Sebelumnya pernah beredar konten di internet yang mengatakan Presiden Israel Reuven Rivlin mengancam akan menjadikan Indonesia seperti Palestina yang mereka hancurkan, bila Indonesia terus ikut campur dalam konflik Israel-Palestina.

Namun hasil Cek Fakta Tempo menunjukkan bahwa sesungguhnya narasi yang beredar tahun 2020 itu keliru. Tidak pernah ditemukan berita terkait ancaman dari Rivlin itu di media.

Pakar Hukum Internasional Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS), Satria Unggul Wicaksana, mengatakan pengungsi Rohingya saat ini memiliki sejarah yang berbeda meskipun Yahudi dahulu juga berstatus pengungsi yang didatangkan ke Palestina.

Yahudi, kata Satria, dulunya ialah etnis teraniaya di Jerman dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II, sebagai korban pembantaian Holocaust. Namun kemudian, kelompok Yahudi melakukan penjajahan di tanah Palestina. Anggota etnis Yahudi juga memegang posisi-posisi penting di Amerika Serikat, baik di pemerintahan, bidang bisnis dan lain-lain. 

Satria mengatakan bahwa hubungan Amerika Serikat dengan bangsa Yahudi juga memiliki sejarah panjang dan tak bisa disamakan dengan etnis Rohingya. 

"Ini sangat jauh dari apa yang terjadi di Rohingya. Kemudian ada wacana mereka dipersenjatai dan lain sebagainya, saya rasa itu menjadi dua hal yang sangat jauh realitanya, bahkan ini masuk kategori hoaks. Karena kalau kita lihat akar sejarahnya sangat berbeda, persoalan utamanya berbeda,” kata Satria pada Tempo melalui aplikasi perpesanan, Senin, 1 April 2024.

Dia menjelaskan, Indonesia memang tidak meratifikasi Konvensi Jenewa 1991 dan protokol tambahannya. Namun konvensi tersebut kemudian memunculkan tradisi pada semua negara untuk menyelamatkan pengungsi. 

Salah satunya prinsipnon-refoulementatau tidak dikembalikan ke tempat asal secara paksa, yang juga diterapkan di Indonesia. Maka menurut Satria, ASEAN harus mendorong pengembalian pengungsi Rohingya ke Rakhine, Myanmar, dengan menjamin keselamatan mereka.

“Etnis Rohingya kemudian memiliki hak-hak untuk tinggal atau mendapatkan tempat yang aman, sampai kemudian mereka dipulangkan kembali ke Rakhine State,” kata Satria lagi.

Sementara itu, menurut Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, UNHCR, pengungsi Rohingya datang ke Indonesia untuk melarikan diri dari bahaya yang mengancam mereka di tempat tinggal sebelumnya, kamp pengungsian Cox’s Bazar, Bangladesh.

Dikatakan juga niat pengungsi Rohingya datang, bukan untuk mengeksploitasi Indonesia, melainkan untuk menghindari pembunuhan, penculikan dan pemerasan yang terus terjadi di Cox’s Bazar, tempat mereka tinggal sebelumnya.

Hal itu sebenarnya sudah dikonfirmasi tim Polda Aceh yang telah berkunjung ke Cox’s Bazar pada 18 Maret 2024, sebagaimana diberitakan AJNN. Dir Intelkam Polda Aceh, Muhammad Ali Khadafi, mengatakan kondisi pengungsian di sana rawan pembunuhan, bentrok antar geng, hingga peredaran narkotika.

Tempo juga pernah memeriksa narasi yang mengatakan UNHCR minta Pulau Galang di Kota Batam, Kepulauan Riau, untuk tempat tinggal pengungsi Rohingya. Sesungguhnya narasi tersebut juga keliru.

Di sisi lain, sejumlah media memberitakan sesungguhnya pengungsi Rohingya ingin kembali ke Myanmar yang mereka anggap sebagai tanah airnya, salah satunya Antara. Mereka datang ke Indonesia bukan untuk menjajah melainkan untuk mencari keselamatan.

Pengungsi Rohingya ingin kembali hidup di Myanmar, diakui sebagai warga negara, mendapatkan kebebasan bekerja dan dijamin keselamatannya. Mereka menuntut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dan meminta dukungan internasional untuk membantu memulangkan mereka dengan aman ke Myanmar.

Mereka menginginkan proses repatriasi ke Myanmar yang aman dan tidak rumit. Upaya repatriasi pernah dilakukan tahun 2018 dan 2019, namun beberapa orang yang mengikuti program itu mengaku dikurung di Myanmar, hingga upaya itu gagal dilakukan.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan pengungsi Rohingya datang ke Indonesia untuk dipersenjatai Amerika Serikat dan Israel demi menjajah Indonesia, sebagaimana AS mempersenjatai Israel untuk menguasai Palestina, merupakan klaim keliru.

Narasi yang disertakan, seperti Presiden Israel mengancam Indonesia dan pengungsi Rohingya minta pulau di Indonesia, telah terbukti hoaks. Selain itu pengungsi Rohingya sesungguhnya ingin kembali ke Myanmar, namun dijamin kebebasan dan keselamatannya.

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri thumbnail video yang memperlihatkan suasana sidang. Hasilnya, gambar tersebut identik dengan foto di laman VOA Indonesia ini.

Dalam keterangannya, gambar memperlihatkan suasana sidang pertama sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di MK pada 14 Juni 2019.

Setelah disimak sampai tuntas, Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan informasi bahwa MK telah memutuskan untuk mengulang Pilpres 2024.

Narator hanya membacakan artikel di laman Waspada.co.id ini berjudul "Demi Pemilu Diulang Tanpa Gibran, THN Amin Siapkan Lurah Hingga ASN jadi Saksi di MK".

Artikel tersebut membahas soal Tim Hukum Anies-Muhaimin (Amin) yang mengaku telah menyiapkan lurah serta aparatur sipil negara (ASN) sebagai saksi terkait gugatan sengketa hasil pilpres di MK. 

Wakil Tim Hukum Amin, Sugito Atmo Prawiro menuturkan, pihaknya akan membuktikan adanya kecurangan dan menuntut pemilu ulang tanpa melibatkan Gibran sebagai peserta.

Adapun perkara sengketa hasil pilpres baru akan diputuskan pada 22 April 2024. Dalam sidang itu MK akan menyatakan sah atau tidaknya kemenangan pasangan Prabowo-Gibran.

Dilansir Kompas.id, setelah melakukan sidang kedua, pada Kamis (28/3/2024), kini MK menggelar sidang pembuktikan yang dimulai pada 1 hingga 18 April.

Dalam sidang pembuktikan, MK akan mendengarkan keterangan sejumlah saksi dan ahli yang diajukan oleh pemohon sengketa dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Narasi bahwa MK telah memutuskan Pilpres 2024 diulang adalah hoaks. Thumbnail video merupakan hasil rekayasa.

Gambar aslinya memperlihatkan suasana sidang pertama sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di MK pada 14 Juni 2019.

Selain itu, perkara sengketa hasil Pilpres 2024 baru akan diputuskan pada 22 April. Dalam sidang itu MK akan menyatakan sah atau tidaknya kemenangan pasangan Prabowo-Gibran.

Tim Cek Fakta Kompas.com memverifikasi narasi tersebut dengan menelusuri pemberitaan terkait kebakaran gudang amunisi TNI di Bogor pada Sabtu (30/3/2024) malam hingga Senin (1/4/2024) .

Kebakaran itu mengakibatkan ledakan keras yang mengagetkan warga sekitar. Sejumlah amunisi yang berasal dari gudang tersebut terpental ke permukiman warga.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memastikan bahwa kebakaran itu tidak menimbulkan korban jiwa, seperti dikutip dari Antara.

"Tidak ada. Tidak ada korban karena memang jauh dari permukiman masyarakat," kata Agus di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu.

Dilansir Antara, Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Mohamad Hasan menyatakan, kebakaran di Gudang Munisi Daerah (Gudmurah) Kodam Jaya, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terjadi di Gudang 6 dari 16 gudang yang ada.

"Sampai saat ini, kami sudah mengecek seluruh lokasi di parameter kami, bahwa tidak ada korban jiwa. Walaupun saat ini kami tidak bisa masuk langsung ke lokasi karena masih ada kerawanan ledakan-ledakan kecil," kata Hasan

Ia menambahkan, sebanyak 160.000 jenis amunisi yang disimpan di Gudang 6 Gudmurah Kodam Jaya telah dipastikan kedaluwarsa.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menduga, gudang amunisi TNI di Ciangsana, Bogor, terbakar karena gesekan antara amunisi yang kedaluwarsa.

"Masih dicari penyebabnya, tapi penyebab kemungkinan itu dari gesekan karena (amunisi kadaluwarsa) labil," ujar Agus seperti diberitakan Kompas.com, Minggu (31/3/2024).

Agus menjelaskan, amunisi kedaluwarsa cenderung lebih sensitif alias labil. Ketika terkena gesekan, amunisi akan panas dan dengan mudah meledak.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, klaim 15 orang tewas akibat kebakaran gudang amunisi TNI di Ciangsana, Bogor, perlu diluruskan.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memastikan tidak ada korban jiwa akibat kebakaran gudang amunisi TNI di Ciangsana, Bogor, pada Sabtu (30/3/2024).

Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim menyatakan, uang yang diedarkan selama periode Ramadhan dan Lebaran, termasuk di Layanan Kas Keliling dan penukaran uang bank, merupakan uang baru dan layak edar.

"Kami sudah komitmen dengan perbankan, dan perbankan juga commit, kita memberikan uang baru, karena yang kita berikan ke perbankan juga uang baru," kata dia, pada Kamis (28/3/2024), dilansir Kompas.com.

Pada kesempatan berbeda, Marlison menegaskan bahwa BI tetap menyediakan penukaran uang baru untuk kebutuhan Lebaran 2024.

"Untuk penukaran uang selama SERAMBI (Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri) 2024 menggunakan uang baru. Bisa dicek langsung di seluruh titik penukaran," kata Marlison, pada Jumat (29/3/2024), dikutip dari Kompas.com.

BI membuka layanan penukaran uang baru melalui kas keliling dan bank umum dari 15 Maret hingga 7 April 2024.

Ada Rp 197,6 miliar uang layak edar yang telah disiapkan di 4.264 titik layanan penukaran uang di seluruh wilayah Indonesia.

Narasi soal BI tidak melayani penukaran uang baru untuk Idul Fitri 2024 merupakan hoaks. BI memastikan layanan penukaran menggunakan uang baru dan layak edar.

Ada Rp 197,6 miliar uang layak edar yang telah disiapkan di 4.264 titik layanan penukaran uang di seluruh Indonesia.