Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri thumbnail video yang memperlihatkan suasana sidang. Hasilnya, gambar tersebut identik dengan foto di laman VOA Indonesia ini.

Dalam keterangannya, gambar memperlihatkan suasana sidang pertama sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di MK pada 14 Juni 2019.

Setelah disimak sampai tuntas, Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan informasi bahwa MK telah memutuskan untuk mengulang Pilpres 2024.

Narator hanya membacakan artikel di laman Waspada.co.id ini berjudul "Demi Pemilu Diulang Tanpa Gibran, THN Amin Siapkan Lurah Hingga ASN jadi Saksi di MK".

Artikel tersebut membahas soal Tim Hukum Anies-Muhaimin (Amin) yang mengaku telah menyiapkan lurah serta aparatur sipil negara (ASN) sebagai saksi terkait gugatan sengketa hasil pilpres di MK. 

Wakil Tim Hukum Amin, Sugito Atmo Prawiro menuturkan, pihaknya akan membuktikan adanya kecurangan dan menuntut pemilu ulang tanpa melibatkan Gibran sebagai peserta.

Adapun perkara sengketa hasil pilpres baru akan diputuskan pada 22 April 2024. Dalam sidang itu MK akan menyatakan sah atau tidaknya kemenangan pasangan Prabowo-Gibran.

Dilansir Kompas.id, setelah melakukan sidang kedua, pada Kamis (28/3/2024), kini MK menggelar sidang pembuktikan yang dimulai pada 1 hingga 18 April.

Dalam sidang pembuktikan, MK akan mendengarkan keterangan sejumlah saksi dan ahli yang diajukan oleh pemohon sengketa dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Narasi bahwa MK telah memutuskan Pilpres 2024 diulang adalah hoaks. Thumbnail video merupakan hasil rekayasa.

Gambar aslinya memperlihatkan suasana sidang pertama sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di MK pada 14 Juni 2019.

Selain itu, perkara sengketa hasil Pilpres 2024 baru akan diputuskan pada 22 April. Dalam sidang itu MK akan menyatakan sah atau tidaknya kemenangan pasangan Prabowo-Gibran.

Klaim 1: Benarkah Donald Trump berpidato soal klaim lockdown Covid-19 bertujuan untuk mencuranginya di Pemilu 2024?

Fakta: Donald Trump memang benar menyatakan hal itu, sesuai video yang diunggah oleh akun Twitter @TeamTrump pada 31 Agustus 2023. Akun Twitter itu dikelola tim kampanye Trump sebagai calon presiden dalam Pilpres Amerika Serikat tahun 2024.



Dikutip dari NewsWeek, konteks pernyataan Trump itu, dia mencela berita bahwa beberapa institusi di Amerika Serikat yang menerapkan kembali mandat penggunaan masker karena meningkatnya varian virus corona baru, dan menghubungkan dugaan “ketakutan” dengan klaim pribadinya bahwa pemilu 2024 akan menjadi sasaran kecurangan.

Pada tanggal 19 Agustus, terdapat lebih dari 15.000 pasien rawat inap yang tercatat di Amerika Serikat karena infeksi COVID-19, menurut data dari CDC. Jumlah itu meningkat hampir 19 persen dari minggu sebelumnya.  

Beberapa institusi swasta, operator rumah sakit, dan perguruan tinggi di AS telah menerapkan kembali persyaratan bagi staf atau pengunjung untuk memakai masker saat berada di lokasi mereka untuk membatasi penyebaran varian virus corona baru—EG.5 dan BA.2.86—yang baru-baru ini muncul.

Klaim 2: Benarkah lockdown selama pandemi Covid-19 untuk mencurangi pemilu 2020 di AS?

Fakta: Klaim itu dilontarkan Donald Trump selama Pemilu 2020. Namun, dikutip dari Cek Fakta Reuters bahwa klaim tersebut tidak pernah disertai bukti adanya kecurangan dalam surat suara.

Saat itu, narasi yang beredar bahwa Partai Demokrat memenangkan Pemilu AS dengan mencurangi surat suara di tengah pandemi Covid-19. Riset Onyeaka et., al.,  (2021) berjudul “COVID-19 pandemic: A review of the global lockdown and its far-reaching effects” mengungkapkan, penguncian secara global atau lockdown, disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah virus corona-2 (SARS-CoV-2). Hal ini juga dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Lockdown bertujuan untuk membendung penyebaran virus dan meratakan kurva pandemi, meski kemudian memberikan dampak pada berbagai sektor kehidupan.

Lockdown yang ditujukan untuk menghentikan penyebaran virus, juga terjadi di banyak negara lainnya, bukan hanya di Amerika Serikat. Maka, ini tidak ada kaitannya dengan Pemilu AS.

Ungkapan-ungkapan Kontroversial

Semasa menjabat, Trump beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang kontroversial, termasuk tentang pandemi Covid-19. Salah satunya pernyataannya tentang Partai Demokrat Amerika Serikat mempolitisir pandemi untuk memojokkan dirinya.

Hal itu menimbulkan kesalahpahaman dan kontroversi di tahun 2020. Kalimatnya dianggap menyatakan bahwa pandemi Covid-19 adalah hoax yang dibuat politikus Partai Demokrat. Padahal maksud sebenarnya menyatakan Partai Demokrat memojokkan dirinya menggunakan isu pandemi, sebagaimana diberitakan Politifact.com.

Disebutkan juga bahwa Factcheck.org, The Washington Post, Snopes, dan AP, menyimpulkan sesungguhnya konteks kalimat Trump saat itu tidak menyatakan bahwa pandemi atau virus Covid-19 tipuan belaka.

Trump juga pernah mempublikasikan cuitan kontroversial yang menyinggung tes Covid-19, berita palsu, dan media konspirasi, jelang Pemilu Amerika Serikat 2020. Tweet itu ia keluarkan saat kasus baru Covid-19 jumlahnya naik hingga memecahkan rekor baru, sebagaimana diberitakan CNBC.

Trump dinilai meremehkan pandemi Covid-19. Hal itu tampak dari dia membandingkan virus Covid-19 dengan flu biasa, menyampaikan jumlah korban lebih sedikit dari data sesungguhnya, dan mengusulkan anggaran pengendalian Covid-19 yang sangat sedikit dibanding ekspektasi kongres, sebagaimana dilaporkan NBC News.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang menyatakan video yang beredar memperlihatkan Trump mengatakan ada kelompok orang yang berencana menciptakan pandemi lagi pada tahun 2024, adalah klaim yang menyesatkan.

Sesungguhnya Trump mengatakan bahwa kelompok sayap kiri di negaranya, pada Agustus 2023 itu, merencanakan memberlakukan lockdown karena meningkatnya sub varian baru Covid-19. Ia khawatir hal itu merugikannya sebagai capres dalam Pemilu AS 2024.

Sebelumnya pernah beredar konten di internet yang mengatakan Presiden Israel Reuven Rivlin mengancam akan menjadikan Indonesia seperti Palestina yang mereka hancurkan, bila Indonesia terus ikut campur dalam konflik Israel-Palestina.

Namun hasil Cek Fakta Tempo menunjukkan bahwa sesungguhnya narasi yang beredar tahun 2020 itu keliru. Tidak pernah ditemukan berita terkait ancaman dari Rivlin itu di media.

Pakar Hukum Internasional Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS), Satria Unggul Wicaksana, mengatakan pengungsi Rohingya saat ini memiliki sejarah yang berbeda meskipun Yahudi dahulu juga berstatus pengungsi yang didatangkan ke Palestina.

Yahudi, kata Satria, dulunya ialah etnis teraniaya di Jerman dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II, sebagai korban pembantaian Holocaust. Namun kemudian, kelompok Yahudi melakukan penjajahan di tanah Palestina. Anggota etnis Yahudi juga memegang posisi-posisi penting di Amerika Serikat, baik di pemerintahan, bidang bisnis dan lain-lain. 

Satria mengatakan bahwa hubungan Amerika Serikat dengan bangsa Yahudi juga memiliki sejarah panjang dan tak bisa disamakan dengan etnis Rohingya. 

"Ini sangat jauh dari apa yang terjadi di Rohingya. Kemudian ada wacana mereka dipersenjatai dan lain sebagainya, saya rasa itu menjadi dua hal yang sangat jauh realitanya, bahkan ini masuk kategori hoaks. Karena kalau kita lihat akar sejarahnya sangat berbeda, persoalan utamanya berbeda,” kata Satria pada Tempo melalui aplikasi perpesanan, Senin, 1 April 2024.

Dia menjelaskan, Indonesia memang tidak meratifikasi Konvensi Jenewa 1991 dan protokol tambahannya. Namun konvensi tersebut kemudian memunculkan tradisi pada semua negara untuk menyelamatkan pengungsi. 

Salah satunya prinsipnon-refoulementatau tidak dikembalikan ke tempat asal secara paksa, yang juga diterapkan di Indonesia. Maka menurut Satria, ASEAN harus mendorong pengembalian pengungsi Rohingya ke Rakhine, Myanmar, dengan menjamin keselamatan mereka.

“Etnis Rohingya kemudian memiliki hak-hak untuk tinggal atau mendapatkan tempat yang aman, sampai kemudian mereka dipulangkan kembali ke Rakhine State,” kata Satria lagi.

Sementara itu, menurut Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, UNHCR, pengungsi Rohingya datang ke Indonesia untuk melarikan diri dari bahaya yang mengancam mereka di tempat tinggal sebelumnya, kamp pengungsian Cox’s Bazar, Bangladesh.

Dikatakan juga niat pengungsi Rohingya datang, bukan untuk mengeksploitasi Indonesia, melainkan untuk menghindari pembunuhan, penculikan dan pemerasan yang terus terjadi di Cox’s Bazar, tempat mereka tinggal sebelumnya.

Hal itu sebenarnya sudah dikonfirmasi tim Polda Aceh yang telah berkunjung ke Cox’s Bazar pada 18 Maret 2024, sebagaimana diberitakan AJNN. Dir Intelkam Polda Aceh, Muhammad Ali Khadafi, mengatakan kondisi pengungsian di sana rawan pembunuhan, bentrok antar geng, hingga peredaran narkotika.

Tempo juga pernah memeriksa narasi yang mengatakan UNHCR minta Pulau Galang di Kota Batam, Kepulauan Riau, untuk tempat tinggal pengungsi Rohingya. Sesungguhnya narasi tersebut juga keliru.

Di sisi lain, sejumlah media memberitakan sesungguhnya pengungsi Rohingya ingin kembali ke Myanmar yang mereka anggap sebagai tanah airnya, salah satunya Antara. Mereka datang ke Indonesia bukan untuk menjajah melainkan untuk mencari keselamatan.

Pengungsi Rohingya ingin kembali hidup di Myanmar, diakui sebagai warga negara, mendapatkan kebebasan bekerja dan dijamin keselamatannya. Mereka menuntut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dan meminta dukungan internasional untuk membantu memulangkan mereka dengan aman ke Myanmar.

Mereka menginginkan proses repatriasi ke Myanmar yang aman dan tidak rumit. Upaya repatriasi pernah dilakukan tahun 2018 dan 2019, namun beberapa orang yang mengikuti program itu mengaku dikurung di Myanmar, hingga upaya itu gagal dilakukan.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan pengungsi Rohingya datang ke Indonesia untuk dipersenjatai Amerika Serikat dan Israel demi menjajah Indonesia, sebagaimana AS mempersenjatai Israel untuk menguasai Palestina, merupakan klaim keliru.

Narasi yang disertakan, seperti Presiden Israel mengancam Indonesia dan pengungsi Rohingya minta pulau di Indonesia, telah terbukti hoaks. Selain itu pengungsi Rohingya sesungguhnya ingin kembali ke Myanmar, namun dijamin kebebasan dan keselamatannya.

Klaim 1: Benarkah Donald Trump berpidato soal klaim lockdown Covid-19 bertujuan untuk mencuranginya di Pemilu 2024?

Fakta: Donald Trump memang benar menyatakan hal itu, sesuai video yang diunggah oleh akun Twitter @TeamTrump pada 31 Agustus 2023. Akun Twitter itu dikelola tim kampanye Trump sebagai calon presiden dalam Pilpres Amerika Serikat tahun 2024.



Dikutip dari NewsWeek, konteks pernyataan Trump itu, dia mencela berita bahwa beberapa institusi di Amerika Serikat yang menerapkan kembali mandat penggunaan masker karena meningkatnya varian virus corona baru, dan menghubungkan dugaan “ketakutan” dengan klaim pribadinya bahwa pemilu 2024 akan menjadi sasaran kecurangan.

Pada tanggal 19 Agustus, terdapat lebih dari 15.000 pasien rawat inap yang tercatat di Amerika Serikat karena infeksi COVID-19, menurut data dari CDC. Jumlah itu meningkat hampir 19 persen dari minggu sebelumnya.  

Beberapa institusi swasta, operator rumah sakit, dan perguruan tinggi di AS telah menerapkan kembali persyaratan bagi staf atau pengunjung untuk memakai masker saat berada di lokasi mereka untuk membatasi penyebaran varian virus corona baru—EG.5 dan BA.2.86—yang baru-baru ini muncul.

Klaim 2: Benarkah lockdown selama pandemi Covid-19 untuk mencurangi pemilu 2020 di AS?

Fakta: Klaim itu dilontarkan Donald Trump selama Pemilu 2020. Namun, dikutip dari Cek Fakta Reuters bahwa klaim tersebut tidak pernah disertai bukti adanya kecurangan dalam surat suara.

Saat itu, narasi yang beredar bahwa Partai Demokrat memenangkan Pemilu AS dengan mencurangi surat suara di tengah pandemi Covid-19. Riset Onyeaka et., al.,  (2021) berjudul “COVID-19 pandemic: A review of the global lockdown and its far-reaching effects” mengungkapkan, penguncian secara global atau lockdown, disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah virus corona-2 (SARS-CoV-2). Hal ini juga dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Lockdown bertujuan untuk membendung penyebaran virus dan meratakan kurva pandemi, meski kemudian memberikan dampak pada berbagai sektor kehidupan.

Lockdown yang ditujukan untuk menghentikan penyebaran virus, juga terjadi di banyak negara lainnya, bukan hanya di Amerika Serikat. Maka, ini tidak ada kaitannya dengan Pemilu AS.

Ungkapan-ungkapan Kontroversial

Semasa menjabat, Trump beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang kontroversial, termasuk tentang pandemi Covid-19. Salah satunya pernyataannya tentang Partai Demokrat Amerika Serikat mempolitisir pandemi untuk memojokkan dirinya.

Hal itu menimbulkan kesalahpahaman dan kontroversi di tahun 2020. Kalimatnya dianggap menyatakan bahwa pandemi Covid-19 adalah hoax yang dibuat politikus Partai Demokrat. Padahal maksud sebenarnya menyatakan Partai Demokrat memojokkan dirinya menggunakan isu pandemi, sebagaimana diberitakan Politifact.com.

Disebutkan juga bahwa Factcheck.org, The Washington Post, Snopes, dan AP, menyimpulkan sesungguhnya konteks kalimat Trump saat itu tidak menyatakan bahwa pandemi atau virus Covid-19 tipuan belaka.

Trump juga pernah mempublikasikan cuitan kontroversial yang menyinggung tes Covid-19, berita palsu, dan media konspirasi, jelang Pemilu Amerika Serikat 2020. Tweet itu ia keluarkan saat kasus baru Covid-19 jumlahnya naik hingga memecahkan rekor baru, sebagaimana diberitakan CNBC.

Trump dinilai meremehkan pandemi Covid-19. Hal itu tampak dari dia membandingkan virus Covid-19 dengan flu biasa, menyampaikan jumlah korban lebih sedikit dari data sesungguhnya, dan mengusulkan anggaran pengendalian Covid-19 yang sangat sedikit dibanding ekspektasi kongres, sebagaimana dilaporkan NBC News.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang menyatakan video yang beredar memperlihatkan Trump mengatakan ada kelompok orang yang berencana menciptakan pandemi lagi pada tahun 2024, adalah klaim yang menyesatkan.

Sesungguhnya Trump mengatakan bahwa kelompok sayap kiri di negaranya, pada Agustus 2023 itu, merencanakan memberlakukan lockdown karena meningkatnya sub varian baru Covid-19. Ia khawatir hal itu merugikannya sebagai capres dalam Pemilu AS 2024.