Beredar flyer pemberitahuan terkait bantuan dana kesehatan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) sebesar Rp150 juta dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mengatasnamakan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Faktanya flyer tersebut adalah hoaks. BP2MI mengklarifikasi melalui media sosial resminya agar waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnmakan BP2MI. Pihaknya juga mengingatkan kepada masyarakat agar menerima informasi resmi melalui akun media sosial BP2MI yang terverifikasi, call center BP2MI di 0800 1000 (dalam negeri) dan +62 21 29244800 (luar negeri) atau hubungi BP2MI terdekat.

Berdasarkan penjelasan di atas, flyer bantuan dana kesehatan kepada pekerja migran Indonesia oleh BP2MI adalah tidak benar dan masuk kategori konten tiruan.

BP2MI mengklarifikasi bahwa flyer tersebut adalah tidak benar. Informasi terkait BP2MI dapat diakses melalui media sosial resmi BP2MI yang bercentang biru dan call center B2MI dalam negeri 0800 1000 dan BP2MI luar negeri +62 21 29244800.

SUMBER membagikan konten hasil MANIPULASI yang menimbulkan kesimpulan yang MENYESATKAN, FAKTA: judul umpan klik. Video menggunakan gambar pratinjau (thumbnail) hasil SUNTINGAN dan berisi potongan-potongan video yang TIDAK berkaitan.

Salah satu foto dengan konteks yang BENAR yang disunting dan digunakan untuk gambar pratinjau oleh SUMBER, Aktual.com pada 9 Jul 2014: “Ketum Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menangis haru didampingi Capres Joko Widodo dan Cawapres Jusuf Kalla, sebelum menggelar jumpa pers menanggapi hasil quick count Pilpres 2014 di kediamannya di Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (9/7/2014). Bagi Megawati, Jokowi-JK sudah jadi Presiden dan Wapres RI. Aktual/Tino Oktavaino”

Salah satu video dengan konteks yang BENAR yang potongannya digunakan oleh SUMBER, Sekretariat Presiden di YouTube pada 6 Mar 2023: “Keterangan Pers Presiden Jokowi Saat Kunjungi Kopontren Al-Ittifaq, Bandung, 6 Maret 2023”

Liputan6.com pada 9 Jul 2014: “Sepasang mata Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berkaca-kaca, Jakarta, Rabu (9/7/2014) (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Hasil pencarian Google Videos, kata kunci: “jokowi kopontren bandung”

Hasil pencarian Google News, kata kunci: “jokowi kopontren bandung”

MENYESATKAN, judul umpan klik. FAKTA: video menggunakan gambar pratinjau (thumbnail) hasil SUNTINGAN dan berisi potongan-potongan video yang TIDAK berkaitan.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan mengunjungi akun Instagram resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, @surabaya yang sudah bercentang biru atau terverifikasi. Di sana terdapat bantahan pada poster yang beredar viral di masyarakat.
Bantahan itu diunggah dalam postingan 27 Mei 2023. Berikut isi postingannya:
"AWAS HOAX!!
Beredar sebuah informasi di masyarakat bahwa ada program Nikah Gratis untuk warga Surabaya, namun informasi tersebut adalah kabar bohong atau hoaks rek
Mimin imbau agar selalu berhati-hati dalam menerima informasi ya, selalu cek dan ricek lagi keaslian informasi yang didapat"
Bantahan serupa juga disampaikan oleh Walikota Surabaya, Eri Cahyadi di akun Instagramnya @ericahyadi_ yang sudah bercentang biru atau terverifikasi.
"Beredar di grup-grup WA poster acara "RABI GRATIS".
Loh, gak bahaya tah?
Yo bahaya, Rek. Wong iku hoax.
Sing kate rabi ojok njagakno gratisan, rek. Sakno anakke uwong. Kerjo sing giat, sing tekun, cek morotuo seneng.
Lagian, wes onok calone tah?"
Selain itu Kepala Diskominfo Surabaya, M. Fikser juga telah memberikan bantahannya seperti dikutip dari Antara. "Saya pastikan itu hoaks, Pemkot Surabaya tidak ada acara seperti itu. Ini ulah tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.
"Tentu ini meresahkan masyarakat. Kami mengingatkan warga agar tidak menyebarkan konten dan informasi tanpa lebih dulu memastikan kebenarannya," katanya menambahkan.

Postingan poster pendaftaran nikah gratis bagi warga Surabaya adalah hoaks.

Setelah dilakukan penelusuran, faktanya judul pada unggahan tersebut tidak sesuai dengan isi dan narasi dalam video.

Pada kenyataannya, video tersebut hanya memberitakan mengenai kasus kondensat PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI) yang melibatkan mantan Kepala BP Migas, Raden Priyono, sebagai terdakwa atas kasus korupsi sebesar Rp 37,8 triliun (kurs Rp 14 ribu). Namun, Raden tidak menerima tuduhan tersebut karena ia merasa hanya menjalankan kebijakan negara atas perintah Jusuf Kalla atau JK yang kala itu menjabat sebagai Wapres. Raden juga menyatakan bahwa ia tidak mengambil uang sepeser pun dari kebijakan negara tersebut.

Diketahui bahwa dalam kasus tersebut, JK turut menjadi saksi yang meringankan untuk terdakwa. Kendati demikian, JK tidak diperiksa oleh penyidik karena kesalahan dalam kasus tersebut dinilai tidak terletak pada kebijakannya sebagai Wapres, melainkan kesalahan pada PT TPPI dan SKK Migas yang tidak menjalankan kebijakan. Selain itu, sepanjang video pun narator tidak menyebutkan mengenai penjemputan paksa aparat kepolisian terhadap JK seperti yang tertera pada judul unggahan.

Dengan demikian, informasi yang disebarluaskan oleh channel YouTube Kabar News merupakan konten dengan koneksi yang salah.

Unggahan video dengan judul yang mengklaim bahwa Jusuf Kalla dijemput paksa oleh aparat terkait kasus korupsi sebesar 35 triliun merupakan konten dengan koneksi yang salah. Faktanya, judul pada unggahan tersebut tidak sesuai dengan isi dan narasi dalam video.