Akun facebook تانكي محمد ابيدن (https://www.facebook.com/leonardo.ghagra) pada 10 April 2020 23:18WIB mengunggah video seseorang yang sedang berada di terminal 2 bandara soekarno hatta. Dalam video tersebut dikatakan ada ratusan orang china masuk lewat bandara soetta setiap pagi hari. Akun tersebut juga menambahkan narasi “Di Seluruh Negara Lain Sudah Lockdown, Tapi Sayang Itu Semua Tidak Berlaku di Negeriku, yang Katanya Sikafir China Terus Masuk Keindonesia…..
Pak Presiden Tolong Buka Mata Dong……”

Selanjutnya postingan ini juga dibagikan oleh akun Cebong Kafir Dungu (https://www.facebook.com/cebong.dungu.1069) yang menambahkan narasi “Pemerintah harus BERTANGGUNG JAWAB dengan MELUAS nya wabah COVID”19 di tanah air Indonesia !
Dalam keaadaan DARURAT KESEHATAN krn COVID’19 .. Dengan BEBAS nya warga negara China berbondong bondong masuk Indonesia !!”

Setelah melakukan periksa fakta, video tersebut sudah pernah beredar pada tahun 2018 melalui kanal youtube dengan narasi “Kok Tenaga Kerja Asing Masuk Ke Indonesia???” dan tidak terkait dengan pandemi Covid-19 dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sedang diberlakukan di sebagian daerah di Indonesia.

KESIMPULAN:
Video tahun 2018, tidak terkait dengan darurat kesehatan maupun pandemi Covid-19 dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Postingan tersebut bisa dikategorikan sebagai KONTEN YANG MENYESATKAN.

Video tahun 2018. Tidak terkait adanya kebijakan Lockdown maupun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia.

Selengkapnya dibagian pen

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa di DKI Jakarta setiap keluarga sudah diberi paket bantuan sebesar Rp1,2 juta, hanya saja penyalurannya bertahap adalah klaim yang salah.

Bansos yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI selama masa PSBB adalah sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga. Dana Rp600 ribu itu juga tidak diberikan dengan uang tunai, melainkan dengan barang. Jumlah yang ditetapkan ialah sebesar Rp149.500, dan akan diberikan sebanyak 4 kali atau senilai Rp598.000. Sementara sisa uangnya tetap ada di APBD.

Hal ini disampaikan oleh Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Tatak Ujiyati melalui di akun Facebook-nya.

Ia menjamin angka-angka itu kredibel, dan akan kembali ke kocek DKI jika berlebih. Ia juga menyatakan angka ini bisa diverifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di kemudian hari.

“Angka pengeluaran riil yang Rp149.500 per paket ini yang akan dipertanggungjawabkan kemudian. Jadi bukan diumpetin apalagi dikorupsi. Soal kredibilitas penyalurannya bagaimana nanti akan dinilai kemudian oleh audit BPK,” beber dia.

Terakhir ia menyatakan hingga hari ini DKI masih belum menerima dana dari pusat untuk disalurkan kepada masyarakat. Ia berharap agar masyarakat memahami situasi yang ada dan tidak melakukan provokasi lebih lanjut.

“Dana ini dikelola oleh Kementerian Sosial dan sejauh ini belum disalurkan. Menunggu giliran setelah bansos Pemprov DKI Jakarta tahap I selesai. Demikianlah, semoga bisa meluruskan. Sangat disayangkan masih saja ada yang memprovokasi dengan memanfaatkan situasi,” tutup dia.

Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono mengatakan banyak yang mempolitisasi bantuan sosial atau bansos yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Menurut dia, ada pihak yang ingin menyesatkan pemberian bantuan yang diberikan DKI kepada warga yang membutuhkan.

Hal itu terlihat dari banyak unggahan di media sosial yang memberikan keterangan bahwa satu paket yang diberikan DKI bernilai Rp 600 ribu.

“Konversinya jangan satu paket itu dihitung Rp 600 ribu dihitung satu kali. Karena itu akan diberikan empat kali, anak kecil juga tahu kalau isi satu paket itu tidak mungkin Rp 600 ribu.” kata Mujiono saat dihubungi, Kamis, 16 April 2020.

Menurut dia, jika nilai yang dianggarkan tidak sesuai dengan yang diberikan nantinya juga bakal diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, tahun depan. Menurut dia, pemerintah tidak bakal bermain dengan urusan bantuan tersebut.

Politikus Demokrat itu menuturkan nilai satu paket yang diberikan pemerintah adalah Rp 149.500. Nilai tersebut, kata dia, jika dihitung bakal ada sisa Rp 2 ribu. “Uang sisanya nanti harus masuk kas daerah, kalau angka dinilai kemahalan nanti juga diperiksa BPK.” ujarnya.

Dalam Siaran Pers Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dipublikasikan pada situs resmi ppid.jakarta.go.id (13/04/2020) berjudul “Program Bansos PSBB Pemprov DKI Jakarta, Dari Pendataan Hingga Mekanisme Distribusi” dijelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melaksanakan program Bantuan Sosial (Bansos) selama masa PSBB yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak Covid-19. Target penerima bansos sebanyak 1,2 juta KK yang bermukim di Provinsi DKI Jakarta, dan didistribusikan selama 9-24 April 2020.

Bantuan sosial yang diberikan oleh Pemprov. DKI Jakarta ini terdiri dari paket komoditas bahan pangan pokok, yaitu beras 5 kg (1 karung), bahan makanan berprotein (2 kaleng), minyak goreng 0,9 liter (1 bungkus), biskuit (2 bungkus), masker kain (2 buah), dan sabun mandi (2 batang). Tidak ada pemberian bantuan berupa uang tunai.

Bukan sebesar Rp1.2 juta. Menurut anggota TGUPP Anies Baswedan, bansos yang diberikan Pemprov DKI Jakarta selama masa PSBB adalah sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga. Dana Rp600 ribu itu juga tidak diberikan dengan uang tunai, melainkan dengan barang. Jumlah yang ditetapkan ialah sebesar Rp149.500, dan akan diberikan sebanyak 4 kali atau senilai Rp598.000. Sementara sisa uangnya tetap ada di APBD.

Beredar pada pesan berantai whatsapp sebuah informasi yang menyebutkan bahwa RSUD Waluyo Jati Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur tutup karena semua petugas RS di isolasi akibat adanya pasien positif covid-19 di RS tersebut.

Berdasarkan penelusuran, Sebanyak 50 pegawai RSUD Waluyo Jati Kraksaan mengikuti rapid test dan hasilnya mereka negatif covid-19. Selanjutnya para pegawai bakal mengikuti tes swab.

Direktur RSUD Waluyo Jati Kraksaan dr. Mansur saat dikonfirmasi mengatakan, rapid test dan tes swab digelar usai adanya tenaga kesehatan (nakes) RSUD yang terkonfirmasi positif Covid-19. Yang bersangkutan diduga tertular petugas haji klaster pelatihan haji Sukolilo yang dinyatakan positif lebih dulu.

Sesuai protokol kesehatan, dikatakan Mansur, dilakukan tracking terhadap nakes yang positif Covid-19. Semua pegawai dan nakes di RSUD yang berinteraksi dekat dengan nakes positif Covid-19 telah di-tracking. Jumlahnya 50 orang lebih.

Selama rapid test dilakukan, sempat beredar pelayanan RSUD Waluyo Jati tutup. Namun, hal itu dibantah dr Mansur.

Menurutnya, tidak pernah ada penutupan RSUD. Selama ini, pelayanan kesehatan berjalan seperti biasa. Baik itu rawat inap, maupun rawat jalan.

”Kami hanya mengimbau, jika sakit gejala ringan seperti pilek dan flu untuk tidak langsung ke RSUD. Tetapi, bisa ke puskesmas lebih dulu,” katanya.

Dokter Mansur juga berharap agar masyarakat yang berobat ke RSUD terbuka dan jujur tentang riwayat perjalanan dan interaksi masing-masing. “Ini sebagai antisipasi penularan pada para nakes. Jika tidak, kondisi itu bisa membahayakan para nakes,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris RSUD Waluyo Jati Kraksaan, dr. Asjroel Sakri menyebut kabar tersebut tidak benar. Menurutnya, hingga saat ini ruang IGD masih tetap beroperasi dan bisa menerima pasien seperti biasanya.

Sejak salah satu warga Kecamatan Kraksaan dinyatakan positif Covid-19, lanjut dia, di RSUD Waluyo Jati hanya dilakukan penyemprotan desinfektan di setiap ruangan. Hal itu, papar dr. Asjroel, sebagai bentuk antisipasi.

“Selama ruangan disemprot desinfektan, pasien dipindah ke ruangan yang tidak berbau desinfektan. Bukan dipindahkan ke luar rumah sakit. Juga perlu saya tegaskan, tidak ada petugas yang diisolasi,” tuturnya saat melalui sambungan seluler.

Memang betul ada 50 orang petugas RSUD Waluyo Jati yang menjalani rapid test yang akan dilanjutkan Swab tes. Namun, Direktur RSUD Waluyo Jati Kraksaan dr. Mansur mengatakan tidak pernah ada penutupan RSUD. Selama ini, pelayanan kesehatan berjalan seperti biasa. Baik itu rawat inap, maupun rawat jalan.

Untuk memeriksa klaim di atas, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri sumber dari artikel yang berjudul "Luhut Minta Panglima TNI dan Kapolri Kawal Bandara, Jangan Sampai Ditutup Pemda" dalam gambar tangkapan layar tersebut. Hasilnya, ditemukan bahwa artikel itu pernah dimuat oleh situs Bizlaw.id pada 7 April 2020.
Namun, setelah artikel tersebut dibaca secara menyeluruh, tidak ditemukan informasi bahwa Luhut memerintahkan TNI-Polri untuk menangkap pemda yang menutup bandara di tengah pandemi Corona. Justru, menurut artikel itu, Luhut meminta dukungan seluruh pemda serta TNI-Polri untuk memastikan bandara, pelabuhan, terminal, dan stasiun tetap beroperasi.
Dalam artikel tersebut, tidak ditemukan pula pernyataan dari Luhut bahwa, "Negara ini dalam kekuasaan saya. Kamu mau apa? Saya akan buldozer siapa pun yang ganggu Ahok, Cina, dan kelompok saya. Siapa pun dia. Ini bisnis dan investasi lebih penting dari hidup kalian."
Tempo pun mencari pemberitaan dari media kredibel mengenai permintaan Luhut kepada pemda serta TNI-Polri terkait pengoperasian layanan transportasi tersebut. Dilansir dari Liputan6.com, permintaan Luhut tersebut tertuang dalam Surat Menteri Perhubungan Nomor PL. 001/1/4 PHB 2020 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri pada 6 April 2020.
Terdapat 8 tembusan dalam surat tersebut, antara lain kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Menteri Badan Usaha Milik Negara; Panglima TNI; Kapolri; dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
"Dalam rangka memberikan kepastian terhadap pelayanan transportasi nasional tetap berjalan, maka Kementerian Perhubungan mengharapkan dukungan dan kerjasama seluruh Pemerintah Daerah, TNI dan Polri serta stakeholder terkait untuk bersama-sama memastikan agar pelayanan transportasi di wilayah operasional Bandar Udara, Pelabuhan, Terminal, Stasiun dan prasarana transportasi lainnya dapat tetap berjalan," demikian permintaan Luhut yang tertulis dalam surat tersebut.
Operasional seluruh sarana transportasi itu, kata Luhut, tetap dapat berjalan dengan mengoptimalkan pengawasan serta mengacu pada protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran virus Corona Covid-19. "Berkenaan dengan hal tersebut di atas, mohon dikiranya Menteri (Dalam Negeri) dapat menyampaikan kebijakan tersebut kepada Kepala Daerah di seluruh Indonesia serta menghimbau agar tidak melakukan penutupan fasilitas transportasi yang berada pada wilayahnya," ujar Luhut.
Dilansir dari Bisnis.com, Luhut melayangkan surat itu setelah beberapa pemda, seperti Papua dan Kalimantan Timur, menutup sarana transportasi guna memutus rantai penyebaran virus Corona Covid-19. Berdasarkan regulasi, sarana transportasi tersebut merupakan obyek vital nasional sehingga penutupannya menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan.
Dalam surat itu, Luhut menyatakan pengawasan dan pengamanan serta penutupan atau penghentian operasional sarana transportasi oleh pemda harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. "Kemenhub mengharapkan dukungan dan kerja sama seluruh pemerintah daerah, TNI dan Polri serta stakeholder untuk bersama-sama memastikan agar pelayanan transportasi di wilayah operasional dapat tetap berjalan," ujar Luhut.

Berdasarkan pemeriksaan fakta di atas, klaim bahwa Luhut memerintahkan TNI-Polri tangkap pemda yang tutup bandara di tengah pandemi virus Corona Covid-19 adalah klaim yang menyesatkan. Dalam pemberitaan di media kredibel, tidak ditemukan informasi bahwa Luhut memerintahkan TNI-Polri untuk menangkap pemda yang menutup bandara. Justru, Luhut meminta dukungan seluruh pemda serta TNI-Polri untuk memastikan bandara, pelabuhan, terminal, dan stasiun tetap beroperasi di tengah pandemi Corona.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id