Akun Facebook Joko Raja Hutang memposting sebuah tangkapan layar salah satu artikel milik CNN Indonesia berjudul “Jokowi ‘Gaji’ Pengangguran Rp7 juta Pada 2020”. Terdapat 2 gambar yang disandingkan pada artikel tersebut. Gambar pertama menampilkan keramaian orang di sebuah tempat, dan gambar kedua seseorang yang memperlihatkan sebuah kitab belajar menipu yang mana terdapat foto Jokowi.

Setelah ditelusuri pada website CNN Indonesia menggunakan kata kunci “Jokowi ‘Gaji’ Pengangguran Rp7 juta Pada 2020”. Terdapat perbedaan pada gambar artikel di Facebook dengan artikel aslinya di website CNN Indonesia. Pada artikel asli tidak ada gambar seseorang yang sedang memperlihatkan sebuah kitab belajar menipu. Gambar aslinya hanya menampilkan keramaian orang di sebuah tempat. Sedangkan gambar seseorang yang sedang membawa buku merupakan editan dan bersumber dari film Kung Fu Hustle. Gambar tersebut diedit pada bagian wajah dan cover buku yang ditambahkan wajah Jokowi.

Dengan demikian gambar postingan Joko Raja Hutang telah disunting pada bagian gambar artikel. Gambar yang asli memperlihatkan keramaian di sebuah tempat dan tidak ada gambar sesorang yang memperlihatkan sebuah kitab belajar menipu, sehingga hal tersebut masuk dalam kategori satire/parodi.

Hasil Periksa Fakta Luthfiyah OJ (UIN Raden Mas Said Surakarta).

Gambar tersebut merupakan suntingan. Faktanya, gambar yang asli memperlihatkan keramaian di sebuah tempat dan tidak ada gambar seseorang yang memperlihatkan sebuah kitab belajar menipu.

Akun Tiktok s.ha.11 memposting sebuah video berdurasi 15 detik yang memperlihatkan Jokowi mengatakan bahwa Jokowi berminat menjadi Presiden 3 periode.

Setelah ditelusuri, video di Tiktok merupakan video potongan dari video berjudul “Penyambutan Presiden RI dan Penyematan Baju Adat di Nias” di kanal Youtube Kementerian Sekretariat Negara RI. Dalam video yang diunggah pada 19 Agustus 2016 tersebut Jokowi tidak mengatakan perihal berminatnya Ia untuk menjadi Presiden 3 periode. Jokowi membahas permasalahan yang ada di Nias dan solusi untuk kedepannya salah satunya tentang listrik.

Lebih lanjut mengenai jabatan 3 periode, Jokowi mengaskan tidak berniat dan berminat untuk menjadi Presiden 3 periode. Informasi tersebut didapatkan dari salah satu video berjudul “Jokowi Soal Jabatan Presiden 3 Periode: Saya Tidak Ada Niat, Tidak juga Berminat..” yang diunggah 15 Maret 2021 dikanal Youtube KOMPASTV.

Dengan demikian video Jokowi mengatakan berminat menjadi Presiden 3 periode tidak benar. Video tersebut merupakan editan dan dalam video asli Jokowi tidak membahas tentang jabatan Presiden 3 periode melainkan permasalahan dan solusi di daerah Nias, sehingga hal tersebut masuk dalam konten yang dimanipulasi.

Hasil Periksa Fakta Luthfiyah OJ (UIN Raden Mas Said Surakarta).

Video tersebut tidak benar. Faktanya, video tersebut merupakan editan dan dalam video asli Jokowi tidak membahas tentang jabatan Presiden 3 periode melainkan permasalahan dan solusi di daerah Nias.

Akun Twitter @DineshDSouza (Dinesh D’Souza) menyebarluaskan informasi bahwa pemerintahan Joe Bidan menyumbangkan 30 juta dollar AS untuk pipa kokain kepada komunitas kulit hitam kelas bawah di Amerika Serikat. Cuitan tersebut telah dibagikan ulang sebanyak lebih dari 2,500 kali dan telah disukai oleh 9,140 orang. Selain itu, terdapat banyak pengguna Twitter lain yang memberikan komentar.

Klaim tersebut berawal dari artikel yang diunggah oleh The Washington Free Beacon pada 7 Februari dengan judul “Biden Admin to Fund Crack Pipe Distribution to Advance ‘Racial Equity’”. Judul dari artikel ini yang kemudian memunculkan banyak informasi serupa beredar di internet.

Berdasarkan hasil penelusuran, 30 juta dollar AS yang diberikan oleh pemerintahan Biden bukan secara spesifik untuk mendanai pipa kokain kepada komunitas kulit hitam, melainkan untuk program “Harm Reduction” yang merupakan program dari Kementerian Kesehatan dan Pelayanan Masyarakat AS.

Dana 30 juta dollar AS yang disumbangkan akan digunakan secara spesifik untuk beberapa program pencegahan seperti memberikan pendidikan kesehatan, konseling, dan pengobatan bagi individu yang terkena penyakit menular seperti HIV, penyakit seksual menular dan hepatitis. Program ini mulai dijalankan pada 7 Februari 2022, dan akan di implementasikan selama periode tiga tahun.

Terlebih lagi, pembicara resmi dari Kementerian Kesehatan dan Pelayanan Masyarakat, Sarah Lovenheim, memberikan pernyataan kepada USA Today melalui email bahwa persediaan jarum suntik steril dan peralatan merokok yang aman memang bagian dari program. Namun, pipa kokain tidak termasuk di dalamnya.

Pernyataan Sarah Lovenheim tertulis sebagai berikut:

“The Biden-Harris administration has never authorized the use of federal funding for smoking pipes and will not in the future.”

Informasi serupa juga pernah dibahas oleh Politi Fact dengan judul “The Biden administration ‘is spending $30 million on crack pipes.’” dan mengkategorikannya sebagai Mostly False.

Dengan demikian, informasi yang disebarluaskan oleh @DineshDSouza merupakan konten yang menyesatkan.

Hasil periksa fakta Evarizma Zahra.

Informasi yang salah. Dana 30 juta dollar tersebut merujuk kepada program untuk mengurangi angka kematian akibat overdosis di Amerika Serikat, khususnya selama masa pandemi, bukan untuk pipa kokain.

Beredar postingan di Facebook oleh akun bernama Youtube Channel, yang memposting sebuah link video dengan thumbnail “Anies Resmi Ditahan KPK”.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, link aslinya mengarah pada sebuah channel YouTube bernama DUNIA BERITA. Namun, thumbnail dalam video sepertinya sudah diedit dengan menghilangkan kata “Anies”, meski begitu thumbnail video tetap tidak berkaitan dengan isi videonya.

Dalam video yang berdurasi 10 menit 3 detik, memberitakan mengenai Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang dipanggil KPK atas kasus dugaan korupsi event Formula E. Edi dipanggil ke gedung KPK dengan membawa sejumlah dokumen, di gedung KPK ia dimintai keterangan bersama dengan sejumlah politikus lainnya.

Tidak ada pemberitaan resmi bahwa Anies Baswedan dipenjara, pun juga Edi Marsudi yang hanya diberitakan dalam tahap penyelidikan KPK, tidak sampai dipenjara.

Berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa klaim akun Youtube Channel adalah tidak benar dan termasuk kategori Konten yang Dimanipulasi.

Hasil Periksa Fakta Ani Nur MR

Judul tidak berkaitan dengan isi video. Dalam video yang berdurasi 10 menit 3 detik tersebut berisi pemberitaan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang dipanggil KPK atas kasus dugaan korupsi event Formula E.