Anggaran pemerintah hanya dapat menutupi 34 persen dari total kebutuhan pendanaan iklim sebesar Rp 3.461 triliun atau sekitar Rp 266 triliun per tahun. Selama lima tahun terakhir, rata-rata belanja iklim sebesar Rp 89,6 triliun atau 3,9 persen dari alokasi APBN per tahun. Hal tersebut diketahui dari publikasi Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Setjen DPR RI berjudul Anggaran Hijau Indonesia dalam Menghadapi Perubahan Iklim (2022). Sementara, dikutip dari laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), alokasi anggaran untuk iklim pada 2016-2021 terbagi untuk mitigasi (74 persen) dan adaptasi (26 persen). Berikut anggaran untuk iklim periode 2016-2021: 2016: Rp 72,4 triliun 2017: Rp 98,6 triliun 2018: Rp 126 triliun 2019: Rp 83,54 triliun 2020: Rp 72,4 triliun 2021: Rp 112,74 triliun

Anggaran pemerintah hanya dapat menutupi 34 persen dari total kebutuhan pendanaan iklim sebesar Rp 3.461 triliun atau sekitar Rp 266 triliun per tahun. Selama lima tahun terakhir, rata-rata belanja iklim sebesar Rp 89,6 triliun atau 3,9 persen dari alokasi APBN per tahun.

Menurut Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, Masitoh Nur Rohma, penyerahan sertifikat redistribusi tanah sudah pernah dilakukan. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Marsekal TNI Purn Hadi Tjahjanto kepada ratusan warga Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi, pada 28 Desember 2022 lalu. Warga Desa Tambaksari yang mengelola tanah sejak tahun 1945 dan pejabat setempat memperjuangkan legalitas tanah sehingga terbit sertifikat redistribusi tanah.

Berdasarkan data ATR/BPN hingga tahun 2023, target jumlah luas tanah yang masuk dalam kategori redistribusi tanah mencapai sebesar 4,5 juta hektare, namun hanya terealisasi sebesar 1,61 juta hektare. Artinya, hanya terealisasi sebesar 35,79 persen dari target yang ingin dicapai.

KPU telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut satu, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut dua, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut tiga.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.

KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, mengungkapkan ada 2.500 tambang ilegal yang tercatat oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Salah satu yang memprihatinkan adalah data ESDM ada 2.500 tambang ilegal, sementara tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan," kata Muhaimin, dalam debat keempat Pilpres 2024, di Jakarta Convention Center, Minggu (21/1/2024). Bagaimana faktanya? Mengutip laman minerba.esdm.go.id, Kementerian ESDM mengidentifikasi praktik penambangan tanpa izin (PETI) di 2.741 lokasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.215 di antaranya ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat atau WPR. PLT Ditjen Minerba ESDM Bambang Suswantono mengatakan, pelaku praktik penambangan ilegal umumnya merupakan masyarakat yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan pekerjaan formal. Menurut dia, diperlukan pendekatan khusus dan pembinaan untuk menertibkan praktik penambangan tanpa izin yang dilakukan masyarakat setempat.

Mengutip laman minerba.esdm.go.id, Kementerian ESDM mengidentifikasi praktik penambangan tanpa izin (PETI) di 2.741 lokasi.

Romauli Panggabean dari Koalisi Sistem Pangan Lestari, menyampaikan berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dari kementerian desa terlihat bahwa desa yang masuk kategori desa maju mencapai 23.030, lebih tinggi dari 13 ribu desa pada tahun 2023. Indeks tersebut dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI, Abdul Halim Iskandar, mengatakan jumlah desa maju meningkat menjadi 23.035 desa pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 20.249 desa.

Sedangkan jumlah desa berkembang pada tahun 2023 tercatat menurun menjadi 28.766 dari tahun sebelumnya 33.902. Begitu juga desa tertinggal turun menjadi 7.154 desa dan sangat tertinggal tersisa 4.850 desa.

Jumlah desa dengan status mandiri di Indonesia meningkat menjadi 11.456 desa dari sebelumnya 6.238 di tahun 2022.

Ia mengatakan, IDM menjadi ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi dalam proses pembangunan desa. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sesuai karakteristik wilayah desa, yaitu tipologi dengan modal sosial, modal ekonomi dan modal lingkungan.

"IDM itu dibentuk dari tiga indeks komposit yaitu indeks ketahanan sosial yang terdiri modal sosial, kesehatan, pendidikan dan permukinan. Indeks selanjutnya yakni ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi desa," paparnya dikutip dari Antara.

Dari data IDM 2023 juga diketahui terdapat sejumlah provinsi yang mengalami kenaikan desa mandiri dan tidak lagi memiliki lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal.

"Contohnya Provinsi Bali. Desa mandiri pada tahun 2023 naik menjadi 502 desa dari sebelumnya 386 desa pada tahun 2022," kata Gus Halim, demikian ia biasa disapa.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, klaim sudah 13.000 desa maju dan mandiri adalah sebagian benar.