Kanal Youtube Gajah Mada TV mengunggah video dengan klaim Presiden Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri akan dipenjara. Keduanya disebut mengatur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjegal Anies Baswedan pada Pemilu 2024 mendatang.

Setelah menonton keseluruhan video, tidak ada informasi yang menyatakan Joko Widodo dan Megawati akan dipenjara seperti yang dituliskan pada klaim video. Narasi pada video identik dengan artikel yang diunggah oleh TV One News dengan judul “Denny Indrayana Sebut Anies Segera Menjadi Tersangka KPK.”

Dalam artikel tersebut menjelaskan mengenai pernyataan mengejutkan dari Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, mengenai Anies Baswedan yang disebut akan segera menjadi tersangka KPK.

Dalam unggahan nya di sosial media twitter miliknya @dennyindrayana, ia mengatakan bahwa pentersangkaan adalah salah satu skenario pamungkas Istana untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024.

Denny juga menuding Presiden Joko Widodo terlibat dalam upaya penjegalan Anies sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Menurutnya, Jokowi telah menyiapkan 10 langkah dalam memuluskan rencananya tersebut.

Melansir Detik, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri angkat bicara soal pernyataan Denny Indrayana. KPK membantah telah menetapkan adanya tersangka dalam kasus Formula E. Ali mengatakan pihaknya tidak akan menanggapi pernyataan yang bersifat asumsi belaka. Dia menegaskan kerja KPK tidak terpengaruh kepentingan politik tertentu.

Hasil periksa fakta Agnes Amungkasari.

Narasi dalam video hanya menjelaskan tentang pernyataan dari Denny Indrayana yang menyebut Anies Baswedan akan segera menjadi tersangka KPK, namun hal ini langsung dibantah oleh oleh KPK.

Berdasarkan hasil penelusuran, adanya klaim bahwa alat sadap Pegasus mulai diaktifkan dan mulai menyasar seluruh pengguna ponsel pintar bahkan semua pengguna media sosial yang masuh memiliki aplikasi SatuSehat merupakan klaim yang menyesatkan.

Faktanya, seorang sumber IndonesiaLeaks yang pernah mengoperasikan Pegasus dan akrab di dunia mata-mata mengungkapkan, era Pegasus telah lewat karena dianggap kelewat mahal dan tak efektif.

Dilansir dari artikel berjudul “Melacak Kaki-Tangan NSO Group di Indonesia” yang terbit di situs independen.id pada 12 Juni 2023, dua pengusaha sekaligus orang yang mengaku mendatangkan alat sadap bikinan Israel membenarkan Pegasus sempat ada di Indonesia. Bahkan diduga didatangkan sejak 2018. Seorang sumber IndonesiaLeaks yang tak ingin disebutkan identitasnya mengatakan, alat canggih ini diduga telah digunakan institusi seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Mabes Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan, Komisi Pemberantasan Korupai (KPK).

Kepala Divisi Teknologi, Informasi dan Komunikasi Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Slamet Uliandi membantah institusinya menggunakan Pegasus. Hanya saja ia mengakui penggunaan teknologi penyadapan zero click. Dan tindakan ini pun menurutnya berdasarkan pada lawful interception atau penyadapan yang sah berdasar hukum.

“Polri tidak pernah mendatangkan Pegasus atau menggunakan alat penyadapan Pegasus. Sejauh ini menggunakan alat sistem yang metode lawful intercepted,” kata Uliandi kepada Tim IndonesiaLeaks. “Selama ini, sejak 2010, ya, Zero Click. Informasi kita dapat, voice kita dapat langsung. Itu kan (diatur dalam) UU ITE.”

Teknologi ini diperlukan untuk mengungkap sejumlah kasus kejahatan. Uliandi mengklaim penyadapan yang dilakukan polisi sesuai Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Seorang sumber yang pernah mengoperasikan Pegasus dan akrab di dunia mata-mata mengungkapkan, era Pegasus telah lewat. Karena dianggap kelewat mahal dan tak efektif. Setidaknya butuh Rp500 miliar hingga Rp1 triliun untuk mendatangkannya. Itu belum termasuk ongkos memperbarui sistem atau update software setiap tahun. Per tahunnya bisa mencapai Rp100 miliar. Belum lagi, Pegasus terbatas hanya bisa dipakai untuk 7-20 target. Itu mengapa target pun biasanya merupakan highprofile.

“Sekarang yang efektif itu metode surveillance lainnya aja.”ungkap sumber Indonesialeaks.

Namun tak ada yang bisa menjamin era Pegasus telah lewat. Kecanggihan dan kemampuan perangkat lunak ini membuka celah penyimpangan. Laporan NSO Group menyebut ada kesepakatan bersama antara pembeli dan produsen. Salah satunya larangan menyalahgunakan karena fungsi utama Pegasus untuk penegakan hukum dan pencegahan terorisme.

Seorang sumber IndonesiaLeaks yang pernah mengoperasikan Pegasus dan akrab di dunia mata-mata mengungkapkan, era Pegasus telah lewat karena dianggap kelewat mahal dan tak efektif.

Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

Sebuah kanal youtube bernama Sahabat Family mengunggah video berdurasi 2 menit dengan judul “INNALILAHI, Presenter Kondang Gilang Dirga Meninggal Dunia, Pemakaman Dilaksanakan Besok Pukul 08.00”. Pada thumbnail video tersebut terdapat foto Gilang Dirga dalam frame karangan bunga.

Berdasarkan penelusuran, Gilang Dirga melalui akun Instagramnya menanggapi informasi tersebut. Ia menyebut bahwa setiap yang bernyawa pasti mati dan ia cenderung bisa saja dalam menyikapi informasi tersebut.

Selain itu, jika ditonton sampai selesai, isi video tersebut tidak sesuai dengan judul yang disematkan. Pada isi video narator mengabarkan bahwa yang meninggal adalah kakak dari ayah Gilang Dirga.

Informasi menyesatkan. Gilang Dirga melalui akun Instagramnya mengklarifikasi bahwa ia masih sehat walafiat dan menanggapi informasi tersebut dengan santai. Sementara itu, isi dari video youtube tersebut tidak sesuai dengan judul karena yang diberitakan meninggal adalah kakak dari ayah Gilang Dirga.

Setelah dilakukan penelusuran, faktanya judul pada unggahan tersebut tidak sesuai dengan isi dan narasi dalam video.

Pada kenyataannya, isi dan narasi dalam video tersebut menjelaskan mengenai pernyataan JK atas hutang Negara Indonesia yang menembus nominal 8.000 T. Menanggapi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membantah pernyataan JK. Selain itu, Kemenkeu juga menyatakan bahwa pemerintah sangat berhati-hati dan terukur dalam melakukan pembayaran pokok dan bunga hutang.

Dengan demikian, informasi yang disebarluaskan oleh channel YouTube KABAR NEWS merupakan konten yang dimanipulasi.

Unggahan video yang mengklaim bahwa Jusuf Kalla dibawa oleh KPK atas dugaan keterlibatannya dalam kasus BTS 4G Kominfo merupakan konten yang dimanipulasi. Faktanya, judul pada unggahan tersebut tidak sesuai dengan isi dan narasi dalam video.