Menyitat situs pustakalewi.com pada 29 November 2023, dimuat artikel dengan judul "Kampanye Perdana di Merauke Pendeta Leo Curhat Layanan Kesehatan Minim, Ganjar Pranowo Luncurkan Program Satu Desa Satu Faskes".

Seorang pendeta bernama Leonard Batfeny, curhat soal minimnya sarana dan prasarana kesehatan di daerah perbatasan tersebut.

Pendeta Leo, begitu karib disapa, berkesempatan bertemu dalam dialog yang digelar di Desa Waninggap Nanggo, Merauke. Ia adalah seorang pendeta, yang harus mengabdikan diri sebagai pelayan kesehatan.

“Saya ini seorang pendeta. Tidak punya pengetahuan kesehatan. Tapi kondisi yang memaksa saya harus juga melayani kesehatan masyarakat di sini,” kata Leo.

Ia pun menceritakan pengalamannya itu pada Ganjar, bagaimana menyelamatkan warga perbatasan dengan Papua Nugini yang sedang sakit, tanpa akses jalan dan kesehatan yang layak.

Bahkan, ia pernah berperan sebagai bidan karena ada seorang ibu yang akan melahirkan tidak mendapatkan akses kesehatan.

“Iya, saya pernah membantu melahirkan, hanya bekal menonton youtube. Karena di sini tidak ada Puskesmas,” tuturnya.

Mendengar itu, Ganjar Pranowo merasa haru sekaligus bersemangat untuk membantu mewujudkan impian warga untuk memiliki Puskesmas. Ia pun meluncurkan program Satu Desa Satu Puskesmas.

“Akses kesehatan menjadi begitu penting, yang kita bayangkan satu kampung atau satu desa setidaknya ada satu Puskesmas pembantu, fasilitas kesehatan dan dan satu nakes, syukur-syukur satu dokter,” katanya.

Selain itu, Ganjar juga akan membangun infrastruktur jalan untuk mendukung mempermudah akses layanan kesehatan.

“Sistem transportasi dan konektivitas yang bisa membikin kemudahan ketika mereka berobat. Ini awal dari investasi besar agar masyarakat Indonesia menjadi sehat,” tegasnya.

Tak hanya itu, Ganjar juga akan menyiapkan akses pendidikan agar terciptanya SDM unggul yang diharapkan nantinya bisa membawa masyarakat Tanah Papua lebih unggul dan sejahtera.

“Menyiapkan akses pendidikan agar kemudian mereka jauh lebih gampang lagi untuk mengembangkan lagi daerahnya karena dibekali ilmu pengetahuan yang cukup, dan kita harapkan mereka akan kembali kepada daerahnya, dan membangun daerahnya,” tandasnya.

Solopos.com, JAKARTA — Pada sesi kedua Debat Pertama Calon Presiden Pemilu Tahun 2024 di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) malam, calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, menyebut adanya kendala bagi kaum minoritas untuk mendirikan tempat ibadah.

Ia menyebut sebab sulitnya pendirian tempat ibadah itu adalah birokrasi. “Kelompok minoritas sulit membuka tempat ibadah karena dipersulit oleh birokrasi,” ujarnya.

Pernyataan Prabowo itu tidak sepenuhnya benar, tidak pula sepenuhnya tidak benar. Selain birokrasi, sejumlah kegagalan pendirian tempat ibadah minoritas juga disebabkan penolakan masyarakat.

Dikutip dari laman resmi Universitas Airlangga (Unair), Pakar HAM Unair, Haidar Adam, mengatakan bahwa lanskap intoleransi yang berakhir penolakan pendirian tempat ibadah juga dipicu birokrasi.

Ia menuturkan bahwa Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 & No. 8 Tahun 2006 (Peraturan 2 Menteri) memberikan ruang bagi masyarakat untuk memanifestasikan tendensi intoleransi pada pembangunan rumah ibadah.
Hal ini tentu merupakan bentuk pelanggaran kebebasan beragama dan beribadah, yang di Indonesia merupakan suatu hak konstitusional dan diakui secara tegas sebagai HAM.

Menurut Zuhairan Yunmi Yunan, Dosen Ekonomi dan peneliti untuk isu korupsi dan Good Governance UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kasus kekerasan di Papua justru paling banyak korbannya adalah masyarakat sipil. Selama ini konflik di Papua direspons sebagai bagian terorisme, padahal hal itu merupakan pembelokan atas isu Papua yang sebenarnya, yaitu pelanggaran HAM, bebas dari diskriminasi dan bebas dari kekerasan.

Berdasarkan data penelitian The Conversation, sejak 2015 hingga akhir Juni 2023, dari seluruh tindak kekerasan di Papua, kekerasan yang pelakunya berasal dari masyarakat menempati peringkat kedua terbanyak (76 kasus) setelah kekerasan oleh kelompok bersenjata (241 kasus) dari total 378 kasus.

Hal itu mengonfirmasi bahwa ketidakadilan sosial menjadi salah satu penyebab utama masih terjadinya kekerasan di Papua. Ini mencakup persoalan pengakuan identitas, modernitas yang dipaksakan, dan SDM yang lemah.

Beranda
Cek Fakta
Benar, Klaim Anies Baswedan bahwa Masalah di Papua karena Ketidakadilan
Selasa, 12 Desember 2023 20:57 WIB


Bagikan image social image social image social image social
Benar, Klaim Anies Baswedan bahwa Masalah di Papua karena Ketidakadilan
Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengatakan bahwa masalah utama Papua, bukanlah soal kekerasan namun karena tidak ada keadilan. Menurut Anies, ada tiga pandangan terkait isu Papua yakni terorisme, separatisme, kriminal.

“Masalahnya bukan kekerasan. Karena ketika bicara kekerasan di Jakarta juga ada. Ada 3 pandangan soal Papua. Ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatisme, ada yang menganggap ini kriminal.

PEMERIKSAAN KLAIM

Menurut Zuhairan Yunmi Yunan, Dosen Ekonomi dan peneliti untuk isu korupsi dan Good Governance UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kasus kekerasan di Papua justru paling banyak korbannya adalah masyarakat sipil. Selama ini konflik di Papua direspons sebagai bagian terorisme, padahal hal itu merupakan pembelokan atas isu Papua yang sebenarnya, yaitu pelanggaran HAM, bebas dari diskriminasi dan bebas dari kekerasan.

Berdasarkan data penelitian The Conversation, sejak 2015 hingga akhir Juni 2023, dari seluruh tindak kekerasan di Papua, kekerasan yang pelakunya berasal dari masyarakat menempati peringkat kedua terbanyak (76 kasus) setelah kekerasan oleh kelompok bersenjata (241 kasus) dari total 378 kasus.

Hal itu mengonfirmasi bahwa ketidakadilan sosial menjadi salah satu penyebab utama masih terjadinya kekerasan di Papua. Ini mencakup persoalan pengakuan identitas, modernitas yang dipaksakan, dan SDM yang lemah.

Kriminalitas di Papua harus dilihat dari berbagai aspek. Persoalan Hukum dan Sistem Hukum Pidana yang disporpotional karena kenetralan hukum dan ketidak berpihakan atas kelompok marginal merupakan akar dari tingginya angka tindka pidana. Melihat kasus kriminalitas di Papua harus dilhat lebih kompleks, dan bukan semata-mata angka. Hukum Indonesia yang tidak berpihak kepada kelompok marginal (terutama kelompok miskin) maka dia akan menutup akses keadilan. Disporposionalitas penghukuman bagi mereka yang miskin, buta hukum, tidka mendapat bantuan hukum berkualitas menjadi persoalan penegakan hukum dan kemampuan pengurangan angka kriminalitas (tindak pidana).

Berdasarkan pemeriksaan Tempo, klaim bahwa Masalah utama Papua, tidak ada keadilan adalah BENAR.

Pada 2020 lalu pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) memperkuat keberadaan titik akses internet di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

“BAKTI di NTT sudah membangun 753 titik akses internet, itu adalah internet gratis yang langsung dihubungkan dengan satelit,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika kala itu, Johnny G Plate dalam sambutannya pada acara peresmian akses internet yang berlangsung di Kantor Desa Woloklibang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Jumat (26/6/2020) lalu.

Jumlah itu lebih sedikit dibandingkan di Pulau Jawa. Bahkan lebih sedikit dari Jawa Barat. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2020, dari 5.312 desa di Jawa Barat, sebesar 80 persen atau sebanyak 4.250 desa sudah memiliki akses internet. Sedangkan 20 persen atau sebanyak 1.062 desa belum memiliki akses internet.

Dosen Ekonomi dan Peneliti untuk Isu Korupsi dan Good Governance Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zuhairan Yunmi Yunan membenarkan penggunaan internet lebih banyak di Pulau jawa. Mengutip data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) pengguna internet di Indonesia mencapai 210 juta jiwa atau 77,02 persen dari jumlah penduduk. Namun masih ada sekitar 23 persen yang belum sama sekali dapat mengakses internet untuk berbagai tujuan.

"Survei APJII menunjukkan kontribusi pengguna internet sebagian besar berada di Pulau Jawa (43,92 persen), Sumatera (16,63 persen), dan Sulawesi (5,53 persen). Sedangkan lainnya di bawah lima persen, yaitu Kalimantan (4,88 persen), Nusa Tenggara (2,71 persen), Papua (1,38 persen), Bali (1,17 persen), dan Maluku (0,83 persen). Menunjukkan bahwa pengguna Internet di Indonesia Timur Kurang Dari 5%," kata Zuhairan (12/12/23).