Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri tayangan berita di tvOne yang berjudul "Cina Bangun Pangkalan Militer di RI? Indonesia Anut Politik Luar Negeri Bebas Aktif". Di kanal YouTube tvOneNews, tayangan itu diunggah pada 4 September 2020. Menurut berita itu, AS menuding Cina berupaya membangun pangkalan militer di Indonesia. Namun, aktivitas-aktivitas pembangunan yang terekam dalam video itu hanyalah ilustrasi, di mana cuplikan-cuplikan itu telah beredar di YouTube sejak 2017.
Menurut berita itu, Amerika Serikat menyatakan bahwa Cina sedang mempertimbangkan untuk membangun jaringan logistik militer yang dapat mencakup wilayah Afrika dan Asia Pasifik, seperti Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, dan sebagainya. Wilayah tersebut meliputi area di Laut Cina Selatan yang dipersengketakan Cina dengan Indonesia. Rencana ini terdapat dalam laporan yang disusun oleh Kementerian Pertahanan AS.
Namun, dalam tayangan itu, juru bicara Menteri Pertahanan RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa Indonesia akan tetap menganut asas politik luar negeri bebas aktif. Artinya, Indonesia menjaga kedekatan yang sama dengan seluruh negara, baik Cina maupun AS. "Jadi, pada prinsipnya, Pak Prabowo (Menhan) aktif berkomunikasi dengan seluruh negara di kawasan untuk terus mendorong zonapeace, freedom, and neutrality," kata Dahnil.
Dalam tayangan itu, pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwono juga menuturkan bahwa publik harus berhati-hati menyikapi laporan dari AS ini. Beberapa waktu lalu, sempat terjadi ketegangan antara AS dan Cina. Menurut dia, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pun ketika itu menyinggung konflik antara beberapa negara ASEAN dan Cina terkait Laut Cina Selatan.
"Ini kan sebenarnya rivalitas antara Cina dan AS, tapi dia perlu bantuan negara-negara lain untuk mendukung. Indonesia strategis. AS tahu bahwa sebenarnya politik luar negeri kita bebas aktif, tidak akan melakukan hal seperti itu. Tapi mungkin dia ingin memunculkan kemarahan dari Indonesia, lalu akan mendukung tindakan AS untuk berhadapan dengan Cina," katanya.
Dilansir dari situs media CNBC Indonesia, menurut laporan Kemenhan AS yang berjudul "Military and Security Developments Involving The People's Republic of China" itu, selain Indonesia, Cina menargetkan Myanmar, Thailand, Singapura, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, dan Tajikistan. "Cina kemungkinan besar sudah mempertimbangkan dan merencanakan fasilitas logistik militer tambahan untuk mendukung proyeksi angkatan laut, udara, dan darat," demikian tertulis dalam laporan itu.
Namun, Cina membantah tudingan itu. Cina bahkan mendesak balik AS dan meminta mereka berhenti membuat laporan yang "tidak bertanggung jawab" dari tahun ke tahun. "Kami mendesak pihak AS untuk meninggalkan mentalitas perang dingin yang sudah ketinggalan zaman dan pola pikirzero-sum game," kata juru bicara Kemenlu Cina Hua Chunying.
Menurut dia, laporan terbaru ini sama dengan laporan sebelumnya yang mengabaikan fakta dan penuh bias. "Cina dengan tegas menentang komentar yang tidak pantas tentang pertahanan nasional Cina dan distorsi yang disengaja dari niat strategis Cina," ujar Chunying.
Juru bicara Kemenlu RI, Teuku Faizasyah, pun mengatakan bahwa pendirian pangkalan militer Cina di Indonesia tidak memungkinkan, karena konsep politik luar negeri bebas aktif. "Politik luar negeri RI yang bebas aktif tidak membuka ruang untuk adanya kerjasama militer semacam ini dengan negara mana pun," katanya.
"Tidak mungkin ada kerjasama semacam ini, terlebih lagi Indonesia adalah negara yang aktif mendorong kawasan ASEAN yg damai, bebas, dan netral (ZOPFAN) dan konsisten menolak pangkalan militer asing di kawasan Asia Tenggara," ujar Faizasyah menambahkan.
ZOPFAN adalah Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Pernyataan tentang ZOPFAN ditandatangani oleh menteri luar negeri lima negara ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, pada 1971 demi menjaga kawasan Asia Tenggara bebas dari campur tangan kekuatan lain dan selalu bekerja sama.
Dilansir dari situs media CNN Indonesia, anggota Komisi Pertahanan atau Komisi I DPR Effendi Simbolon juga mengatakan bahwa tidak ada peluang sekecil apapun bagi Cina atau negara mana pun di dunia untuk membangun pangkalan militer di Indonesia. "Sangat tidak mungkin. Tidak boleh ada kebijakan kerja sama memberi akses pangkalan militer dalam bentuk apapun kepada negara mana pun," katanya.
Effendi mengatakan, selama ini, kerja sama militer memang kerap dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain. Namun, kerja sama militer dengan membangun pangkalan militer adalah dua hal yang berbeda. Pembangunan pangkalan militer, kata dia, tidak boleh terjadi. Indonesia selaku negara berdaulat tidak boleh sekali pun memberi celah kepada negara lain untuk membangun pertahanan militer di wilayahnya.
Dikutip dari CNBC Indonesia, pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwono mengatakan tidak mungkin Cina membangun pangkalan militer di Indonesia. Alasannya, Indonesia menganut kebijakan luar negeri bebas aktif, yang tidak memungkinkan Indonesia menerima fasilitas bahkan pangkalan militer dari negara lain.
Hikmahanto bercerita bahwa Indonesia pernah diajak bergabung dalam Pakta Pertahanan negara-negara di Asia Tenggara, yang disebut SEATO (Southeast Asia Treaty Organisation). Ketika itu, kata Indonesia menolak untuk masuk dalam pakta ini. "Pemerintah akan konsisten. Saya yakin pemerintah akan konsisten menggunakan kebijakan politik bebas dan aktif," kata Hikmahanto.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Cina membangun pangkalan militer di Indonesia menyesatkan. Klaim ini diambil dari laporan yang dibuat oleh Kemenhan AS. Namun, laporan itu hanya menyatakan bahwa "Cina kemungkinan besar sudah mempertimbangkan dan merencanakan fasilitas logistik militer tambahan" di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Cina pun telah membantah tudingan tersebut. Selain itu, menurut Kemenlu RI, tidak mungkin Cina membangun pangkalan militer di Indonesia, karena Indonesia menganut asas politik luar negeri bebas aktif, yang tidak membuka ruang untuk adanya kerjasama militer semacam itu dengan negara mana pun.
IBRAHIM ARSYAD
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo mula-mula memfragmentasi video tersebut menjadi beberapa gambar dengantoolInVID. Selanjutnya, gambar-gambar itu ditelusuri denganreverse image toolGoogle dan Yandex. Hasilnya, ditemukan jejak digital yang menunjukkan bahwa video tersebut merupakan video terdamparnya ikan di Oman dan Yaman, dua negara di Timur Tengah yang bersebelahan, akibat badai Mekunu pada 2018.
Video yang sama pernah diunggah oleh kanal YouTube Oman2363 pada 25 September 2019 dengan judul "Hasil tangkapan melimpah di Oman". Video serupa, yang diambil dari peristiwa yang sama, juga pernah diunggah oleh kanal milik stasiun televisi RT Arabic pada 5 September 2019 dengan judul "Saksikan kemudahan memancing di Teluk Oman".
Video tersebut diberi keterangan: “Sebuah klip video yang baru beredar mendokumentasikan fenomena aneh di Teluk Oman, di mana nelayan menangkap ikan hanya dengan keranjang, dengan mudah, mengingat padatnya stok ikan di kawasan itu. Klip tersebut dengan cepat menyebar melalui media sosial.”
Video itu pun pernah diunggah oleh kanal YouTube Moayed Al-Shaibani pada 24 Mei 2018 dengan judul “Topan di Yaman 2”. Kanal ini juga mengunggah lima video lainnya dari peristiwa yang sama, mulai dari terdamparnya ribuan ikan di pantai, kondisi di tengah laut ketika badai terjadi, hingga terjadinya banjir di kota akibat badai.
Dilansir dari situs media Turki, Yenisafak.com, pada 26 Mei 2018 memang terjadi gelombang raksasa yang ditimbulkan oleh badai Mekunu, yang dimulai dari Yaman menuju ke Oman, dan membawa ikan-ikan tersebut ke pantai Yaman. Badai Mekunu, yang dimulai dari Pulau Socotra dan menyeret ikan ke pantai Yaman, menyebabkan terjadinya banjir di Oman.
Para nelayan bergegas ke pantai setelah badai Mekunu mereda, kemudian dengan gembira memenuhi perahu mereka dengan ikan-ikan tersebut. Menurut para nelayan tersebut, itu adalah pertama kalinya mereka menemukan hal seperti itu di negaranya.
Dikutip dari kantor berita Al Jazeera, badai Mekunu yang terjadi ketika itu memiliki kecepatan angin hingga 185 kilometer per jam. Salah satu kota di Oman, Salalah, diguyur hujan deras dan angin kencang, padahal episentrum badai berada sekitar 80 kilometer dari daerah tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa video di atas merupakan video ribuan ikan yang mendatangi pantai Gaza setelah Israel melarang nelayan di sana mencari ikan, keliru. Peristiwa dalam video tersebut terjadi di Oman dan Yaman. Ribuan ikan terseret ke pantai akibat badai Mekunu yang melanda perbatasan kedua negara itu pada Mei 2018.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri informasi dan pemberitaan terkait dengan kata kunci "Rizieq bersumpah tidak ke Indonesia" di mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi ataupun pemberitaan tentang Imam Besar FPI Rizieq Shihab yang bersumpah tidak akan masuk ke Indonesia seumur hidup.
Penelusuran Tempo hanya menemukan berita bahwa Rizieq pernah bersumpah tidak akan meminta bantuan kepada pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam proses kepulangannya ke Indonesia pasca menetap di Mekkah, Arab Saudi. Berita itu salah satunya pernah dimuat oleh situs media CNN Indonesia pada 24 Agustus 2019.
Berita itu berjudul "Rizieq Bersumpah Tak Mengemis ke Rezim Zalim soal Pencekalan". Menurut berita itu, Rizieq Shihab telah melampaui izin tinggal di Tanah Suci sejak 21 Juli 2018. Ia pun resmi dicekal pemerintah Arab Saudi. "Demi Allah, saya tidak akan meminta bantuan rezim zalim Indonesia, apalagi mengemis untuk cabut cekal saya di Saudi," ujar Rizieq.
Pria yang kerap disapa Habib Rizieq  ini pun belakangan justru menyatakan harapannya untuk bisa pulang ke Indonesia. Hal tersebut diberitakan oleh situs media Suara.com pada 1 September 2020 dengan judul "Rizieq Blak-Blakan, Walau Nyaman di Arab, Tetap Ingin Pulang ke Indonesia". Suara.com mengutip informasi ini dari kanal YouTube Hendri Official yang tayang bulan lalu.
Rizieq Shihab mengatakan, selama tiga tahun tinggal di Arab Saudi, dia mendapat sejumlah fasilitas terkait peribadahan serta bisa bepergian ke mana pun yang dia mau. “Saya berterima kasih kepada pemerintah Saudi, mereka tak pernah mengganggu saya, mereka memperlakukan saya dengan baik, mereka menghormati kita, menghargai hak-hak kita,” ujarnya.
Kendati hidup nyaman di Arab Saudi, Rizieq tetap berharap bisa pulang ke Indonesia. Hingga kini, segala hal terus diupayakan olehnya supaya proses kepulangannya bisa berjalan lebih cepat. “Paling tidak sekarang sudah ada green light, lampu hijau. Jadi, kalau pencekalan itu dicabut, saya langsung pulang, Saudara,” katanya.
Sejumlah organisasi cek fakta juga telah memverifikasi klaim "Rizieq Shihab bersumpah tidak akan masuk Indonesia seumur hidup" dan menyatakannya sebagai hoaks. Mafindo, dalam situsnya Turnbackhoax.id misalnya, menjelaskan bahwa tidak ada informasi valid mengenai hal tersebut. Justru, baru-baru ini, Rizieq Shihab menyatakan ingin kembali ke Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Imam Besar FPI Rizieq Shihab bersumpah tidak akan masuk ke Indonesia seumur hidup keliru. Tidak ditemukan informasi ataupun pemberitaan tentang Rizieq yang bersumpah tidak akan masuk ke Indonesia seumur hidup. Justru, baru-baru ini, Rizieq menyatakan harapannya untuk bisa pulang ke Indonesia.
IBRAHIM ARSYAD | ANGELINA ANJAR SAWITRI
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri artikel dengan judul "Jokowi Berharap, Kita Semua Dapat Menerima Kehadiran TKA Cina sebagai Saudara Yang Mencari Nafkah Disini" di mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan artikel di situs Swarakyat maupun media kredibel dengan judul tersebut.
Tempo pun menelusuri foto Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam unggahan akun Isma tersebut untuk menemukan jejak digitalnya. Hasilnya, ditemukan bahwa situs Swarakyat memang pernah memuat foto tersebut pada tanggal yang sesuai dengan yang tertera dalam unggahan akun Isma, yakni 27 Agustus 2020. Namun, judul artikel aslinya adalah “Jokowi Berharap Masyarakat Takut Kepada Allah dan Api Neraka”.
Artikel ini diambil dari berita di situs Jawapos.com dengan judul yang sama yang dimuat pada 26 Agustus 2020. Dalam berita itu, disebutkan bahwa Presiden Jokowi meminta semua pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk terus melakukan sosialisasi pencegahan korupsi. Dengan demikian, masyarakat semakin sadar dan tidak melakukan tindakan yang terkait dengan korupsi.
“Gerakan budaya anti korupsi harus terus kita galakkan. Masyarakat harus tahu apa itu korupsi. Kita semua tahu apa itu gratifikasi, masyarakat harus menjadi bagian untuk mencegah korupsi. Antikorupsi itu sudah seharusnya jadi kepantasan dan kepatutan yang harus menjadi budaya,” ujar Jokowi dalam pidatonya dalam Aksi Nasional Pencegahan Korupsi di Istana Bogor pada 26 Agustus 2020.
Jokowi pun berharap hal baik itu terus disosialisasikan hingga masyarakat menolak korupsi bukan karena adanya hukuman penjara ata sanksi lainnya, melainkan karena takut pada Allah dan siksa api neraka. “Takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun atas ketakutan terhadap denda dan terhadap penjara. Takut melakukan korupsi juga bisa didasarkan pada ketakutan kepada sanksi sosial. Takut dan malu pada keluarga kepada tetangga dan kepada Allah Subhanahu wa ta’ala dan api neraka,” katanya.
Dalam berita ini, tidak ada satu pun pernyataan Presiden Jokowi soal harapannya agar rakyat menerima TKA Cina. Dengan demikian, gambar tangkapan layar yang diunggah oleh akun Isma merupakan hasil suntingan.
Foto dalam gambar tangkapan layar itu pun tidak terkait dengan TKA Cina. Foto itu diabadikan oleh fotografer kantor berita Antara Wahyu Putro pada 27 Juni 2019. Foto tersebut pernah dimuat oleh sejumlah situs media, salah satunya Tirto.id pada 3 Juli 2019 dalam berita yang berjudul "Pengusaha Usul Jokowi Ambil Menteri dari Kalangan Pebisnis".
Foto tersebut diberi keterangan: “Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin memberikan keterangan pers terkait putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis (27/6/2019). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.”

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Presiden Jokowi berharap rakyat menerima TKA Cina sebagai saudara yang mencari nafkah di sini, keliru. Gambar tangkapan layar yang memuat klaim tersebut merupakan hasil suntingan dari judul artikel situs Swarakyat pada 27 Agustus 2020 yang berbunyi “Jokowi Berharap Masyarakat Takut Kepada Allah dan Api Neraka”. Artikel ini berasal dari berita di situs Jawapos.com dengan judul yang sama yang dimuat pada 26 Agustus 2020.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id