Cek Fakta Liputan6.com menelusuri kabar tentang ibu melahirkan bakal dikenakan pajak. Penelusuran dilakukan dengan memasukkan kata kunci "ibu melahirkan kena pajak" di kolom pencarian Google Search.
Hasilnya terdapat beberapa artikel yang memuat pernyataan dari DItjen Pajak Kementeria Keuangan menanggapi kabar tersebut.
Satu di antaranya artikel berjudul "Benarkah Biaya Melahirkan Kena Pajak? Ini Faktanya" yang dimuat finance.detik.com pada 9 Juni 2024.
Jakarta - Biaya melahirkan disebut semakin mahal karena pemerintah akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) 12%. Pembahasan itu ramai menjadi perbincangan di media sosial.Bagaimana faktanya?
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Dwi Astuti mengatakan biaya proses melahirkan tidak kena pajak. Keputusan itu telah termuat dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022 tentang pembebasan PPN.
"Disebutkan bahwa jasa pelayanan kesehatan medis termasuk ke dalam Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya di dalam daerah pabean atau pemanfaatannya dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dibebaskan dari pengenaan PPN," kata Ewie dalam keterangan tertulis, Minggu (9/6/2024).
Ewie menyebut proses melahirkan masuk dalam kategori jasa bersifat strategis yang dibebaskan dari PPN. Total ada 13 jasa yang dikategorikan bersifat strategis, salah satunya jasa pelayanan kesehatan medis.
Dalam proses persalinan atau melahirkan, sang ibu biasanya akan menggunakan layanan kesehatan di antaranya jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, fasilitas kebidanan, layanan dokter umum, dokter spesialis, maupun dukun bayi.
Semua layanan kesehatan ibu hamil tersebut masuk klasifikasi jasa kesehatan medis, dengan kategori strategis yang dijamin bebas PPN oleh Negara. Dengan begitu, tidak ada kenaikan biaya melahirkan akibat PPN.
 

Kabar tentang ibu melahirkan bakal dikenakan pajak ternyata tidak benar. Ditjen Pajak Kemenkeu memastikan biaya proses melahirkan tidak kena pajak. Keputusan itu telah termuat dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022 tentang pembebasan PPN.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim program pendaftaran pembagian hadiah BRI Festival Iduladha 2024, penelusuran mengarah pada tulisan berjudul "Waspada Modus Social Engineering" yang dimuat situs resmi BRI bri.co.id, tulisan tersebut memuat infografis yang mengimbau masyarakat untuk mewaspadai social engineering yaitu sebuah teknik memperoleh informasi rahasia dengan cara menipu atau memanipulasi korban.
BRI pun mengingatkan agar kita selalu waspada terhadap setiap email, WhatsAp, telepon, alamat web atau tautan dan akun yang mentasnamakan BRI.
Selain itu juga menjaga kerahasiaan data seperti PIN, password, OTP, CVV/CVC dan M-token agar tidak diberitahukan pada pihak manapun termasuk pertugas BRI.
Artikel berjudul "Cek Fakta: Waspada Hoaks Link Pendaftaran BI Fast Catut Nama Bank BRI" yang dimuat situs Liputan6.com menyebutkan, BRI hanya menggunakan saluran resmi website dan sosial media resmi yang sudah centang biru atau terverifikasi sebagai media komunikasi.
Website resmi BRI beralamat di www.bri.co.id, akun Instagram @bankbri_id, akun Facebook: Bank BRI serta Twitter: @bankbri_id, @kontakbri, dan @promo_bri.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, Klaim program pendaftaran pembagian hadiah BRI Festival Iduladha 2024 tidak benar.
BRI mengingatkan agar kita selalu waspada terhadap setiap email, WhatsAp, telepon, alamat web atau tautan dan akun yang mentasnamakan BRI.
BRI hanya menggunakan saluran resmi website dan sosial media resmi yang sudah centang biru atau terverifikasi sebagai media komunikasi.

Disadur dari artikel AFP.

Beredar sebuah video di Youtube yang membagikan klaim jika Guinea akhirnya dicoret oleh pihak FIFA dari Olimpiade 2024. Video menunjukkan beberapa cuplikan press conference Presiden FIFA, Gianni Infantino dan klip lain yang memperlihatkan pertandingan sepak bola.

Namun, berdasarkan hasil penelusuran AFP rupanya video press conference Infantino tersebut berasal dari dua cuplikan video berbeda yang digabungkan.

Cuplikan pertama diambil dari video di website BBC.com yang diunggah pada tanggal 18 Agustus 2023. Video ini bukan merupakan pernyataan dari Gianni Infantino mengenai pencoretan Guinea dari Olimpiade 2024, merupakan video ketika Infantino sedang membicarakan tentang kesetaraan saat Piala Dunia Wanita di Australia.

Cuplikan video yang kedua diambil dari video milik media Kanada, Global News, yang diunggah pada tanggal 19 November 2022. Dalam video ini Presiden FIFA sedang menuduh pengkritik isu-isu HAM di Qatar sebelum Piala Dunia 2022 sebagai pihak-pihak yang hipokrit.

Berdasarkan dari temuan-temuan tersebut dapat disimpulkan jika Presiden FIFA, Gianni Infantino, tidak sama sekali mengeluarkan pernyataan jika FIFA mencoret Guinea dari Olimpiade 2024. Video yang ditampilkan berasal dari video-video lama yang tidak berkaitan dengan Guinea.

Faktanya Presiden FIFA, Gianni Infantino, tidak sama sekali mengeluarkan pernyataan jika FIFA mencoret Guinea dari Olimpiade 2024. Video yang ditampilkan berasal dari video-video lama yang tidak berkaitan dengan Guinea.