Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di YouTube menarasikan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan sengketa hasil pemilu yang diajukan pasangan calon (paslon) Presiden nomor urut satu dan tiga yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Sebelumnya, kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menilai ada kecurangan dalam Pilpres 2024 dan meminta MK membatalkan penetapan calon presiden dan wakil presiden.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“GUGATAN 01 & 03 DIKABULKAN !! P4SLON 02 JELAS MELNGG4R P3MILU || BUKTI SANGAT JELAS”
Namun, benarkah MK kabulkan gugatan pasangan calon nomor urut satu dan tiga pada 7 April?
(GFD-2024-18988) Hoaks! MK kabulkan gugatan sengketa hasil pemilu pada awal April 2024.
Sumber:Tanggal publish: 08/04/2024
Berita
Hasil Cek Fakta
Mahkamah Konstitusi membuka tahapan penyampaian kesimpulan dalam bagian penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 setelah berakhirnya tahapan persidangan perkara tersebut.
Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan tahapan penyampaian kesimpulan dalam persidangan PHPU Pilpres sebelumnya tidak diwajibkan. Namun, pada perkara PHPU Pilpres 2024, ada banyak dinamika yang berbeda dari sebelumnya sehingga MK mengakomodasi penyampaian hal-hal yang bersifat krusial dan penyerahan berkas yang masih tertinggal melalui tahapan tersebut.
Hakim MK Enny Nurbaningsih menjelaskan batas terakhir penyampaian kesimpulan adalah tanggal 16 April 2024 pukul 16.00 WIB. Tahapan ini dibuka bagi para pihak yang bersedia memberikan kesimpulannya dan tidak diwajibkan.
Diketahui, rangkaian pemeriksaan sengketa Perselisihan Hasil Pilpres 2024 telah selesai. Mahkamah Konstitusi (MK) selanjutnya akan membacakan putusan pada 22 April 2024 mendatang.
Dengan demikian, klaim MK kabulkan gugatan paslon 01 dan 03 pada 7 April adalah salah. Hingga saat ini, MK belum mengeluarkan hasil sidang perkara pemilu 2024.
Klaim: MK kabulkan gugatan sengketa hasil pemilu pada awal April 2024.
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024
Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan tahapan penyampaian kesimpulan dalam persidangan PHPU Pilpres sebelumnya tidak diwajibkan. Namun, pada perkara PHPU Pilpres 2024, ada banyak dinamika yang berbeda dari sebelumnya sehingga MK mengakomodasi penyampaian hal-hal yang bersifat krusial dan penyerahan berkas yang masih tertinggal melalui tahapan tersebut.
Hakim MK Enny Nurbaningsih menjelaskan batas terakhir penyampaian kesimpulan adalah tanggal 16 April 2024 pukul 16.00 WIB. Tahapan ini dibuka bagi para pihak yang bersedia memberikan kesimpulannya dan tidak diwajibkan.
Diketahui, rangkaian pemeriksaan sengketa Perselisihan Hasil Pilpres 2024 telah selesai. Mahkamah Konstitusi (MK) selanjutnya akan membacakan putusan pada 22 April 2024 mendatang.
Dengan demikian, klaim MK kabulkan gugatan paslon 01 dan 03 pada 7 April adalah salah. Hingga saat ini, MK belum mengeluarkan hasil sidang perkara pemilu 2024.
Klaim: MK kabulkan gugatan sengketa hasil pemilu pada awal April 2024.
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024
Rujukan
(GFD-2024-18477) [HOAKS] Gibran Sudah Jadi Ulama dan Dapat Gelar Kiai
Sumber:Tanggal publish: 08/04/2024
Berita
KOMPAS.com - Beredar video yang mengeklaim calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sudah menjadi ulama dan mendapat gelar kiai.
Namun, setelah ditelusuri video tersebut tidak benar atau hoaks.
Narasi yang mengeklaim Gibran sudah menjadi ulama dan mendapat gelar kiai muncul di media sosial, salah satunya dibagikan oleh akun Facebook ini, ini dan ini.
Akun tersebut membagikan video yang menampilkan beberapa orang memakaikan kain ulos berwarna merah di tubuh Gibran. Kemudian, mereka juga memberikan Gibran sebuah tongkat.
Video tersebut diberi keterangan sebagai berikut:
Sudah jdi Ulama plus gelar Kiyai/Gus ?___ Astagfirullah...
Akun Facebook Tangkapan layar Facebook narasi yang menyebut Gibran sudah menjadi ulama dan mendapat gelar kiai
Namun, setelah ditelusuri video tersebut tidak benar atau hoaks.
Narasi yang mengeklaim Gibran sudah menjadi ulama dan mendapat gelar kiai muncul di media sosial, salah satunya dibagikan oleh akun Facebook ini, ini dan ini.
Akun tersebut membagikan video yang menampilkan beberapa orang memakaikan kain ulos berwarna merah di tubuh Gibran. Kemudian, mereka juga memberikan Gibran sebuah tongkat.
Video tersebut diberi keterangan sebagai berikut:
Sudah jdi Ulama plus gelar Kiyai/Gus ?___ Astagfirullah...
Akun Facebook Tangkapan layar Facebook narasi yang menyebut Gibran sudah menjadi ulama dan mendapat gelar kiai
Hasil Cek Fakta
Tim Cek Fakta Kompas.com menemukan video serupa di kanal YouTube Kompas TV ini.
Dalam keterangannya, video itu adalah momen ketika Gibran mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Kautsar Medan pada 19 November 2023. Kunjungan itu merupakan bagian dari safari politik Gibran di Sumatera Utara.
Dalam kunjungannya, Gibran bertemu dengan sejumlah pengurus ponpes, termasuk Pengasuh Ponpes Al Kautsar, Al Akbar Syekh Ali Akbar Marbun.
Dilansir Tribunnews, Gibran disambut dengan dipakaikan kopiah putih, sejenis sarung syal yang dikalungkan di leher, serta kain ulos Medan warna merah.
Gibran kemudian diberi sebuah tongkat sebagai simbol kepemimpinan oleh Syekh Ali Akbar. Ia mendoakan Gibran dapat menjadi seorang pemimpin dan bisa meraih cita-citanya.
Adapun dalam kunjungan itu tidak ada pemberian gelar ulama maupun kiai kepada Gibran. Sehingga, informasi yang beredar dipastikan hoaks.
Dalam keterangannya, video itu adalah momen ketika Gibran mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Kautsar Medan pada 19 November 2023. Kunjungan itu merupakan bagian dari safari politik Gibran di Sumatera Utara.
Dalam kunjungannya, Gibran bertemu dengan sejumlah pengurus ponpes, termasuk Pengasuh Ponpes Al Kautsar, Al Akbar Syekh Ali Akbar Marbun.
Dilansir Tribunnews, Gibran disambut dengan dipakaikan kopiah putih, sejenis sarung syal yang dikalungkan di leher, serta kain ulos Medan warna merah.
Gibran kemudian diberi sebuah tongkat sebagai simbol kepemimpinan oleh Syekh Ali Akbar. Ia mendoakan Gibran dapat menjadi seorang pemimpin dan bisa meraih cita-citanya.
Adapun dalam kunjungan itu tidak ada pemberian gelar ulama maupun kiai kepada Gibran. Sehingga, informasi yang beredar dipastikan hoaks.
Kesimpulan
Video yang mengeklaim Gibran sudah menjadi ulama dan mendapat gelar kiai tidak benar atau hoaks.
Video itu adalah momen ketika ketika Gibran mengunjungi Ponpes Al-Kautsar Medan pada 19 November 2023. Kunjungan itu merupakan bagian dari safari politik Gibran di Sumatera Utara.
Tidak ada pemberian gelar ulama atau kiai kepada Gibran dalam peristiwa tersebut.
Video itu adalah momen ketika ketika Gibran mengunjungi Ponpes Al-Kautsar Medan pada 19 November 2023. Kunjungan itu merupakan bagian dari safari politik Gibran di Sumatera Utara.
Tidak ada pemberian gelar ulama atau kiai kepada Gibran dalam peristiwa tersebut.
Rujukan
- https://www.facebook.com/reel/751112916897313
- https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1122220522311724&id=100035713612448&mibextid=oFDknk&rdid=OBXWoKlmAuX2wbl5
- https://www.facebook.com/photo/?fbid=439190868509504&set=gm.2230673363945539&idorvanity=1999768603702684
- https://www.youtube.com/watch?v=vLUIJAcb67w
- https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2023/11/19/gibran-silaturahmi-ke-pesantren-di-medan-dapat-tongkat-kepemimpinan-dari-ulama
- https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D
(GFD-2024-18739) Hoaks! MK kabulkan gugatan sengketa hasil pemilu pada awal April 2024.
Sumber:Tanggal publish: 08/04/2024
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di YouTube menarasikan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan sengketa hasil pemilu yang diajukan pasangan calon (paslon) Presiden nomor urut satu dan tiga yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Sebelumnya, kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menilai ada kecurangan dalam Pilpres 2024 dan meminta MK membatalkan penetapan calon presiden dan wakil presiden.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“GUGATAN 01 & 03 DIKABULKAN !! P4SLON 02 JELAS MELNGG4R P3MILU || BUKTI SANGAT JELAS”
Namun, benarkah MK kabulkan gugatan pasangan calon nomor urut satu dan tiga pada 7 April?
Sebelumnya, kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menilai ada kecurangan dalam Pilpres 2024 dan meminta MK membatalkan penetapan calon presiden dan wakil presiden.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“GUGATAN 01 & 03 DIKABULKAN !! P4SLON 02 JELAS MELNGG4R P3MILU || BUKTI SANGAT JELAS”
Namun, benarkah MK kabulkan gugatan pasangan calon nomor urut satu dan tiga pada 7 April?
Hasil Cek Fakta
Mahkamah Konstitusi membuka tahapan penyampaian kesimpulan dalam bagian penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 setelah berakhirnya tahapan persidangan perkara tersebut.
Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan tahapan penyampaian kesimpulan dalam persidangan PHPU Pilpres sebelumnya tidak diwajibkan. Namun, pada perkara PHPU Pilpres 2024, ada banyak dinamika yang berbeda dari sebelumnya sehingga MK mengakomodasi penyampaian hal-hal yang bersifat krusial dan penyerahan berkas yang masih tertinggal melalui tahapan tersebut.
Hakim MK Enny Nurbaningsih menjelaskan batas terakhir penyampaian kesimpulan adalah tanggal 16 April 2024 pukul 16.00 WIB. Tahapan ini dibuka bagi para pihak yang bersedia memberikan kesimpulannya dan tidak diwajibkan.
Diketahui, rangkaian pemeriksaan sengketa Perselisihan Hasil Pilpres 2024 telah selesai. Mahkamah Konstitusi (MK) selanjutnya akan membacakan putusan pada 22 April 2024 mendatang.
Dengan demikian, klaim MK kabulkan gugatan paslon 01 dan 03 pada 7 April adalah salah. Hingga saat ini, MK belum mengeluarkan hasil sidang perkara pemilu 2024.
Klaim: MK kabulkan gugatan sengketa hasil pemilu pada awal April 2024.
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024
Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan tahapan penyampaian kesimpulan dalam persidangan PHPU Pilpres sebelumnya tidak diwajibkan. Namun, pada perkara PHPU Pilpres 2024, ada banyak dinamika yang berbeda dari sebelumnya sehingga MK mengakomodasi penyampaian hal-hal yang bersifat krusial dan penyerahan berkas yang masih tertinggal melalui tahapan tersebut.
Hakim MK Enny Nurbaningsih menjelaskan batas terakhir penyampaian kesimpulan adalah tanggal 16 April 2024 pukul 16.00 WIB. Tahapan ini dibuka bagi para pihak yang bersedia memberikan kesimpulannya dan tidak diwajibkan.
Diketahui, rangkaian pemeriksaan sengketa Perselisihan Hasil Pilpres 2024 telah selesai. Mahkamah Konstitusi (MK) selanjutnya akan membacakan putusan pada 22 April 2024 mendatang.
Dengan demikian, klaim MK kabulkan gugatan paslon 01 dan 03 pada 7 April adalah salah. Hingga saat ini, MK belum mengeluarkan hasil sidang perkara pemilu 2024.
Klaim: MK kabulkan gugatan sengketa hasil pemilu pada awal April 2024.
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024
Rujukan
(GFD-2024-18492) Hoaks! MK kabulkan gugatan sengketa hasil pemilu pada awal April 2024.
Sumber:Tanggal publish: 08/04/2024
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di YouTube menarasikan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan sengketa hasil pemilu yang diajukan pasangan calon (paslon) Presiden nomor urut satu dan tiga yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Sebelumnya, kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menilai ada kecurangan dalam Pilpres 2024 dan meminta MK membatalkan penetapan calon presiden dan wakil presiden.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“GUGATAN 01 & 03 DIKABULKAN !! P4SLON 02 JELAS MELNGG4R P3MILU || BUKTI SANGAT JELAS”
Namun, benarkah MK kabulkan gugatan pasangan calon nomor urut satu dan tiga pada 7 April?
Sebelumnya, kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menilai ada kecurangan dalam Pilpres 2024 dan meminta MK membatalkan penetapan calon presiden dan wakil presiden.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“GUGATAN 01 & 03 DIKABULKAN !! P4SLON 02 JELAS MELNGG4R P3MILU || BUKTI SANGAT JELAS”
Namun, benarkah MK kabulkan gugatan pasangan calon nomor urut satu dan tiga pada 7 April?
Hasil Cek Fakta
Mahkamah Konstitusi membuka tahapan penyampaian kesimpulan dalam bagian penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 setelah berakhirnya tahapan persidangan perkara tersebut.
Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan tahapan penyampaian kesimpulan dalam persidangan PHPU Pilpres sebelumnya tidak diwajibkan. Namun, pada perkara PHPU Pilpres 2024, ada banyak dinamika yang berbeda dari sebelumnya sehingga MK mengakomodasi penyampaian hal-hal yang bersifat krusial dan penyerahan berkas yang masih tertinggal melalui tahapan tersebut.
Hakim MK Enny Nurbaningsih menjelaskan batas terakhir penyampaian kesimpulan adalah tanggal 16 April 2024 pukul 16.00 WIB. Tahapan ini dibuka bagi para pihak yang bersedia memberikan kesimpulannya dan tidak diwajibkan.
Diketahui, rangkaian pemeriksaan sengketa Perselisihan Hasil Pilpres 2024 telah selesai. Mahkamah Konstitusi (MK) selanjutnya akan membacakan putusan pada 22 April 2024 mendatang.
Dengan demikian, klaim MK kabulkan gugatan paslon 01 dan 03 pada 7 April adalah salah. Hingga saat ini, MK belum mengeluarkan hasil sidang perkara pemilu 2024.
Klaim: MK kabulkan gugatan sengketa hasil pemilu pada awal April 2024.
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024
Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan tahapan penyampaian kesimpulan dalam persidangan PHPU Pilpres sebelumnya tidak diwajibkan. Namun, pada perkara PHPU Pilpres 2024, ada banyak dinamika yang berbeda dari sebelumnya sehingga MK mengakomodasi penyampaian hal-hal yang bersifat krusial dan penyerahan berkas yang masih tertinggal melalui tahapan tersebut.
Hakim MK Enny Nurbaningsih menjelaskan batas terakhir penyampaian kesimpulan adalah tanggal 16 April 2024 pukul 16.00 WIB. Tahapan ini dibuka bagi para pihak yang bersedia memberikan kesimpulannya dan tidak diwajibkan.
Diketahui, rangkaian pemeriksaan sengketa Perselisihan Hasil Pilpres 2024 telah selesai. Mahkamah Konstitusi (MK) selanjutnya akan membacakan putusan pada 22 April 2024 mendatang.
Dengan demikian, klaim MK kabulkan gugatan paslon 01 dan 03 pada 7 April adalah salah. Hingga saat ini, MK belum mengeluarkan hasil sidang perkara pemilu 2024.
Klaim: MK kabulkan gugatan sengketa hasil pemilu pada awal April 2024.
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024
Rujukan
Halaman: 3965/8117