Akun Instagram lokerkendari_upadate mengunggah grafis lowongan kerja kantor notaris dan PPAT. Terdapat informasi menenai posisi yang dibutuhkan yaitu staff administrasi, staff kantor, dan petugas lapangan. Dituliskan juga fasilitas yang tersedia dan kontak yang dihubungi. Setelah menghubungi nomor WhatsApp yang tertera, calon recruiter dibebankan uang sebesar Rp 50 ribu sebagai biaya tabungan yang akan dikembalikan jika lolos seleksi.

Setelah ditelusuri pada akun Instagram resmi ditemukan bahwa informasi mengenai lowongan kerja kantor notaris dan PPAT merupakan hoaks, hal tersebut berdasarkan postingan Instagram yang diunggah pada 28 Februari 2023. Pengda IPPAT Kendari mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dan menjamin bahwa lowoongan kerja di kantor-kantor PPAT/Notaris tidak pernah dipungut biaya.

Dengan demikian informasi mengenai lowongan kantor notaris dan PPAT merupakan hoaks sehingga masuk dalam kategori konten yang palsu. Beredar undangan sosialisai PermendikbudristeK Nomor 39 Tahun 2021 bernomor surat 0547/E1/HK.08/2023 yang ditujukan kepada universitas di Indonesia. Dalam surat tersebut tertulis biaya akomodasi dan transportasi ditanggung oleh panitia untuk 1 orang peserta dan peserta ke-2 biaya ditanggung masing-masing instansi.

Setelah ditelusuri, undangan tersebut adalah palsu. LLDIKTI Wilayah 8 mengonfirmasi sering terjadi penipuan bermodus undangan palsu mengatasnamakan Ditjen Diktiristek. Pihaknya menambahkan bahwa Ditjen Diktiristek tidak pernah memungut biaya apapun dari peserta rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis, sosialisasi, uji publik atau bentuk lain yang sejenis.

Jika mendapat undangan serupa silakan menghubungi layanan pengaduan di 126 atau melalui kanal media sosial Ditjen Diktiristek. Dapat disimpulkan undangan sosialisasi Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 adalah tidak benar dan masuk kategori konten tiruan.

Faktanya, Ditjen Diktiristek tidak pernah memungut biaya apapun dari peserta rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis, uji publik atau bentuk lain yang sejenis.

Beredar sebuah akun WhatsApp dengan nomor 0895-3342- 58500 mengatasnamakan Sekda Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution menawarkan bantuan dana untuk masjid/mushola dan meminta melengkapi persyaratan seperti foto bangunan tempat ibadah, foto KTP pengurus masjid/mushola, dan mengirimkan nomor rekening dalam bentuk pdf ataupun foto.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, akun WhatsApp tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari situs resmi Kota Pekanbaru www.pekanbaru.go.id, Indra Pomi mengonfirmasi bahwa akun WhatsApp tersebut bukan miliknya. Ia mengimbau kepada masyarakat selalu waspada dan tidak melakukan transaksi jika ada permintaan dana karena jelas itu penipuan.

Berdasar pada seluruh referensi, akun WhatsApp dengan nomor 0895-3342- 58500 mengatasnamakan Sekda Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution adalah palsu. Akun tersebut masuk ke dalam kategori imposter content atau konten tiruan.

Indra Pomi Nasution mengonfirmasi bahwa akun WhatsApp tersebut bukan miliknya dan meminta masyarakat untuk berhati-hati.

Beredar pesan WhatsApp dengan nomor +6281232500080 meminta data kepada pengguna WhatsApp untuk kepentingan penyusunan database KPU mengatasnamakan Syamsul Huda Sub Divisi Sumber Daya Manusia dan Litbang, KPU Provinsi Jawa Timur.

Setelah ditelusuri, pesan WhatsApp tersebut adalah palsu. KPU Provinsi Jawa Timur melalui akun Instagram resminya mengklarifikasi bahwa pihaknya tidak pernah meminta data melalui WhatsApp untuk kepentingan database KPU dan tidak ada nama Syamsul Huda yang menjadi Komisioner, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Staf di lingkungan KPU Jatim. KPU Provinsi Jatim juga menegaskan tidak ada jabatan Sub Divisi SDM dan Litbang.

Sebagai tambahan, dalam penyusunan database anggota KPU dan Badan Ad-Hoc Pemilu 2024, KPU memanfaatkan sistem informasi anggota KPU dan Badan Ad-Hoc (SIAKBA). Bila menemukan penipuan serupa , segera laporkan ke laman resmi KPU Kabupaten/Kota/Provinsi Jawa Timur yaitu situs resmi jatim.kpu.go.id atau media sosial resmi (Instagram, Facebook, Twitter) KPU Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan penjelasan di atas, pesan WhatsApp mengatasnamakan KPU Provinsi Jawa Timur adalah tidak benar dan masuk ke dalam kategori konten tiruan.

Faktanya, KPU Provinsi Jawa Timur menegaskan pihaknya tidak pernah meminta data melalui WhatsApp untuk kepentingan penyusunan database KPU dan tidak ada jabatan Sub Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Beredar akun WhatsApp dengan nomor 0857-3121-2080 menggunakan foto profil Wakil Bupati Temanggung, Heri Ibnu Wibowo. Akun tersebut menawarkan program bantuan kepada pengurus mushola karena mushola tersebut masuk ke dalam daftar penerima donasi yang diadakan oleh pemkab setiap 5 tahun sekali.

Faktanya, Pemerintah Kabupaten Temanggung menegaskan akun WhatsApp yang beredar adalah hoaks. Akun Instagram resmi Pemkab Temanggung mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat Pemkab Temanggung. Informasi terkait program bantuan akan dipublikasikan melalui portal resmi Pemkab Temanggung.

Berdasar seluruh referensi, akun WhatsApp dengan nomor 0857-3121-2080 menggunakan foto profil Wakil Bupati Temanggung, Heri Ibnu Wibowo adalah tidak benar dan termasuk kategori imposter content atau konten tiruan.

Akun palsu. Pemerintah Temanggung menegaskan pesan WhatsApp tersebut adalah hoaks. Informasi terkait donasi/bantuan akan dipublikasikan melalui portal resmi milik Pemerintah Kabupaten Temanggung