Novilia Sjafri meninggal dunia pada Rabu, 7 Juli 2021 di Rumah Sakit Santosa Bandung.

Sebagaimana yang pernah ditulis Kompas.com, Novilia merupakan sosok yang diat mengembangkan studi vaksin.

Ia terlibat dalam enam uji klinis vaksin, termasuk bOPV, Td pada wanita hamil, vaksin tifoid, rotavirus, influenza quadrivalen dan MR.

Kendati demikian, Novilia meninggal bukan akibat vaksin Covid-19, melainkan karena penyakitnya.

Dikutip dari Antara, ia mengembuskan napas terakhirnya setelah berjuang melawan penyakit Covid-19.

Vaksin Covid-19 justru membantu mencegah dan mengatasi Covid-19, termasuk vaksin Sinovac yang turut diuji oleh Novilia.

Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pemberian vaksinasi Sinovac 2 dosis dapat mencegah sekitar 96 persen risiko perawatan akibat Covid-19, serta mencegah sebesar 98 persen kematian karena Covid-19.

Narasi yang mengeklaim ketua uji klinis vaksin Sinovac meninggal akibat vaksin Covid-19 merupakan hoaks.

Novilia Sjafri meninggal dunia setelah terinfeksi virus corona dan menderita Covid-19. Penyebab kematiannya bukan karena vaksin.

Vaksin Sinovac yang ia kembangkan justru membantu mencegah penularan Covid-19.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa informasi yang mengeklaim Presiden Prabowo Subianto akan memberikan bantuan uang sebesar Rp 100 juta kepada setiap pekerja migran Indonesia adalah tidak benar atau hoaks.

Menurut Karding, informasi yang beredar di media sosial itu merupakan modus penipuan.

"Saya pastikan tidak benar alias hoaks. Untuk itu, masyarakat mohon tidak mempercayai kalau ada orang-orang tidak bertanggungjawab untuk menghubungi karena itu adalah modus penipuan," kata Karding, seperti diberitakan Antara, 16 Mei 2025.

Karding mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi atau konten sepihak yang tidak dapat diverifikasi faktanya.

Selain itu, dia menegaskan, penyebaran informasi tidak berdasarkan fakta yang membuat masyarakat atau pekerja migran Indonesia menjadi resah dapat dikenakan sanksi hukum.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi bansos Rp 100 juta untuk TKI yang beredar di media sosial adalah hoaks.

Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengatakan, informasi itu itu merupakan modus penipuan. Ia mengimbau masyarakat berhati-hati terhadap konten yang beredar di media sosial.

Setelah diperiksa, tautan yang diklaim untuk akses rekrutmen pendamping PKH Kemensos tersebut mengarah ke sebuah situs mencurigakan.

Situs tersebut meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor akun Telegram aktif.

Kemungkinan besar, situs itu merupakan modus phishing atau pencurian data. Phishing bisa menjadi pintu masuk untuk penipuan online, termasuk membobol rekening bank.

Kemensos telah membantah informasi rekrutmen untuk pendamping PKH melalui klarifikasi langsung yang ditayangkan di situs Kementerian Komunikasi dan Digital.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kemensos Devi Deliani mengatakan, unggahan dalam akun tersebut adalah informasi yang salah atau menyesatkan.

Masyarakat diimbau untuk berhati-hati atas segala bentuk penipuan di media sosial. Semua informasi terkait Kementerian Sosial dapat diakses melalui laman resmi kemensos.go.id.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi lowongan kerja pendamping sosial PKH yang beredar di Facebook adalah hoaks.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kemensos Devi Deliani mengatakan, unggahan dalam akun tersebut adalah informasi yang salah atau menyesatkan.

Cek Fakta Liputan6,com menelusuri video yang Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Pakistan merupakan negara teroris. Penelusuran dilakukan dengan memasukkan kata kunci "putin pakistan terrorist country" di kolom pencarian Google Search.
Hasilnya terdapat beberapa artikel yang membantah kabar tersebut. Satu di antaranya artikel berjudul "Did Putin Label Pakistan a Terrorist Country? No, Viral Video Is A Deepfake" yang dimuat situs newschecker.in pada 18 Mei 2025.
Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa tidak ditemukan informasi valid dan kredibel mengenai klaim Putin menyebut Pakistan sebagai negara teroris.
Penelusuran gambar terbalik pada video tersebut menemukan video identik di situs berbagi video YouTube. Video tersebut berjudul "Exclusive: Full Interview With Russian President Vladimir Putin" yang dimuat channel YouTube NBC News pada 15 Juni 2021.
Dalam wawancara selama satu setengah jam, yang diberikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin kepada koresponden internasional senior NBC News, Keir Simmons, tidak ditemukan komentar Putin memberikan soal Pakistan maupun Narendra Modi.
Newschecker.ia melakukan analisis audio dari video tersebut menggunakan situs resemble.ai. Hasilnya, suara tersebut dibuat secara artifisial dan tidak asli.
 

Video yang Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Pakistan merupakan negara teroris ternyata tidak benar. Faktanya, video tersebut diduga telah diedit atau dimanipulasi menggunakan perangkat AI.