Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri video itu menggunakan teknik reverse image search dengan Google Lens.

Hasilnya, video yang mirip telah diunggah oleh kanal YouTube ini pada 25 Juli 2023, dengan judul "VIRAL..! BUMI SUDAH BOCOR? API TIBA-TIBA KELUAR DI GRESIK JAWA TIMUR".

Deskripsi video menyebutkan, semburan api muncul dari sebuah titik di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Video itu sama-sama menampilkan sosok Mbah Sukri, tetapi direkam dari sudut lain.

Penemuan kobaran api di Gresik itu juga diberitakan oleh Zona Surabaya (Pikiran Rakyat Network), pada 26 Juli 2023, dengan judul "Ditemukan Api Abadi Terbesar di Gresik, Keluar dari Perut Bumi dan Keluarkan Bau Gas Menyengat".

Artikel itu menyebutkan, komunitas Majapahit Study Club (MSC) menemukan semburan api dari tanah di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi soal kemunculan semburan api setelah gempa Tuban pada 22 Maret 2024 adalah hoaks.

Video penemuan kobaran api yang muncul dari dalam tanah di sebuah desa di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, telah diunggah pada 25 Juli 2023.

Verifikasi Tempo menunjukkan bahwa video tersebut memang benar saat sidang Komite HAM PBB di Jenewa, Swiss pada 12 Maret 2024. Anggota Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau CCPR, Bacre Waly Ndiaye saat itu menyoroti netralitas Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden tahun 2024. Namun tidak benar dalam sidang Komite HAM itu, Prabowo-Gibran diputuskan tidak boleh jadi Presiden dan Wakil Presiden.

Bacre Waly Ndiaye dalam sidang tersebut mengutarakan soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melanggengkan jalan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mengikuti kontestasi pilpres. 

Putusan yang dimaksud adalah adalah perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MK memutuskan mengabulkan sebagian putusan tersebut.

Ndiaye menyebut, kampanye calon presiden dan calon wakil presiden terjadi usai putusan tersebut keluar.

"Kampanye terjadi setelah keputusan pengadilan pada menit-menit terakhir yang mengubah kriteria kelayakan yang memungkinkan putra presiden untuk ikut serta dalam Pemilu," kata Ndiaye dalam Sidang Komite HAM PBB CCPR di Jenewa, Swiss, dikutip dari UN Web TV, Senin, 18 Maret 2024.

Ndiaye lantas mempertanyakan langkah apa yang diambil Indonesia untuk memastikan pejabat tinggi, termasuk Jokowi, tidak memberikan pengaruh atau intervensi yang berlebihan terhadap proses Pemilu.

Ia pun bertanya apakah Indonesia sudah melakukan penyelidikan untuk mengusut dugaan-dugaan itu.

"Langkah-langkah apa yang diterapkan untuk memastikan bahwa pejabat tinggi termasuk presiden dicegah untuk memberikan pengaruh yang berlebihan terhadap proses Pemilu," bebernya.

Saat diberikan kesempatan, Indonesia yang diwakili oleh Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tri Tharyat tidak menjawab pertanyaan Ndiaye. Ia justru menjawab masalah Hak Asasi Manusia (HAM) lainnya, seperti soal kasus aktivis Haris dan Fathia yang belum lama dinyatakan bebas hingga kasus Panji Gumilang.

Sebagai informasi, putusan kontroversial MK itu membuat laju Gibran menjadi bakal RI-2 makin terbuka. Lewat putusan, MK mengganti batas usia cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun.

Akibatnya, Ketua MK yang turut andil dalam putusan tersebut, yaitu Anwar Usman, dinilai telah melanggar etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Anwar sendiri diketahui merupakan ipar Presiden Jokowi dan paman Gibran.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) telah menetapkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres-cawapres terpilih pada Pilpres 2024.

Penetapan tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

"Hasil Pemilihan Umum secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sampai dengan Diktum Kelima ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 bulan Maret tahun 2024 pukul 22.19 menit WIB," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024 malam seperti yang dilaporkan Kantor Berita Antara.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, konten tersebut adalah sebagian benar. 

Video dalam konten itu memang benar sidang Komite HAM PBB di Jenewa, Swiss pada 12 Maret 2024. Anggota Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau CCPR, Bacre Waly Ndiaye saat itu menyoroti netralitas Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden tahun 2024.

Namun tidak benar dalam sidang Komite HAM itu, Prabowo-Gibran diputuskan tidak boleh jadi Presiden dan Wakil Presiden.

Kanal YouTube @bencanaalam294 mengunggah video dengan klaim bahwa bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 5,6 baru saja terjadi di Bengkulu Selatan pada Senin sore, 25 Maret 2024.

Setelah menonton keseluruhan video, faktanya gempa tersebut terjadi pada Sabtu malam, 23 Maret 2024. Selain itu, narator hanya membaca ulang artikel milik Liputan 6 berjudul “Gempa Magnitudo 5,6 Guncang Bengkulu Selatan, Berpusat di Laut”.

Artikel tersebut memberitakan mengenai gempa magnitudo 5,6 yang mengguncang wilayah Bengkulu Selatan pada 23 Maret 2024 sekitar pukul 20.20 WIB. BMKG menyebut gempa ini tidak berpotensi tsunami, namun warga dihimbau untuk tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.

Dengan demikian, informasi yang disebarluaskan oleh kanal YouTube @bencanaalam294 merupakan informasi yang salah.

Hasil periksa fakta Ainayya.

Unggahan video yang mengklaim bahwa gempa bumi bermagnitudo (M) 5,6 telah mengguncang Bengkulu Selatan pada 25 Maret 2024 merupakan konten yang dimanipulasi. Faktanya, gempa tersebut terjadi pada 23 Maret 2024 dan narator hanya membaca ulang artikel berjudul “Gempa Magnitudo 5,6 Guncang Bengkulu Selatan, Berpusat di Laut”.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com dengan teknik reverse image search, gambar tersebut identik dengan foto di laman Detik.com ini.

Dalam gambar itu, Hendi menunjukkan beras bergambar Puan Maharani yang akan dibagikan di Kota Semarang menjelang Lebaran tahun 2022.

Seperti diberitakan Detik.com, pada Rabu (27/4/2022), sebanyak 11.400 paket beras premium dalam kemasan plastik bergambar Puan dibagikan di Kota Semarang. Tiap satu paket berisi 5 kilogram beras.

Hendi menjelaskan, beras dari Puan itu langsung disalurkan oleh KomandanTe atau pengampu teritori PDI-P Kota Semarang, sesuai dengan wilayah masing-masing, kepada warga yang membutuhkan.

Oleh sebab itu, dapat dipastikan foto tersebut tidak terkait dengan kampanye Pemilu 2024.

Dikutip dari Kompas.id, saat ini harga beras di Indonesia mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Kuota impor beras pada 2024 yang telah ditambah dari 1,6 juta ton menjadi 3,6 juta ton belum bisa meredam gejolak harga.

Presiden Joko Widodo menyatakan cuaca sebagai penyebab kenaikan harga beras. Fenomena iklim El Nino membuat negara-negara di Asia Tenggara mengalami penurunan produksi beras.

Foto politikus PDI-P berdiri di dekat tumpukan karung beras disebarkan dengan narasi keliru. Beras tersebut tidak ada kaitannya dengan kampanye Pemilu 2024.

Paket bantuan beras bergambar Puan Maharani itu dibagikan di Kota Semarang menjelang Lebaran tahun 2022.