Beredar postingan di Facebook oleh akun bernama “Aprizal Khoiro” yang dibagikan di grup “Denny Siregar Fans”. Tampak dalam postingannya membagikan hasil screenshot artikel berita yang berjudul “Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Saya Ingin Membantu, Tapi Partai Saya Tidak Ada di dalam Pemerintahan”, serta ditambahkan komentar SBY di masa pemerintahannya yang dinilai meninggalkan proyek mangkrak dan berbagai peninggalan kasus mega korupsi.

Setelah ditelusuri menggunakan mesin pencarian Google, ditemukan bahwa judul artikel “Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Saya Ingin Membantu, Tapi Partai Saya Tidak Ada di dalam Pemerintahan”, adalah HASIL EDITAN. Artikel tersebut tayang di bizlaw.id (12/8/2020).

Keseluruhan isi artikel mirip dengan artikel berita yang tayang di kompas.com (11/8/2020) dengan judul “Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi”. Judul artikel serupa juga tayang di kontan.co.id (12/8/2020).

Isi kedua berita tersebut menyebutkan bahwa masyarakat jangan menyalahkan Presiden Jokowi atas krisis ekonomi yang terjadi di tengah pandemi COVID-19, karena krisis ekonomi juga menjadi persoalan terbesar di semua negara di dunia. SBY menyampaikan hal tersebut saat peluncuran buku Monograf di Cikeas, Bogor, Selasa (11/8/2020).

“Jadi jangan salahkan Presiden Jokowi, jangan salahkan pemerintah, kenapa Indonesia mengalami krisis ekonomi? Ya, karena secara global, secara dunia sertaan dari pandemi Covid-19 ini adalah gejolak, bahkan krisis ekonomi”.

Kemudian, SBY juga meminta pemerintah untuk membantu masyarakat kelas bawah dengan pemberian bantuan sosial serta Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Yang terpukul mereka-mereka yang golongan bawah maka bansos apa pun berikan. Amerika keluarkan BLT, banyak yang keluarkan BLT, dulu saya juga keluarkan BLT,” ujarnya.

Ungkapan SBY “jangan salahkan Presiden Jokowi” juga dapat ditemukan di channel YouTube KOMPASTV. Video yang merekam SBY saat launching buku Monograf di Cikeas berjudul “Krisis Ekonomi di Depan Mata, SBY Minta Warga Tak Salahkan Presiden”. Ungkapan tersebut dapat ditemukan di menit ke- 00:00:06 hingga 00:00:33.

Dalam artikel berita maupun video yang diliput kompas.com serta kontan.co.id, menyebutkan bahwa SBY justru ingin membantu namun tidak secara langsung karena partainya tidak ada di pemerintah.

“Saya pribadi ingin membantu meskipun tidak secara tidak langsung karena partai yang dulu saya pimpin tidak di pemerintahan”, ujarnya. Ungkapan ini dapat dilihat di video pada menit ke- 00:06:06 hingga 00:06:14.

Bahkan arikel berita dari bizlaw.id yang memakai judul editan, dalam isinya tidak ada sama sekali menyebutkan SBY berkata “Saya Ingin Membantu, Tapi Partai Saya Tidak Ada di Dalam Pemerintahan”. Namun justru sama seperti artikel di kompas.com bahwa SBY ingin membantu pemerintah tapi secara tidak langsung.

Berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa hasil screenshot judul berita oleh Aprizal Khoiro adalah HASIL EDITAN dan termasuk kategori hoax Konten yang Menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Ani Nur MR (Universitas Airlangga).

JUDUL EDITAN. Judul aslinya yakni “Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi”. Isi artikel bahkan tidak menyebutkan sama sekali bahwa SBY mengatakan “Saya Ingin Membantu, Tapi Partai Saya Tidak Ada di Dalam Pemerintahan”.

Telah beredar pesan berantai di grup WhatsApp yang berisi link pendaftaran kartu Prakerja gelombang 12. Mereka yang mendaftar dijanjikan akan mendapat bantuan Rp600 ribu per bulan dengan melpkukan pendaftaran ke situs https://prakerja12[dot]com/? Gelombang 12 dengan memasukkan data diri, pendaftaran ini dibuka selama tujuh hari.

Berdasarkan hasil penelusuran, beberapa pesan berantai yang berisi link kartu Prakerja sudah beredar sebelumnya dengan link website yang berbeda-beda. Head of Communication Pelaksana Lousia Tuhatu mengatakan semua aset komunikasi digital Prakerja pasti menggunakan nama Prakerja.go.id. Artinya selalu menggunakan akhiran “go.id” dan tidak ada angka atau huruf yang menempel pada nama Prakerja.

“Jadi dapat saya pastikan bahwa itu adalah situs palsu yang bertujuan menipu masyarakat yang ingin mendaftar Kartu Prakerja,” ujar Louisa dilansir dari CNBC Indonesia.

Adapun link resmi untuk mendaftar kartu Prakerja dapat diakses melalui situs https://www.prakerja.go.id/. Pendaftaran peserta baru akan dilakukan secara online melalui situs tersebut. Saat ini pendaftaran kartu prakerja tahun 2020 telah ditutup dan akan dibuka kembali di tahun 2021, namun belum ada informasi pendaftaran Prakerja gelombang 12 telah dibuka.

Dengan demikian, pesan berantai pendaftaran kartu prakerja gelombang 12 adalah tidak benar dan termasuk dalam kategori konten tiruan.

Hasil Periksa Fakta Konaah (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta).

Situs palsu. Adapun link resmi untuk mendaftar kartu Prakerja dapat diakses melalui situs https://www.prakerja.go.id/. Saat ini pendaftaran kartu prakerja tahun 2020 telah ditutup dan akan dibuka kembali di tahun 2021, namun belum ada informasi pendaftaran Prakerja gelombang 12 telah dibuka.

Beredar beberapa akun Telegram CNBC Indonesia dengan nama pengguna ‘CNBC INVESTASI INDONESIA’ ( https://t.me/cnbc_id ) dan ( https://t.me/CNBCINVESTASIINDONESIA ). Akun tersebut berisi ajakan untuk bergabung ke dalam grup tersebut dan melakukan investasi.

CNBC Indonesia melalui situs resmi serta akun media sosial resminya telah menegaskan bahwa akun Telegram tersebut bukan merupakan akun milik CNBC Indonesia. CNBC Indonesia hanya memiliki satu akun Telegram resmi, yaitu ‘Cuap Cuan CNBC Indonesia’ ( https://t.me/cuapcuancnbc ). CNBC Indonesia juga meminta seluruh masyarakat untuk waspada dan hanya mengikuti akun media sosial resmi CNBC Indonesia.

Dengan demikian, akun Telegram dengan nama pengguna ‘CNBC INVESTASI INDONESIA’ tersebut dapat dikategorikan sebagai Konten Tiruan/Imposter Content.

Hasil Periksa Fakta Khairunnisa Andini (Universitas Diponegoro).

CNBC Indonesia melalui situs resmi serta akun media sosial resminya telah menegaskan bahwa akun Telegram tersebut bukan merupakan akun milik CNBC Indonesia. CNBC Indonesia hanya memiliki satu akun Telegram resmi, yaitu ‘Cuap Cuan CNBC Indonesia’ ( https://t.me/cuapcuancnbc ).

Beredar di media sosial Facebook, sebuah unggahan yang menyatakan bahwa Tri Rismaharani, akan telah mundur dari jabatannya selaku Menteri Sosial RI. Unggahan ini juga menyertakan sebuah tautan media dengan klaim judul yang sama dengan unggahan.

Namun setelah dilakukan penelusuran terkait kebenaran beritanya, ungkapan bahwa Meteri Risma akan mundur merupakan sebuah pengandaian saja. Hal ini disampaikan oleh Risma melalui wawancara bersama media detik.com.

Dirinya mengungkapkan bahwa kementerian yang ia pimpin saat ini dinilai punya pekerjaan berat. Bahkan, jika ia merasa sudah tidak sanggup, ia akan menghadap presiden untuk meletakan jabatan Mensos.

“Terus terang berat pak, berat sekali. Saya sampaikan ke teman-temen. Saya kalau saya nggak kuat, saya akan matur ke pak presiden, dan saya sampaikan saya mungkin akan meletakan jabatan.”

Risma menyebut bahwa mental di lingkungan Kemensos sedang terpuruk. Belum lagi harus menghadapi pekerjaan yang ia gambarkan dengan kegiatan mobilitas padat.

“Mental temen-temen sudah down sekarang, kemudian harus menghadapi hal-hal yang terus terang sangat saya tidak pernah bayangkan,” ujarnya.

Hal ini jelas tidak sesuai dengan narasi pada unggahan yang menyebutkan bahwa Risma telah mundur dari jabatan sebagai Mensos. Padahal kenyataannya, ungkapan itu hanya sebuah pengandaian dari dirinya saat ditanyai perihal kinerja dari Kementrian Sosial yang dipimpinnya.

Jadi dapat disimpulkan klaim yang menyatakan bahwa Tri Rismaharani telah mundur dari jabatannya sebagai Menteri Sosial adalah hoaks kategori misleading content atau konten yang menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Gabriela Nauli Sinaga (Universitas Sumatera Utara)

Faktanya, ungkapan akan mundur yang diucapkan Risma adalah berupa pengandaian yang menggambarkan betapa beratnya tugas sebagai Menteri Sosial. Hal ini tidak berarti bahwa Mensos Risma benar-benar telah berhenti.