Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Liputan6 dan Medcom, klaim bahwa Anies Baswedan memotong tunjangan dan transport tenaga medis adalah klaim yang keliru.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tidak memotong tunjangan tenaga medis khususnya yang menangani COVID-19. Pemotongan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) hanya diberlakukan bagi PNS yang tidak terlibat dalam penanggulangan covid-19.

Tim Cek Fakta Liputan6 menelusuri kabar Anies Baswedan memotong tunjangan dan transport tenaga medis, dengan membuka tautan artikel yang dicantumkan dalam klaim.

Tautan tersebut mengarah pada artikel berjudul “Teganya Anies Potong Tunjangan & Transport Tenaga Medis” yang dimuat situs berita gesuri[dot]id, pada 9 Mei 2020.

Berikut isi artikel tersebut:
Jakarta, Gesuri.id – Politikus PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus mengecam keras kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memangkas tunjangan kinerja daerah (TKD) dan transport para pekerja medis.
Deddy menegaskan kebijakan Anies itu sangat mengherankan. Sebab seharusnya para pekerja medis diberi insentif karena setiap hari bekerja di tengah pandemi Covid-19.
“Mohon perhatiannya agar sampai ke Gubernur, ini kebijakan yang tidak masuk akal!” tegas Deddy.
Deddy menegaskan, warga DKI menanti transparansi APBD DKI yang menguap tak jelas sehingga bansos untuk rakyat tak ada, serta TKD dan transport para perawat dan dokter harus dipotong.
Deddy pun mengingatkan Gubernur soal dana ratusan miliar yang semula diperuntukkan untuk Formula E, namun kini tak jelas nasibnya.
“Kembalikan duit ratusan miliar untuk Formula-E, supaya ada dana untuk bansos warga DKI!! Hentikan menyunat TKD dan transport perawat dan Dokter di DKI!!” tegas Deddy.
Deddy juga menyentil Pemprov DKI soal 50% dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
“Mau tanya, 50% Dana Bagi Hasil yang sudah ditransfer pemerintah pusat ke DKI apakah sudah habis? Digunakan untuk apa kira-kira ya?” ujarnya.

Dari artikel tersebut, Politikus PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus mengecam kebijakan Anies Baswedan memotong tunjangan dan transport tenaga medis. Namun, tidak ada pernyataan terkait Anies Baswedan telah memotong tunjangan dan transport tenaga medis.

Penelusuran dilanjutkan menggunakan Google Search dengan kata kunci ‘Anies pangkas tunjangan dan transport tenaga medis’. Penelusuran mengarah pada artikel berjudul “Pemprov DKI Pastikan Tak Potong Tunjangan Tenaga Medis yang Berhadapan Langsung dengan Covid-19”, yang dimuat situs kompas.com, pada 12 Mei 2020.

Dalam situs tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tak akan memotong atau merasionalisasi tunjangan penghasilan pegawai (TPP) milik tenaga medis yang berhadapan langsung untuk menangani pasien Covid-19. Pemotongan TPP sebesar 50 persen itu hanya akan diberlakukan kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak terlibat dalam penanggulangan Covid-19.

“Enggak (dipotong tunjangan tenaga medis), terakhir disesuaikan. Dikecualikan kalau tenaga medis,” ucap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, Chaidir saat dihubungi.

Chaidir menambahkan, tenaga medis yang terkena pemotongan tunjangan adalah tenaga medis yang tak berhadapan langsung dengan pasien covid-19. Misalnya, petugas kesehatan di bagian administrasi.

“Tenaga medis dan paramedis itu kan ada yang melayani langsung pasien, tapi kan ada juga yang dibelakang meja. Kalau di belakang meja apakah dapat misalnya di bagian administrasi? Kan tidak,” tambahnya.

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI akan mendata tenaga medis mana yang dipotong tunjangannya dan mana yang tidak. “Nanti Dinas Kesehatan membuat usulan berapa paramedis yang langsung menangani covid-19. Ini kan kemampuan ekonomi kita terbatas karena kontraksi ekonomi,” tuturnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tidak memotong tunjangan tenaga medis khususnya yang menangani COVID-19. Pemotongan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) hanya diberlakukan bagi PNS yang tidak terlibat dalam penanggulangan covid-19.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa adanya Tenanga kerja Asing (TKA) asal Cina masuk atau datang ke Palembang via Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang adalah klaim yang salah.

TKA asal Cina di video itu bukan datang atau masuk ke Palembang, melainkan dipulangkan ke negara asal.

Sebanyak 141 Warga Negara Tiongkok yang bekerja di Sumatera Selatan dipulangkan ke negara asal menggunakan Maskapai Cambodia Airways dengan mengenakan baju hazmat.

141 warga Tiongkok tersebut tiba ke Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang, Rabu (20/5) pukul 14.30 WIB dengan lima bus dan menggunakan baju hazmat putih serta masker sesuai protokol kesehatan COVID-19.

“Ada 141 WNA dari PT China Harbour Indonesia yang melakukan penerbangan repatriasi hari ini, mereka memang pulang karena informasinya proyek tempat mereka bekerja sudah selesai,” kata General Manager Bandara SMB II Fahroji kepada Antara.

Fahrozi bilang, karena jumlah TKA yang mencapai ratusan maka mereka harus menggunakan jalur khusus layaknya jemaah haji. Hal itu agar tidak mengganggu jalur operasional penumpang lainnya di Bandara SMB II.

“Besok ada lagi jadwal keberangkatan 49 TKA yang sama pada pukul 08.00 WIB,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang, Nur Purwoko, mengatakan TKA yang pulang ke China tersebut sebelumnya telah memenuhi tiga syarat terkait. Yakni memenuhi persyaratan dari negara tujuan, kemudian dari asosiasi penerbangan internasional, dan mereka telah melakukan rapid test terkait pencegahan COVID-19.

“Selain itu juga ada surat pernyataan resmi dari perusahaan yang berkaitan mengenai kesehatan para TKA ini,” katanya.

Nur bilang, dari informasi yang diterima TKA ini sebelumnya bekerja di Tanjung Tapa, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Sifatnya sendiri adalah repatriasi ke negara asalnya. Sementara terkait penggunaan pakaian hazmat itu lebih kepada kekhawatiran mereka atas wabah COVID-19.

“TKA ini akan pulang, dan sebagai perlindungan diri mereka menggunakan hazmat,” katanya.

Bukan masuk atau datang, 141 Warga Negara Tiongkok yang bekerja di Sumatera Selatan itu BERANGKAT dipulangkan ke negara asal.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Tim Periksa Fakta AFP dan CekFakta Tempo, ditemukan fakta bahwa video itu bukanlah video yang direkam di Pasar Wuhan, melainkan Pasar Langowan yang berada di Indonesia, tepatnya di Toraget, Langowan Utara, Minahasa, Sulawesi Utara.

Fakta ini berhasil ditemukan berdasarkan petunjuk dalam video tersebut, yakni tulisan “Kantor Pasar Langowan” pada sebuah papan yang terlihat di detik ke-15.

Selain petunjuk tersebut, dalam video unggahan kanal SiLuqmann, memang terdengar suara seorang pria yang berbicara dalam bahasa Indonesia. Ia menyebut jenis-jenis hewan yang dijual, seperti, “Ini ada tikus, anjing, kucing, ular piton…”

Pasar Langowan merupakan pasar tradisional di kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, yang menjual hewan liar untuk dikonsumsi menurut laporan oleh situs berita berbasis di Amerika Serikat yang fokus terhadap isu lingkungan, Mongabay.

Menurut situs Mongabay pun, Pasar Langowan adalah salah satu pasar tradisional di Sulawesi Utara, selain Pasar Tomohon, yang menjual aneka satwa liar untuk dijadikan sebuah santapan.

Berbekal tiga petunjuk itu, Tempo kemudian memasukkan kata kunci “Pasar Langowan Minahasa” ke kolom pencarian di YouTube. Hasilnya, ditemukan sebuah video yang identik dengan video unggahan kanal SiLuqmann yang diunggah oleh kanal Jerry Mewengkang.

Kanal ini mengunggah video itu sekitar enam bulan yang lalu, tepatnya pada 19 Juli 2019. Durasi videonya lebih panjang, yakni 4 menit 41 detik, serta memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan video yang diunggah kanal SiLuqmann.

Video di kanal Jerry Mewengkang itu dibuka dengan sebuah teks yang berbunyi “Pasar Extrem Langowan”. Dalam video unggahan kanal SiLuqmann yang diklaim diambil di Pasar Wuhan, bagian video dengan tulisan ini telah dipotong.

Berdasarkan pemeriksaan Tempo, tidak hanya isi videonya yang identik. Musik yang mengiringi serta dan narasi yang diucapkan oleh pria dalam video itu, yang menyebut satu demi satu nama hewan yang dijual di pasar itu, juga sama dengan video unggahan kanal SiLuqmann yang diklaim diambil di Pasar Wuhan.

Selain itu, papan dengan tulisan “Pasar Lawongan” yang menempel di dinding sebuah bangunan di pasar itu, seperti yang terlihat pada detik ke-20, tampak lebih jelas. Tulisan lengkap dalam papan itu adalah “Pemerintah Kabupaten Minahasa Dinas Perdagangan Kantor Pasar Langowan”.

Bukan pasar di Wuhan, video itu direkam di Pasar Langowan yang berada di Indonesia, tepatnya di Toraget, Langowan Utara, Minahasa, Sulawesi Utara.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim adanya artikel di situs Kompas.com yang berujudul “Tak Tahan Sering DI Ejek Jaga Gereja Dan Bubarkan Pengajian Oleh Tentangganya,Seorang Anggota Banser Stress Dan Meninggal” adalah klaim yang salah.

Faktanya, judul hasil suntingan dan merupakan hoaks lama yang beredar kembali. Foto yang digunakan terkait dengan anggota Banser yang mengalami kecelakaan di Ponorogo, Jawa Timur pada tahun 2018.

Di artikel berujudul “(SALAH) Seorang Anggota Banser Stress dan Meninggal Karena Tidak Tahan Sering Diejek Jaga Gereja dan Bubarkan Pengajian”, dijelaskan bahwa pada Jumat 7 September 2018 pukul 16.23 WIB, tidak ditemukan artikel berita yang sama dengan artikel di gambar klaim.

Dilansir dari Medcom.id, pada Jumat 7 September 2018 pukul 16.23 WIB, artikel yang dimuat Kompas.com tidak ada kaitannya dengan Banser. Artikel itu sebenarnya berjudul “Ditolak DPRD, Pemprov DKI Ngotot Usulkan Uang Transpor Pendamping RW”.

Sementara itu, foto yang digunakan dalam artikel suntingan, adalah foto yang terkait dengan anggota Banser yang mengalami kecelakaan di Ponorogo, Jawa Timur. Hal itu seperti dimuat Solopos.com pada Jumat 17 Agustus 2018.

Judul suntingan dan merupakan hoaks lama yang beredar kembali. Foto yang digunakan terkait dengan anggota Banser yang mengalami kecelakaan di Ponorogo, Jawa Timur pada tahun 2018.