Dari penelusuran tim Cek Fakta Suara.com dengan mengutip laman Ayobandung.com, hal itu diakui oleh Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Ali Mahyail.
Menurut dia, pihaknya akan merekomendasikan dilakukan pemilu ulang di sejumlah TPS karena beberapa logistik belum sampai di TPS.
Salah satunya di Bekasi Utara yang terpaksa dihentikan oleh Panwascam karena surat suara untuk DPRD Provinsi belum ada.

Sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Bekasi terlambat mendapat kiriman logistik pemilu. Akibatnya jadwal dilangsungkannya pencoblosan tidak berlangsung sesuai jadwal.
Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Ali Mahyail mengungkapkan pihaknya memungkinkan memberi rekomendasi kepada KPU untuk menggelar pemilu susulan di sejumlah TPS tersebut. Hal ini mengacu kondisi di sejumlah TPS, salah satunya di Bekasi Utara yang dikabarkan dihentikan Panwascam karena surat suara DPRD belum tersedia.

“Enggak boleh (telat), itu menyalahi undang-undang. Pemilu harus mulai jam 07.00 WIB. Kita mungkin buat rekomendasi pemilu susulan, misalnya diundur sampai besok,” terang Ali, Rabu (17/4/2019).
Ali menilai, hal ini terjadi karena KPU Kota Bekasi kurang maksimal di lapangan.
“Kadang kawan KPU bandel juga. Udah kita perintahkan, enggak dijalankan. Misal soal petugas sortir lipat, kan 300 orang, kita minta ditambah 2 kali lipat enggak dijalankan juga. Dari awal sudah kita ingatkan, petugas itu kurang,” paparnya.
Disamping itu, KPU dinilai seringkali mendadak dalam mengambil keputusan. Misalnya soal penambahan DPTb.
“Misalnya soal DPTB, itu mepet baru diputuskan. Ketika mereka telah mengumumkan itu maka telat juga pencetakan (surat suara) DPTb-nya," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Bekasi, Nurul Sumarheni tidak membantah distribusi logistik masih bermasalah. Ia juga tidak menampik karena masalah tersebut rekomendasi Bawaslu bisa dijalankan. Kendati begitu, dia mengakui situasi pencoblosan hari ini mulai kondusif.
“Sudah (kondusif), walaupun banyak masalah juga di lapangan. Iya, bisa seperti itu (pemilu susulan jika direkomendasikan),” ujar Nurul.
Terpisah, Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mengatakan, kekurangan logistik di lapangan mesti menjadi evaluasi bersama untuk kedepannya. Namun, lanjutnya, bila masih bisa dicari solusinya, seperti pemilih pindah ke TPS dari TPS kekurangan surat suara, maka hal tersebut harus disegerakan.
"Kalo ada kekurangan, itu harus jadi evaluasi kedepan. Mungkin ada TPS yang kekurangan surat suara dapat di switch dengan TPS lain yang kelebihan," katanya.
Kendati begitu, dia meyakini proses pemilu di kotanya akan berjalan tertib dan aman. "Pihak keamanan dan Pemerintah daerah juga menjamin warga masyarakat untuk menentukan pilihan sesuai hati nurani masing-masing," tandasnya.

Hal tersebut benar adanya, dan sudah mendapat keterangan dari Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Ali Mahyail mengenai penyebab terjadinya puluhan TPS di Bekasi tidak bisa mencoblos lantaran kurangnya surat suara.

Berdasarkan hasil penelusuran beritamusi.co.id video tersebut pertama kali disebarkan oleh akun youtube atas nama ikwanul Halim https://www.youtube.com/watch?v=WGoNy3j9FM4 dan setelah dicek di lapangan ternyata informasi terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Muba.

Surat suara suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang sudah tercoblos tersebut ditemukan warga sebanyak empat lembar, saat warga akan melakukan pencoblosan.

Anggota Linmas TPS 03 Kelurahan Soak Baru, Syaiful Utama dikonfirmasi mengatakan, surat suara tersebut disimpan di rumah lantaran Selasa (16/04) malam terjadi hujan. Meskipun begitu, surat suara itu dijaga oleh anggota Linmas dan pihak kepolisian.

“Ya karena hujan, kita simpan di rumah dan itu juga ada penjagaan ketat hingga pagi hari. Ketika dibuka, semuanya masih tersegel dengan rapi. Jadi kita tidak tahu kenapa bisa tercoblos,” ujarnya.

Sementara, Ketua KPU Muba, Maryadi Mustafa saat ditemui di TPS mengungkapkan, surat suara yang tercoblos tersebut masuk dalam kategori surat suara rusak sesuai dengan PKPU. “Masih kita telusuri dulu, yang pasti surat suara ini masuk katagori surat suara rusak,” ungkapnya.

Begitu juga Komisioner Bawaslu Muba divisi SDM dan Organisasi, Bambang menyatakan, pihaknya lagi melakukan penelusuran untuk mengumpulkan data data dan bukti bukti terlebih dahulu.

“Di mana muara pertama kejadian surat suara ini bisa terjadi apakah dari pihak KPU atau pada saat di endapkan di TPS semalam ini, masih kita pelajari terlebih dulu,” jelasnya.

Menanggapi temuan itu, Bupati Muba, Dodi Reza Alex menuturkan, adanya temuan surat suara calon presiden maupun wakil presiden yang telah tercoblos di TPS 03 tersebut harus segera diproses.

“Jika diluar ketentuan perundang-undangan maka harus diproses. Jangan terlalu dibesar-besarkan seperti itu,” katanya, usai memberikan hak suara di TPS 45 Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu.

Informasi tersebut benar akan tetapi tidak semua surat suara tercoblos melainkan hanya 4 lembar surat suara

“Soal foto viral itu, mereka sudah minta maaf kemarin, itu tidakan usil saja,” kata Humas Kabid Humas Sidrap Hidayatullah Abbas, Selasa (15/4).

Lanjut Hidayatullah Abbas, mengatakan bahwa lapangan yang sudah 10 tahun ini informasinya tidak benar, karena setau saya aset Pemda tersebut di gunakan oleh masyarakat sebagai tempat Olahraga (ada lapangan Volly dan Futsal).

Untuk diketahui jika taruhan kedua pria yang bekerja sebagai petani itu hanyalah iseng belaka. Taruhan mereka adalah bentuk protes lantaran tanah yang mereka jadikan bahan taruhan itu adalah lapangan yang tidak terurus selama bertahun-tahun.

Hendrik mengakui berbeda pilihan dengan Azis dalam Pilpres 2019. Tapi keduanya sama-sama berharap siapapun yang memenangi pilpres bisa memperhatikan daerah, termasuk untuk sarana olahraga.

“Itu taruhan bohongan, tanah yang dimaksud itu adalah lapangan sepakbola yang sudah 10 tahun lebih tidak diperhatikan. Mudah-mudahan dengan ini ada yang memperhatikan. Entah itu pemerintah atau siapa,” Hendrik Arhadi dalam klarifikasinya lewat media sosial.

Hendrik menegaskan soal perlu difungsikannya lapangan berumput tersebut. Lapangan ini, menurutnya, bisa digunakan anak muda untuk kegiatan olahraga.

Namun setelah dikonfirmasi ke pihak TPS 03 Kedopok, Achmad Harianto (35), Ketua KPPS membantahnya. Achmad menjelaskan, salah seorang laki-laki pada pukul 09.00 WIB mendapatkan dua surat suara.

“iya benar, cuma itu kesalahan, bukan disengaja. Ada surat suara yang tak sengaja dobel di surat suara Capres-Cawapres,” ungkapnya.

Namun, Achmad menegaskan setelah mengetahuinya, surat suara itu tidak sampai dicoblos, pun juga tidak sampai dimasukkan ke kotak suara.

Sekedar diketahui, pada TPS 03, RT/RW 03/01, Kelurahan Kedopok ada 239 DPT. Disusul dengan 4 daftar pemilih khusus. Dari jumlah itu, 244 menggunakan hak pilihnya.