Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah video berdurasi 46 detik yang beredar di Facebook menampilkan suasana rapat dengan latar tulisan “DPRD Jawa Barat”.
Dalam video itu, terlihat seorang perempuan seolah-olah marah dan menentang rencana vasektomi yang diklaim menjadi syarat bagi warga miskin untuk menerima bantuan sosial (bansos).
Narasi yang menyertai unggahan tersebut menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan “penghinaan” terhadap orang miskin.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Seorang gubernur ngomong kayak gini. Orang miskin udah kesulitan eh disuruh vasektomi dulu baru boleh terima bansos, apa logikamu rusak total pak? Hak asasi manusia itu bukan pajangan pak hak untuk punya anak itu hak dasar, bukan barang yang bisa ditukar dengan uang segelintir rupiah. Dua atau tiga juta sebulan buat hidup keluarga itu jelas tidak sebanding dengan tindakan memandulkan orang miskin. Ini bukan solusi, ini penghinaan.”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Namun, benarkah video rapat DPRD Jawa Barat marah tentang syarat vasektomi untuk bansos tersebut?
(GFD-2026-31544) Hoaks! Video rapat DPRD Jawa Barat marah syarat vasektomi untuk bansos
Sumber:Tanggal publish: 10/01/2026
Berita
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan video resmi rapat DPRD Jawa Barat yang berisi pernyataan seperti dalam unggahan tersebut.
Pemeriksaan menggunakan AI Detector Hive Moderation juga menunjukkan bahwa video itu 99,9 persen terindikasi merupakan hasil kecerdasan buatan (AI).
Adapun isu yang beredar sebelumnya berkaitan dengan pernyataan Dedi Mulyadi di Bandung pada Senin (28/4) tentang rencana menjadikan kepesertaan keluarga berencana (KB) sebagai salah satu syarat untuk menerima bantuan, mulai dari beasiswa hingga bansos.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Meski begitu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah mengklarifikasi bahwa tidak ada kebijakan vasektomi sebagai syarat penerima bansos, dan program KB yang dimaksud bersifat anjuran, terutama bagi calon penerima bantuan yang sudah memiliki banyak anak.
“Tidak ada kebijakan vasektomi. Tidak ada. Tidak ada kebijakan itu,” kata Dedi, dilansir dari ANTARA.
Dengan demikian, video dengan klaim rapat DPRD Jawa Barat marah soal vasektomi sebagai syarat bansos merupakan hasil AI dan tidak benar.
Klaim: Video rapat DPRD Jawa Barat marah syarat vasektomi untuk bansos
Rating: Hoaks
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Pemeriksaan menggunakan AI Detector Hive Moderation juga menunjukkan bahwa video itu 99,9 persen terindikasi merupakan hasil kecerdasan buatan (AI).
Adapun isu yang beredar sebelumnya berkaitan dengan pernyataan Dedi Mulyadi di Bandung pada Senin (28/4) tentang rencana menjadikan kepesertaan keluarga berencana (KB) sebagai salah satu syarat untuk menerima bantuan, mulai dari beasiswa hingga bansos.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Meski begitu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah mengklarifikasi bahwa tidak ada kebijakan vasektomi sebagai syarat penerima bansos, dan program KB yang dimaksud bersifat anjuran, terutama bagi calon penerima bantuan yang sudah memiliki banyak anak.
“Tidak ada kebijakan vasektomi. Tidak ada. Tidak ada kebijakan itu,” kata Dedi, dilansir dari ANTARA.
Dengan demikian, video dengan klaim rapat DPRD Jawa Barat marah soal vasektomi sebagai syarat bansos merupakan hasil AI dan tidak benar.
Klaim: Video rapat DPRD Jawa Barat marah syarat vasektomi untuk bansos
Rating: Hoaks
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
(GFD-2026-31545) Hoaks! Video Purbaya mengatakan menolak dijadikan wapres
Sumber:Tanggal publish: 10/01/2026
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah video berdurasi 30 detik yang beredar di TikTok menarasikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak permintaan untuk dicalonkan sebagai wakil presiden, serta menyebut dirinya hanya ingin mengembalikan harga bensin, beras, dan sembako agar tetap murah dan stabil seperti pada masa Presiden Soeharto
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Tadi ada yang meminta saya untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden, saya tidak mau. Saya menolak untuk dicalonkan menjadi wakil presiden, saya hanya bercita-cita mengembalikan harga bensin, beras dan sembako tetap murah dan stabil seperti pada zaman Pak Soeharto dulu”
Namun, benarkah video Purbaya mengatakan menolak dijadikan wapres tersebut?
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Tadi ada yang meminta saya untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden, saya tidak mau. Saya menolak untuk dicalonkan menjadi wakil presiden, saya hanya bercita-cita mengembalikan harga bensin, beras dan sembako tetap murah dan stabil seperti pada zaman Pak Soeharto dulu”
Namun, benarkah video Purbaya mengatakan menolak dijadikan wapres tersebut?
Hasil Cek Fakta
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan video maupun pernyataan resmi dari Purbaya yang berisi ucapan seperti dalam unggahan tersebut.
ANTARA juga memeriksa video tersebut menggunakan AI Detector Hive Moderation dan hasilnya menunjukkan video itu kuat terindikasi merupakan hasil kecerdasan buatan (AI).
Adapun sebelumnya, Purbaya memang pernah menanggapi isu peluangnya maju sebagai calon wakil presiden setelah popularitasnya meningkat usai dilantik menjadi Menteri Keuangan, tetapi ia menyatakan tidak memikirkan hal tersebut dan memilih fokus bekerja.
"Nggak, nggak mikir sama sekali. Kerja juga belum. Ini kan baru cuma di permukaan saja, yang di bawahnya belum kita sisir betulan. Jadi nggak kepikiran sama sekali. Gue nggak peduli juga," ungkap Purbaya, dilansir dari ANTARA.
Dengan demikian, video dengan klaim Purbaya menyatakan menolak dijadikan wakil presiden sambil menyampaikan pernyataan soal harga sembako seperti di era Soeharto tidak benar.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Klaim: Video Purbaya mengatakan menolak dijadikan Wapres
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan video maupun pernyataan resmi dari Purbaya yang berisi ucapan seperti dalam unggahan tersebut.
ANTARA juga memeriksa video tersebut menggunakan AI Detector Hive Moderation dan hasilnya menunjukkan video itu kuat terindikasi merupakan hasil kecerdasan buatan (AI).
Adapun sebelumnya, Purbaya memang pernah menanggapi isu peluangnya maju sebagai calon wakil presiden setelah popularitasnya meningkat usai dilantik menjadi Menteri Keuangan, tetapi ia menyatakan tidak memikirkan hal tersebut dan memilih fokus bekerja.
"Nggak, nggak mikir sama sekali. Kerja juga belum. Ini kan baru cuma di permukaan saja, yang di bawahnya belum kita sisir betulan. Jadi nggak kepikiran sama sekali. Gue nggak peduli juga," ungkap Purbaya, dilansir dari ANTARA.
Dengan demikian, video dengan klaim Purbaya menyatakan menolak dijadikan wakil presiden sambil menyampaikan pernyataan soal harga sembako seperti di era Soeharto tidak benar.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Klaim: Video Purbaya mengatakan menolak dijadikan Wapres
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
(GFD-2026-31546) Hoaks! BKMG umumkan siaga satu badai disertai angin kencang dan hujan lebat di Jakarta
Sumber:Tanggal publish: 10/01/2026
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menyebarkan klaim bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini terkait terdeteksinya fenomena squall line (garis badai) yang disebut sedang terbentuk di Samudra Hindia dan bergerak menuju Jawa, sehingga Jakarta dan sekitarnya diklaim siaga satu.
Diketahui, squall line merupakan salah satu tipe badai yang tersusun dalam satu garis, sering kali disertai angin kencang dan hujan lebat.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Kabar penting bagi warga Jabodetabek dan sekitarnya yang berencana merayakan malam pergantian tahun di luar ruangan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hari ini merilis peringatan dini terkait terdeteksinya fenomena Squall Line atau garis badai memanjang yang sedang terbentuk di Samudra Hindia dan bergerak menuju pesisir selatan serta utara Jawa. Citra satelit memperlihatkan barisan awan Cumulonimbus (Cb) yang sangat padat dan panjang, yang berpotensi membawa hujan lebat disertai angin kencang dan petir tepat pada tanggal 31 Desember malam hingga 1 Januari pagi.
Istilah Squall Line menjadi viral dan banyak dicari di Google karena dampaknya yang bisa lebih merusak daripada badai biasa. Angin kencang yang dihasilkan bisa bersifat destruktif (merobohkan baliho/pohon), dan curah hujannya bisa memicu banjir kilat dalam hitungan jam. BMKG mengimbau penyelenggara acara tahun baru untuk menyiapkan rencana cadangan (indoor) dan masyarakat diminta untuk terus memantau aplikasi info cuaca secara real-time.”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Namun, benarkah BKMG umumkan siaga satu fenomena squall line di Jakarta?
Diketahui, squall line merupakan salah satu tipe badai yang tersusun dalam satu garis, sering kali disertai angin kencang dan hujan lebat.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Kabar penting bagi warga Jabodetabek dan sekitarnya yang berencana merayakan malam pergantian tahun di luar ruangan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hari ini merilis peringatan dini terkait terdeteksinya fenomena Squall Line atau garis badai memanjang yang sedang terbentuk di Samudra Hindia dan bergerak menuju pesisir selatan serta utara Jawa. Citra satelit memperlihatkan barisan awan Cumulonimbus (Cb) yang sangat padat dan panjang, yang berpotensi membawa hujan lebat disertai angin kencang dan petir tepat pada tanggal 31 Desember malam hingga 1 Januari pagi.
Istilah Squall Line menjadi viral dan banyak dicari di Google karena dampaknya yang bisa lebih merusak daripada badai biasa. Angin kencang yang dihasilkan bisa bersifat destruktif (merobohkan baliho/pohon), dan curah hujannya bisa memicu banjir kilat dalam hitungan jam. BMKG mengimbau penyelenggara acara tahun baru untuk menyiapkan rencana cadangan (indoor) dan masyarakat diminta untuk terus memantau aplikasi info cuaca secara real-time.”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Namun, benarkah BKMG umumkan siaga satu fenomena squall line di Jakarta?
Hasil Cek Fakta
BMKG melalui Instagram resminya menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah merilis pernyataan maupun peringatan dini dengan narasi seperti yang beredar, termasuk klaim adanya squall line yang mengarah ke Jawa dan ancaman badai ekstrem khusus pada malam tahun baru.
Hingga saat ini, tidak ada rilis resmi BMKG yang membenarkan informasi tersebut, sehingga klaim BMKG umumkan siaga satu squall line di Jakarta adalah tidak benar.
BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk memeriksa informasi cuaca hanya melalui kanal resmi, seperti situs bmkg.go.id, media sosial @infoBMKG, dan aplikasi Info BMKG, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Klaim: BKMG umumkan siaga satu badai disertai angin kencang dan hujan lebat di Jakarta
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Hingga saat ini, tidak ada rilis resmi BMKG yang membenarkan informasi tersebut, sehingga klaim BMKG umumkan siaga satu squall line di Jakarta adalah tidak benar.
BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk memeriksa informasi cuaca hanya melalui kanal resmi, seperti situs bmkg.go.id, media sosial @infoBMKG, dan aplikasi Info BMKG, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Klaim: BKMG umumkan siaga satu badai disertai angin kencang dan hujan lebat di Jakarta
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
(GFD-2026-31547) Hoaks! Video TNI akan audit dana desa yang terindikasi korupsi
Sumber:Tanggal publish: 10/01/2026
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah video berdurasi 20 detik yang beredar di Facebook menampilkan seorang pria berseragam TNI membawa map berwarna hijau, sementara di belakangnya terlihat beberapa orang, termasuk sosok yang berpakaian seperti kepala desa dan aparat desa, dengan posisi menunduk.
Unggahan tersebut disertai narasi yang mengklaim bahwa TNI menangkap kepala desa yang menyalahgunakan bansos dan dana desa, serta mengajak warganet melaporkan kepala desa yang menyelewengkan anggaran agar TNI segera bertindak dan melakukan audit.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Inilah contoh kepala desa yang tertangkap menyalahgunakan bansos dan dana desa. Bantuan rakyat bukan untuk pribadi kalian. Ini uang negara yang seharusnya tepat sasaran bukan untuk memperkaya diri sendiri. Jika ditempat kalian ada kepala desa yang menyelewengkan dana desa bansos laporkan kepada kita. Kami akan segera bertindak. Yang setuju dengan TNI, kepala desa diaudit berikan like”
Namun, benarkah video TNI memarahi dan akan mengaudit kepala desa yang terindikasi korupsi dana desa?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Unggahan tersebut disertai narasi yang mengklaim bahwa TNI menangkap kepala desa yang menyalahgunakan bansos dan dana desa, serta mengajak warganet melaporkan kepala desa yang menyelewengkan anggaran agar TNI segera bertindak dan melakukan audit.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Inilah contoh kepala desa yang tertangkap menyalahgunakan bansos dan dana desa. Bantuan rakyat bukan untuk pribadi kalian. Ini uang negara yang seharusnya tepat sasaran bukan untuk memperkaya diri sendiri. Jika ditempat kalian ada kepala desa yang menyelewengkan dana desa bansos laporkan kepada kita. Kami akan segera bertindak. Yang setuju dengan TNI, kepala desa diaudit berikan like”
Namun, benarkah video TNI memarahi dan akan mengaudit kepala desa yang terindikasi korupsi dana desa?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi dari TNI yang menyebut TNI akan mengaudit kepala desa yang terindikasi korupsi dana desa atau bansos seperti klaim dalam unggahan.
Pemeriksaan menggunakan AI Detector juga menunjukkan bahwa video tersebut sangat kuat terindikasi merupakan hasil kecerdasan buatan (AI).
Dengan demikian, narasi TNI memarahi dan akan mengaudit kepala desa yang korupsi dana desa atau bansos merupakan pernyataan tidak berdasar.
Klaim: Video TNI akan audit dana desa yang terindikasi korupsi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Pemeriksaan menggunakan AI Detector juga menunjukkan bahwa video tersebut sangat kuat terindikasi merupakan hasil kecerdasan buatan (AI).
Dengan demikian, narasi TNI memarahi dan akan mengaudit kepala desa yang korupsi dana desa atau bansos merupakan pernyataan tidak berdasar.
Klaim: Video TNI akan audit dana desa yang terindikasi korupsi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
Halaman: 574/7823






