PENJELASAN

Berdasarkan hasil penelusuran, tidak ditemukan satupun informasi, berita ataupun pernyataan yang membuktikan klaim tersebut.

Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto bertemu Wakil Ketua Komisi Militer Pusat China (CMC), Jenderal Xu Qiliang. Pertemuan itu sekaligus mengakhiri kunjungan kerja Prabowo selama empat hari di negeri Tirai Bambu.

Pada pertemuan yang digelar di Markas Besar Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China di Beijing, Rabu, 18 Desember 2019 itu, Prabowo menyampaikan keinginannya untuk memperdalam hubungan persahabatan dengan China.

“Tentunya di bidang pertahanan dan militer, hal ini diwujudkan dengan penguatan dialog dan kerja sama kedua pihak serta dalam upaya menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan,” kata Duta Besar RI untuk China, Djauhari Oratmangun, menukil dari laman iNews.id, Kamis (19/12/2019).

Sementara, Jenderal Xu Qiliang pada kesempatan itu mengungkapkan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping dan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan China telah berkembang pesat. Kerja sama pertahanan dan militer kata dia, merupakan bagian terpenting dari hubungan antarkedua negara.

Oleh karenanya, Xu Qiliang berharap kerja sama pragmatis kedua pihak terutama jika dikaitkan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-China pada 2020 mendatang akan semakin meningkat.

Saat bertemu Wakil Ketua CMC, Prabowo turut didampingi Atase Pertahanan Kedutaan Besar RI di Beijing, Brigadir Jenderal TNI Kuat Budiman, Sjafrie Sjamsoeddin, dan Suryo Prabowo.

Sementara beberapa delegasi dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Mabes TNI berkesempatan mengunjungi beberapa industri strategis China di Beijing. Kunjungan itu sebagai upaya pendalaman dari pertemuan Prabowo dengan Menteri Pertahanan Nasional China, Jenderal Wei Fenghe, dan Deputi Direktur Jenderal Lembaga Nasional untuk Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Industri Pertahanan China (SASTIND), Xu Zhanbin, pada Senin (16/12/2019) lalu.

Seusai merampungkan rangkaian kunjungan kerjanya di ibu kota China, mantan Danjen Kopassus itu langsung bertolak menuju ke Tokyo, Jepang.

Sebelumnya, beredar viral bahwa Prabowo mendapatkan tekanan untuk menandatangani perjanjian pembelian pesawat tempur buatan China.

Staf Khusus Menteri Pertahanan bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar, mengatakan bahwa informasi yang beredar viral mengenai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ditekan oleh otoritas China untuk membeli Alutsista asal Negeri Tirai Bambu itu, tidak benar.

“Hoaks broadcast-broadcast (pesan berantai), tidak ada perjanjian pembelian pesawat tempur dengan China. Pak Prabowo tentu tidak pernah bisa ditekan oleh siapa pun,” kata Dahnil Anzar, Kamis (19/12/2019).

Kendati begitu, Dahnil membenarkan Prabowo tengah melakukan kunjungan dinas ke China sejak Senin kemarin. Ia juga membenarkan kunjungan ini untuk membicarakan kelanjutan kerja sama pertahanan antara kedua negara.

“Pak Prabowo kunjungan kehormatan saja dan bicara kerja sama pertahanan Indonesia-China,” kata Dahnil.

Pemeriksaan fakta terkait klaim “Menhan Prabowo Ditekan Untuk Beli Pesawat Tempur Dari China” sudah dilakukan dan dimuat di situ turnbackhoax.id pada 20 Desember 2019.

PENJELASAN

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap 2 foto wajah pemain sepak bola yang diunggah oleh sumber klaim, ditemukan fakta bahwa kedua foto itu telah mengalami proses penyuntingan atau proses manipulasi foto.

Manipulasi foto yang dimaksud adalah penambahan perban ke setiap mata kiri delapan pemain sepakbola tersebut sehingga seolah mereka menutup mata kirinya dengan perban.

Sebelumnya 2 foto editan ini pernah diklaim sebagai bentuk dukungan terhadap wartawan foto Palestina , Muath Amarneh yang tertembak polisi Israel saat tengah meliput aksi protes di kota Surif, dekat Hebron, Palestina pada Jumat, 15 November 2019.

Selain memanipulasi foto Cristiano Ronaldo dan dan Zlatan Ibrahimovic, saat itu 6 pemain sepakbola lainnya yaitu Lionel Messi, Mohamed Salah, Paul Pogba, Sergio Ramos, Luka Modric, dan Neymar turut menjadi korban pemalsuan foto oleh oknum tak bertanggung jawab.

Pemeriksaan fakta terkait 2 itu sudah dilakukan pada tanggal 19 November 2019 dan dimuat di situs turnbackhoax.id dengan judul artikel “[SALAH] Bintang sepakbola dunia menutup sebelah matanya sebagai dukungan atas penembakan pada wartawan foto Palestina, Muath Amarneh”

PENJELASAN

Berdasarkan hasil penelusuran, faktanya dana yang dikucurkan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas/Bazis) DKI bukan Rp688 miliar tapi Rp688 juta.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah mengatakan, anggaran dengan nilai Rp688.140.775 digunakan untuk menebus ijazah yang ditahan dari 171 siswa di ibu kota yang berasal dari 79 sekolah swasta.

Ketua Baznas Bazis DKI Jakarta, Luthfi Fathullah menjelaskan bahwa selama tahun 2019, Baznaz Bazis sudah menyalurkan dana sebesar Rp3,6 miliar untuk ijazah dan uang sekolah.

“Program ini sudah kita salurkan Rp3 miliar dan Rp688 juta kami keluarkan untuk tebus ijazah dan untuk lunas SPP. Mudah-mudahan tahun depan bisa menghimpun Rp250 miliar,” kata Luthfi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/12).

Luthfi menjelaskan bahwa bantuan yang diserahkan hari ini merupakan usulan dari DPRD DKI. Ada sekitar 540 orang nama yang diajukan oleh dewan, namun jumlah ini mengerucut setelah dilakukan verifikasi.

“Setelah kami verifikasi di lapangan yang brhasil sesuai dengan faktanya hanya 171 orang. Hari ini kami akan berikan ke 171 orang dari 79 sekolah dengan total biaya yang kami bayarkan Rp688 juta,” jelas dia.

Saefullah menjelaskan bahwa uang ratusan juta itu tidak diterima langsung oleh siswa. Uang itu langsung dibayarkan kepada sekolah agar tepat sasaran.

“Kalau nanti melalui dari tangan ke tangan biasanya enggak balik lagi jadi persoalan. Kita judulnya tebus ijazah supaya betul-betul ketebus,” ungkap dia.

Namun Saefullah menegaskan bahwa sekolah yang akan ditebus ijazah tersebut ialah sekolah swasta. Kebanyakan ijazah yang ditahan itu, jelas Saefullah, karena siswa yang belum membayarkan uang pembangunan, uang seragam hingga uang sekolah.

Saefullah mengakui bahwa sekolah swasta masih harus menanggung biaya operasionalnya sendiri.

“Sekolah itu mengoperasionalkannya kan juga butuh biaya, merawat gedung, listrik, harus membayar penjaga sekolah, tenaga pengajar, kan banyak itu, itu kan nggak boleh tertunda,” katanya.

“Jadi sudah diberikan semuanya, tapi rupanya memang ada cost yang memang harus diselesaikan. Jadi ini terjadinya di sekolah-sekolah swasta,” lanjut dia.

Saefullah memastikan sekolah negeri di Jakarta bebas dari hambatan biaya karena DKI sudah banyak menganggarkan bantuan.

“Harusnya anak Jakarta tidak boleh putus sekolah baik sampai maupun sama apalagi karena Pemerintah Provinsi DKI alokasi biaya pendidikan 26 persen,” kata dia.

PENJELASAN

Saat dikonfirmasi Tempo, Din Syamsuddin membantah bahwa ia mundur karena kecewa atas sikap Presiden Jokowi yang tidak menemui ulama dari Uzbekistan dan Xinjiang.

Din mengatakan, seluruh isi video yang diunggah oleh Ustaz Fahmi al-Anjatani di halaman pribadinya di Facebook pada 25 Februari 2019 tersebut tidak benar. Dalam video berdurasi 4 menit 31 detik itu, Ustadz Fahmi mengatakan bahwa mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah itu mundur lantaran kecewa Presiden Joko Widodo menolak menemui puluhan ulama dari Uzbekistan dan Xinjiang, Cina. Saat itu, kata Ustaz Fahmi, ulama Uzbekistan dan Xinjiang itu akan menemui Jokowi untuk menyampaikan oleh-oleh berupa Al Qur’an tulisan tangan.

“Apa yang dinyatakan oleh Ust. Fahmi Al-Anjatani terkait diri saya adalah tidak benar, tidak faktual, alias hoax. Tidak benar dan tidak pernah ada kunjungan ulama dari Xinjiang dan Uzbekistan ke istana dan Presiden Jokowi menolak menerimanya,” kata Din kepada Tempo melalui pesan WhatsApp, Rabu 6 Maret 2019.

Sebelumnya, Din Syamsuddin memang benar mengundurkan diri sebagai Wakil Utusan Khusus Presiden pada 21 September 2018. Namun alasannya mundur adalah untuk memilih posisi netral menjelang Pemilihan Presiden 2019.

“Jabatan saya terlalu berkonotasi dekat sama seseorang (Jokowi),” kata Din kepada Tempo di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 21 September 2018.

Bahkan ia juga menolak jabatan sebagai ketua tim sukses calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo – Ma’ruf Amin.

“Umat Islam saat ini terpecah karena berbeda pilihan politik. Kalau saya berada di satu pihak, mereka tidak akan mau lagi. Jadi lebih bagus saya berada di posisi netral,” kata Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.

Di kesempatan yang lain, Din Syamsuddin menjelaskan, bahwa ia banyak terlibat dalam kegiatan organisasi dan gerakan yang bersifat lintas agama, suku, golongan, dan budaya. Ia khawatir jika masih menjadi utusan khusus presiden dan terkesan mendukung salah satu calon akan menghalanginya membangun kebersamaan.

Din mengaku memiliki obsesi untuk membangun kebersamaan di tengah kemajemukan. Untuk mewujudkannya ia harus netral dari tarik-menarik kepentingan politik. “Pak Jokowi, saya ingin sampaikan, dapat memahami posisi tersebut, dan oleh karena itu tentu beliau menerima pengunduran diri saya,” kata Din Syamsuddin, 25 September 2018.

Selebihnya, tidak ada pemberitaan di media massa terkait kunjungan ulama Uzbekistan dan Xinjiang ke Istana Presiden. Kunjungan dari Uzbekistan justru pernah dilakukan oleh pejabat pemerintah setempat pada 21 Agustus 2017 di Istana Merdeka, Jalan Merdeka Barat, Jakarta.

Kunjungan pemerintah Uzbekistan itu untuk bekerja sama dalam sektor perikanan, sekaligus untuk memberi dukungan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.