Partai Bulan Bintang (PBB) memberikan klarifikasi atas terpampangnya logo partai tersebut dalam acara peresmian Sekretariat Bersama (Sekber) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Dilansir dari tempo.co, Ketua Bidang Pemenangan PBB Sukmo Harsono membantah partainya terlibat dalam peresmian Sekber tersebut.

“Pencantuman logo PBB dalam rumah sekretariat bersama tanpa konfirmasi ke saya selaku Ketua Bidang Pemenangan Presiden dan tanpa ada surat ke Sekretariat Jenderal PBB,” ujar Sukmo.

Sukmo mengatakan, saat ini PBB tengah mempersiapkan diri menghadiri pemilu legislatif dan mengkaji kemungkinan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) perihal Undang-Undang Pemilihan Presiden 2019. “Kami akan mengkaji posisi pencapresan di mukernas dan MDP pada tanggal 5 Mei, apakah akan memposisikan oposisi atau mendukung calon,” kata Sukmo.

Persoalan itu pun ditanggapi oleh Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra melalui akun Twitter pribadinya. Dilansir dari republika.co.id, Yusril membantah partainya terlibat dalam pembentukkan Sekber yang didirikan Gerindra dan PKS. Yusril menegaskan, pihaknya tidak pernah diajak berkomunikasi terkait pembentukkan Sekber untuk kepentingan Pilpres 2019.

“Benar. PBB tidak pernah diajak bicara membentuk koalisi empat parpol tiba-tiba meresmikan Sekber seolah-olah PBB adalah bagian dari koalisi,” cuitnya (28/4).

Yusril pun menyesalkan nama partainya disebut dalam empat partai yang terlibat dalam Sekber Gerindra-PKS. Bilapun ingin membawa nama PBB, menurut Yusril, harusnya pihak penggagas Sekber lebih dulu mengajak PBB berbicara.

“PBB menyesalkan namanya dicantumkan begitu saja tanpa pembicaraan lebih dahulu,” ungkapnya.

Sempat santer isu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan Rp56 Miliar untuk pembangunan tiga Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Menanggapi hal tersebut, Dinas Marga DKI Jakarta memberikan klarifikasi. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmada Faizal menjelaskan, anggaran Rp56 miliar untuk pembangunan tiga JPO di Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin belum merupakan angka final. Menurut Yusmada, angka tersebut merupakan asumsi untuk pembangunan JPO baru.

“Angka Rp56 miliar itu kalau bangun baru yang membentang 68 meter lebar 3 meter, dengan JPO yang wah begitu,” kata Yusmada.

Tiga JPO yang menjadi prioritas di Jalan Sudirman, Yusmada menambahkan, ialah JPO Ratu Plaza, JPO Gelora Bung Karno, dan JPO Polda Metro Jaya. Pengerjaannya ditargetkan selesai sebelum penyelenggaraan Asian Games pada pertengahan Agustus mendatang.

Adapun, tiga JPO itu tidak akan dibangun baru tetapi hanya direvitalisasi. Dengan demikian, anggaran yang dibutuhkan tidak akan mencapai Rp56 miliar.

Revitalisasi JPO harus memenuhi tiga komponen, yakni aspek fungsional, estetika, dan keamanan. Untuk memenuhi aspek fungsional, Yusmada menjelaskan, JPO harus ramah bagi penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil.

Lalu, pada aspek keamanan, kata Yusmada, JPO harus dilengkapi CCTV, lampu penerangan, dan lift. Sementara untuk memenuhi aspek estetika, Yusmada mengatakan, JPO akan dibuat dengan desain terkini.

Yusmada mengatakan, dirinya belum tahu berapa banyak anggaran yang dibutuhkan. Saat ini Dinas Bina Marga sedang menyusun perkiraan anggaran untuk revitalisasi tiga JPO tersebut. Namun, anggaran pembangunan JPO yang standar tanpa lift dan desain biasa sekitar Rp7 miliar sampai Rp8 miliar per JPO.

“Yang ini nanti bisa lebih dari itu,” ujar Yusmada.

Dilansir dari akurat.co dan wartakota.tribunnews.com, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyatakan bahwa proyek galian yang menelan korban jiwa di Penjaringan bukan dikerjakan oleh Palyja.

“Perlu diklarifikasi bahwa itu bukan Palyja tapi PAM Jaya. Dan kami sudah memanggil dengan Disnaker tadi pagi. Berbicara dengan bapak Pri. Dan bapak Pri memohon kehadiran dari PAM Jaya tapi PAM Jaya masih menginvestigasi dan mengumpulkan data-data teknis, dan masih mengumpulkan informasi,” terang Sandiaga.

Sandiaga mengatakan, setelah Dinas Ketenagakerjaan DKI melaporkan hasil investigasi tersebut, Pemprov pastinya akan memberikan sanksi apabila terbukti melakukan kelalaian.

Atas kejadian tersebut, pihak Palyja pun angkat bicara. Dilansir dari cnnindonesia.com dan okezone.com, Corporate Communications & Social Responsibilities Division Head Palyja Lydia Astriningworo menegaskan, pekerja yang terperosok di gorong-gorong dan tertimbun longsor, Tarno (42), bukan karyawan atau kontraktor Palyja.

“Palyja tidak terlibat baik dalam hal pengerjaan maupun pengawasan proyek pipa Rusun Penjaringan ini. Proyek pipa Rusun Penjaringan Tower 1 & 2 Blok E, F, G. Jalan. Tanjung Wangi/Tanah Pasir adalah proyek PAM Jaya,” ujar Lydia.

Atas meninggalnya Tarno, dilansir dari cnnindonesia.com, Direktur Utama PD PAM Jaya Erlan Hidayat, meminta maaf kepada keluarga korban. Selain itu, Erlan menyampaikan penyesalan atas kejadian tersebut dan akan bertanggung jawab kepada keluarga korban.

“Kami sangat menyesali insiden tesebut dan turut bela sungkawa kepada keluarga korban. PAM Jaya akan memastikan bahwa korban dan keluarganya mendapatkan santunan yang cukup dan sesuai ketentuan yang ada,” ungkap Erlan.

Erlan menjelaskan proyek ini merupakan pembangunan jaringan distribusi pipa ke Rusun Penjaringan Tower 1 dan 2 Blok E, F, G di Jalan Tanjung Wangi/ Tanah Pasir. Proyek ini telah dimulai sejak 22 Januari 2018.

PAM Jaya, menurut Erlan, sudah mengecek ke lapangan dan memastikan pekerja yang tertimbun adalah karyawan kontraktor yang melakukan proyek pemasangan jaringan distribusi ke wilayah Rusun Penjaringan. Erlan pun menyampaikan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan Pemerintah Kota Jakarta Utara untuk menindaklanjuti kejadian ini.

“Segera akan dilakukan evaluasi dan tindakan koreksi yang diperlukan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” kata Erlan.

Pihak Front Pembela Islam (FPI) membantah telah memasang dan menyebarkan spanduk bergambarkan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) mendukung khilafah di sejumlah titik Kota Depok, Jawa Barat. Dilansir dari sindonews.com, okezone.com, dan rmol.co, Novel Bamukmin, Anggota FPI, membantah pihaknya telah melakukan pemasangan spanduk tersebut.

Menurut Novel, pemasangan spanduk tersebut merupakan ulah oknum-oknum yang ingin memfitnah HRS dan FPI. Selain itu, Novel mengatakan, pihak FPI maupun HRS tidak bertanggung jawab atas pemasangan spanduk tersebut.

“Iya tidak benar itu dan kami tidak bertanggung jawab atas pemasangan spanduk oleh orang yang tidak bertanggung jawab itu yang ingin memfitnah kami,” ungkap Novel.

Dalam spanduk yang mencatut logo FPI dan gambar HRS tersebut tertulis ‘Indahnya Bersatu Dalam Naungan KHILAFAH ISLAMIYAH.’ Selain ada logo FPI, dalam spanduk tersebut juga terpampang logo Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan FPI di sebelah kanan.

Adapula di bagian bawah spanduk serentetan hastag #BersamaHRS, #BelaIslam, #RahmatanLilAlamin, dan #ReturnTheKilafah. Selain itu, pada spanduk, gelar HRS disebutkan sebagai Ketua Umum FPI.

Saat ini, Novel mengatakan, pihaknya tengah mencari siapa oknum yang memasang spanduk provokatif tersebut. “Kita lagi cari oknumnya. Kejadian ini bukan kali ini saja, akan tetapi sudah sering dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab untuk memfitnah HB Rizieq. Nama dan jabatannya pun salah,” pungkas Novel.