Untuk memeriksa kebenaran fakta, pertama-tama Tirto menelusuri akun TikTok pengunggah klaim. Akun tersebut memiliki foto profil logo BPJS Kesehatan dan memiliki 1095 pengikut.

Ditemukan juga tautan pada bio profil akun tersebut, yaitu https://daftarsekarang-7720mm-22ooidn.441075.my.id/, dengan keterangan tertulis, “untuk cara mengecek kartu KIS BPJS, terdaftar bansos silahkan klik link dibawah.” Pasalnya, akun tersebut bukanlah akun resmi milik pemerintah. Adapun akun TikTok resmi milik pemerintah yaitu “bpjskesehatan_ri” dengan nama BPJS Kesehatan RI Official, yang memiliki 310,4 ribu pengikut dan sudah centang biru.

Kemudian, Tirto mencoba memeriksa keaslian laman yang diklaim untuk mengecek penerima bantuan PKH bagi pemilik KIS BPJS Kesehatan terdaftar yang tertera pada bio. Analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik Cloudflarenet dengan domain daftarsekarang-7720mm-22ooidn.441075.my.id, dibuat pada 15 Januari 2026 dan berlaku selama 3 bulan.

Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang dilampirkan pada akun pengunggah. Saat dibuka, muncul peringatan bahwa laman tersebut berbahaya atau dangerous site. “Penyerang di situs yang Anda coba kunjungi mungkin akan memperdayai Anda untuk menginstal perangkat lunak atau mengungkapkan hal-hal seperti kata sandi, nomor telepon, atau nomor kartu kredit Anda. Chrome sangat menyarankan untuk kembali ke keamanan.”

Namun, tautan tersebut dapat dibuka pada perangkat lain yang memiliki tingkat keamanan rendah. Pengunjung diarahkan pada laman pendaftaran dengan mengisi nama lengkap dan nomor Telegram aktif.

Setelah itu, pengunjung harus mengisi kode OTP yang dikirimkan pada nomor Telegram yang didaftarkan. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing.

Phishing adalah teknik penipuan digital untuk mencuri data pribadi dengan cara mengelabui korban agar mau memberikannya secara sukarela, sering kali dengan menyamar sebagai entitas terpercaya, seperti bank atau perusahaan terkenal. Modus penipuan tersebut dilakukan melalui media sosial palsu yang berisi tautan berbahaya.

Sebagai informasi, bansos KIS BPJS adalah bantuan iuran BPJS Kesehatan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Bansos ini ditanggung pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK) agar masyarakat miskin yang terdaftar bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis.

Bansos ini berbeda dengan bantuan PKH yang diberikan oleh Kemensos. Adapun bantuan KIS (Kartu Indonesia Sehat) BPJS utamanya berupa subsidi iuran BPJS Kesehatan gratis (PBI), dimana pemerintah menanggung biaya bulanan peserta agar mendapatkan layanan medis gratis.

Dilansir dari laman resmi BPJS Kesehatan, peserta BPJS Kesehatan dapat dengan mudah melihat Kartu Indonesia Sehat (KIS) Digital peserta melalui Mobile JKN. Penerima KIS otomatis terdaftar di DTKS dan bisa menjadi penerima bansos lain seperti PKH, BPNT, atau bantuan pangan, tergantung tingkat kemiskinannya yang tercatat. Adapun cara mengecek penerima bantuan melalui aplikasi Mobile JKN atau situs cekbansos.kemensos.go.id dengan menggunakan NIK/KTP, KTP valid dan terdaftar di DTKS. Tidak dengan menggunakkan nomor Telegram ataupun tautan lain.

Mengutip laman Antara, Kementerian Sosial menyebutkan besaran bantuan PKH yang akan disalurkan mulai Februari 2026, bantuan diberikan dengan kategori penerima, meliputi anak usia sekolah, lanjut usia di atas 60 tahun, penyandang disabilitas, ibu hamil, serta anak usia dini mulai dari Rp225 ribu sampai dengan Rp750 ribu. Bansos PKH tidak ada kaitannya dengan pemilik kartu KIS ataupun BPJS Kesehatan.

Senada dengan itu, Tirto dalam artikel “Jadwal Bansos Cair Februari 2026:PKH, BLT, BNPT & Sembako” menyebutkan bahwa bantuan Bansos PKH ditujukan bagi keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Lebih rinci, bantuan PKH menyasar ibu hamil/menyusui, anak usia dini, SD/MI atau sederajat, SMP/MTs atau sederajat, dan SMA/MA atau sederajat, anak usia 6-21 tahun, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dengan perkiraan besaran bansos PKH 2026 yang akan diterima KPM per tiga bulan:

Ibu hamil / nifas: Rp750.000Anak usia 0-6 tahun: Rp750.000Anak SD / sederajat : Rp225.000Anak SMP / sederajat: Rp375.000Anak SMA / sederajat: Rp500.000Lansia (≥60 tahun): Rp600.000Penyandang disabilitas berat: Rp600.000Korban pelanggaran HAM berat: Rp2.700.000

Baca juga:Jadwal Bansos Cair Februari 2026: PKH, BLT, BPNT, & Sembako

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim informasi pemerintah siapkan bantuan PKH untuk masyarakat pemilik KIS BPJS Kesehatan sebesar Rp3 juta bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tautan yang disertakan untuk mengecek penerima bansos bukan berasal dari kanal resmi Kemensos ataupun BPJS Kesehatan dan berujung pada permintaan data pribadi pengunjung. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing (pencurian data melalui tautan berbahaya).

Kementrian Sosial mengkonfirmasi, pencarian bansos mulai disalurkan pada Februari 2026 dengan mengecek data penerima bantuan melalui laman resmi Kemensos https://cekbansos.kemensos.go.id/.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Tidak ditemukan informasi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Pada September 2025 Purbaya menyatakan bahwa dana Rp200 triliun di bank pemerintah dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan Koperasi Merah Putih. Unggahan dengan narasi “Purbaya menolak dana Rp200 Triliun disalurkan ke Koperasi Merah Putih” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Jadi, unggahan berisi klaim “KPK tegaskan Jokowi tidak terlibat kasus korupsi kuota haji” adalah konten palsu (fabricated content).

Unggahan berisi tautan pendaftaran “Kartu Prakerja 2026” yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten tiruan (impostor content).