Berdasarkan penelusuran Solopos.com, total cagar budaya di Solo ada 172 bangunan yang telah ditetapkan oleh Dinas Tata Ruang Kota (DTRK) Solo.

Namun, saat ini ada salah satu bangunan cagar budaya, yakni RS Kadipolo yang disebut-sebut dijual dan sedang dikasuskan.

Pegiat Komunitas Soeracarta Heritage Society Yunanto Sutyastomo mendesak sejumlah pihak untuk tetap menjaga keutuhan bangunan cagar budaya tersebut sebagai sebuah warisan budaya yang utuh.

"Kami mengingatkan bahwa pagar yang mengelilingi bangunan eks RS Kadipolo, Solo, dan bangunan yang ada di dalamnya adalah cagar budaya yang dilindungi oleh UU No. 11 tahun 2010. Oleh karenanya harus dijaga keutuhan dan kelestariannya jangan sampai ada usaha dari pihak manapun yang merusak maupun mengalihfungsikannya menjadi perumahan, ruko maupun sarana komersial lainnya," kata Yunanto dilansir Suara.com.

Senada dengan Yunanto, Arkeolog Universitas Indonesia Yoseph Ferdinand Londo prihatin dengan praktik jual-beli bangunan cagar budaya untuk kemudian dialihfungsikan menjadi area komersil.

"Padahal bangunan cagar budaya itu sangat penting untuk diwariskan dari generasi ke generasi agar proses kesejarahannya tergambar utuh dalam tatanan masyarakat kita," ucap Yoseph.

Berdasarkan penelusuran tim cek fakta Solopos.com, Pemerintah Kota Solo memang memberikan hibah gamelan slendro pelog ke 26 kelurahan dari total 54 kelurahan yang ada di Solo.

Pemberian hibah ini sudah dilakukan oleh Pemkot Solo sejak 2014 lalu. Menurut Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, hibah gamelan slendro pelog ke setiap kelurahan diharapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarkat. Terutama untuk anak muda atau pun pelajar yang ingin belajar lebih banyak lagi mengenai gamelan ini.

Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Solo Sis Ismiyati juga membenarkan hal tersebut. IA mengatakan nantinya bantuan seperangkat gamelan akan diserahkan kepada 54 kelurahan di Kota Solo.

Berdasarkan penelusuran tim cek fakta beritamusi.co.id data yang telah didapatkan di Desa Tanjung Temiang Kabupaten Ogan Ilir, hanya memiliki satu Sekolah Dasar Negeri yaitu SD Negeri 12 Desa Tanjung Temiang. Dalam sekolah dasar tersebut terdapat 15 guru dengan jumlah siswa laki-laki 150 dan siswa perempuan 126. Hal ini berbanding jauh dengan statement yang diungkapkan oleh panca bahwa jika hanya ada 3 Guru honorer yang menjadi tenaga pengajar.

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 pasal 2 ayat 2 point 5 setiap SD /MI dianjurkan memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 orang guru untuk satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus (daerah terpencil) 4 orang guru setiap satuan pendidikan.

Jadi dengan dua data yang didapati ini menunjukan bahwa SD Negeri 12 Tanjung Temiang kabupaten Ogan Ilir memiliki jumlah guru yang jauh melebihi kuota siswanya dengan 15 guru dan total 276 Siswa/siswi.

Sedangkan menurut Pengamat Pendidikan Sumsel Indra Charismiadji mengatakan, dalam kajian akademisi kualitas pendidikan itu terletak pada guru. Idelanya, dalam satu kelas yang berjumlah 32 siswa harus ada satu guru kelas.

"Jadi kalau dalam satu sekolah terdapat 320 siswa, maka harus ada minimal ada 10 guru," ujarnya saat diwawancarai via telepon, Rabu (25/11/2020).

Lebih lanjut dia menuturkan, faktanya saat ini perbandingan jumlah guru dan siswa adalah 1:16.

Namun masalahnya saat ini, adalah guru banyak bertugas di kota. "Masalahnya adalah guru tidak mau ditempatkan di daerah terpencil," ucapnya.

"Harus ada peran Kepala daerah dan Dinas Pendidikan dalam pemerataan distribusian guru. Mereka tidak bisa lepas tangan, karena kewenangan ada ditangan mereka dalam pendistribusian guru," tambah Indra.

Indara mengimbau agar kepala daerah memetakan jumlah guru yang ada di daerahnya, termasuk jumlah sekolah. Sehingga dapat dipetakan apakah jumlah guru kurang atau malah berlebih.

"Tidak masalah dalam satu sekolah tidak ada ASN. Karena jika memang kekurangan guru ASN, maka kepala daerah dapat mengangkat tenaga honorer," tandasnya.

Atas klaem ini, Tim Cek Fakta kemudian menelusuri jejak pertumbuhan ekomoni Kabupaten SBT, berdasarkan hasil yang dipublkasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten SBT, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten SBT memang terjadi penurunan cukup signifikan. Tahun 2015, laju pertumbuhan ekonomi SBT tercatat pada 5.81 persen, tapi pada tahun 2016 sampai tahun 2018 pertumbuhan ekonomi kabupaten SBT bahkan terus melambat tercatat 0.38.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten SBT juga relatif naik, tahun 2017 26.23 ribu penduduk miskin, di tahun 2018 naik menjadi 26.64 ribu.

Ditempat terpisah, Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Pattimura Ambon Tedy Leasiwal mengaku, sesuai data penilitian terbaru tahun 2019, SBT memang berada dalam katagori daerah tertinggal. Pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2015 sampai saat ini pun terus melamban.

Dari berbagai data yang diolah, pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon, Kepulauan Aru, Kota Tual, Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya dan Maluku Tenggara Barat paling cepat dengan laju pertumbuhan rata-rata pada kisaran di atas 6 % dibanding kabupaten lainnya. “Kalau sebelumnya itu pertumbuhannya (di SBT) tidak tinggi tetapi lebih cepat dari kabupaten lain yang berdiri (pemekaran) bersamaan kabupaten SBT, semisal Kabupaten Aru,” ujar Leasiwal.

Dia menjelaskan, ada beberapa faktor penyumbang pertumbuhan ekonomi kabupaten SBT sehingga mengalami situasi seperti saat ini, diantaranya tingkat konsumsi yang menurun.
“Mestinya tingkat konsumsi di kabupaten SBT lebih tinggi dari pada Kabupaten SBB, atau Maluku Tengah, karena loksinya (SBT) cukup jauh dari pusat perkotaan (Ambon), kalau SBB kan secara geografis cukup dekat dengan Ambon,” urainya.

Turunnya tingkat konsumsi juga pastinya dipengaruhi pendapatan masyarakat yang rendah. Meski demikian untuk daerah yang baru mekar seperti kabupaten SBB, kondisi turun naiknya pertumbuham ekonomi masih cukup wajar. Adapun untuk memacu kembali pertumbuhan ekonomi ke depan, memang dibutuhkan stimulun ekonomi dari pemerintah, penting juga digelar event-event berskala lokal maupun nasional. “Event itu memang jangka pendek tapi bisa menjadi stimulun untuk pertumbuhan ekonomi suatu daerah, apalagi di SBT akses jalan laut dan darat juga terus tumbuh,” kata Leasiwal.

Konten ini hasil kerja tim cek fakta dari sejumlah media yang tergabung dalam Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Maluku-Maluku Utara.(*)