Ditemukan sebuah unggahan di Facebook menampilkan sebuah poster dari BUMN mengenai adanya Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2024. Dalam poster tersebut terdapat foto dari Menteri BUMN, Erick Thohir, disertai dengan kalimat bahwa rekrutmen kerja ini tidak ada syarat minimal pendidikan apapun.

Untuk memastikannya, dilakukan pencarian di akun Instagram resmi BUMN (@kementerianbumn). Faktanya memang benar jika BUMN telah merilis poster rekrutmen pada tanggal 23 Maret 2024, akan tetapi di poster resmi BUMN ini terdapat syarat minimal pendidikan yang harus ditempuh untuk melakukan pendaftaran.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan jika poster yang beredar di Facebook tersebut adalah informasi yang tidak benar. Selain itu berdasarkan poster resmi yang diunggah Instagram BUMN, Rekrutmen Bersama BUMN 2024 ini telah ditutup pada tanggal 1 April 2024 yang lalu.

Dengan demikian dapat disimpulkan jika informasi yang beredar di Facebook tersebut dapat diwaspadai sebagai modus penipuan.

Faktanya poster yang beredar di Facebook tersebut telah dimanipulasi, dalam Instagram resmi BUMN disebutkan jika Rekrutmen Bersama BUMN 2024 ini memiliki syarat minimal pendidikan seperti SMA sederajat, D3, D4/S1, dan S2.

Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan klaim pemberian vaksin HPV dan alat kontrasepsi terhadap anak adalah untuk melegalkan seks bebas.

Faktanya, dilansir dari tirto.id, klaim tersebut adalah tidak benar. Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan dr. Prima Yosephine, M.K.M. menjelaskan bahwa, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memberikan rekomendasi penting kepada negara-negara untuk memasukkan vaksin Human Papillomavirus (HPV) ke dalam program imunisasi nasional. Vaksin HPV bertujuan untuk mengurangi risiko terinfeksi kanker leher rahim atau serviks, yang merupakan kanker tertinggi kedua setelah kanker payudara pada perempuan.

Sasaran utama program ini adalah anak perempuan berusia 9-14 tahun karena vaksin HPV akan bekerja lebih baik jika diberikan sebelum terpapar virus HPV, yaitu ketika masih anak-anak dan belum aktif berhubungan seksual. Sementara terkait program penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja, hal tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Mohammad Syahril Sp. P, MPH, menyebut penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan kepada semua remaja, akan tetapi program ini hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah atau pasangan usia subur dan kelompok usia subur yang berisiko.

Melalui penelusuran tersebut maka dapat disimpulkan klaim mengenai pemberian vaksin HPV dan alat kontrasepsi terhadap anak adalah untuk melegalkan seks bebas adalah tidak benar.

Klaim mengenai pemberian vaksin HPV dan alat kontrasepsi terhadap anak adalah untuk melegalkan seks bebas adalah tidak benar. Program pemberian Vaksin HPV bertujuan untuk mengurangi risiko terinfeksi kanker leher rahim atau serviks, yang merupakan jenis kanker tertinggi kedua setelah kanker payudara, yang dialami perempuan.

Beredar unggahan di media sosial Facebook mengklaim bahwa penyakit cacar monyet atau Mpox telah ditemukan di wilayah Manado, Sulawesi Utara.

Faktanya, klaim yang menyebut tidak benar. Dilansir dari situs RSUP Prof Dr R.D Kandou Manado, dr. Wiyono, Manager Tim Kerja Pelayanan Medik menyatakan bahwa berita itu adalah hoax. Pasien yang dicurigai menderita Mpox, setelah melalui pemeriksaan, ternyata menderita penyakit herpes. dr. Wiyono menegaskan bahwa Manado belum ada pasien dengan kasus Mpox. dr Yono juga mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang tidak benar dan dapat menimbulkan kepanikan.

Berdasarkan penemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa klaim yang mengatakan kasus Mpox telah masuk Manado adalah salah.

Klaim yang menyebut bahwa penyakit cacar monyet atau Mpox telah ditemukan di wilayah Manado, Sulawesi Utara adalah tidak benar. Pasien yang dicurigai menderita Mpox, setelah melalui pemeriksaan, ternyata menderita penyakit herpes.

Akun Tik Tok doroate memposting sebuah video berdurasi 22 detik yang menampilkan sebuah tangkapan layar artikel dengan judul “Perdana menteri Slowakia : Robert Fico, Menolak Agama Islam sebagai Agama Negaranya, kok bisa? Demo yuk !!”. Jika dilihat dalam gambar artikel yang diunggah pada Rabu 13 Juni 2024 pukul 04.21 WIB dimuat oleh Nias Pro News.

Setelah ditelusuri menggunakan mesin pencari Google dengan kata kunci judul pada artikel tersebut hasilnya tidak ditemukan artikel dengan judul tersebut. Mengenai Nias Pro News, melansir dari Tempo.co saat Tim Cek FaktaTempo melakukan penelusuran mengenai nama media tersebut melalui domain seperti niaspronews.com, niaspronews.id, dan niaspronews.co namun tidak ditemukan domain tersebut. Begitu pula saat di cek melalui mesin pencari Google. Selain itu saat melakukan pencarian melalui Tik Tok juga tidak ditemukan nama media Nias Pro News seperti dalam postingan.

Hoaks yang menggunakan nama penerbit artikel Nias Pro News juga pernah digunakan untuk membuat hoaks. Hoaks tersebut sudah diperiksa faktanya dan ditayangkan artikel periksa faktanya di turnbackhoax.id dengan judul “[SALAH] Netanyahu Mengatakan Bahwa 80% SDM Indonesia Rendah”.

Dengan demikian postingan Tik Tok yang artikel dengan judul “Perdana menteri Slowakia : Robert Fico, Menolak Agama Islam sebagai Agama Negaranya, kok bisa? Demo yuk !!” merupakan hal yang tidak benar. Tidak ditemukan artikel dengan judul tersebut dan tidak ditemukan pula alamat website Nias Pro News, sehingga hal tersebut masuk dalam kategori konten palsu.

Postingan Tik Tok yang artikel dengan judul “Perdana menteri Slowakia : Robert Fico, Menolak Agama Islam sebagai Agama Negaranya, kok bisa? Demo yuk !!” merupakan hal yang tidak benar. Faktanya, tidak ditemukan artikel dengan judul tersebut dan tidak ditemukan pula alamat website Nias Pro News.