Menanggapi viralnya video tersebut, Pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boyolali yang mendapat rekaman video tersebut pada Jumat, 19 April 2019 malam langsung melakukan penyelidikan.

“Karena ada informasi bahwa kejadian itu berlangsung di wilayah Boyolali, maka kami langsung melakukan penyelidikan,” ujar Ketua Bawaslu Boyolali, Taryono, dikutip dari laman solopos.com.

Berdasarkan hasil penyelidikan Bawaslu Boyolali, diperoleh informasi kejadian tersebut ada di wilayah Wonosegoro.

“Lalu kami dalami lagi dan akhirnya mengarah ke TPS 8 di Dukuh Winong, Desa Karangjati, Kecamatan Wonosegoro. Malam itu juga kami langsung ke sana untuk melakukan klarifikasi,” ujarnya.

Intinya, lanjut Taryono, KPPS setempat mengakui bahwa konten video tersebut benar terjadi di sana.

“Nanti akan kami tanyakan, apa posisinya di KPPS, apa tugasnya dan sebagainya. Kami akan klarifikasi pelanggaran hukum yang dilanggar oleh KPPS yang melakukan pencoblosan itu,” imbuhnya.

Menurutnya, setidaknya ada 10 surat suara pemilih yang dicoblos oleh petugas KPPS tersebut.

“Oleh sebab itu, kami berkoordinasi dengan KPU dan kami merekomendasikan segera diadakan pemungutan suara ulang [PSU] di TPS itu karena PSU ini paling lambat diadakan 10 hari setelah pemilu 17 April lalu. Ini sedang kami susun surat rekomendasinya,” imbuhnya.

Sedangkan penindakan terhadap personel yang melakukan pencoblosan itu akan dirapatkan di tingkat Gakkumdu, Senin, 22 April 2019.

Secara terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boyolali Ali Fahrudin mengatakan pihaknya sudah mendapat laporan mengenai peristiwa di TPS 8 Desa Karangjati, Kecamatan Wonosegoro, tersebut.

Saat ini, pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Bawaslu.Sementara itu, berdasarkan identifikasi TPS 8 Karangjati, di sana terdapat 262 pemilih, terdiri atas 138 pemilih laki-laki dan 124 pemilih perempuan.

Berdasarkan semua sumber yang secara publik bisa diakses, peristiwa ini terjadi di TPS 8 Dukuh Winong, Desa Karangjati, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Namun, menurut Bawaslu setempat hanya sebagian surat suara yang dicoblos oleh petugas.

Situs pengecekan fakta milik AFP ikut mengulas video air terjun dari langit. Judulnya, “No, this video doesn’t show a water jet bursting from the skies over Togo”.
Ulasan yang terbit pada 18 April 2019 itu juga membantah kabar bahwa video tersebut merupakan rekaman kejadian di Republik Togo, Afrika Barat.

Situs Factcheck AFP menjelaskan, semburan air bertekanan tinggi itu terjadi akibat pengeboran sumur baru yang terlalu dalam. Lokasinya di Vietnam, terjadi pada 2015.

Saluran televisi resmi Vietnam juga telah menayangkan video yang sama pada 2 Juni 2015. Mereka menyebutkan bahwa ada air berbau busuk yang menyembur hingga ketinggian 20 meter. Peristiwa itu terjadi selama operasi pengeboran sumur baru. Lokasinya di Provinsi Ba Ria-Vung Tau, Vietnam Selatan.

“Air menyembur kurang lebih sampai 18 jam. Karena mengebor sumur terlalu dalam,” jelas Quy Bui, pemilik tanah tempat semburan air direkam. Otoritas air di Vietnam juga menyatakan bahwa pemilik sumur melanggar peraturan dengan mengebor terlalu dalam.

Ketua KPU Kota Batam, Syahrul Huda menyatakan kabar yang mengatakan ada penemuan form C1 tersebut tidak benar. “Perihal penemuan dokumen yang diduga form C1 asli yang memenangkan salah satu calon presiden yang ditemukan di tempat sampah di dekat area Gor Raja Jafar Sekupang info semalam, tidak ada C1 seperti yg disampaikan,” kata Syahrul, Minggu (21/4).
Senada, Kapolsek Sekupang, Kompol Oji Fahroji membenarkan adanya video yang menyebar tersebut, tetapi kontennya yang hoaks. “Iya benar ada sejumlah orang yang membuat video perihal penemuan dokumen yang diduga form C1 asli yang memenangkan salah satu calon pasangan Presiden yang ditemukan di tempat sampah di dekat area Gor Raja Jafar Sekupang info semalam, namun itu tidak benar adanya dan hoax,” tegas Oji.
Oji pun menjelaskan form yang ditemukan kemarin dan di gembar gemborkan merupakan form C1, sesungguhnya merupakan form cara mencoblos yang digunakan di TPS di kelurahan.

Melalui penelusuran, narasi artikel itu sudah pernah muncul dalam bentuk postingan berjudul “Dari Jusuf Kalla: Perjuangan Moral Jokowi (tersebar pada kisaran Desember 2017)” dan “Artikel Sangat Berharga: Pengakuan Jujur Jusuf Kalla, Perjuangan Moral Jokowi (tersebar di kisaran bulan Januari 2019).” Kedua artikel tersebut sudah di-debunk dan diketahui berasal dari tulisan berjudul “Perjuangan Moral Jokowi” pertama kali ditulis oleh Erizeli Bandaro.

Erizeli pun sudah memberikan klarifikasi dalam akun fanpage miliknya. Berikut kutipan klarifikasinya:

[…] KLARIFIKASI
TULISAN " PERJUANGAN MORAL: JOKOWI."

Ketika saya posting tulisan Perjuangan Moral : Jokowi, salah satu sahabat saya yang dapat share dari WAG mengatakan bahwa tulisan saya menggetarkan lawan politik Jokowi. Tulisan itu beredar luas lewat WAG dari kalangan pejabat , politisi, kampus dan aktifis. Saya katakan bahwa tulisan saya hanyalah “narasi” atas dasar pidato JK di Gedung MPR. Jadi saya tidak menulis dengan sengaja memelintir kata kata JK tapi murni itu opini pribadi saya atas isi pidato Jk tersebut.

Agar tulisan itu dapat di pertanggung jawabkan maka, tulisan itu saya muat di blog. Sehingga semua orang bisa membaca secara bebas dari sumber tulisan saya.. Aturan menulis dalam blog saya ikuti. Bahwa setiap opini harus berdasarkan referensi yang kuat. Di awal tulisan , saya sampaikan pernyataan JK sebagaimana news Detik melaporkan. Saya menggunakan fitur link pada nama Nara sumber yang sehingga pembaca bisa langsung klik untuk mendapatkan informasi seimbang. Jadi saya memberikan kebebasan kepada pembaca untuk menilai apakah narasi saya benar sesuai pidato JK ataukah tidak.?.

Dalam narasi, saya secara literal mengungkapkan fakta yang dirasakan dan dilihat oleh semua orang. Soal kejatuhan Soeharto karena rupiah terjun bebas, dan kemudian era SBY yang menimbulkan mega skandal korupsi itu dan ribuan triliun uang untuk subsidi juga adalah fakta, bahkan saya lampirkan data statistik dari pemerintah. SIlahkan baca blog yang dibawah ini.

Kalau ada pihak yang menggunakan tulisan saya itu dengan menggunakan akun falsu atas nama JK, itu diluar tanggung jawab saya. Karena ketika tulisan saya dimuat di blog, maka itu menjadi konsumsi publik , yang siapapun bisa menggunakannya. Apakah saya dirugikan atau tidak karena disalah gunakan untuk tujuan politik, maka itu urusan UU ITE. Yang jelas dalam tulisan itu, saya tidak mencatut nama JK untuk informasi tanpa berdasar atau memuat tulisan diblog tanpa menyebut sumber sebagai referensi. Saya tidak mengajak orang membenci tapi menyadarkan orang tentang fakta masa lalu, yang nampaknya ada upaya untuk melupakan masa lalu itu agar di masa kini, di era Jokowi mereka bebas menyalahkan Jokowi dengan segala issue omong kosong.

Apakah saya salah karena tulisan di blog ? itu hak siapapun untuk menilai. Tapi tentu hak saya juga untuk bicara. Bukankah kita mengakui dan menerima demokrasi. Tulisan saya tidak sekeras tulisan lawan politik Jokowi. Tapi kalau itu membuat orang lain tidak suka, ya itulah harga yang harus saya bayar secara moral untuk membela orang baik. Kepada Tuhan saya berserah diri. […]

Dari klarifikasi itu sudah jelas bahwa yang diklaim sebagai pernyataan Jusuf Kalla sebenarnya adalah opini dari Erizeli yang diberi editan. Namun, pada kasus kali ini, yakni dalam tulisan “PESAN DARI JUSUF KALLA” didapati ada bagian yang dihilangkan dua artikel hoaks yang mentatut nama Jusuf Kalla, yakni konteks perbandingan dengan Presiden sebelum Jokowi. Selebihnya, isi konten utama tulisan itu sama dengan dua artikel hoaks yang sudah pernah di-debunk.

Pihak Jusuf Kalla pun sudah pernah memberikan klarifikasi atas isu tulisan atas namanya tersebut. Berikut klarifikasi dari pihak Jusuf Kalla:

[…] Media sosial diramaikan oleh sebuah tulisan yang disebut berasal dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), yang intinya menyalahkan pimpinan Indonesia terdahulu soal pengelolaan negara. Pihak Istana Wakil Presiden membantah tulisan yang beredar itu berasal dari JK.

"Ini sedang beredar di sosmed. Informasi ini bias, hasil pelintiran. Tidak pernah Pak JK membuat tulisan seperti ini," kata juru bicara JK, Husain Abdullah, kepada detikcom, Sabtu (30/12/2017).

Berdasarkan penelusuran detikcom, Minggu (30/12), tulisan yang beredar di media sosial itu berjudul 'Dari Jusuf Kalla: Re-send Perjuangan Moral Jokowi'. Dalam tulisan itu, penulis yang seakan-seakan menjadi JK menuliskan kesalahan-kesalahan pimpinan Indonesia terdahulu.

Tulisan itu menyindir pemerintahan Soeharto selama 32 tahun dan soal letter of intent (LoI) dengan IMF serta blank cheque. Era SBY dalam tulisan itu juga disinggung dengan tudingan menghabiskan anggaran untuk subsidi langsung ke masyarakat.

Bahkan tulisan itu menyinggung politik bagi-bagi uang dari mantan pimpinan Indonesia sebelumnya.

"Dan sepertinya tulisan di atas dipelintir dari pidato Pak JK yang disampaikan pada simposium nasional bertema ekonomi yang digelar oleh MPR RI bulan Juli 2017," ujarnya.

Husain mengatakan, dalam pidato saat itu, JK tidak menyalahkan siapa pun. JK hanya menggambarkan penyebab-penyebab keterlambatan Indonesia dibanding negara-negara di dunia.

"Dalam pidato tersebut, tidak menyalahkan siapa pun kecuali mendeskripsikan penyebab terlambatnya kemajuan Indonesia dibanding negara lain," ucapnya.

Dia kembali menegaskan bahwa tidak ada tulisan yang dibuat JK yang memojokkan presiden-presiden sebelumnya. […]

Dari klarifikasi itu, sudah jelas bahwa Jusuf Kalla tidak pernah menuliskan sebuah tulisan berjudulkan “Perjuangan Moral Jokowi.”

Atas dasar kesamaan konten dengan dua artikel hoaks itulah, maka dapat dikatakan bahwa tulisan berjudul “PESAN DARI JUSUF KALLA” bukan berasal dari Wapres Jusuf Kalla. Maka, tulisan tersebut masuk ke dalam kategori Imposter Content.