dijelaskan oleh Josh Hopkins Medicine: “Apakah saya masih harus memakai masker dan melanjutkan tindakan pencegahan keamanan COVID-19 jika saya mendapatkan vaksin?

Ya, setiap orang masih perlu mempertahankan tindakan pencegahan keamanan ini di masa mendatang. Jika Anda termasuk di antara sekitar 5% hingga 10% orang yang vaksinnya tidak efektif, Anda masih dapat tertular dan menyebarkan virus corona. Penelitian sedang melihat apakah vaksin, bahkan ketika efektif untuk mencegah penyakit, membuat seseorang tidak menyimpan virus dan menularkannya kepada orang lain.”

berkaitan dengan “Kekebalan Kelompok” (Herd Immunity), begitu jumlah minimal populasi sudah divaksin dan kekebalan kelompok dicapai pengetatan seperti larangan berkerumun baru bisa diberlakukan. Penjelasan dari PublicHealth: “The Herd Immunity Imperative

Vaksin tidak hanya bekerja pada tingkat individu, tetapi juga melindungi seluruh populasi. Begitu cukup banyak orang yang diimunisasi, peluang untuk berjangkitnya penyakit menjadi sangat rendah bahkan orang yang tidak diimunisasi mendapat manfaat. Pada dasarnya, bakteri atau virus tidak akan memiliki cukup inang yang memenuhi syarat untuk membangun pijakan dan pada akhirnya akan mati seluruhnya. Fenomena ini disebut ” imunitas kawanan ” atau “imunitas komunitas”, dan hal itu memungkinkan penyakit yang pernah menghancurkan bisa dibasmi seluruhnya, tanpa perlu memvaksinasi setiap individu.”

SALAH, vaksin COVID-19 melindungi terhadap COVID-19. Penjelasan dari CDC: “Akankah vaksinasi COVID-19 melindungi saya dari penyakit COVID-19?

Iya. Vaksinasi COVID-19 bekerja dengan mengajarkan sistem kekebalan Anda bagaimana mengenali dan melawan virus yang menyebabkan COVID-19, dan ini melindungi Anda dari penyakit COVID-19.

Terlindung dari sakit itu penting karena meskipun banyak orang dengan COVID-19 hanya memiliki penyakit ringan, orang lain mungkin menderita penyakit parah , memiliki efek kesehatan jangka panjang , atau bahkan meninggal. Tidak ada cara untuk mengetahui bagaimana COVID-19 akan memengaruhi Anda, bahkan jika Anda tidak memiliki peningkatan risiko komplikasi yang parah . Pelajari lebih lanjut tentang cara kerja vaksin COVID-19 .”

Menularkan dan ditulari berkaitan dengan “Kekebalan Kelompok” (Herd Immunity), cek penjelasan sebelumnya

Variasi dari pesan berantai “Paradox vaksin” yang sebelumnya sudah beredar. Fungsi vaksin adalah untuk melatih sistem kekebalan tubuh, untuk memicu respons imun, agar dapat mengenali dan memerangi patogen (virus maupun bakteri). Dengan cukup banyak orang yang diimunisasi maka peluang untuk berjangkitnya penyakit menjadi sangat rendah, karena tidak ada cukup inang yang digunakan oleh patogen untuk berkembang.

Pengguna Facebook dengan nama pengguna Van Tran mengunggah ulang sebuah narasi (1/2) yang menyatakan bahwa tidak ada kasus Covid-19 di Bhutan, sebab penduduknya adalah vegetarian. Narasi tersebut pertama kali diunggah oleh Vincent Nguyen AL pada 21 Maret 2020 yang lalu.

Berdasarkan hasil penelusuran, per tanggal 14 Maret 2021, terdapat 868 kasus Covid-19 yang sudah terkonfirmasi di Bhutan. Adapun per tanggal 21 Maret 2020 ketika klaim tersebut pertama kali dibuat, terdapat dua kasus Covid-19 yang sudah terkonfirmasi. Lebih lanjut, WHO menegaskan bahwa belum ada penelitian yang dapat membuktikan bahwa menjadi vegetarian dapat mencegah penularan Covid-19. Direktur All India Institute of Medical Science (AIIMS), Dr Randeep Guleria, juga menyatakan bahwa persebaran Covid-19 terjadi dari satu individu ke individu yang lain, bukan disebabkan oleh jenis makanan yang dikonsumsi.

Narasi dengan topik serupa juga pernah dimuat dalam situs turnbackhoax.id dengan judul artikel “[SALAH] WHO Menyebutkan Vegetarian Tidak Kena Covid-19” pada tanggal 16 Mei 2020 lalu.

Dengan demikian, narasi yang diunggah oleh pengguna Facebook dengan nama pengguna Van Tran tersebut dapat dikategorikan sebagai Konten yang Menyesatkan/Misleading Content.

Hasil Periksa Fakta Khairunnisa Andini (Universitas Diponegoro).

Per tanggal 14 Maret 2021, terdapat 868 kasus Covid-19 yang sudah terkonfirmasi di Bhutan. WHO menegaskan bahwa belum ada penelitian yang dapat membuktikan bahwa menjadi vegetarian dapat mencegah penularan Covid-19.

Beredar postingan di Twitter oleh akun @Darkface___ dan @satria_putra94 disertai screenshot artikel dari kompas.com yang berjudul “Vaksin Sinovac Disebut Kedaluwarsa pada 25 Maret 2021, Begini Penjelasan Kemenkes”. Adapun isi artikel yang digunakan untuk mendukung klaimnya adalah pernyataan dari Ketua Tim Uji Klinis Nasional Vaksin Covid-19 Kusnandi Rusmil,

“Vaksin ini secepat-cepatnya dipakai karena udah hampir 2 tahun. Jadi dipakai dulu sekarang ini, yang baru nanti dibikin lagi,” ungkap Kusnandi saat memberi penjelasan dalam diskusi secara virtual bertajuk “Memahami Covid-19 dan Mutasi Virus”, Sabtu (13/3/2021).

Akun @Darkface___ dan @satria_putra94 kemudian menyimpulkan bahwa vaksin Sinovac akan kadaluwarsa 25 Maret 2021, maka dari itu pemerintah “mempercepat” program vaksinasi. Selain itu vaksin Sinovac memiliki kadaluwarsa 2 tahun yang itu berarti vaksin tersebut dibuat pada 25 Maret 2019, dimana saat itu belum terjadi pandemi. Sehingga dimungkinkan ada “agenda tertentu”.

Postingan @Darkface___ dan @satria_putra94 beredar di tengah program vaksinasi yang sedang dijalankan pemerintah saat ini.

Setelah dilakukan pencarian fakta terkait, vaksin yang diklaim akan kadaluwarsa tertanggal 25 Maret 2021 bukan vaksin Sinovac namun CoronaVac. Vaksin CoronaVac saat ini sudah habis digunakan.

Dilansir dari kompas.com, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi memberi penjelasan bahwa, vaksin yang akan kadaluwarsa tanggal 25 Maret 2021 adalah CoronaVac, digunakan pada batch pertama, terdapat sejumlah 1,2 juta dosis dan 1,8 juta dosis, diberikan kepada 1,45 juta tenaga kesehatan dan 50.000 orang pemberi pelayanan publik. Saat ini vaksin CoronaVac sudah habis digunakan.

Lebih lanjut, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari PT Bio Farma Bambang Heryanto, vaksin CoronaVac yang didatangkan di Indonesia pada Desember 2020 lalu telah habis digunakan, dikemas dalam botol kecil untuk satu kali penyuntikan.

Saat ini program vaksinasi menuju tahap batch 2, menyasar para lansia dan petugas pelayanan publik. Vaksin tahap 2 bukan dalam bentuk botol kecil, namun botol besar atau vial yang berisi 10 dosis.

Ia juga menambahkan, masa kadaluwarsa vaksin Sinovac sampai 2023, namun dipercepat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi 6 bulan saja.

“Kami submit ke BPOM, mereka punya pertimbangan evaluasi dalam keadaan darurat emergency use diberi izin hanya enam bulan expired date-nya, mungkin alasannya bisa jadi punya pertimbangan keamanan vaksinnya,” ungkap Bambang.

Kemudian, perihal vaksin dibuat sebelum pandemi, Ketua Tim Uji Klinis Nasional Vaksin Covid-19 Profesor Kusnandi Rusmil memberi penjelasan, bahwa vaksin CoronaVac yang memiliki masa kadaluwarsa 2 tahun dan akan berakhir 25 Maret 2021 nanti, artinya bukan vaksin dibuat 2 tahun lalu pada 25 Maret 2019.

Pembuatan vaksinnya tetap saat pendemi berlangsung, namun “masa simpan” (kadaluwarsa) vaksin CoronaVac dipercepat oleh Bio Farma, yang artinya masa simpan bisa sampai 2022 namun dipercepat menjadi 2021.

Profesor Kusnandi menambahkan, masa kadaluwarsa setiap vaksin berlainan, vaksin bertipe inactivated seperti CoronaVac memiliki masa berlaku antara 1 sampai 2 tahun, vaksin Sinovac juga antara 1 sampai 2 tahun, ada juga yang 6 bulan saja.

Berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa klaim akun Twitter @Darkface___ dan @satria_putra94 adalah HOAX dan termasuk kategori Konten yang Menyesatkan.

asil Periksa Fakta Ani Nur MR (Universitas Airlangga).

Informasi salah. Juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberi klarifikasi bahwa, vaksin yang kadaluwarsa 25 Maret 2021 adalah CoronaVac (produksi Sinovac) batch pertama, saat ini vaksin tersebut sudah habis digunakan. Lebih lanjut, CoronaVac yang disebut memiliki kadaluwarsa 2 tahun, sebenarnya dibuat saat pandemi, hanya saja masa kadaluwarsanya dipercepat Bio Farma menjadi kurang dari 2 tahun.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri informasi pendaftaran subsidi pulsa Rp 200 ribu dan kuota 35 GB untuk belajar jarak jauh dari Kemendikbud, dengan menghubungi pihak Kemendikbud.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbud, Hasan Chabibie mengatakan, informasi pendaftaran subsidi pulsa Rp 200 ribu dan kuota 35 GB untuk belajar jarak jauh dari Kemendikbud tidak benar, alamat situs yang dicantumkan dalam informasi tersebut bukan situs resmi program kuota belajar yang disediakan Kemedikbud.

"Informasi resmi hanya ada di kuota-belajar.kemdikbud.go.id," kata Hasan, saat berbincang dengan Liputan6.com.

Dalam artikel berjudul "Hoaks, Kementerian Kominfo Bagi Pulsa Rp 200 Ribu dan Kuota 75 GB untuk Guru dan Pelajar" yang dimuat situs liputan6.com, pada 16 Februari 2021 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastikan informasi bagi-bagi uang tunai dan kuota untuk pelajar hingga guru merupakan hoaks atau informasi palsu.

Kominfo melalui akun Facebook resminya, memastikan kalau informasi itu hoaks.

Begini bantahan Kementerian Kominfo:

"#SobatKom, minfo dapet banyak banget komentar dan pesan nih yang menanyakan kepastian seputar bantuan pulsa dan kuota. Faktanya, itu tidak benar ya. Informasi yang kalian dapatkan adalah hoaks yang dikirimkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Bisa jadi itu adalah bentuk phising untuk mendapatkan data kalian demi kepentingan mereka, lho. Jadi bila mendapatkan link tersebut abaikan dan jangan disebarkan!Kominfo juga sudah klarifikasi hal ini berkali-kali dan jangan lupa update terus klarifikasi hoaks lewat laporan isu hoaks di laman kominfo.go.id ya!

Hayo, siapa nih yang pernah dapet link ini? Jangan langsung disebar lagi ya, inget tabayyun, saring sebelum sharing ya Sob!"

Pihak Kominfo pun memita masyarakat tidak termakan hoaks karena bisa saja link itu mencuri data pribadi.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, informasi pendaftaran subsidi pulsa Rp 200 ribu dan kuota 35 GB untuk belajar jarak jauh dari Kemendikbud tidak benar.

Alamat situs yang dicantumkan dalam informasi tersebut bukan situs resmi program kuota belajar yang disediakan Kemedikbud