(GFD-2025-26916) Cek Fakta: Tidak Benar dalam Foto ini Tank Israel Jadi Lapak Sayur dan Buah
Sumber:Tanggal publish: 11/05/2025
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5216191/original/098592800_1746944495-Tank1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5216192/original/098383300_1746944612-BritaTank.jpg)
Berita
Liputan6.com, Jakarta - Sebuah foto yang diklaim tank milik Israel dijadikan lapak sayur dan buah beredar di media sosial. Foto tersebut disebarkan salah satu akun Facebook pada 31 Januari 2025.
Dalam foto tersebut, terlihat sebuah tank terparkir di depan sebuah ruko. Pada bagian depan tank, tampak berderet sayur-sayuran dan buah-buahan, mirip kios pedagang kaki lima di pasar. Tank dalam foto itu disebut-sebut milik Israel dan telah diubah menjadi lapak sayur dan buah.
"Tank Zionis Israel
Menjadi Lapak sayur dan buah 🤣," tulis salah satu akun Facebook.
Benarkah dalam foto itu merupakan tank milik Israel yang diubah menjadi lapak sayur dan buah? Berikut penelusurannya.
Â
Hasil Cek Fakta
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri foto yang diklaim tank milik Israel dijadikan lapak sayur dan buah. Penelusuran dilakukan dengan mengunggah foto tersebut ke situs Google Images.
Hasilnya terdapat beberapa artikel yang menjelaskan mengenai foto tersebut. Satu di antaranya artikel berjudul "Esad'ın tankları meyve tezgahı oldu" yang dimuat situs ntv.com.tr pada 16 Desember 2024.
Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa tank yang dijadikan lapak sayur dan buah merupakan tank milik pasukan rezim eks Presiden Suriah, Bashar al-Assad.
Tank dalam foto tersebut sengaja dimanfaatkan seorang warga Suriah untuk berjualan buah sayuran dan buah-buahan, setelah rezim Bashar al-Assad runtuh.
Â
Kesimpulan
Foto yang diklaim tank milik Israel dijadikan lapak sayur dan buah ternyata tidak benar. Faktanya, tank dalam foto tersebut merupakan tank milik pasukan rezim eks Presiden Suriah Bashar al-Assad.
Â
Rujukan
(GFD-2025-26915) Cek Fakta: Hoaks 25 Ruas Jalan di Jakarta Bakal Kena Tarif pada Mei 2025
Sumber:Tanggal publish: 11/05/2025
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5216097/original/015186800_1746940042-ERP1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5216098/original/080580200_1746940172-IgDishub1.jpg)
Berita
Liputan6.com, Jakarta - Kabar tentang 25 ruas jalan di Jakarta bakal dikenakan tarif beredar di media sosial. Kabar tersebut disebarkan salah satu akun Facebook pada 7 Mei 2025.
Akun Facebook tersebut mengunggah poster berisi pengumuman bahwa 25 ruas jalan di Jakarta bakal dikenakan tarif sebesar Rp 5.000 hingga Rp 19.900 untuk setiap kendaraan yang melintas.
"Dinas Perhubungan DKI Jakarta bakal terapkan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan protokol Ibu Kota," demikian narasi dalam poster tersebut.
Dalam poster itu juga terdapat daftar 25 ruas jalan yang disebut-sebut bakal dikenakan tarif. Berikut rinciannya.
"Lagi BU ... Buat bayar ormas..." tulis salah satu akun Facebook.
Konten yang disebarkan akun Facebook tersebut telah 12 kali direspons dan mendapat 32 komentar dari warganet.
Benarkah 25 ruas jalan di Jakarta bakal dikenakan tarif pada awal Mei 2025? Berikut penelusurannya.
Â
Hasil Cek Fakta
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri kabar tentang 25 ruas jalan di Jakarta bakal dikenakan tarif pada awal Mei 2025. Dari hasil penelusuran, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta membantah kabar tersebut.
Informasi ini dikutip dari akun Instagram Dishub DKI Jakarta, @dishubdkijakarta. Dalam salah satu postingannya, Dishub DKI Jakarta menyebut, Pemprov DKI belum berencana menerampkan sistem Electronic Road Pricing (ERP) di 25 ruas jalan.
Selain itu, akun Instagram @dishubdkijakarta juga memberikan stampel hoaks pada poster berisi klaim bahwa 25 ruas jalan di Jakarta bakal dikenakan tarif.
"#TemanDishub, saat ini tengah beredar informasi mengenai penerapan tarif ERP (Electronic Road Pricing) di 25 ruas jalan di Jakarta seperti yang terlihat pada gambar. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut dan informasi tersebut TIDAK BENAR.
Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki rencana untuk menerapkan ERP (Electronic Road Pricing) di 25 ruas jalan tersebut seperti yang disebutkan dalam narasi pada gambar.
#TemanDishub, selalu berhati - hati dan bijak dalam menerima serta menyebarkan informasi. Pastikan kebenaran informasi yang diterima melalui sumber resmi tepercaya, ya!" tulis akun Instagram @dishubdkijakarta pada 7 Mei 2025.
Â
Kesimpulan
Kabar tentang 25 ruas jalan di Jakarta bakal dikenakan tarif pada awal Mei 2025 ternyata tidak benar atau hoaks. Faktanya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki rencana untuk menerapkan ERP (Electronic Road Pricing) di 25 ruas jalan tersebut seperti yang disebutkan dalam postingan tersebut.
Â
Rujukan
(GFD--26914) CEK FAKTA: Kabar 25 Ruas Jalan di Jakarta Berbayar, Tarif hingga Rp19 Ribu
Sumber:Berita
Suara.com - Beredar unggahan yang menampilkan daftar 25 ruas jalan di Jakarta yang akan dikenakan tarif mulai dari Rp5.000 hingga Rp19.000.
Dalam postingan di media sosial itu disebutkan sejumlah ruas jalan yang akan berbayar tersebut antara lain MT Haryono, Gatot Subroto, MH Thamrin, Fatmawati dan Panglima Polim.
Unggahan tersebut menarasikan jika kebijakan itu merupakan bagian dari penerapan sistem jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP).
Diketahui, ERP bertujuan mengendalikan kepadatan lalu lintas dengan memungut retribusi secara elektronik bagi pengguna kendaraan bermotor yang melewati ruas jalan tertentu pada jam-jam sibuk.
Apakah benar ada 25 ruas jalan di Jakarta dikenakan tarif hingga Rp19.000?
Dalam postingan di media sosial itu disebutkan sejumlah ruas jalan yang akan berbayar tersebut antara lain MT Haryono, Gatot Subroto, MH Thamrin, Fatmawati dan Panglima Polim.
Unggahan tersebut menarasikan jika kebijakan itu merupakan bagian dari penerapan sistem jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP).
Diketahui, ERP bertujuan mengendalikan kepadatan lalu lintas dengan memungut retribusi secara elektronik bagi pengguna kendaraan bermotor yang melewati ruas jalan tertentu pada jam-jam sibuk.
Apakah benar ada 25 ruas jalan di Jakarta dikenakan tarif hingga Rp19.000?
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan mengklarifikasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta melalui Instagram resminya, menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar.
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta belum memiliki rencana untuk menerapkan ERP di 25 ruas jalan tersebut seperti yang disebutkan dalam narasi pada gambar.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan belum menerapkan kebijakan sistem ERP karena masih fokus pada peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum massal.
"Untuk penerapan ERP, Pemprov DKI Jakarta memastikan kebijakan tersebut belum dilaksanakan," kata Syafrin.
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta belum memiliki rencana untuk menerapkan ERP di 25 ruas jalan tersebut seperti yang disebutkan dalam narasi pada gambar.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan belum menerapkan kebijakan sistem ERP karena masih fokus pada peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum massal.
"Untuk penerapan ERP, Pemprov DKI Jakarta memastikan kebijakan tersebut belum dilaksanakan," kata Syafrin.
(GFD--26913) CEK FAKTA: Link Pendaftaran Rumah Gratis buat Masyarakat Tanpa Penghasilan Tetap
Sumber:Berita
Suara.com - Media sosial diramaikan dengan kabar adanya program rumah gratis dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Dalam narasi yang beredar, Kementerian PKP mempunyai program penyerahan 25.000 unit rumah bagi masyarakat tanpa penghasilan tetap.
Pada unggahan akun Facebook disebutkan bagi masyarakat yang ingin mengikuti program rumah gratis, dapat mendaftar melalui link atau tautan yang terdapat dalam unggahan itu.
Postingan tersebut menampilkan foto Menteri PKP Maruarar Sirait. Adapun narasi yang dalam unggahan sebagai berikut:
"Program penyerahan 25.000 unit rumah untuk masyarakat Indonesia yang tidak memiliki gaji tetap seperti pedagang atau pelaku usaha kecil yang memiliki penghasilan yang tidak menentu.
Segera daftarkan diri anda melalui link di bio."
Lantas benarkah tautan pendaftaran rumah gratis dari Kementerian PKP itu?
Dalam narasi yang beredar, Kementerian PKP mempunyai program penyerahan 25.000 unit rumah bagi masyarakat tanpa penghasilan tetap.
Pada unggahan akun Facebook disebutkan bagi masyarakat yang ingin mengikuti program rumah gratis, dapat mendaftar melalui link atau tautan yang terdapat dalam unggahan itu.
Postingan tersebut menampilkan foto Menteri PKP Maruarar Sirait. Adapun narasi yang dalam unggahan sebagai berikut:
"Program penyerahan 25.000 unit rumah untuk masyarakat Indonesia yang tidak memiliki gaji tetap seperti pedagang atau pelaku usaha kecil yang memiliki penghasilan yang tidak menentu.
Segera daftarkan diri anda melalui link di bio."
Lantas benarkah tautan pendaftaran rumah gratis dari Kementerian PKP itu?
Hasil Cek Fakta
Dari penelusuran Antara, tautan ini tidak mengarah ke situs resmi Kementerian PKP ataupun situs resmi pemerintah lainnya.
Dalam tautan tersebut, pengunjung diminta mengisi data diri seperti nama lengkap dan nomor telepon yang terhubung dengan Telegram.
Dalam tautan tersebut, pengunjung diminta mengisi data diri seperti nama lengkap dan nomor telepon yang terhubung dengan Telegram.
Halaman: 839/6927