Dikutip dari organisasi pemeriksa fakta di Amerika Serikat, Politifact, menjelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak mengeluarkan putusan apapun terkait dengan vaksin COVID-19 atau vaksinasi universal. Aturan terkait "vaksinasi universal" sendiri tidak ada di Amerika Serikat, meskipun pemerintah federal serta banyak perusahaan dan institusi memperketat persyaratan vaksinasi.
Klaim tersebut berasal dari artikel 23 Mei 2021, yang diterbitkan di situs web "Radio Inspirer." 
Kepada The Associated Press, Kennedy mengatakan bahwa artikel itu salah. Dia mengatakan, meski telah terlibat dalam puluhan tuntutan hukum soal keamanan vaksin, tetapi tidak satupun dari gugatan tersebut sampai ke tahap Mahkamah Agung.
“Kutipan itu dibuat-buat. Jelas seseorang mengarangnya dan mempromosikannya karena kutipan yang sama terus muncul tidak peduli berapa kali saya menyangkalnya. Artikel yang sama terus muncul kembali,” kata Kennedy.
Sementara Kennedy mengatakan dia telah menjadi bagian dari lebih dari 30 tuntutan hukum tentang masalah keamanan vaksin, yang masih pada tahap proses peradilan yang berbeda dan tidak ada yang muncul di hadapan Mahkamah Agung.
Artikel tersebut juga salah mengidentifikasi Kennedy, yang merupakan putra mantan kandidat presiden Senator Robert F. Kennedy, sebagai senator AS dan berbagi beberapa klaim yang tidak benar tentang vaksin mRNA, termasuk mitos bahwa vaksin mRNA mengubah DNA.
Joanne Rosen, seorang dosen senior di Sekolah Kesehatan Masyarakat Johns Hopkins Bloomberg, menulis dalam email ke AP, “Mahkamah Agung AS belum memutuskan dalam kasus yang melibatkan tantangan terhadap persyaratan vaksinasi Covid-19.” Rosen telah mempelajari preseden legislatif untuk mandat vaksin.

Dari pemeriksaan fakta di atas, Tempo menyimpulkan, Klaim bahwa Mahkamah Agung Amerika Serikat telah membatalkan vaksinasi universal adalah keliru. Belum ada putusan apapun dari Mahkamah Agung terkait gugatan vaksin yang diajukan oleh Kennedy. Kennedy sendiri telah membantah bahwa gugatannya telah sampai ke tahap di Mahkamah Agung.
Tim Cek Fakta Tempo

Dengan menggunakan reverse image tool milik Google, Tempo mendapatkan bahwa peristiwa dalam foto tersebut tidak terjadi di Jakarta, melainkan di Kota Malang, Jawa Timur.
Foto tersebut dimuat oleh situs Malangtimes pada artikel berjudul Foto Petugas Siram Taman Saat Hujan Dihujat Netizen, Begini Klarifikasi Disperkim Kota Malang, edisi 28 November 2018.
Menurut Malangtimes, foto tersebut saat itu ramai diperbincangkan oleh warganet di sejumlah media sosial. Taman itu sendiri berada di median jalan di Jl Veteran atau depan pintu masuk Universitas Brawijaya. 
Dalam berita tersebut, Plt Kepala Bidang Disperkim Kota Malang saat itu,  Diah Kusumadewi, mengatakan, petugas yang tampak menyiram taman itu sebenarnya sedang menguras air di dalam kolam median Jalan Veteran.
Selanjutnya kolam diisi kembali. Dia juga meminta maaf karena dianggap kurang efisien dalam menggunakan air. 
Tempo mencocokkan lokasi taman tersebut di Google Map dan benar berada di Jl Veteran, depan Universitas Brawajiya, Kota Malang:
Kiri adalah foto yang diklaim berada di Jakarta. Sedangkan kanan adalah tangkapan layar dari Google Map tahun 2019 yang menunjukkan lokasi foto tersebut berada di Jalan Veteran, depan Universitas Brawijaya, Kota Malang. Lihat beberapa petunjuk yang sama dalam kotak merah.
Selain 2021, foto petugas menyiram taman saat hujan deras mengguyur tersebut, diedarkan kembali di media sosial pada 2019 dan 2020. 

Dari pemeriksaan fakta di atas, foto petugas menyiram taman di saat hujan deras yang diklaim di Jakarta, adalah menyesatkan. Foto tersebut adalah peristiwa tahun 2018 yang terjadi di Kota Malang. Taman yang terlihat pada foto berada di Jl Veteran atau depan Universitas Brawijaya.
Tim Cek Fakta Tempo

Tempo menggunakan reverse image tool dari Google dan Yandex untuk menelusuri foto Megawati dan Ganjar Pranowo tersebut. Hasilnya, foto itu adalah saat Megawati memberikan rekomendasi kepada Ganjar yang saat itu akan maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah pada 2018.
Foto tersebut salah satunya pernah dipublikasikan di situs Tirto.id pada 7 Januari 2018. Tirto memberikan keterangan: Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyerahkan berkas rekomendasi kepada bakal calon Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (7/1/2018). 
Foto itu sendiri hasil jepretan fotografer kantor berita ANTARA,  Sigid Kurniawan
Dengan petunjuk itu, Tempo menelusuri situs ANTARA. Hasilnya, ANTARA memang mempublikasikan peristiwa tersebut pada 7 Januari 2018. 
ANTARA memberikan keterangan pada foto tersebut: 
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kiri) menyerahkan berkas rekomendasi kepada bakal calon Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (7/1). PDIP resmi mengumumkan para cagub dan cawagub enam provinsi yakni provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur pada Pilkada 2018. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww/18.
Tangkapan layar foto dari Antara yang menjelaskan momen sebenarnya dari foto yang digunakan dengan klaim sesat di media sosial
PDIP belum tentukan capres 2024
Pemilu Presiden masih akan digelar pada 2024. Meski begitu hiruk-pikuk nama-nama kandidat berseliweran di media sosial, ditandai dengan munculnya grup-grup pendukung sejumlah tokoh, seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Puan Maharani, dan lain-lain. 
Beberapa relawan juga mendeklarasikan nama-nama tokoh sebagai calon presiden-wakil presiden mendatang. Baru-baru ini, Relawan Poros Prabowo-Puan mendeklarasikan sosok Prabowo Subianto dan Puan Maharani sebagai tokoh yang layak maju dalam Pilpres 2024. 
Sedangkan relawan Sigap (Siap Ganjar Presiden) mendeklarasikan diri mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju sebagai kandidat presiden 2024.
Munculnya dua kader PDIP yakni Puan Maharani dan Ganjar Pranowo akan memberi dinamika di internal partai banteng bermoncong putih itu. 
Namun hingga artikel ini diterbitkan, PDIP belum secara resmi mengumumkan nama yang akan diusung sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024.  
Dalam siaran pers yang diterima Tempo menanggapi survei elektabilitas Ganjar Pranowo, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, mengatakan, partainya sama sekali belum memikirkan pilpres mendatang. 
Selain itu, Hasto menyatakan keputusan ihwal calon presiden dan calon wakil presiden menjadi wewenang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal ini juga sesuai amanat Kongres PDIP pada 2019 lalu.
"Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, dengan mandat yang diberikan oleh kongres untuk menentukan pasangan calon tersebut," ujar Hasto. 

Dari pemeriksaan fakta di atas, foto yang diklaim Megawati mengusung Ganjar sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan adalah menyesatkan. Foto itu saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyerahkan berkas rekomendasi kepada Ganjar Pranowo sebagai bakal calon Gubernur Jateng pada 7 Januari 2018 di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Tim Cek Fakta Tempo

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo menelusuri pemberitaan terkait ke sejumlah media kredibel. Hasilnya, sejumlah petinggi partai politik yang logonya tercantum dalam poster tersebut memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoaks.
Dilansir dari situs berita Kumparan.com, Waketum bidang Pemenangan Pemilu DPP PKB Jazilul Fawaid mengklarifikasi bahwa poster tersebut hoaks dan memastikan deklarasi itu tidak ada. Ia pun menekankan hingga saat ini, PKB tegas mengusung Ketum Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi capres di 2024.
“Itu hoaks, kalau PKB pasti ada arahan dari Gus Muhaimin. Sampai saat ini jajaran PKB solid mengusung Gus Muhaimin,” kata Jazilul saat dihubungi, Minggu (7/11).
Senada dengan PKB, PAN juga menyebut poster itu hoaks. Waketum PAN Viva Yoga mengatakan pihaknya tidak merasa terlibat.
"Itu hoaks 100%," tuturnya sebagaimana dikutip dari detik.com, 7 November 2021.
Dilansir dari Jawapos.com, menanggapi informasi dalam poster tersebut, Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsyi menegaskan bahwa dukungan partai berlogo bulan sabit kembar ini dalam poster itu adalah hoaks. Bahkan dia menyatakan tidak mengetahui perihal deklarasi pasangan tersebut.
“Kami tidak tahu menahu soal poster deklarasi Anis-Ganjar tersebut. Bisa saya pastikan Itu hoax. PKS tidak pernah terlibat dalam diskusi pengusungan pasangan Anis- Ganjar dengan partai manapun,” ujar Aboe Bakar kepada wartawan, Senin (8/11).
Anggota Komisi III DPR RI ini menegaskan bahwa sampai saat ini partai yang dinakodai oleh Ahmad Syaikhu belum memutuskan nama untuk diusung sebagai capres dan cawapres.
“Sampai saat ini PKS belum memutuskan nama untuk diusung sebagai capres. Dalam mekanisme internal PKS nama capres akan kami tetapkan dalam Musyawarah Majelis Syuro,” katanya.
Menurut Aboe, bahwa dalam putusan terakhir dalam Musyawarah Majelis Syuro ke-V, diputuskan untuk mendorong Salim Segaf Al Jufri untuk tampil dalam kepemimpinan nasional.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI partai Demokrat, Syarief Hasan juga memastikan bahwa poster yang beredar adalah hoax.
"Hoax (itu mah)," jelas dia dikonfirmasi Wartakotalive.com.
Menurut dia, saat ini Partai Demokrat belum memikirkan pasangan Capres dan Cawapres 2024. Karena Partai Demokrat sedang fokus memikirkan nasib rakyat yang saat ini sedang susah atau kesulitan.
"Masih jauh, belum pikirkan Pilpres, rakyat dulu yang dipikirkan, tidak pernah pikirkan Partai lain," ucapnya.
Saat didatangi tim Warta Kota ke Jiexpo Kemayoran nampak sepi suasana di gedung putih tersebut. Tidak ada tanda-tanda acara adanya kegiatan deklarasi Capres-Cawapres sore ini, karena aktivitas di sana sepi. Saat ditanya kepada petugas keamanan di pintu gerbang masuk Jiexpo, tidak ada yang mengetahui adanya kegiatan itu.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Anies Baswedan-Ganjar Pranowo deklarasi sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden RI periode 2024-2029,keliru. Sejumlah petinggi partai politik yang logonya dicatut dalam poster tersebut memastikan bahwa informasi itu adalah hoaks.
TIM CEK FAKTA TEMPO