Setelah ditelusuri, isi berita yang diunggah blog Merdekaind mencopot dari portal berita lain. Versi asli berita tersebut berjudul Heboh UAS Cerai. Diunggah portal hot.detik.com pada 5 Desember 2019.

Berikut isi lengkap artikel beritu tersebut;

Jakarta – Berita Ustaz Abdul Somad atau UAS cerai dengan Mellyana Juniarti menjadi topik hangat pada Rabu (3/12) malam. Kabar tersebut pun sudah dibenarkan oleh mantan istri UAS yakni Mellyana di akun instagramnya.
“Iya bulan Juli (masuk) baru putus kemarin. Ya, kan mediasi dulu. Ada beberapa kali mediasi, nggak berhasil makanya diproses,” jelas Hasan Basri kepada detikcom, Rabu (4/12/2019).

Saat putusan dibacakan oleh majelis hakim, UAS diwakili oleh tim kuasa hukumnya. Sedangkan Mellya sempat terlambat datang.

“Kemarin itu istrinya lambat datang, sudah setengah 12, datang terlambat. Kemudian kami masuk jadi tetap dibacakan oleh hakim,” bebernya.

“(UAS) nggak (datang) dikuasakan ke kami,” tambahnya.

Hasan Basri pun tak bisa memberikan lebih rinci apa yang menyebabkan perceraian UAS dan istrinya. Menurutnya itu adalah masalah pribadi dan tertutup untuk umum.

“Itu nanti saja dengan UAS. Ini kan perceraian, ini tertutup untuk umum, sebatas itu saja informasinya,” katanya.
Saat ditanya oleh para netizen, ia mengaku jika gugutan dilayangkan oleh pihak UAS.

“Yang menggugat beliau, confirm saja sama beliau ya. Makasih,” ujarnya.
Awalnya beredar kabar jika UAS cerai melalui Pengadilan Agama Bangkinang, Riau. Berdasarkan penelusuran tim detikcom diketahui lewat website resminya, pa-bakinang.go.id, diketahui jika Ustaz Abdul Somad atau UAS mengajukan permohonan gugatan cerai sejak tanggal 12 Juli 2019.

Kuasa hukum UAS, Hasan Basri pun mengiyakan kabar tersebut saat dikonfirmasi tim detikcom.

Blog Merdekaind menambahkan komentar Yusuf Mansur soal perceraian dalam Islam. Yusuf Mansur pun mengklarifikasi kabar palsu itu lewat unggahan di Instagram pada 6 Desember 2019. ’’Sering banget blog ini bikin hoax. Alhamdulillaah. Semoga Allah memaafkan saya,” tulisnya.

Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui informasi tersebut tidak benar dan dapat dikatakan sebagai hoaks lama bersemi kembali (HLBK). Adapun, isu tersebut sempat menyeruak saat tahun 2016, pasca peristiwa Aksi pada tanggal 4 November 2016 atau dikenal dengan nama Aksi 411.

Isu lama tersebut pun sudah pernah ditanggapi oleh pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Pihak Kemenlu sudah melakukan klarifikasi kepada pihak Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Hasil klarifikasi itu diketahui bahwa Perdana Menteri RRT tidak memberikan pernyataan seperti pada isu yang beredar kala itu.

“Selamat sore tweeps, hati-hati dengan pemberitaan dari media online seperti ini,” cuit akun Twitter Resmi Kemenlu (@Kemlu_RI) pada tanggal 8 November 2016. Selain itu, akun tersebut mencuitkan tangkapan layar dari media yang menyantumkan judul berita yang salah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka HLBK yang mencatut PM China tersebut masuk dalam kategori Fabricated Content atau Konten Palsu. Sebab, isi artikel dalam link tersebut tidak berdasarkan pernyataan PM China.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Andi Rahadian mengatakan, terdapat pesan singkat beredar melalui aplikasi pesan WhatsApp, di mana seolah-olah mengkoordinasikan pembagian Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk instansi pusat.

Dalam pesan yang beredar, menurut Andi, isi menyebutkan jika pembagian NIP akan dilakukan Senin (9/12/2019) bertempat di kantor departemen/kementerian atau lembaga masing-masing yang mendapatkan jatah khusus.

Lanjutnya, peserta diminta menggunakan baju putih lengan panjang dan celana hitam. Selain itu, pesan juga meminta peserta wajib membawa nomor register, dan yang belum mendapatkan nomer register harus membawa tanda pengenal.

"Kami tegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Saat ini, proses seleksi CPNS dalam tahap verifikasi administrasi," kata Andi

Andi menegaskan, tahap pendaftaran pada rekrutmen CPNS tahun 2019 baru saja usai dan masuk dalam tahap verifikasi administrasi. "Untuk rekrutmen CPNS 2018, tahapan sudah selesai seluruhnya kecuali untuk Papua dan Papua Barat akan segera diumumkan," ujar dia.

Oleh karena itu Andi mengimbau kepada seluruh masyarakat yang mengikuti seleksi penerimaan CPNS agar berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya penipuan pengangkatan CPNS. Masyarakat juga harus semakin berhati-hati, serta lebih selektif terhadap informasi beredar dan mengonfirmasi kebenarannya.

“Jika ada informasi terkait rekrutmen CPNS, dimohon untuk lebih waspada dan mengonfirmasi ke Kemenpan-rb, terlebih dahulu," ujar Andi.

PENJELASAN


(1) http://bit.ly/2rhTadC / http://bit.ly/2MxVN7S, First Draft News: “Konten yang dimanipulasi

Ketika informasi atau gambar yang asli dimanipulasi untuk menipu”.

* SUMBER membagikan video hasil suntingan.

* SUMBER menambahkan narasi yang tidak sesuai dengan fakta sehingga membangun premis yang salah.



(2) Salah satu sumber video asli, http://bit.ly/2LzLm1b YouTube: “Pengambilan keputusan PERPPU ormas

184 views • Oct 26, 2017

CERITA KU
81 subscribers”.