Dari penelusuran Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) di akun Kementerian Agama Papua “Kemenag Papua”, yakni halaman Facebook yang diikuti seribu akun, tidak ditemukan informasi mengenai bantuan tersebut.

Dilansir dari tribunpapua.com, Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Papua menjelaskan informasi yang disebarkan oleh akun tersebut tidak benar.

“Semua informasi dari Kanwil Kemenag Papua hanya disebarkan melalui website resmi kami atau akun media sosial yang dikelola langsung oleh Kemenag Papua” kata Kabid Urusan Agama Kristen Kemenag Tony D Sahertian kepada awak media, Rabu (6/11/2024).

Akun Facebook “Bantuan DANA Pembangunan PAPUA” dan seluruh unggahannya, termasuk narasi “ada program bantuan untuk lembaga pendidikan senilai Rp8,5 miliar” merupakan konten tiruan (impostor content).

Disadur dari artikel Cek Fakta Tempo.co.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Tempo, belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan hubungan langsung antara kebiasaan mandi di malam hari dengan risiko terkena penyakit tertentu.

“Penyakit darah tinggi dan masalah jantung misalnya, sangat erat kaitannya dengan pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat. Penyakit ini tidak ada hubungannya dengan mandi malam,” kata staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Mas Rizky Anggun Adipurna Syamsunarno, kepada Tempo.

Menurut Rizky, mandi setelah seharian bekerja dapat bermanfaat bagi tubuh supaya bersih dan segar kembali.

Hasil riset meta analisis para peneliti dari The University of Texas yang dipublikasikan di jurnal Sleep Medicine Reviews pada 2019 menyimpulkan, merendam kaki dengan air hangat atau mandi dengan menggunakan air hangat 1-2 jam sebelum tidur selama 10 menit dapat meningkatkan kualitas tidur.

Sebelumnya, TurnBackHoax telah membantah hoaks serupa seputar bahaya mandi di waktu tertentu, beberapa di antaranya diulas dalam artikel:
- [SALAH] “Mandi di 3 Waktu Ini Bisa Sebabkan Kematian Mendadak”
- [SALAH] Mandi di Tiga Waktu Tertentu Bisa Menyebabkan Serangan Jantung dan Kematian

Video berisi klaim “mandi malam hari dapat membahayakan kesehatan” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Berdasarkan penelusuran ANTARA, tidak ada pernyataan Presiden Prabowo akan memblokir TikTok Shop. TikTok Shop merupakan fitur social e-commerce yang memungkinkan pengguna maupun para kreator mempromosikan dan menjual produk mereka melalui TikTok.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan proses integrasi yang dilakukan oleh PT Tokopedia telah tuntas dan memiliki Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim mengatakan, selesainya proses integrasi ini diwujudkan dalam aplikasi bernama Shop Tokopedia, yang sepenuhnya dikelola oleh PT Tokopedia dari pembayaran, data pengguna, dan pengelolaan merchant.

"Aplikasi Shop Tokopedia menggantikan aplikasi TikTok Shop yang sebelumnya dikelola oleh TikTok. Saat ini aplikasi Shop Tokopedia telah memiliki Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)," ujar Isy, dilansir dari ANTARA.

Presiden Tokopedia Melissa Siska Juminto mengatakan proses transisi sistem elektronik TikTok Shop berjalan dengan baik berkat komitmen dan keseriusan seluruh pihak termasuk dukungan arahan dari Kemendag dan Kementerian Koperasi dan UKM.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Dapat kami sampaikan bahwa terhitung sejak tanggal 27 Maret 2023, Tokopedia dan Shop Tokopedia telah menyelesaikan dan memenuhi seluruh ketentuan sesuai masa uji coba yang telah ditetapkan Kementerian Perdagangan," ujar Melissa.

Melissa menyatakan, dengan demikian Tokopedia dan Shop Tokopedia telah mematuhi Permendag Nomor 31 Tahun 2023.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Tim Cek Fakta Kompas.com menghubungi sejarawan Asvi Warman Adam untuk mengonfirmasi pernyatan Soekarno soal membatasi pedagang Tionghoa.

Asvi mengaku tidak familiar dengan pernyataan Bung Karno seperti yang dibagikan di Instagram tersebut.

"Saya tidak pernah membaca pernyataan Bung Karno seperti di atas," kata Asvi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (22/11/2024).

Menurut Asvi, dalam membuat hoaks atau rekayasa sejarah, biasanya frasa yang benar digabung-gabungkan.

"Misalnya, Bung Karno pernah mengatakan 'tanah air yang diperjuangkan dengan darah'. Bung Karno juga pernah berpidato agar bangsa kita jangan jadi bangsa kuli. Namun, istilah yang digunakan kuli, bukan babu," ujar Asvi.

Asvi mengatakan, pada periode 1950-an memang ada program Benteng yang membatasi warga negara asing (WNA) China berdagang di desa. Aturan itu berlaku untuk WNA, bukan warga negara Indonesia (WNI).

"Tetapi aturan itu dikeluarkan oleh Mr As'at, bukan oleh Seokarno," kata Asvi.

Adapun aturan yang juga dianggap kontroversial karena bernuansa diskriminasi adalah ketika Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 1959 tentang Larangan bagi Usaha Perdagangan Kecil dan Eceran yang Bersifat Asing di Luar Ibu Kota Daerah Swatantra Tingkat I dan II Serta Karesidenan.

Larangan itu dibuat untuk mengatur agar warga negara asing tidak membuka usaha kecil di wilayah Indonesia. Isi lengkapnya dapat dibaca dalam tautan ini.

Sebagian besar pedagang yang dimaksud saat itu adalah yang berkewarganegaraan China, sehingga banyak yang menganggap aturan itu mengincar masyarakat Tionghoa.

Akan tetapi, tidak ditemukan adanya pernyataan sebagaimana yang dimaksud dalam unggahan.

Pernyataan Soekarno yang mengaku sengaja membatasi pedagang Tionghoa adalah hoaks.

Sejarawan Asvi Warman Adam mengatakan, ia tidak pernah membaca pernyataan Bung Karno semacam itu. Pernyataan itu juga tidak pernah ditemukan dalam berbagai arsip dan dokumentasi.