Hasil penelusuran Tempo menunjukkan, risiko anak-anak berusia di bawah 12 tahun lebih tinggi dari klaim 0,001 persen. Data sebaran Covid-19 di situs covid.go.id per 28 September 2021, kelompok umur 0-5 tahun yang positif Covid-19 sebanyak 2-9 persen dan umur 6-18 tahun sebesar 10,1 persen.
Kelompok umur 0-5 tahun dan 6-18 tahun yang meninggal karena Covid-19 masing-masing sebesar 0,5 persen. 
Data sebaran Covid-19 berdasarkan kelompok umur. Sumber: Covid19.go.id
Sumber: https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19
Peningkatan kasus pada anak banyak terjadi di bulan Juli karena varian Delta. Dikutip dari VOA Indonesia, data Satgas Penanganan COVID-19 mengungkapkan secara kumulatif hingga 16 Juli 2021 ada 777 anak di Indonesia meninggal dunia akibat COVID-19. Persentase Angka Kematian Tertinggi (CFR) berada pada kelompok usia 0-2 tahun, diikuti kelompok usia 16-18 tahun dan usia 3-6 tahun.
Apakah anak di bawah 12 tahun perlu divaksin Covid-19?
Dikutip dari Health Desk, organisasi nirlaba berisikan ahli kesehatan dari berbagai dunia, sejumlah negara mencoba untuk meningkatkan tingkat perlindungan dengan mengimunisasi kelompok muda usia 12 tahun. Namun, Uni Emirat Arab dan Republik Rakyat China telah memvaksinasi anak-anak dari usia 3 tahun ke atas dengan vaksin Sinopharm.
Saat ini, praktik tersebut belum direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ). Badan kesehatan global merekomendasikan vaksin untuk orang berusia 18 tahun ke atas, karena dibandingkan dengan kebanyakan anak-anak, kelompok usia tersebut berisiko lebih tinggi terkena penyakit serius dan kematian akibat Covid-19.
Terkait apa yang terjadi di Indonesia, di mana angka kematian di bawah 18 tahun lebih dari tiga kali lebih tinggi dari rata-rata global, vaksinasi terhadap anak-anak harus diprioritaskan ketika vaksin tersedia untuk populasi ini.
Menurut Dosen Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dr. Rodman Tarigan, pemerintah saat ini masih memprioritaskan vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 12 tahun ke atas. Meski demikian, ke depan, anak dengan usia di bawah 12 tahun juga akan mendapatkan vaksinasi. 
Beberapa produsen tengah melakukan uji klinis vaksin Covid-19 pada anak. Untuk vaksin Pfizer, papar Rodman, sudah melakukan uji klinis fase III pada kelompok anak usia 12 – 15 tahun dengan subyek uji klinis sebanyak 2.260 orang. Hasil uji klinis tersebut menghasilkan efikasi vaksin sebesar 100 persen.
Selanjutnya, Pfizer tengah melanjutkan uji klinis untuk kelompok usia 5 – 11 tahun. “Kalau ini hasilnya baik juga, maka uji klinis akan dilanjutkan ke kelompok yang lebih muda, 2 – 5 tahun, dan 6 bulan sampai 2 tahun,” terang Rodman, dikutip dari laman Universitas Padjajaran.
Vaksin lainnya yang tengah melakukan uji klinis fase III kepada kelompok usia 6 bulan hingga 12 tahun adalah Moderna. Uji klinis ini memiliki target 6.000 subyek dengan tiga formulasi dosis yang akan diujicobakan.
Produsen vaksin Sinovac sendiri telah melakukan uji klinis fase I dan II pada umur 3 – 17 tahun. Uji klinis ini sudah memberikan respons imun cukup baik dan aman. Reaksi demam pada umur 3 – 5 tahun dan 6 – 11 tahun masing-masing 8,77 persen dan 3,70 persen.
Klaim puluhan meninggal setelah vaksin Covid-19
Dari ratusan laporan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI), ada 30 kasus meninggal dunia setelah divaksinasi Covid-19, menurut Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI) Hindra Irawan Safari. Namun Komnas KIPI mempertegas bahwa kejadian tersebut bukan akibat langsung dari vaksinasi.
"Yang meninggal dari (setelah divaksin) Sinovac ada 27 dan 3 setelah Astrazeneca. Dari 27 itu, 10 karena terinfeksi Covid-19, 14 orang karena penyakit jantung dan pembuluh darah," kata Hindra dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX yang disiarkan kanal YouTube DPR RI, Kamis 20 Mei 2021, dikutip dari Kompas.com.
Kemudian, 1 orang karena gangguan fungsi ginjal secara mendadak dan 2 orang karena diabetes mellitus dan hipertensi tidak terkontrol.
Kesimpulan itu didapatkan setelah Komnas KIPI melakukan pemeriksaan laboratorium, rontgen, dan CT-scan. 

Berdasarkan pemeriksaan Tim Cek Fakta Tempo, klaim bahwa anak usia 5-12 tahun berisiko mengalami Covid-19 hanya sekitar 0,001 persen,keliru. Data sebaran Covid-19 di situs covid.go.id per 28 September 2021 emnunjukkan kelompok umur 0-5 tahun yang positif Covid-19 sebanyak 2-9 persen dan umur 6-18 tahun sebesar 10,1 persen.
TIM CEK FAKTA TEMPO

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo mula-mula memfragmentasi video tersebut menggunakan tool InVid. Selanjutnya gambar-gambar hasil fragmentasi ditelusuri jejak digitalnya dengan menggunakan reverse image Google dan Yandex.
Video yang identik dengan cuplikan ceramah KH Ahmad Sobri Lubis ditemukan dengan kualitas yang lebih baik serta durasi yang lebih panjang. Video tersebut pernah diunggah ke Youtube oleh kanal Hadis TV pada 3 Februari 2019 dengan judul, “M3ng3jutk4n....B0c0ran Dari K3tua Umum Fp1 Pusat - KH.Ahmad Sobri Lubis.,Lc”.
Informasi bahwa agama Islam dilarang di Angola dan banyak masjid yang dirubuhkan dan dibakar karena dianggap ilegal dan tak berizin, telah beredar melalui pesan berantai sejak tahun 2016. Pesan itu juga meminta umat Islam bereaksi.
detikcom menelusuri awal pesan tersebut, termasuk media asing yang menuliskan berita tentang pelarangan Islam di Angola. Hasilnya, memang ada sejumlah media asing seperti Al Jazeera, Daily Mail dan International Business Time yang memberitakan hal tersebut. Namun perlu dicatat, kabar tersebut diberitakan tahun 2013 lalu. Sementara untuk tahun 2016 atau 2015 pemberitaan itu hampir tidak ada, kecuali di media lokal Pakistan.
detikcom juga mengontak KBRI di Windhoek, Namibia yang juga merangkap untuk Angola pada Rabu (28/1) malam. Di ujung telepon menjawab Konselur Pensosbud Pramudya Sulaksono. Dia mengaku juga mendapat kabar soal isu itu.
"Akhir 2015 lalu kami ke Angola dan melakukan konfirmasi," jelas Pramudya.
KBRI Windhoek mengontak Kemlu Angola juga imam besar masjid di Angola. Konfirmasi didapatkan, tidak ada pembakaran dan pelarangan Islam.
Menurut Pramudya, isu yang berkembang ini sudah lama, sejak 2013 lalu. Tapi entah mengapa, isu ini muncul lagi di media di Indonesia dan Pakistan, serta beberapa negara Islam.
Dilansir dari france24.com, desas-desus seputar dugaan niat Angola untuk melarang Islam berasal dari banyak artikel yang diterbitkan pada tahun 2013, yang mengklaim bahwa pemerintah berencana untuk menghancurkan masjid dan menganiaya Muslim. Artikel tersebut mengutip anggota komunitas Muslim Angola yang menuduh bahwa Islam telah dilarang dari negara Afrika barat daya itu.
Setelah publikasi tuduhan ini, situs berita Amerika International Business Times mengkonfirmasi bahwa liputan media seputar masalah ini didasarkan pada rumor tak berdasar yang berasal dari surat kabar Beninese. Menurut bagian yang sekarang telah dihapus, yang masih dapat diakses melalui pencarian arsip Internet, “Gubernur kota Luanda menyimpulkan tindakan tersebut dengan mengatakan bahwa Muslim radikal tidak diterima di Angola dan bahwa pemerintah belum siap untuk melegalkan undang-undang tersebut. kehadiran masjid di negara ini.”
Artikel itu juga melaporkan bahwa Menteri Kebudayaan Angola mengatakan: "Proses legalisasi Islam belum disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, masjid mereka akan ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut."
Seperti yang dijelaskan oleh surat kabar Afrika Selatan, Daily Maverick, beberapa pemimpin politik di Angola membantah adanya penganiayaan terhadap Muslim di negara mereka, meskipun mereka mengakui bahwa sejumlah bangunan, termasuk satu masjid, telah dihancurkan karena dibangun tanpa izin.
Meskipun menjadi salah satu agama terbesar di dunia, Islam tetap tidak diakui secara resmi di Angola. Negara Afrika selatan memiliki populasi hampir 30 juta orang, 75 persen di antaranya adalah Kristen – kebanyakan dari mereka Katolik.
Populasi Muslim negara itu berjumlah sekitar 800.000, kata David Alberto Ja, kepala Komunitas Islam Angola. “Meskipun Islam memiliki akar kuno di Angola, penyebaran Islam dimulai pada 1990-an ketika imigrasi besar-besaran terjadi dari negara-negara Afrika Barat seperti Mali, Senegal, dan Guinea, antara lain,” kata Alberto Ja kepada Anadolu Agency.
Dia mengatakan agama di Angola telah dipengaruhi oleh realitas khusus bangsa – sejarah politiknya ditandai oleh ideologi sosialis dan bertahun-tahun perang saudara. “Reformasi politik dan hukum berjalan lambat,” katanya.
“Rezim sebelumnya tidak begitu terbuka dengan Islam pada khususnya dan kebebasan pada umumnya. Akibatnya, umat Islam menghadapi banyak tantangan. Salah satu isu yang paling kontroversial tentang agama adalah UU Agama.”
Sejak tahun 2004, undang-undang tersebut telah menetapkan bahwa agar suatu agama diakui oleh negara, agama tersebut harus memiliki lebih dari 100.000 anggota dan kehadiran di lebih dari dua pertiga wilayah negara.
Selain itu, sebuah kelompok agama harus menyerahkan minimal 60.000 tanda tangan kepada pemerintah untuk mengesahkan jemaatnya.
“Islam sekarang menjadi kenyataan yang tidak dapat disangkal,” kata Alberto Ja, seraya menambahkan bahwa Muslim di Angola sedang dalam proses mengumpulkan 60.000 tanda tangan.
Dia mengatakan dekrit ini disahkan baru-baru ini oleh Majelis Nasional Angola, mengurangi jumlah minimum dari 100.000.
Terlepas dari pembatasan hukum yang diberlakukan oleh pemerintah, Alberto Ja mengatakan dia optimis tentang masa depan.
“Saya harus mengatakan bahwa sebagai akibat dari reformasi politik saat ini di Angola, umat Islam menyaksikan hubungan yang lebih baik dengan negara dan masyarakat.”
Namun, banyak pengacara melihat persyaratan hukum sebagai taktik pemerintah untuk membatasi kebebasan beragama dan mengatakan itu bertentangan dengan hak-hak agama dan etnis minoritas.
Meskipun kurangnya pengakuan hukum, Muslim telah bebas menjalankan agama mereka selama beberapa dekade, dan sekarang ada 60 masjid di Angola, Mohammed Saleh Jabu, kepala Bimbingan Agama Islam/Irshad dan Kerjasama di Angola, mengatakan kepada Anadolu Agency.
Ada sekitar 1.000 komunitas agama di Angola, yang hanya 84 telah disahkan.
“Kami bebas menjalankan agama kami, tetapi pemerintah belum mengakui Islam sebagai salah satu agama resmi negara, dan itu harus diubah,” kata Jabu. “Kami sedang dalam proses melegalkan agama kami.”
Jabu mengatakan Kementerian Kehakiman telah mengakui Dewan Tertinggi Muslim Angola di Luanda dan lembaga-lembaga lain akan mengikuti.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Angola menetapkan aturan melarang Islam karena kebanyakan utang sama Cina keliru. Agama Islam belum belum diakui sebagai agama resmi di Angola karena UU Agama di negara tersebut menetapkan bahwa agar suatu agama diakui oleh negara, agama tersebut harus memiliki lebih dari 100.000 anggota dan kehadiran di lebih dari dua pertiga wilayah negara. Sementara populasi muslim di Angola baru 800.000. Meski Agama Islam belum belum diakui sebagai agama resmi, namun kepala Komunitas Islam Angola, David Alberto Ja, memastikan bahwa penganut Islam di negara itu bebas menjalankan ajaran agamanya.
TIM CEK FAKTA TEMPO

Setelah  menonton video itu hingga habis, Tempo tidak menemukan siaran langsung pelantikan pejabat pengganti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Presiden Joko Widodo. Video itu sebagian besar berisi rekaman saat Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017.
Narasi yang menyebut “Pejabat gubernur pengganti Anies, diusulkan Tito, dipilih Jokowi” terkait dengan proses peralihan kepemimpinan menuju Pilkada Serentak 2024.
Dikutip dari CNN Indonesia, kebijakan tersebut tidak hanya berlaku untuk DKI Jakarta melainkan juga untuk kepala daerah di 23 provinsi lainnya. Seluruh kepala daerah dalam hal ini gubernur, bupati, dan wali kota yang masa jabatannya habis pada 2022 dan 2023 akan digantikan oleh penjabat (Pj.) gubernur pilihan pemerintah pusat.
Penunjukan oleh pemerintah pusat sudah sesuai dengan aturan dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
"Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024," bunyi pasal 201 ayat (9) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Narasi mengenai penunjukan pejabat oleh pemerintah pusat untuk kepala daerah yang masa jabatannya habis pada 2022, memang dijelaskan pada video menit ke 1:40. Narator video membaca narasi berita yang dipublikasikan oleh situs CNN tersebut.
Dengan demikian, tidak ada pelantikan pejabat pengganti Gubernur DKI Anies Baswedan yang terjadi hari ini. 

Dari pemeriksaan fakta di atas,  judul video Disiarkan Langsung dari Istana, Presiden Lantik Langsung Pengganti Anies di DKI adalah menyesatkan. Tidak ada pelantikan pejabat pengganti Anies oleh Presiden Jokowi hari ini. Narasi dalam video tersebut berisi kebijakan penunjukan pejabat oleh pemerintah pusat untuk kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir pada 2022, sementara Pilkada Serentak akan berlangsung 2024. Kebijakan itu tak hanya berlaku untuk DKI Jakarta, melainkan juga untuk kepala daerah di 23 provinsi lainnya. 
Tim Cek Fakta Tempo

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo menelusuri pemberitaan terkait melalui sejumlah media kredibel. Hasilnya, meningkatnya angka kehamilan remaja di Ghana disebabkan oleh tingginya angka kemiskinan di negara itu, sehingga sejumlah remaja perempuan rela menyerahkan tubuhnya kepada laki-laki demi mendapatkan indomie, uang maupun telepon seluler demi berfoto selfie untuk diunggah di medsos. 
Dilansir dari CNN Indonesia, adapun pemicu utama meroketnya angka kehamilan remaja di Ghana adalah tingginya angka kemiskinan di negara itu. Terutama situasi pandemi Covid-19 yang membuat kehidupan masyarakat kian sulit.
Ironisnya, seorang ibu bahkan dilaporkan mendorong putrinya untuk melakukan seks transaksional.
"Dalam beberapa kasus, ada masalah 'seks transaksional', di mana beberapa orang tua juga mendorong anak-anak mereka untuk ikut serta, sehingga mereka bisa mendapatkan cukup uang untuk menghidupi diri sendiri," kata Bashiratu sebagaimana dilansir World of Buzz.
Dia lanjut mengatakan, "Orang tua mereka tidak bekerja, mereka di rumah dan mereka harus bertahan hidup. Jadi mereka melakukan ini untuk mendapatkan uang."
Dilansir dari media lokal Ghana, yen.com.gh, sebuah studi baru-baru ini yang dilakukan oleh Star Ghana Foundation menyebutkan bahwa remaja perempuan di Ghana rela tidur dengan laki-laki demi mendapatkan akses ke ponsel mereka untuk mengambil gambar dan mengunggahnya di media sosial.
Mereka juga dengan mudah memberikan tubuh mereka jika seorang pria dapat membelikan mereka indomie di malam hari dan mengirimi mereka uang seluler berapa pun jumlahnya. 
Temuan penelitian tersebut dibagikan pada Dialog Nasional tentang kekerasan seksual dan berbasis gender dalam pandemi COVID-19 yang diadakan di Tamale. Kolaborasi Star Ghana Foundation-Songtaba dalam penelitian ini, berusaha untuk mengidentifikasi, berbagi, dan menyarankan solusi untuk kerentanan berkelanjutan perempuan di negara ini. 
Penelitian yang dilakukan oleh Star Ghana Foundation menemukan bahwa pria menggunakan Indomie, uang seluler, dan media sosial untuk memikat gadis remaja agar berhubungan seks dengan mereka.
Temuan penelitian oleh Yayasan dibagikan pada Dialog Nasional tentang kekerasan seksual dan berbasis gender dalam pandemi COVID-19: prevalensi, pengemudi, dan tindakan respons yang diadakan di Tamale di Wilayah Utara.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, berbagi, dan menyarankan solusi atas kerentanan perempuan yang terus berlanjut di negara ini.
Konsultan Star Ghana Foundation, Bashiratu Jamal mengungkapkan, “ siswa perempuan yang berdiam di rumah terus-menerus juga mengakibatkan para remaja hamil karena sekolah diliburkan akibat pandemi COVID-19 di negara tersebut,” dilansir dari  pulse.com, 2 Desember 2020. 
Dikutip dari dari  modernghana.com, pembicara di forum itu juga menyayangkan dampak negatif COVID-19 terhadap anak perempuan dan perempuan muda dalam enam bulan terakhir. Dampak yang mereka catat sangat menghancurkan karena beberapa gadis muda terutama remaja hamil selama periode tersebut.
Pembicara kunci dan konsultan untuk Yayasan Star Ghana, Bashiratu Jamal dengan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Africa Education watch dan layanan kesehatan Ghana, menyimpulkan bahwa kehamilan remaja terus meningkat meskipun ada beberapa upaya oleh LSM untuk mengurangi dan atau mengakhiri ancaman tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Indomie merupakan penyebab tingginya angka kehamilan remaja di Ghana, keliru. Salah satu penyebab utama tingginya angka kehamilan remaja di Ghana adalah kemiskinan, sehingga sejumlah remaja perempuan rela menyerahkan tubuhnya kepada laki-laki yang memberikan Indomie.
TIM CEK FAKTA TEMPO