SUMBER membagikan tangkapan layar hasil SUNTINGAN dari artikel yang dihilangkan waktu penerbitannya, sehingga menimbulkan premis/kesimpulan KELIRU. Artikel sumber yang diambil tangkapan layarnya lalu disunting,

IndependensI.com pada 15/02/2018: “PIDIE JAYA (IndependensI.com) – Ormas Islam radikal yang menamakan diri Mujahidin Seuramoe Mekkah menuduh Yayasan Buddha Tzu Chi sebagai organisasi yang menyebarkan komunisme di Aceh. Mujahidin Seuramoe mengancam akan melancarkan perang jihad melawan kelompok yang dianggap yayasan milik komunis tersebut.”

Serambinews.com pada 14 Februari 2018: “Bupati Pidie Jaya, H Aiyub Abbas (Dua kiri) bersama Wakil Bupati H Said Mulayadi SE MSi (Tiga Kiri) dan Ketua MPU Pijay, Tgk H Said Abdullah (Tengah) memberikan klarifikasi terhadap pembangunan gedung AKN oleh bantuan pihak ketiga Buddha Tzu Chi Indonesia pasca gempa yang tidak ada kaitannya dengan agama sama sekali, Selasa (13/2/3018) di ruang kerja Bupati Pijay. SERAMBI/IDRIS ISMAIL” (deskripsi foto).

IndependensI.com pada 15/02/2018: “PIDIE JAYA (IndependensI.com) – Tokoh Islam Aceh Darussalam Abu Kuta Krueng dalam acara doa bersama yang diadakan di Dayah Darul Muta’allimin Gp Mns Mee, Ulee Glee, Pidie Jaya menolak pembangunan gedung kampus Akademi Komunitas Negeri (AKN) di Pijay oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Hal ini menyikapi rencana Bupati Pidie Jaya (Pijay) yang membangun sarana pendidikan yang disalurkan oleh Komunitas Buddha Tzu Chi.”

SUNTINGAN, menghilangkan detil waktu publikasi sehingga menimbulkan premis/kesimpulan KELIRU. FAKTANYA, artikel yang diambil tangkapan layarnya adalah terbitan tahun 2018.

Beredar akun Facebook Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, yang menawarkan dana bantuan usaha. Narasi tersebut diunggah ke forum “mojokerto news”. Dalam unggahan tersebut, dijelaskan bahwa dana bantuan usaha memiliki bunga 0% dan biaya subsidi sebesar 50%. Dana tersebut akan diberikan selama pandemi Covid-19.

Melansir dari situs resmi Kabupaten Mojokerto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto, Ardi Sepdianto menegaskan bahwa akun tersebut bukan merupakan akun milik Ikfina. Nama pengguna yang tercantum di akun Facebook tersebut adalah “Ikfina Fatmawati”, sedangkan nama lengkap Bupati Mojokerto adalah “Ikfina Fahmawati”.

Lebih lanjut, Ardi mengimbau kepada masyarakat Mojokerto untuk selalu waspada dan tidak mudah percaya dengan kabar yang mengatasnamakan Bupati Mojokerto. Ardi juga meminta masyarakat untuk melakukan verifikasi pada sumber yang valid apabila menerima suatu informasi.

Dengan demikian, akun Facebook yang mengatasnamakan Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati tersebut dapat dikategorikan sebagai Konten Tiruan/Imposter Content.

Hasil Periksa Fakta Khairunnisa Andini (Universitas Diponegoro).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto menegaskan bahwa akun tersebut bukan merupakan akun milik Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati.

SUMBER membagikan berita tentang respon imun ADE (Antibody-dependent Enhancement) dengan menambahkan narasi/klaim menyesatkan, sehingga menimbulkan premis/kesimpulan KELIRU. Selain itu, termasuk pelintiran daur ulang karena sudah diklarifikasi di artikel yang sebelumnya dipublikasikan pada bulan Januari dan Maret lalu.

detikHealth pada 12 Okt 2020: “”Hingga saat ini belum ada bukti terjadinya ADE (pada kandidat vaksin COVID-19). Kewaspadaan dan monitoring terhadap keamanan vaksin tetap harus dilakukan,”\

CHOP (Children’s Hospital of Philadelphia): “Baik penyakit COVID-19 maupun vaksin COVID-19 baru tidak menunjukkan bukti penyebab ADE. Orang yang terinfeksi SARS-CoV-2, virus yang menyebabkan COVID-19, kemungkinan tidak mengembangkan ADE setelah terpapar berulang. Ini juga berlaku untuk virus korona lainnya. Demikian pula, penelitian vaksin di laboratorium dengan hewan atau uji klinis pada manusia belum menemukan bukti ADE.”

PubMed.gov: “Mungkinkah vaksin COVID-19 membuat manusia peka terhadap infeksi terobosan yang bergantung pada antibodi (ADE)? Ini tidak mungkin karena penyakit virus corona pada manusia tidak memiliki atribut klinis, epidemiologis, biologis, atau patologis dari penyakit ADE yang dicontohkan oleh virus dengue (DENV). Berbeda dengan DENV, SARS dan MERS CoVs terutama menginfeksi epitel pernapasan, bukan makrofag. Penyakit parah berpusat pada orang tua dengan kondisi yang sudah ada sebelumnya dan bukan pada bayi atau individu dengan infeksi virus corona sebelumnya. Tantangan virus hidup pada hewan yang diberi vaksin SARS atau MERS menghasilkan reaksi hipersensitivitas vaksin (VAH), serupa dengan yang terjadi pada manusia yang diberi vaksin campak atau virus pernapasan yang tidak aktif. Vaksin COVID-19 yang aman dan efektif harus menghindari VAH.”

turnbackhoax.id: “Isu yang sebelumnya sudah diklarifikasi, disebarkan kembali berkaitan dengan program vaksinasi yang saat ini sedang berlangsung. Video tentang respon imun ADE (Antibody-dependent Enhancement), yang berdasarkan hasil penelitian hingga saat ini TIDAK ditemukan karena penyakit virus corona pada manusia TIDAK memiliki atribut klinis, epidemiologis, biologis, atau patologis dari penyakit ADE.”

turnbackhoax.id: “Informasi yang salah. Faktanya, video siaran dari CNN memberitakan tentang sebuah penelitian yang menunjukkan Covid-19 memiliki kemampuan Antibody Dependent Enhancement.”

Pelintiran daur ulang, sudah diklarifikasi pada bulan Januari dan Maret lalu. FAKTANYA, konteks video yang benar adalah tentang respon imun ADE (Antibody-dependent Enhancement), yang berdasarkan hasil penelitian hingga saat ini TIDAK ditemukan karena penyakit virus corona pada manusia TIDAK memiliki atribut klinis, epidemiologis, biologis, atau patologis dari penyakit ADE.

Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut salah. Faktanya, belum ada pendaftaran dan pencairan BPUM tahap 3. Sebelumnya, link dan narasi serupa juga diunggah oleh Lilit Lemberi di grup Facebook Nasabh PNM Mekaar Sabang sampai Merauke pada Jumat (21/5/2021) dan langsung dibantah oleh Kabag Humas Kemenkop UKM.

Melansir dari Kompas.com, Kabag Humas Kemenkop UKM, Anang Rachman mengatakan kepada Tim Cek Fakta Kompas.com bahwa belum ada pendaftaran dan pencairan BPUM tahap 3.

“Jadi tidak ada itu tahap 3,” kata Anang, saat dihubungi Kompas.com, Jumat 21/5/2021.

Adapun untuk pendaftaran BLT UMKM bukan dilakukan melalui link, tetapi diusulkan oleh pengusul yang ditunjuk Kemenkop UKM, yaitu: Dinas yang membidangi koperasi dan UKM, Koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, dan Kementerian/lembaga, perbankan, dan perusahaan pembiyaan lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan begitu, informasi terkait pendaftaran penerima bisa didapatkan melalui pengusul-pengusul yang telah ditentukan di atas.

Anang juga memastikan bahwa pengusulan BPUM masih ada ditahap 2 hingga 28 Juni 2021. Sampai saat ini, belum ada pendaftaran dan pencairan tahap 3.

Selain itu, pencairan juga tidak bisa dilakukan melalui link, tetapi harus mendatangi penyalur yang ditunjuk, yaitu: Bank BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Pembangunan Derah (BPD), dan PT Pos Indonesia.

Mengacu kepada seluruh referensi, informasi mengenai daftar nama dan link pendaftaran untuk pencairan BPUM tahap 3 adalah hoaks dengan kategori konten palsu.

Hasil Periksa Fakta Fathia Islamiyatul Syahida (Universitas Pendidikan Indonesia)

Informasi tersebut salah. Faktanya, belum ada pendaftaran dan pencairan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM tahap 3