Berdasarkan hasil penelusuran, akun Facebook tersebut adalah palsu. Dialnsir dari akun Instagram resmi @ditjenbadilum diklarifikasi bahwa akun yang mengatasnamakan Prim Haryadi adalah palsu. Prim Haryadi tidak pernah membuat maupun memiliki akun Facebook. Jika ada permintaan apapun dari akun itu mohon diabaikan saja.

“Sehubungan dengan beredarnya akun Facebook yang mengatasnamakan Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. H. Prim Haryadi, S. H., M. H., dengan ini disampaikan bahwa yang bersangkutan tidak pernah membuat maupun memiliki akun Facebook tersebut dan akun tersebut merupakan akun palsu. Jika ada permintaan apapun yang berasal dari akun tersebut, mohon diabaikan saja. #ditjenbadilum#mahkamahagung #mahkamahagungri #akunpalsu #akunpalsufacebook.”, tulis akun Instagram resmi @ditjenbadilum.

Dengan demikian, akun Facebook Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Prim Haryadi dapat dikategorikan sebagai Konten Tiruan/Imposter Content.

Hasil periksa fakta Rahmah an nisaa (UIN Sunan Ampel Surabaya).

Faktanya, dilansir dari akun Instagram resmi @ditjenbadilum diklarifikasi bahwa akun tersebut palsu. Prim Haryadi tidak pernah membuat maupun memiliki akun Facebook.

Setelah dilakukan penulusuran, informasi yang beredar adalah hoaks. Pihak Kemnaker menegaskan melalui akun Twitter resminya bahwa pihaknya tidak pernah meminta data apapun kepada calon penerima BSU atau BLT BPJS Ketenagakerjaan.

“HOAKS Informasi resmi terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) melalui website http://Kemnaker.go.id dan Media Sosial Kemnaker.”, tulis pihak Kemnaker pada Sabtu (4/8/2021).

Informasi resmi terkait BSU hanya melalui website resmi kemnaker.go.id dan akun sosial media resmi Kemnaker seperti Instagram (@Kemnaker), Twitter (@Kemnaker RI), Facebook dan Youtube (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia).

Jadi berdasarkan penelusuran dapat disimpulkan bahwa narasi bantuan subsisi upah dari Kemnaker meminta data calon penerima BSU adalah hoaks kategori fabricated content atau konten palsu.

Hasil periksa fakta (Rahmah an nisaa) UIN Sunan Ampel Surabaya.

Faktanya bantuan tersebut adalah hoaks. Pihak Kemnaker tidak pernah meminta data apapun terhadap calon penerima BSU dan informasi resmi terkait BSU hanya melalui website kemnaker.go.id dan akun sosial media resmi Kemnaker.

Berdasarkan hasil penelusuran, melansir dari beritajatim.com, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara memastikan bahwa akun tersebut palsu.

“Jadi dipastikan semuanya tidak benar. Nomor itu bukanlah milik wali kota,” kata Febri, saat dihubungi beritajatim.com, Senin (9/8/2021).

Ia mengimbau dan meminta kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun pihak swasta untuk lebih berhati-hati dan waspada segala bentuk penipuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seta melakukan kroscek terlebih dahulu agar tidak langsung memercayai apabila nomor tersebut mengatasnamakan wali kota dengan tujuan tertentu.

Dengan demikian, akun Whatsapp Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dapat dikategorikan sebagai Konten Tiruan/Imposter Content.

Hasil periksa fakta Rahmah an nisaa (UIN Sunan Ampel Surabaya).

Faktanya, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara, memastikan bahwa akun tersebut palsu.

Namun setelah melakukan penelusuran, diketahui ternyata bahwa informasi ini merupakan kekeliruan. Dokumen “Scenario of the Future of Technology and International Development” bukan merupakan dokumen operasi untuk merencanakan pandemi Covid-19. Melansir dari Tim CekFakta Tempo, dokumen yang dikeluarkan oleh Rocfeller Foundation pada tahun 2010 ini adalah kajian analisis yang dibuat untuk membayangkan bagaimana dunia akan terkena dampak dalam empat skenario yang berbeda, salah satunya adalah pandemi global. Scenario tersebut dibuat untuk merencanakan adaptasi internasional dan pembentukan kemampuan untuk mengantisipasinya melalui teknologi. Dalam dokumen tersebut sama sekali tidak disebutkan mengenai SARS-CoV-2 atau pandemi Covid-19.

Skenario tentang pandemi global tersebut tercantum pada halaman 18 yang ditulis berdasarkan pengalaman saat wabah flu H1N1 pada 2009. Skenarionya, pandemi global akan menimpa pada 2012 dengan jenis virus yang sangat ganas dan mematikan. Bahkan, negara yang paling siap menghadapi pandemi dengan cepat kewalahan ketika virus melanda seluruh dunia, menginfeksi hampir 20 persen populasi global, dan membunuh 8 juta orang hanya dalam waktu tujuh bulan, di mana mayoritas dari mereka adalah orang dewasa muda yang sehat. Pandemi ini juga memiliki efek mematikan pada ekonomi: mobilitas internasional baik orang maupun barang menjerit, menghentikan industri yang melemahkan pariwisata dan menghancurkan rantai pasokan global. Organisasi pemeriksa fakta AS, Snopes, pun telah menjelaskan bahwa dokumen tersebut juga mengekplorasi bagaimana populasi global dapat bereaksi selama pandemi, bukan rencana tentang operasi manual untuk membuat virus jenis baru.

Rockefeller Foundation sendiri adalah yayasan yang bergerak dalam pengembangan di bidang kesehatan modern dan vaksin. Yayasan ini berfokus pada komitmen untuk mempromosikan kesehatan masyarakat dan mengatasi tantangan global.

Jadi dapat disimpulkan bahwa video yang menginformasikan bahwa pandemi Covid-19 telah direncanakan oleh Rockefeller Foundation adalah informasi hoaks kategori misleading content atau konten menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Gabriela Nauli Sinaga (Universitas Sumatera Utara)

Faktanya, informasi tersebut adalah hoaks. Rockefeller Foundatin memang membuat sebuah dokumen tentang skenario pandemic, namun pandemic yang dimaksud bukan pandei Covid-19.