Namun setelah video tersebut diputar, informasi yang disampaikan ialah mengenai kondisi Habib Rizieq yang pada saat ini dalam keadaan baik-baik saja, bahkan negatif Covid-19 sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Aziz Yanuar, kuasa hukum Habib Rizieq.

Selain itu, pada video tersebut, memuat pula tentang informasi terkait kritik yang disampaikan oleh pegiat media sosial, Yusuf Muhammad kepada Ustadz Yahya Waloni terkait ceramahnya mengenai pandemi Covid-19 yang dianggap membodohi masyarakat awam.

Tidak hanya itu, video tersebut pula menyinggung tentang kritik yang disampaikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono mengenai kinerja pemerintahan saat ini. Sehingga dalam video berdurasi 10 menit 20 detik tersebut tidak memuat satu informasi pun terkait dengan keadaan Habib Rizieq yang dikatakan mengalami kelumpuhan total.

Bahkan melansir dari serangnews.com dan potensibisnis.com, informasi terkait kelumpuhan total yang dialami Habib Rizieq ialah informasi salah atau hoax.

Berdasarkan pada seluruh referensi, informasi terkait kondisi Habib Rizieq yang dikatakan mengalami kelumpuhan total ialah informasi yang salah atau masuk ke dalam kategori konten yang menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Novita Kusuma Wardhani (Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta). Informasi tersebut salah. Faktanya informasi yang disampaikan dalam video berdurasi 10 menit 20 detik tersebut memuat tentang informasi yang bertentangan dengan narasi video.

Berdasarkan pada artikel kompas.tv, orang pada video tersebut adalah Awaluddin Rao yang merupakan mantan legislator Tapanuli Tengah yang kemudian mendatangi kantor Polresta Padang, Sumatera Barat pada 18 Juli 2021 jam 17.30 WIB dengan tujuan meminta maaf atas videonya yang viral di media sosial. Ia menjelaskan bahwa klaim matanya yang ditusuk oleh petugas hingga buta sebenarnya luka yang terdapat pada bagian pelipis.

AKP Lija Nesmon selaku Kapolres Lubuk Kilangan menjelaskan bahwa Rao hendak masuk ke Padang melalui pos penyekatan Lubuak Paraku pada 16 Juli 2021 dan diberhentikan oleh petugas dan diminta untuk putar balik karena tidak memenuhi persyaratan yaitu surat keterangan vaksin atau hasil tes PCR atau antigen yang menyatakan bebas Covid-19. Rao menolak untuk putar balik dan tidak lama kemudian wajahnya tampak berdarah dan mengaku matanya ditusuk petugas dengan pulpen hingga buta.

Melihat dari penjelasan tersebut klaim mata pengemudi ditusuk oleh petugas hingga buta di Pos PPKM Padang adalah tidak benar sehingga termasuk dalam kategori Konten yang Menyesatkan/Misleading Content.

Hasil Periksa Fakta Natalia Kristian (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas Indonesia).

Informasi yang salah. Pengemudi tersebut telah mengakui bahwa luka tersebut bukanlah karena matanya ditusuk melainkan karena luka pada bagian pelipis.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri kabar tentang Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut bahwa haram membuka masjid dan salat Idul Adha. Penelusuran dilakukan dengan memasukkan kata kunci "ma'ruf amin haram buka masjid dan salat idul adha" di kolom pencarian Google Search.

Namun tidak ada informasi valid mengenai kabar tersebut. Liputan6.com kemudian menemukan artikel yang memuat imbauan dari Ma'ruf Amin untuk mematuhi anjuran salat Idul Adha di rumah.

Artikel tersebut berjudul "Wapres Minta Masyarakat Patuhi Sholat Idul Adha di Rumah" yang dimuat situs republika.co.id pada 13 Juli 2021.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta masyarakat yang berada di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat mematuhi ketentuan pelaksanaan Shalat Hari Raya Idul Adha pada 20 Juli mendatang. Ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kurban Tahun 1442 H/2021 M di Wilayah PPKM Darurat.

"Kita ajak masyarakat untuk mengikuti ajakan Pemerintah, termasuk juga, saya minta nanti sesuai dengan ketentuan jangan melakukan kerumunan, termasuk salah satunya melakukan Idul Adha, baik di masjid maupun di luar masjid," kata Kiai Ma'ruf saat saat bertemu terbatas dengan ulama dan tokoh Islam di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (12/7).

Wapres mengatakan, aturan terbaru Pemerintah saat ini tidak lagi memuat keterangan penutupan masjid. Namun, sebagai gantinya larangan tentang berkerumun di dalam masjid.

Karena itu, shalat berjamaah di masjid maupun luar masjid untuk sementara tidak diperbolehkan untuk wilayah PPKM Darurat. "Jadi ini sudah sesuai dengan tuntutan para kiai, yang tidak boleh itu berjamaahnya baik rawatib, Jumat dan Ied di dalam masjid maupun di luar masjid, sampai keadaan memungkinkan lagi," katanya.

Wapres menilai peniadaan shalat berjamaah ini karena mengacu tingginya penularan Covid-19 saat ini yang dikhawatirkan membahayakan jamaah. Ia menyebut situasi saat ini sudah cukup genting karena Indonesia menjadi negara paling tinggi di dunia kasus penularan Covid-19 dan kematian tertinggi.

"Ada bahaya yang harus kita hindari dan ada rukhsah (keringanan) agama membolehkan kita," ujarnya.

Ia menambahkan, selain larangan berkerumun di masjid, Pemerintah juga tegas melarang kerumunan lainnya seperti resepsi pernikahan dan lainnya tanpa pengecualian. Resepsi yang sebelumnya diperbolehkan berjumlah 30 orang, kini juga tidak diperbolehkan sama sekali.

"Masak jamaah shalat tidak boleh, masak resepsi perkawinan boleh. Karena itu resepsi perkawinan tidak boleh," ucap dia.

Kabar tentang Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut bahwa haram membuka masjid dan salat Idul Adha ternyata tidak benar. Faktanya, tidak ada informasi valid mengenai kabar tersebut.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim barcode pada Vaksin Covid-19 mengontrol manusia sampai mati, artikel "Cek Fakta: Hoaks Vaksin Sinovac di Indonesia Dipasang Chip, Simak Penelusurannya" yang dimuat liputan6.com juga mengulas video yang sama dengan klaim berbeda.

Dalam artikel situs liputan6.com, Juru Bicara PT Bio Farma (Persero), Bambang Heriyanto mengatakan, ke depan, Bio Farma bakal memasang barcode dalam kemasan vaksin Sinovac. Barcode ini berfungsi sebagai identitas vaksin.

"Vaksin ini kan berjuta-juta, kita perlu barcode untuk mengetahui sudah sejauh mana proses distribusinya. Seperti nomor urut, identitas vaksin yang ke berapa, hanya sebatas itu. Barcode ini untuk melacak vaksin Sinovac, bukan posisi manusia ya," kata Bambang saat dihubungi Liputan6.com.

Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "Kementerian BUMN Tepis Hoaks Vaksin Covid-19 Dipasang Chip" yang dimuat situs liputan6.com.

Dalam artikel situs Liputan6.com, Staf Khusus Menteri BUMNArya Sinulingga mengatakan, Pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir tentang barcode pada vaksin Covid-19 bertujuan untuk mendata vaksin yang tersedia dan menghindari pemalsuan vaksin.

"Yang dimaksud Pak ET (Erick Thohir) adalah bahwa yang namanya barcode vaksin itu terdata, supaya jangan sampai ada barcode yang palsu, vaksin yang satu ini punyanya si A gitu, jadi ketahuan langsung datanya, jadi semuanya ada barcodenya," kata Arya, di Jakarta, Selasa (19/1/2021).

Menurut Arya, jika vaksin palsu beredar dan digunakan akan membahayakan masyarakat dan kekebalan terhadap vaksin Covid-19 tidak terjadi.

Arya pun menepis informasi yang menyebut terdapat chip pada vaksin Covid-19, kabar ini akan menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap vaksin Covid-19.

"Itu maskudnya bukan ada chipnya, mana mungkin ada chipnya itu kan cairan gimana sih, ini pasti orang-orang yang sengaja, orang-orang yang bikin hoaks ini semuanya sengaja untuk buat banyak korban rakyat Indonesia kalau nggak divaksin, ini berbahaya," jelasnya.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, barcode pada Vaksin Covid-19 mengontrol manusia sampai mati tidak benar. Barcode pada vaksin untuk melacak vaksinnya, bukan posisi manusia yang disuntikan vaksin.