia menyebut banyak dapur MBG tidak mematuhi standar operasional yang sudah ditetapkan sehingga prosedur keamanan pangan kerap terabaikan. “Kejadian itu rata-rata muncul karena SOP tidak dipatuhi dengan saksama,” ujar Dadan.

    Pilihan editor: Menteri Budi Gunadi Beberkan Penyebab Keracunan MBG

    Kesimpulan

    Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim semakin banyak kasus MBG mencuat untuk menjatuhkan nama Prabowo karena pidatonya di PBB adalah klaim keliru.

    Rujukan