Setelah menelusuri melalui mesin pencari, diketahui unggahan akun Facebook Ali tersebut adalah salah atau keliru.
Dengan mengetikan judul yang sama pada mesin pencari, tidak ditemukan pemberitaan dengan judul serupa dari media daring.
Adapun, terkait foto Presiden Jokowi dalam unggahan akun Facebook Ali tersebut ditemukan pada artikel cnbcindonesia.com dengan judul “Jokowi Perjuangkan Negara Berkembang Dapat Keringanan Utang” dan “Jokowi: Ekonomi Kita Masih Baik, Lihat Saja Negara Lain” yang ditayangkan pada Selasa dan Rabu, 5 dan 6 Mei 2020.
Di dalam isi artikel cnbcindonesia.com tersebut tidak ditemukan narasi yang berbunyi “Semenjak Bapak Jokowi jadi Presiden, Banyak PKI Membakar benderanya sendiri.”.
Dengan begitu, unggahan akun Facebook Ali menurut kategori Misinformasi dan Disinformasi dari First Draft dapat disebut sebagai Misleading Content atau Konten yang Menyesatkan.

Setelah menelusuri melalui mesin pencari, diketahui unggahan akun Facebook Mahligai Jingga Voax adalah salah atau keliru.
Dilansir dari matakita.co, e-brosur Caleg PKS, Ferwati Dani yang asli tidak terdapat tulisan “Poligami Untuk Rakyat! Masa Depan Bangsa Indonesia!”, tetapi yang ada adalah tulisan “MUDA CERDAS AMANAH.”
Dengan begitu, menurut kategori misinformasi dan disinformasi dari First Draft, maka unggahan akun Facebook Mahligai Jingga Vox dapat disebut sebagai Manipulated Content atau Konten yang Dimanipulasi.

Setelah menelusuri melalui mesin pencari, diketahui unggahan akun Facebook Noviyanti Dewi Jr. adalah salah atau keliru.
Tidak ditemukan berita dari media daring yang memberikan dengan judul yang dibuat oleh OPRAIN[dot]BLOGSPOT[dot]COM. Adapun ditemukan berita dari viva.co.id berjudul “Jokowi Didesak Pecat Anggota TNI yang Razia Buku Berbau PKI” yang ditayangkan pada Minggu, 15 Mei 2016 lalu.
Dalam artikel viva.co.id disebutkan yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat anggota TNI yang merazia buku-buku kiri adalah Dosen Ilmu Politik Fisip Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Pribadi.
Kemudian, foto Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri yang dapat dilihat pada situs pdiperjuangan.id.
Dengan begitu, unggahan akun Facebook Noviyanti Dewi Jr. dalam kategori Misinformasi dan Disinformasi dari First Draft dapat disebut sebagai Misleading Content atau Konten yang Menyesatkan.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa Presiden Joko Widodo meminta Pilpres ditunda hingga tujuh tahun adalah klaim yang salah.

Faktanya, gambar yang diunggah adalah gambar hasil editan atau suntingan. Foto yang digunakan merupakan momen saat Presiden Joko Widodo tengah meresmikan Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran (23/7/2020). Selain itu, sejauh ini, Pilpres tetap akan digelar pada 2024. Komisioner KPU membantah kabar bahwa Pilpres 2024 diundur.

Foto Presiden Jokowi tersebut pernah digunakan oleh medcom.id pada pemberitaan “Jokowi Pastikan RS Darurat Korona Wisma Atlet Siap Digunakan”. Mengutip pada isi berita tersebut, diketahui bahwa orang nomor satu di Indonesia itu tengah meninjau Rumh Sakit Darurat Penanganan Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran. Usai melakukan peninjaun Wisma Atlet, Jokowi diketahui mengadakan konferensi pers yang menyatakan jika Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran siap menampung tiga ribu pasien.

Sementara itu, tenaga medis di bagian bawah gambar itu telah disunting dari foto aslinya. Foto asli salah satunya diunggah oleh akun Twitter Kelinci Paskah (twitter.com/KelinciPaskah) yang berisi kampanye sosial media oleh tenaga medis agar tetap berada di rumah selama masa pandemi COVID-19. Pada foto asli yang diunggah pada tanggal 17/03/2020 tenaga medis merangkai kalimat bertuliskan ‘#STAY AT – HOME – AND – HELP – US – PLEASE’. Dalam narasinya, akun Kelinci Paskah mengajak khalayak untuk meringankan beban para petugas medis yang berjuang memerangi virus corona.

“Mari meringankan tugas mereka,” tulis Kelinci Paskah, Kamis (17/03/2020).

Selain itu, Komisioner KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menegaskan bahwa informasi terkait penundaan pilpres selama lima tahun adalah palsu dan tidak berdasar. Lebih lanjut Dewa Kade menjelaskan bahwa ketentuan tentang pilpres masih diatur dalam UU Pemilu yang menyebut bahwa pemilihan dilaksanakan lima tahun sekali.