Berdarasakan hasil penelusuran, klaim bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah mulai menjaga Ruslan Buton berdasarkan video yang diunggah oleh sumber klaim adalah klaim yang salah.

Video itu adalah video tahun 2019 dan tidak terkait dengan kasus Ruslan Buton saat ini. Video tersebut adalah ketika massa yang mengaku mahasiswa unjuk rasa di dekat Mabes TNI, Cilangkap, pada Rabu, 25 September 2019.

Salah satu kanal Youtube, mengunggah video yang sama pada tanggal 25 September 2019 dengan judul “Sudah saatnya TNI Gabung dengan Mahasiswa”

Di video itu, tampak Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto ikut memberikan orasi pada massa yang mengaku mahasiswa di dekat Mabes TNI, Cilangkap, pada Rabu, 25 September 2019.

Karena keterlibatannya di aksi ini, Slamet Soebianto dipanggil ke Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal), Jumat (27/9/2019). Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Mohamad Zaenal mengatakan, mediasi tersebut terkait keterlibatan Slamet dalam aksi di depan Mabes TNI pada 25-26 September 2019.

“TNI Angkatan Laut telah menyampaikan surat kepada Laksamana TNI (Purn) Slamet Subianto sebagai langkah persuasif untuk memediasi dan berdialog,” kata Zaenal ketika dihubungi Kompas.com, Jumat.

Dialog dilakukan sebab dalam aksi tersebut Slamet tampak menggunakan atribut dengan logo TNI AL.

“Pada aksi tersebut Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto yang pernah menjabat sebagai petinggi di lingkungan TNI AL terlihat mendukung aksi damai mahasiswa dengan menggunakan atribut topi dengan logo TNI AL berbintang empat,” ucapnya.

Zaenal pun mengonfirmasi bahwa Slamet menghadiri pemanggilan tersebut.

Video tahun 2019 dan tidak terkait dengan kasus Ruslan Buton saat ini. Video tersebut adalah ketika massa yang mengaku mahasiswa unjuk rasa di dekat Mabes TNI, Cilangkap, pada Rabu, 25 September 2019.

Menanggapi adanya informasi tersebut, SMKN 1 Kota Sukabumi angkat bicara. Melansir dari radarsukabumi.com, Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Sukabumi, Saepurahman Udung dengan tegas menyatakan bahwa website tersebut bukanlah website SMKN 1 Kota Sukabumi.

“Iya kami sudah mendapatkan informasi dari guru dan sudah ada warga yang menanyakan hal tersebut. saya tegaskan itu tidak benar,” jelasnya.

Lanjut Udung menjelaskan, bahwa pihaknya telah melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. Hal itu dilakukan lantaran informasi pada website tersebut yang menuliskan pungutan biaya hingga jutaan rupiah. Selain merugikan pihak sekolah, hal lain yang dikhawatirkan adalah adanya unsur penipuan dari website yang mengatasnamakan SMKN 1 Kota Sukabumi tersebut.

“Tadi pagi (29/05/20) kita sudah koordinasi dengan kepolisian, nanti besok kita ke Polres kembali. Itu kan sampai 8 juta, ada biaya pendaftaran juga. Kita kan gratis dalam PPDB,” jelasnya.

Udung juga turut menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati akan adanya website duplikasi tersebut. Lanjut Udung menuturkan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi terkait dengan SMKN 1 Sukabumi pada website resminya, yakni www.smkn1-kotasukabumi.sch.id.

Duplikasi website www.smkn1sukabumi.simdikonline.id masuk ke dalam kategori imposter content. Imposter content terjadi jika sebuah informasi mencatut pernyataan tokoh terkenal dan berpengaruh. Tidak cuma perorangan, konten palsu ini juga bisa berbentuk konten tiruan dengan cara mendompleng ketenaran suatu pihak atau lembaga.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Medcom, klaim bahwa ada artikel berjudul “Polisi Benarkan Ada Upaya dari FPI dalam Penyebar Kaos & Atribut PKI” adalah klaim yang salah.

Faktanya, judul artikel di gambar yang diunggah sumber klaim adalah hasil suntingan atau editan. Judul asli artikel tersebut adalah “Polisi Benarkan Semarang Jadi Lokasi Penyebaran Kaus dan Atribut PKI”.

Artikel yang dimuat di situs tribunnews.com pada 11 Mei 2016 itu, sama sekali tidak menyebut organisasi FPI.

Sementara itu, terkait foto 2 pemuda yang memegang kaus merah dengan gambar palu arit berwarna kuning di artikel itu berinisial UR dan RD, dua mahasiswa asal Lampung yang ditangkap polisi lantaran menggunakan kaus merah bergambar palu dan arit, Minggu 8 Mei 2016. Kedua pemuda itu ternyata juga terbukti memakai narkoba.

“(Jadi) Ada dua kasus yang saat sedang didalami, selain penggunaaan gambar palu arit juga terkait dengan penggunaan narkoba,” kata Kasat Intel Polresta Bandarlampung, Kompol Andik Sigit Purnomo, Senin 9 Mei 2016.

UR dan RD sebelumnya diamankan usai menonton sebuah konser musik di Lampung. UR kedapatan menggunakan kaus palu dan arit, dan mengakuinya jika itu diberikan oleh rekannya RD. Sementara RD mengaku jika kaus itu diberikan pamannya yang bekerja di kedutaan besar Rusia. Kini kepolisian terus mendalami keterangan keduanya.

Melalui hasil penelusuran, diketahui bahwa Indomaret tidak pernah mengirimkan kode voucher tersebut. Melalui akun Instagramnya (@indomaret), Indomaret memberikan klarifikasinya.

“Waspada Penipuan! Indomaret tidak meminta aktivasi kode voucher game online via WhatsApp & SMS,” tulis akun tersebut.

Adapun, Indomaret pun memberitahukan bahwa transaksi resmi hanya dilakukan melalui toko Indomaret dan klikindomaret[dot]com.

“Transaksi resmi hanya dilakukan melalui toko Indomaret dan KlikIndomaret[dot]com. Info resmi Indomaret hanya ada di www.indomaret[dot]co[dot]id dan social media official,” imbau Indomaret dalam akun Instagramnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipastikan bahwa konten pesan berantai melalui SMS tidak berasal dari Indomaret. Oleh sebab itu, konten tersebut masuk ke dalam kategori Fabricated Content atau Konten Palsu.