Beredar surat undangan mengatasnamakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan pungutan biaya. Dalam narasi yang beredar, dijelaskan jika LKPP akan menggelar acara pada 4 hingga 5 September 2020 di sebuah hotel di wilayah Bali. Disebutkan juga bahwa panitia hanya akan menanggung satu peserta dari total 35 kapasitas peserta. Sehingga 34 lainnya harus menanggung keseluruhan biaya.

Menanggapi informasi yang mencatut pihaknya, LKPP pun akhirnya angkat bicara. Melansir dari media sosial Twitter resmi @LKPP_RI, dijelaskan bahwa surat tersebut bukanlah produk atau dikeluarkan oleh LKPP. Masyarakat diimbau waspada, dikarenakan adanya indikasi dengan modus penipuan pada surat undangan tersebut.

Berikut klarifikasi lengkap dari LKPP:

“Haloo Sob! Waspada penipuan bermodus surat undangan palsu yang mengatasnamakan LKPP yaa. Pastikan surat/undangan resmi dikeluarkan oleh LKPP dan bertanda tangan elektronik yaa. Ingat! LKPP tidak pernah memungut biaya apapun dari peserta sosialisasi/bimbingan teknis. #Penipuan”

Surat palsu. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan bahwa surat tersebut adalah tidak benar alias hoaks. LKPP mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan mengkroscek ulang segala informasi di platform resmi.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Medcom, klaim bahwa Habib Rizieq Shihab bersumpah tidak akan masuk ke Indonesia seumur hidup adalah klaim yang salah.

Faktanya, tidak ada informasi valid mengenai hal tersebut. Justru, baru-baru ini Habib Rizieq secara tersirat kembali menginginkan pulang ke Indonesia. Namun Rizieq mengklaim dirinya tidak bisa pulang karena dicekal Pemerintah Arab Saudi atas permintaan Pemerintah Indonesia.

Dilansir Suara.com, Rizieq menegaskan dirinya tidak takut pulang ke Indonesia. Akan tetapi, klaim Rizieq, ketakutan ada di pihak rezim. “Jadi bukan saya yang takut pulang, tapi rezim Jokowi yang takut saya pulang. Kira-kira jelas enggak? Takbir!!!” tulis Suara.com dalam laporannya, Selasa 1 September 2020.

Sementara itu, pihak Istana mengklaim tidak pernah menghalangi kepulangan Rizieq ke Indonesia. Rizieq diminta berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi, jika ingin pulang.

“Saya tidak tahu secara teknis tentang negosiasi. Kalau menurut saya sih apa yang dinegosiasikan? Tidak ada yang bermasalah sebenarnya. Pak Rizieq mau pulang, pulang aja, kan begitu,” tulis Medcom.id dalam laporannya, Selasa 26 November 2019 lalu.

Tidak ada informasi valid mengenai hal tersebut. Justru, baru-baru ini Habib Rizieq secara tersirat kembali menginginkan pulang ke Indonesia. Namun Rizieq mengklaim dirinya tidak bisa pulang karena dicekal Pemerintah Arab Saudi atas permintaan Pemerintah Indonesia.

Melalui pesan berantai Whatsapp, beredar informasi seputar Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang akan memberi dana santunan kepada TKW/TKI dari Uni Emirat Arab sebesar AED (dirham Uni Emirat Arab)30 ribu. Menurut narasi yang beredar, hal itu dilakukan BP2MI dalam rangka program BPJS Jaminan Kesehatan dan Kedisiplinan Dalam Bekerja Tahun 2019/2020.

Namun pasca dilakukan penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa informasi pemberian dana santunan adalah palsu alias hoaks. Melalui media sosial resmi Instagram @bp2mi_ri, dinyatakan pihak BP2MI tidak mengeluarkan atau mengedarkan pesan seperti halnya yang beredar. Diimbau kepada masyarakat untuk senantiasa waspada dikarenakan pesan tersebut mempunyai indikasi modus penipuan.

Berikut klarifikasi oleh @bp2mi_denpasar:

Selamat siang, #sobatmigran
Belakangan ini sedang marak penipuan di media sosial yg mengatasnamakan #bp2mi serta jajarannya. Dimohon untuk tidak mudah percaya dan tetap waspada karena BP2MI tidak pernah membagikan dana santunan seperti yang dinyatakan di pesan #hoax yang beredar.
Sekedar info dari admin, BP2MI dipimpin oleh seorang kepala badan (Bapak Benny Rhamdani), bukan ketua umum kantor. ? Jika Sobat Migran memperoleh pesan mencurigakan yang mengatasnamakan BP2MI ataupun UPT BP2MI Denpasar, bisa melapor atau meminta konfirmasi melalui hotline kami di +62816-886-604 ??

Informasi tersebut palsu. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyatakan narasi terkait pemberian dana santunan adalah hoaks. Masyarakat diminta waspada, dikarenakan adanya indikasi modus penipuan dari pesan yang beredar.

Politikus PKS Netty Heryawan dikabarkan meninggal dunia pada 1 September 2020 kemarin. Informasi tersebut ramai menjadi pertanyaan warganet dan awak media melalui pesan berantai yang langsung ditujukan ke Netty. Namun pasca dilakukan penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa informasi meninggalnya Netty adalah palsu alias hoaks.

Melalui media sosial Twitter dan Facebook, Netty memberikan klarifikasi terkait dengan kondisinya. Netty menuturkan jika dirinya dalam kondisi sehat dan masih beraktifitas seperti biasa.

Berikut klarifikasi lengkap Netty Heryawan:

Sejak shubuh tadi pagi banyak yang mengirim pesan dan menelpon saya menanyakan kebenaran informasi yang mengabarkan saya meninggal dunia,
.
.
Di perjalanan menuju kantor beberapa orang menanyakan hal yang sama,
.
.
Bahkan, di ruang sidang pun masih ada yang menelpon sambil menangis,
.
.
Akhirnya, saya buat klarifikasi ini untuk meluruskan.
.
Insya Allah saya ambil hikmahnya dari kejadian ini;
.
Pertama, banyak teman yang mendoakan dan bersilaturrahim,
.
Kedua, berita tersebut menjadi self-reminder bagi saya untuk selalu bersiap, mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat, dan menutup mata dalam keadaan husnul khatimah. Aamiin.

Informasi tersebut palsu. Melalui media sosial miliknya, Netty Prasetiyani mengonfirmasi dirinya dalam kondisi sehat.