Akun Twitter @lolina_321lagi mengunggah video yang menjelaskan bahwa Jokowi memaksa panitia kedatangan Paus Fransiskus untuk ikut penyambutan Paus di GBK. Tidak hanya itu, di video tersebut juga dijelaskan bahwa Jokowi memaksa untuk disiarkan di jumbotron besar di GBK, karena ingin mengais simpati dan menunggangi momen sakral ini. Klaimnya, tim kepresidenan dan keuskupan Jakarta berdebat sengit supaya Jokowi tetap menjadi pusat perhatian dalam acara penyambutan Paus di GBK. Cuitan dan video yang diunggah pada 5 September itu telah disukai 4,400 orang, dikutip dan dibagikan ulang 1,300 kali, serta telah dilihat 851,000 kali.

Setelah dilakukan pencarian atas klaim pemaksaan Jokowi untuk datang ke GBK, tidak ditemukan berita resmi bahkan kolom opini dari media mengenai kejadian ini. Sebaliknya, Kardinal Indonesia sekaligus Uskup Agung Jakarta, Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo, justru berterima kasih atas sambutan hangat Jokowi. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers di Gereja Katedral Jakarta 7 September lalu. Ungkapan Suharyo tersebut dikutip oleh Kompas dan berbunyi sebagai berikut:

“Acara itu sungguh-sungguh sangat istimewa, dan yang lebih istimewa lagi, yang sangat mengharukan bagi Paus, adalah ketika Bapak Presiden menyambutnya saat beliau tiba di Stadion GBK. Ini sungguh tak terduga”.

Selain itu, media KATOLIKANA dalam artikelnya yang berjudul “Kardinal Suharyo: Paus Terharu dengan Sambutan Presiden Jokowi” juga membahas bagaimana semua pihak keuskupan Jakarta berterima kasih dan sangat terharu dengan sambutan Jokowi dan segenap pemerintah Indonesia dalam rangkaian acara kedatangan Paus dari 3 hingga 6 September.

Terlebih lagi, penyambutan oleh Presiden RI sudah menjadi rangkaian acara yang dilakukan jika Indonesia kedatangan kunjungan resmi dari tamu penting, seperti saat kedatangan Raja dan Ratu Belanda pada Maret 2020 dan Presiden Argentina pada 26 Juni 2019.

Dengan demikian, informasi yang disebarkan akun Twitter @lolina_321lagi merupakan konten yang menyesatkan.

Konten yang menyesatkan. Pihak keuskupan Jakarta justru menyambut keterlibatan Jokowi di GBK dengan respon yang sangat positif. Selain itu, tidak ada sumber resmi dan kredibel yang mengonfirmasi perdebatan Jokowi dengan keuskupan Jakarta.

Agnes Sirait merupakan atlet Muay Thai asal Sumut. Video pertandingannya viral di media sosial karena memakai penutup kepala putih saat bertanding. Misalnya seperti diunggah oleh akun Facebook ini.

Penutup kepala itu bukanlah jilbab, melainkan pelindung kepala. Rambut di belakang kepala Agnes masih terlihat.

Ketua Panitia Penyelenggara Pertandingan Cabang Olahraga Muaythai di PON Aceh-Sumut 2024, Dahlan Jamaluddin memastikan tidak ada diskriminasi dalam perhelatan olahraga tersebut.

"Saya ingin memastikan tidak ada bentuk diskriminasi apapun karena olahraga memiliki ketentuan sendiri secara teknis dan kita tidak mengintervensi itu. Hampir semua daerah (atlet putrinya) tidak menggunakan hijab karena itu memang tidak diatur," kata Dahlan pada Sabtu (7/9/2024) dikutip dari Tempo.

Aturan Muay Thai mengharuskan atlet memakai base layer dari kepala hingga kaki.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Pengprov Muaythai Aceh tersebut menjelaskan, base layer berbentuk kain ketat.

"Kontingen dari Aceh juga memakai penutup yang seperti legging itu (base layer) untuk menutupi tangan, kaki, sampai kepalanya," kata dia.

Narasi mengenai Agnes Sirait dipaksa pakai jilbab saat mengikuti PON Aceh-Sumut 2024 merupakan informasi keliru.

Faktanya, ia memakai base layer di kepala, bukan jilbab. Rambut masih terlihat di belakang kepala Agnes.

Panitia Penyelenggara Pertandingan Cabang Olahraga Muaythai di PON Aceh-Sumut 2024 memastikan tidak ada diskriminasi dalam perhelatan olahraga tersebut.

Poster yang beredar memang dibuat oleh WHO. Seperti yang diunggah di sini.

Poster berisi terget Agenda Imunisasi 2030, meliputi:

Agenda Imunisasi 2030 atau IA2030 merupakan strategi dan inisiasi global untuk mengkampanyekan vaksinasi.

WHO diminta untuk memimpin IA2030, sementara pemangku kepentingan bersama-sama menciptakan dan mengembangkan vaksin.

IA2030 dirancang untuk kepentingan masing-masing negara, terlepas dari tingkat pendapatan atau geografi.

Strategi ini bersifat rekomendasi dan tidak mengikat, sehingga penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara.

Narasi yang beredar menggambarkan, seolah 500 vaksin baru wajib diberikan.

Poster tersebut menggarisbawahi poin pada poster tatanan dunia baru, mengenai "kewajiban banyak vaksinasi" oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Agenda Tim Cek Fakta Kompas.com telah menelusuri kebenaran narasi dalam poster. PBB membantah seluruh poin agenda yang beredar di media sosial.

Agenda Imunisasi 2030 dipahami secara keliru. Agenda tersebut tidak bersifat mengikat, melainkan rekomendasi dari inisiasi global.

Agenda Imunisasi 2030 dikaitkan dengan konspirasi mengenai agenda tatanan dunia, yang telah dibantah oleh PBB sebelumnya.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan melihat akun resmi Kemenkes di Instagram @kemenkes_ri yang sudah bercentang biru atau terverifikasi.Di sana terdapat bantahan terkait klaim tersebut.
Bantahan itu diunggah pada 16 September 2024. Berikut isinya:
"Hati-hati dengan akun palsu. Informasi yang mengatasnamakan Kementerian Kesehatan terkait bantuan Rp 175 juta untuk pekerja adalah hoaks. Informasi resmi Kementerian Kesehatan RI dapat diakses pada website dan akun media sosial resmi Kemenkes RI."
Selain itu kami juga mengunjungi akun Instagram Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) @bp2mi_ri. Mereka juga meminta para pekerja mewaspadai akun palsu menjanjikan bantuan tertentu.
Hal ini pernah diunggah dalam postingan 18 Juli 2024 lalu.
"#SobatMigran Saat ini tengah beredar penipuan dengan iming-iming dana bantuan sejumlah uang bagi Pekerja Migran Indonesia mengatasnamakan BP2MI.
#SobatMigran harap berhati-hati agar tidak terjerat tipu daya dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. BP2MI atau pejabat BP2MI tidak pernah menginstruksikan untuk mengirim data secara pribadi, maupun menawarkan bantuan sejumlah uang dengan cara tersebut.
Sampaikan kabar ini kepada #SobatMigran yang lain ya."
Selain itu dalam postingan Facebook terdapat juga permintaan untuk menghubungi kontak pada akun tersebut. Ini merupakan modus pencurian data ataupun terhubung dengan pinjaman online ilegal.

Postingan yang mengklaim Kementerian Kesehatan membagikan bantuan uang Rp 175 juta bagi pekerja migran adalah hoaks.