Faktanya, Pada 1998, film “Pengkhianatan G30S/PKI” berhenti diputar atas permintaan Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara Republik Indonesia (PP AURI), karena dianggap tidak sesuai dengan semangat reformasi. Pada tahun 2017, Presiden RI Joko Widodo tidak menolak gagasan diputarnya kembali film “Pengkhianatan G30S/PKI” bahkan nonton bareng (nobar) film ini bersama Panglima TNI waktu itu, Gatot Nurmantyo.

Awalnya, pemutaran film G30S/PKI telah berakhir pada 30 September 1998, ketika rezim Orde Baru berganti menjadi era reformasi. Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengatakan berhentinya penyiaran film tersebut atas permintaan Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara Republik Indonesia (PP AURI).

Tokoh dari TNI AU saat itu, Marsekal Saleh Basarah, menelepon Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono dan Menteri Penerangan Yunus Yosfiah. “Pak Saleh minta supaya film itu tidak diputar lagi,” kata Asvi. Alasannya, lanjut Asvi, sejumlah anggota TNI AU menilai film ini mendiskreditkan pangkalan AURI di Bandara Halim Perdanakusuma. “Halim PK dianggap sebagai sarang PKI,” katanya.

Juwono Sudarsono membenarkan adanya hubungan per telepon dengan Saleh Basarah. “Beliau menghubungi saya sekitar Juni-Juli 1998,” katanya. Permintaan tersebut, lanjut dia, disampaikan secara lisan saja.

Sementara itu, Yunus Yosfiah mengatakan pemutaran film yang bernuansa pengkultusan tokoh, seperti film Pengkhianatan G30S/PKI, Janur Kuning, Serangan Fajar tidak sesuai lagi dengan dinamika reformasi. “Karena itu, pada 30 September mendatang, TVRI dan televisi swasta tidak akan menayangkan film Pengkhianatan G30S/PKI lagi,” ujar Yunus seperti dikutip dari Kompas edisi 24 September 1998.

Situasi berbalik drastis pada 2017, manakala TNI—tepatnya Angkatan Darat—kembali menginstruksikan pemutaran film G30S/PKI untuk umum. Panglima TNI saat itu, Gatot Nurmantyo, memerintahkan seluruh jajaran TNI, dari tingkat Babinsa, Koramil, sampai Kodim, untuk menonton film tersebut sekaligus menyosialisasikannya kepada masyarakat luas.

“Perintah saya, mau apa memangnya?” ungkap Gatot ketika berada di Blitar (18/9/2017). Ia menambahkan bahwa dirinya tak peduli terhadap polemik yang muncul berkaitan pemutaran film G30S/PKI. “Biarin saja [ada polemik],” tegasnya. Menurut Gatot, pemutaran film G30S/PKI adalah upaya TNI untuk meluruskan sejarah. Gatot ingin generasi muda dan para prajurit memahami “sejarahnya sendiri”—tentu versi Angkatan Darat.

“Kalau selama ini meluruskan sejarah, menceritakan sejarah tidak boleh, mau jadi apa bangsa ini?” ucap Gatot. “Soal polemik, biarin sajalah. Tujuan kita tidak berpolemik, kok. Tujuan saya hanya untuk mengingatkan pada generasi muda, prajurit-prajurit saya juga tidak tahu itu.”

Presiden Jokowi memberikan tanggapan yang sedikit berbeda. Ia menyatakan tak melarang pemutaran G30S/PKI. Namun, menurutnya G30S/PKI perlu dibuat kembali dengan semangat milenial agar pesan sejarahnya “lebih mudah disampaikan.”

“Ya akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru, agar lebih kekinian,” ungkap Jokowi usai meninjau Jembatan Gantung Mangunsuko di Kecamatan Dusun, Magelang, Jawa Tengah, Senin (18/9/2017) seperti diberitakan Antara.

“Untuk anak-anak milenial yang sekarang tentu saja mestinya dibuatkan lagi film yang memang bisa masuk ke mereka,” tambahnya. “Biar mereka mengerti tentang bahaya komunisme, biar mereka tahu juga mengenai PKI.”

Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo hadir dalam acara nonton bareng (nobar) film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI di di Makorem 061/Suryakancana, Kota Bogor, Jumat (29/9/2017) malam.

Mengutip Antara, keduanya, menonton film bersama ribuan orang yang memadati lapangan tenis Makorem 061/Suryakancana Bogor, Jawa Barat.
Pemutaran film berdurasi 271 menit itu dimulai dari pukul 20.00 WIB.

Pada 1998, film “Pengkhianatan G30S/PKI” berhenti diputar atas permintaan Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara Republik Indonesia (PP AURI), karena dianggap tidak sesuai dengan semangat reformasi. Pada tahun 2017, Presiden RI Joko Widodo tidak menolak gagasan diputarnya kembali film “Pengkhianatan G30S/PKI” bahkan nonton bareng (nobar) film ini bersama Panglima TNI waktu itu, Gatot Nurmantyo.

Namun, Wagub Jabar yang akrab disapa UU ini memberikan klarifikasi bahwa akun Facebook dengan nama Haji Ruzhanul Ulum adalah palsu.
“Akun ini palsu. Dan kabarnya sdh melakukan ‘jual nama’ menggunakan nama saya. Akun asli hanya FB Page ini Uu Ruzhanul Ulum dan IG www.instagram.com/ruzhanul saja. Mangga disebar. Hatur nuhun,” tulis akun Facebook Wagub UU, yakni UU Ruzhanul Ulum atau @UuRuzhanul yang juga menyematkan tangkapan layar dari akun palsu tersebut.
Tidak hanya pada Facebook aslinya, Wagub UU juga memberikan klarifikasi dengan narasi pada akun Instagramnya yang bernama ruzhanul atau @ruzhanul.
Sebagai informasi, setelah dilakukan pencarian akun Facebook Wagub UU yang palsu dengan nama Haji Ruzhanul Ulum, ternyata sudah tidak ditemukan lagi. Kemungkinan akun tersebut sudah dihapus oleh pembuatnya.
Dengan begitu, akun Facebook dengan nama Haji Ruzhanul Ulum yang mencatut nama Wagub Jabar itu, dalam kategori Misinformasi dan Disinformasi dari First Draft dapat dikategorikan sebagai Fabricated Content atau Konten Palsu.

Akun Facebook dengan nama Haji Ruzhanul Ulum dalam keterangan identitasnya menuliskan sebagai Wagub Jabar adalah palsu. “Akun ini palsu. Dan kabarnya sdh melakukan ‘jual nama’ menggunakan nama saya. Akun asli hanya FB Page ini Uu Ruzhanul Ulum dan IG www.instagram.com/ruzhanul saja. Mangga disebar. Hatur nuhun,” tulis Wagub UU dalan akun Facebook dan Instagramnya yang asli.

Setelah menelusuri melalui mesin pencari, diketahui unggahan akun Facebook Edy Bungsu Bungsu adalah salah atau keliru.
Tangkapan layar yang diunggah akun Facebook Edy Bungsu Bungsu, aslinya berasal dari video interview Presenter Mata Najwa yakni Najwa Sihab dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa, 21 April 2020 lalu. Setidaknya terdapat tujuh (7) bagian dengan tema pembahasan seputar virus Corona atau Covid-19 pada wawancara tersebut.
Dalam interview Najwa dengan Presiden Jokowi itu, tidak ada pernyataan dari Presiden Jokowi yang mengatakan tulisan “Kalian setuju kalau saya MUNDUR ?” seperti yang diklaim akun Facebook Edy Bungsu Bungsu.
Dengan begitu, unggahan akun Facebook Edy Bungsu Bungsu dalam kategori First Draft dapat disebut sebagai Misleading Content atau Konten yang Menyesatkan.

Unggahan tangkapan layar bergambar Presiden Jokowi dengan tulisan “Kalian setuju kalau saya MUNDUR ?” yang diunggah akun Facebook Edy Bungsu Bungsu adalah hasil suntingan atau editan. Aslinya berasal dari interview Presenter Mata Najwa yakni Najwa Sihab dengan Presiden Jokowi pada Selasa, 21 April 2020 lalu terkait seputar virus Corona atau Covid_19. Dalam wawancara tersebut tidak ada pernyataan Presiden Jokowi seperti yang diklaim akun Facebook Edy Bungsu Bungsu.

Setelah menelusuri melalui mesin pencari, diketahui unggahan akun Facebook Consky Alexander dengan narasinya adalah salah atau keliru.
Akun Instagram BAG SUMDA POLRES BELITUNG atau @bagsumdapolresbelitung pada Selasa, 5 November 2019 juga mengupload video yang sama dengan akun Facebook Consky Alexander. Dalam postingan tersebut, akun @bagsumdapolresbelitung menjelaskan bahwa polisi yang berbahasa Mandarin itu adalah polisi Indonesia asal Bangka Belitung yang sedang belajar bahasa Mandarin di Sebasa Lemdiklat Polri.
Diketahui Sebasa Lemdiklat Polri merupakan lembaga pendidikan Polri yang mengajarkan 5 (lima) bahasa asing bagi seluruh anggota Polri se- Indonesia diantaranya bahasa Indonesia (bagi siswa Mancanegara), bahasa Inggris, Perancis, Mandarin, Arab dan Jepang.

Klaim akun Facebook Consky Alexander terhadap video pria berseragam polisi Indonesia yang berbahasa Mandarin dalam suatu kegiatan dinilai bukan WNI adalah salah atau keliru. Video polisi berbahasa Mandarin tersebut adalah video polisi Indonesia asal Bangka Belitung yang sedang belajar Bahasa Mandarin di Sebasa Lemdiklat Polri.