Beredar melalui pesan beranta Whatsapp perihal akan dilakukannya pemotongan sebesar 65% pada Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, sehingga jumlah TKD yang akan diterima hanya berkisar 35% saja.

Menanggapi informasi tersebut, Pemprov DKI melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menjelaskan bahwa informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta. Melansir dari Instagram resmi Jakarta Lawan Hoaks @Jalahoaks, BKD menjelaskan bahwa tidak ada draft Peraturan Gubernur (Pergub) baru yang mengatur pemotongan jumlah TPP/TKD para ASN Pemprov DKI sebesar 65%.

Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta, Chaidir juga menegaskan bahwa TKD para ASN di lingkungan Pemprov DKI masih mengacu pada Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2020 tentang rasionalisasi Pengahisalan Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Perlu saya garis bawahi juga, TPP/TKD masih mengacu pada Pergub No. 49 Tahun 2020. Pada Pergub tersebut, diatur rasionalisasi 25 persen dan penundaan pembayaran sebesar 25 persen dari TPP/TKD terhitung sejak April sampai Desember 2020. Saat ini, daftar penerima TPP/TKD sudah keluar di semua SKPD, sore nanti sudah bisa dicairkan sesuai Pergub dimaksud. Besaran TPP/TKD yang tertunda pembayarannya itu juga tidak dihapus, masih tetap berlaku sesuai Pergub. Sehingga, isu tersebut tidak benar,” jelas Chaidir.

===

Informasi tersebut salah. Tunjangan Kinerja Daerah masih mengacu pada Pergub NO. 49 Tahun 2020, yakni TKD dirasionalisasi sebesar 25%. Sementara Insentif Pemungutan Pajak Daerah juga dirasionalisasi sebesar 25%.

Beredar informasi perihal 71 warga Ampel, Boyolali dinyatakan positif dan dijemput oleh petugas medis untuk dibawa menuju RSUD Moewardi, Solo. Menurut pesan yang beredar, warga-warga tersebut terinfeksi virus corona setelah datang ke klaster hajatan. Namun pasca dilakukan penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta.

Melansir dari solopos.com, Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Boyolali, Masruri menyatakan informasi tersebut tidak benar. Masruri menjelaskan bahwa memang terdapat puluhan warga yang dijemput untuk menjalani test swab. Warga-warga yang tersebut tidak sepenuhnya berasal dari klaster hajatan, melainkan juga dari klaster para pedagang di pasar. Masruri juga turut membantah informasi yang menyebut bahwa seluruh biaya ditanggung oleh pemilik hajatan.

Bantahan lain juga dituturkan oleh Camat Ampel, Dwi Sundarto yang menyatakan bahwa warga di Desa Sampetan, Kecamatan Gladagsari dijemput tim Gugus Tugas, buntut dari seorang pedagang pasar positif Covid-19. Lebih lanjut Dwi menjelaskan bahwa narasi 71 orang dibawa ke RSUD Moewardi juga tidak sesuai. Tepatnya sebanyak 33 orang menjalani test swab, dan 20 dinyatakan positif Covid-19.

Informasi tersebut tidak sesuai fakta. Tim Gugus Tugas beserta Pemerintah Kota menjelaskan meski sempat ada puluhan warga yang menjalani tes swab, nyatanya warga-warga tersebut tidak sepenuhnya berasal dari klaster hajatan. Tidak benar pula terkait narasi yang menyebut bahwa biaya akan dibebankan kepada pemilik hajatan.

Berdasarkan hasil penelusuran, foto tersebut suntingan dari foto Ricky Naputi, penderita obesitas dari Guam. Ricky meninggal pada 10 November 2012 karena obesitas.

Kisah hidup Ricky pernah dijadikan dokumenter dengan tajuk “The Man Who Ate Himself to Death” yang pernah ditayangkan di kanal Youtube Real Stories pada 13 Juni 2019 dan dokumenter bertajuk “900 Pound Man: Race Against Time” dari TLC yang teasernya bisa dilihat di kanal Youtube TLC yang tayang 18 Juni 2013.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka foto tersebut masuk ke dalam kategori Manipulated Content atau Konten yang Dimanipulasi.

Berdasarkan hasil penelusuran tenyata isu ini sudah muncul sejak tahun 2014 ketika Jokowi maju mencalonkan diri sebagai Calon Presiden dalam Pilpres 2014. Dilansir dari Tempo.co Jokowi telah membantah mengenai inisial “H” yang disematkan di depan namanya merupakan kepanjangan dari Herbertus.

"Saya kan sudah haji, istri saya hajah," kata Jokowi sebelum memulai pidato politik dalam Tanwir Muhammadiyah yang digelar di Hotel Mesra Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu, 24 Mei 2014.

Jokowi mengatakan seluruh keluarganya sudah menunaikan ibadah haji. "Saya tak mau riya, tapi ini perlu saya sampaikan untuk membantah semua isu yang ada," ujar mantan Wali Kota Solo itu.

Begitu pun dengan Oey (Oei) Hong Liong yang disebutkan sebagai ayah dari Jokowi hal tersebut tidak benar. Oei Hong Liong merupakan seorang pengusaha Singapura kelahiran Indonesia putra dari Eka Tjipta Widjaja pengusaha dan pendiri Sinar Mas Group, ia telah menikah dan memiliki empat orang anak. Selain itu, selisih umur di antara mereka sekitar 13 tahun, pada tahun 2013 Oei Hong Liong berusia 65 tahun sedangkan Jokowi berusia 52 tahun.

Jokowi lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961, anak pertama dari empat bersaudara, putra dari pasangan Noto Mihardjo dan Sudjiatmi Notomiharjo. Ia mengawali karir di dunia politik dengan menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta sampai dengan Presiden RI ke-7 selama dua periode.

Dengan demikian, inisial “H” yang disematkan di depan nama Jokowi kepanjangan dari Herbertus termasuk pada konten yang menyesatkan. Faktanya Jokowi dan keluarga telah menunaikan ibadah haji.