Setelah ditelusuri, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) Syaeful Hadi menegaskan bahwa informasi yang beredar itu merupakan berita yang tidak benar. Fenomena yang terjadi di sejumlah wilayah NTT adalah gelombang tinggi.

Syaeful menyebutkan gelombang setinggi 1,25-1,5 meter berpeluang terjadi di Selat Sape bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan utara Kupang dan Rote Ndao. Kemudian gelombang setinggi 2,5-4 meter berpeluang terjadi di perairan selatan Kupang dan Rote Ndao, Samudera Hindia selatan Kupang dan Rote Ndao. Selain itu, tinggi gelombang 4-6 meter berpeluang terjadi di Samudera Hindia selatan Sumba dan Sabu Raijua.

Pada Senin 5 April 2020 dini hari, BMKG menyatakan bibit siklon tropis berkembang menjadi siklon tropis Seroja dengan kekuatan 35 knots (65 km/jam). Hal ini berdampak terhadap cuaca di Indonesia.

Sebelumnya Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam konferensi pers daring memang mengatakan bahwa akan ada potensi gelombang tinggi yang mirip dengan tsunami sebagai dampak dari badai siklon tropis Seroja.

“Dampak yang terjadi hari ini hingga sekitar tanggal 7 itu adalah sangat dirasakan. Selain hujan lebat, tapi juga angin yang kencang dan gelombang tinggi yang dikhawatirkan, ini mirip tsunami. Jadi gelombang tingginya itu masuk ke darat. Meskipun tidak sama dan sekuat gelombang tsunami, tetapi sama-sama masuk ke darat dan dapat merusak,” ujar Dwikorita.

Hal ini lah yang kemungkinan besar memicu kepanikan dan mengakibatkan tersebarnya berita hoaks soal potensi tsunami di NTT. Padahal, gelombang tsumani baru bisa terjadi bila ada gempa besar atau gempa dengan magnitudo dan kedalaman tertentu.

Sehingga, klaim mengenai tsunami yang terjadi di NTT termasuk hoaks dengan kategori konteks yang salah.

Hasil periksa fakta Aisyah Adilah (Anggota Komisariat MAFINDO Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta)
Faktanya, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) Syaeful Hadi mengatakan bahwa yang terjadi di NTT adalah gelombang tinggi.

Serat kain yang bereaksi terhadap kondisi lembap, BUKAN Cacing, Ulat, atau yang lainnya. Tampilan Cacing yang sesungguhnya terlihat berbeda di bawah Mikroskop, lebih tebal tidak setipis serat kain dan terlihat organ dalamnya.

Berdasarkan hasil penelusuran, video tersebut merupakan video lama yang beredar pada tahun 2017 dan pihak PKS telah memberikan bantahan atas hal tersebut pada Juli 2019 silam. Melansir dari harianjogja.com, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DIY memberikan jawaban atas tudingan seringnya PKS dikaitkan dengan khilafah atau Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ketua DWP PKS DIY, Darul Falah, menegaskan bahwa kader PKS yang duduk di parlemen berkomitmen memperjuangkan kepentingan umum sebagai wujud rasa nasionalisme. Selama ini, tidak ada bukti yang kuat yang menyatakan bahwa PKS memiliki paham khilafah.

Melansir dari detik.com, pada 2019, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menyatakan ideologi HTI yang menganut khilafah berbeda dengan PKS dan partai politik lainnya, menurutnya PKS jelas mengakui Pancasila dan eksistensi Indonesia sebagai negara.

Dengan demikian, klaim bahwa PKS berupaya menegakkan islam tidak sesuai dengan fakta dan masuk ke dalam kategori misleading content atau konten yang menyesatkan.

Faktanya klaim bahwa PKS berupaya menegakkan negara islam/khilafah salah. Video tersebut merupakan video lama yang beredar pada tahun 2017. Pihak PKS telah memberikan bantahan atas hal tersebut pada Juli 2019 silam.

Setelah melakukan penelusuran, hal tersebut tidaklah benar. Faktanya, pihak yang memberikan arahan tersebut bukanlah dari pihak Muhammadiyah. Melansir dari portal berita Kompas, Muhammadiyah bukanlah pihak penyelenggara vaksinasi, melainkan hanya sebagai mitra layanan vaksinasi. Penyelenggara dari program vaksinasi tersebut adalah Kementerian BUMN. Sehingga segala arahan terkait kegiatan vaksinasi datang dari panitia penyelenggara vaksinasi.

Sebagai mitra layanan vaksinasi, Muhammadiyah diminta untuk mengkoordinir jalannya kegiatan vaksinasi. Melansir dari CNN Indonesia, Muhammadiyah Covid-19 Command Centre (MCCC) menyatakan bahwa Kementerian BUMN menggandeng Muhammadiyah sebagai mitra layanan vaksinasi bertujuan untuk mengkoordinir jalannya kegiatan vaksinasi. Yang mana, kegiatan vaksinasi tersebut ditujukan untuk kalangan lanjut usia dan Pelayan Publik Muhammadiyah, sehingga kuota yang disediakan dalam vaksinasi memang terbatas. Namun, jumlah masyarakat yang hendak mendapatkan vaksin melebihi kapasitas, yang mengakibatkan tidak semua masyarakat yang datang berhasil mendapatkan vaksin.
Dengan demikian, pihak yang tidak mendapatkan vaksin bukanlah masyarakat dengan KTP Non-Islam, namun masyarakat yang berada di luar target.

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa narasi yang diunggah oleh akun Putri Sulung dalam grup Facebook Regenerasi Muda Pecinta NKRI tidak sesuai fakta dan masuk ke dalam kategori misleading content atau konten yang menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Nadine Salsabila Naura Marhaeni (Universitas Diponegoro)

Muhammadiyah Covid-19 Command Centre (MCCC) menyatakan bahwa kuota pemberian vaksin memang terbatas. Namun, masyarakat yang tidak mendapatkan vaksin BUKAN masyarakat dengan KTP Non-Islam. MCCC melalui CNN Indonesia menyatakan bahwa masyarakat yang tidak mendapatkan vaksin merupakan masyarakat yang berada di luar target sasaran.