Berdasarkan hasil penelusuran Tim CekFakta Tempo, klaim bahwa tidak ada peneliti atau analis laboratorium yang terkena Covid-19 dan perawat yang terkena Covid-19 lebih sedit dibandingkan dokter adalah klaim yang salah.

Faktanya, menurut data Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia, sebanyak 492 analis kesehatan terinfeksi Covid-19, di mana empat di antaranya meninggal. Jumlah perawat yang terinfeksi pun cukup besar. Di Jawa Timur saja, jumlahnya mencapai 550 orang. Adapun jumlah perawat yang meninggal akibat Covid-19 di seluruh Indonesia sudah menyentuh 77 orang.

Dilansir dari Tempo, menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia, Widodo, analis kesehatan yang meninggal karena Covid-19 tersebut berasal dari empat provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Daerah Istimewa Aceh.

Hal yang sama dialami oleh perawat, terutama perawat di Jawa Timur. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jawa Timur, Nursalam, menyebut jumlah perawat di Jawa Timur yang terkonfirmasi positif Covid-19 mencapai 550 orang per Juli 2020. Sementara jumlah perawat yang meninggal akibat Covid-19, per awal September, mencapai 77 orang.

Dikutip dari BBC Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mencatat sebanyak 115 dokter meninggal karena Covid-19 per 13 September 2020. Dari jumlah itu, sebanyak 60 orang adalah dokter umum, 53 dokter spesialis, dan dua dokter residen.

Berdasarkan catatan IDI, risiko yang menyebabkan kasus kematian akibat Covid-19 pada dokter selalu berulang. IDI menduga penyebabnya antara lain minimnya alat pelindung diri (APD), kurangnya skrining pasien di fasilitas kesehatan, kelelahan yang dialami oleh para tenaga medis karena jumlah pasien Covid-19 terus bertambah, jam kerja yang panjang, serta tekanan psikologis.

Dari hasil penelusuran, Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo, SIK menegaskan tidak pernah meniadakan izin pesta atau hiburan. Informasi yang mengatasnamakan dirinya adalah informasi yang palsu.

Kapolres Simalungun hanya menghimbau sekaligus melarang masyarakat berkumpul atau berkerumun untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 melalui penyelenggaraan Oprasti Yustisi Polri dan Maklumat Kapolri, serta menghimbau untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada Damai 9 Desember 2020 mendatang.

Dapat disimpulkan, pesan berantai yang tersebar di WhatsApp mengatasnamakan Kapolres Simalungun adalah konten palsu. Faktanya, Kapolres Simalungun tidak meniadakan izin administrasi Pesta/Hiburan tetapi menghimbau sekaligu melarang masyarakat berkumpul atau berkerumun serta mendukung penyelenggaraan Pilkada Damai 9 Desember 2020.

Melalui penelusuran lebih lanjut, selama berpidato Raharto Teno tidak pernah menyebutkan bahwa dirinya akan mengubah Pancasila. Namun lewat pidato tersebut Raharto bertekad menerapkan ekasila atau gotong royong demi mewujudkan kota pasuruan yang lebih maju dan sejahtera, juga meminta siapa pun yang nantinya pemimpin yang terpilih harus amanah dan dapat dipercaya oleh warga Pasuruan.

“jika kita peras Pancasila munculah ekasila yang didapatkan dari Trisila yaitu dari sosio nasionalis, sosio demokratis, ketuhanan yang berkebudayaan, jika kita peras lagi, kita kristalisasi lagi hanya ada satu kata untuk mewujudkan kota Pasuruan yang lebih maju dan sejahtera adalah dengan melakukan gotong royong.” Ucap Raharto Teno, Minggu (26/9)

Raharto Teno sendiri akan berpasangan dengan Moch Hasjim Asjari (TEGAS) dan menjadi calon kepala daerah pertama yang mendaftar di KPU Kota Pasuruan, Jumat (4/9/2020) pagi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan informasi yang beredar bahwa Calon wali Kota Raharto Retno ingin mengubah Pancasila adalah salah dan masuk ke dalam kategori konten yang salah.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan fatwa halal untuk asbak adalah klaim yang salah.

Faktanya, MUI tidak pernah memberikan fatwa halal untuk asbak tersebut.

Dilansir Liputan6.com, Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam Sholeh menjelaskan pihaknya tidak pernah memberikan fatwa halal untuk asbak tersebut. Asrorum bilang, informasi yang beredar tersebut hoaks.

“Hoaks” kata Asrorun saat berbincang dengan Liputan6.com.

Hal serupa diungkapkan Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Halal atau Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah memandang, untuk asbak tidak diperlukan sertifikasi halal. “Itu mungkin untuk daya tarik, sebetulnya asbak tidak perlu sertifikasi halal rokok yang diwadahi asbak saja tidak bisa menjadi halal,” tuturnya.