Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa foto tersebut adalah foto Ugur Sahin, pendiri BioNTech, ketika masih kecil bersama keluarganya yang baru tiba di Jerman dari Turki, menyesatkan. Foto itu memang merupakan foto keluarga imigran Turki yang datang ke Jerman pada 1965, tapi bukan keluarga Sahin. Keluarga dalam foto itu berasal dari Aksaray, sedangkan Sahin berasal dari Iskenderun. Selain itu, bocah laki-laki berkaos kuning dalam foto itu saat ini menjadi master mesin bubut.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri akun Instagram @hannykristianto itu. Hasilnya, ditemukan bahwa akun ini memang pernah mengunggah gambar Rizieq Shihab tersebut beberapa hari yang lalu. Namun, pemilik akun ini, Hanny Kristianto, bukanlah bos JNE.
Gambar tangkapan layar akun Instagram milik Hanny Kristianto.
Klaim bahwa Hanny merupakan bos JNE pernah beredar sebelumnya. Klaim itu disertai dengan foto yang memperlihatkan Hanny tengah bersama Rizieq. Namun, berdasarkan penelusuran Tempo di situs resmi JNE, tidak ada nama Hanny dalam jajaran direksi. Pendiri JNE pun bukan Hanny, melainkan Djohari Zein.
Saat ini, Hanny menjabat sebagai Sekretaris Yayasan Mualaf Center Indonesia (MCI). Informasi itu tercantum dalam situs resmi MCI, mualaf.com. Kisah Hanny sebagai mualaf hingga menjadi Sekretaris MCI pun pernah dimuat oleh situs media Detik.com pada 23 Juni 2015.
Presiden Direktur JNE, Mohamad Feriadi, juga telah mengklarifikasi bahwa Hanny bukan bagian dari JNE. Dilansir dari Jawapos.com, Feriadi mengatakan Hanny tidak termasuk dalam enam orang yang kini memegang saham JNE. Menurut dia, Hanny merupakan Direktur Ikhlaas Foundation dan Sekretaris MCI.
Dalam situs resmi JNE, memang tercantum bahwa Mohamad Feriadi merupakan Presiden Direktur JNE. Selain Feriadi, terdapat dua direktur JNE lainnya, yakni Edi Santoso dan Chandra Fireta. Dilansir dari Konta n, Feriadi merupakan anak dari Soeprapto Suparno, pemilik PT Titipan Kilat (TIKI).
Dikutip dari Bisnis.com, Feriadi menjabat sebagai Presiden Direktur JNE sejak 2015. Sebelumnya, posisi ini ditempati oleh Djohari Zein. Djohari merupakan pendiri JNE pada 26 November 2020. Saat ini, seperti tertulis dalam situs pribadinya, Djohari menjabat sebagai Komisaris Utama JNE.
Seruan Boikot JNE
Berdasarkan arsip berita  Tempo, seruan boikot bermula saat akun Twitter JNE mengunggah ucapan selamat ulang tahun ke-30 dari juru bicara Persaudaraan Alumni 212 Haikal Hassan. JNE pun disebut sebagai salah satu pendukung Haikal, yang juga merupakan Sekretaris Jenderal HRS Center, lembaga bentukan Rizieq Shihab.
Merespons isu ini, pada 11 Desember 2020, Mohamad Feriadi mengatakan, "JNE sebagai perusahaan pengiriman ekspres dan logistik bersifat netral." Ia menyebut perusahaannya merangkul semua golongan dan tidak memandang latar belakang agama, suku, ras, dan pandangan politik apa pun.
Akun Twitter  JNE  memang tidak hanya mengunggah ucapan selamat ulang tahun dari Haikal. Akun ini juga membagikan ucapan selamat dari tokoh lain, termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 11 Desember 2020. Tahun ini, JNE tepat berumur 30 tahun setelah didirikan pada 1990.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa unggahan di Instagram yang berisi gambar pemimpin FPI Rizieq Shihab tersebut berasal dari bos JNE, keliru. Akun yang mengunggah gambar itu adalah akun milik Hanny Kristianto. Namun, Hanny bukan bos JNE. Saat ini, Hanny menjabat sebagai Direktur Ikhlaas Foundation dan Sekretaris MCI. Sementara itu, Presiden Direktur JNE kini dijabat oleh Mohamad Feriadi. Adapun pendiri JNE adalah Djohari Zein, yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama JNE.
CHRISSTELLA EFIVANIA ROSALINE | ANGELINA ANJAR SAWITRI
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri gambar-gambar dalam unggahan akun Korean People & Idol Posting V2 denganreverse image tool Source. Penelusuran juga dilakukan dengan memasukkan kata kunci “Juliari Batubara” dalam huruf Jepang pada mesin pencari Google.
Hasilnya, ditemukan bahwa artikel dalam gambar tangkapan layar unggahan akun Korean People & Idol Posting V2 ditulis oleh jurnalis Jepang yang bernama Hidefumi Nogami. Artikel terkait korupsi bansos Covid-19 di Indonesia itu dimuat pada 7 Desember 2020 di dua situs, yakni Asahi.com dan Cha-ganju.com.
Namun, artikel ini sama sekali tidak menyebut bahwa bansos Covid-19 yang diduga dikorupsi oleh mantan Mensos Juliari Batubara adalah pinjaman dari Perdana Menteri Jepang. Berikut isi dari artikel yang berjudul "Menteri Sosial Indonesia ditangkap: bantuan Corona lebih dari 100 juta yen" itu:
"Pada tanggal 6 (Desember 2020), badan penyelidik korupsi Indonesia menangkap Menteri Sosial Juliari (48) atas dugaan suap karena menerima uang tunai senilai 120 juta yen dari distribusi untuk penanggulangan virus Corona. Pada November lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan baru saja ditangkap atas tuduhan korupsi di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Badan investigasi independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan bahwa kasus Juliari terkait proyek pemerintah yang mendistribusikan kebutuhan pokok, seperti beras, minyak, dan gula, kepada pekerja non-reguler dari Mei hingga Desember, dengan nilai Rp 300 ribu (sekitar 2.200 yen) per kantong, di mana dari setiap kantong, ia diduga menerima Rp 10 ribu (sekitar 74 yen) sebagai suap dari beberapa vendor. Dikatakan bahwa total uang Rp 17 miliar rupiah (sekitar 125 juta yen) diberikan kepada Juliari.
KPK menggeledah tempat pengiriman uang di Jakarta pada dini hari tanggal 5. Mereka menyita uang tunai sekitar 107 juta yen. Koper yang berisi uang dalam bentuk rupiah dan dolar AS itu dibuka dalam konferensi pers. Dalam urusan distribusi ini, Kementerian Sosial telah menandatangani kontrak dengan kontraktor senilai Rp 5,9 triliun (sekitar 43,7 miliar yen), dan KPK sedang menyelidiki sisa dakwaan.
Juliari adalah anggota parlemen dari Partai Demokrasi Perjuangan, yang juga merupakan partai Presiden Joko, dan masuk kabinet untuk pertama kalinya dalam pemerintahan Joko periode kedua pada Oktober tahun lalu. Pada 25 November, KPK baru saja menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Eddie karena suap ekspor bayi lobster. Joko mengatakan dalam pertemuan tanggal 6, "Kami akan menghormati prosedur peradilan KPK," dan mengumumkan pengangkatan penggantinya."
Kasus Juliari Batubara
Berdasarkan arsip berita Tempo, KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus program bansos Covid-19 pada 6 Desember 2020. Juliari diduga menerima hadiah atau janji oleh penyelenggara negara berkaitan dengan penyaluran bansos di Jabodetabek 2020.
"KPK menetapkan lima tersangka. Pertama, sebagai penerima, yaitu saudara JPB, MJS, dan AW. Sementara sebagai pemberi adalah AIM dan HS," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers virtual pada Minggu dini hari, 6 Desember 2020.
"Saudara PJB selaku menteri sosial menunjuk MJS dan AW sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam pelaksanaan proyek dengan cara penunjukan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan pada Kemensos melalui MJS," ujar Firli.
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan pejabat di Kemensos pada Sabtu dini hari, 5 Desember 2020. Firli menyebut penangkapan itu berkaitan dengan program bansos Kemensos. KPK menduga pejabat tersebut menerima hadiah dari vendor penyedia barang dan jasa dalam bansos di Kemensos untuk penanganan Covid-19.
Masih dari arsip berita Tempo, KPK menduga bahwa Juliari dan dua bawahannya, MJS dan AW, menarik fee sebanyak Rp 10 ribu dari setiap paket bansos yang disalurkan ke masyarakat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Pinjaman dari Jepang
Pada Oktober 2020 lalu, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga berkunjung ke Indonesia. Dalam kunjungan ini, Suga tidak hanya membahas kerja sama dengan pemerintah Indonesia. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Jepang Yoshida Tomoyuki, kunjungan tersebut juga untuk menindaklanjuti pinjaman sebesar 50 miliar yen atau sekitar Rp 7 triliun dari Jepang bagi Indonesia.
Pinjaman Rp 7 triliun tersebut, menurut Tomoyuki, diperuntukkan bagi penanganan bencana. Bencana dalam hal ini tidak terbatas pada bencana alam saja, tapi juga bencana pandemi Covid-19. Indonesia, kata dia, sah-sah saja jika ingin menggunakan pinjaman tersebut untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi Covid-19 nantinya.
"Kita tahu Indonesia dan Jepang sama-sama rentan terkena bencana alam seperti gempa bumi, tsunami. Dana ini untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana di Indonesia, untuk menyiapkan program-program penanggulangan," ujar Tomoyuki dalam sesi jumpa pers virtual pada 21 Oktober 2020.
Lebih lanjut, Tomoyuki menuturkan bahwa pinjaman ini merupakan pinjaman kedua. Pinjaman pertama dicairkan pada Februari. Nilainya kurang lebih 32 miliar yen atau sekitar Rp 4 triliun. Selain itu, kata Tomoyuki, Jepang juga akan mendorong kerja sama dengan Indonesia melalui pemberian barang dan peralatan medis.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "media Jepang memuat berita yang menyebut bansos Covid-19 yang dikorupsi adalah pinjaman dari Perdana Menteri Jepang" keliru. Artikel yang dibagikan bersama klaim tersebut memang ditulis oleh jurnalis Jepang, Hidefumi Nogami, dan dimuat di dua situs, yakni Asahi.com dan Cha-ganju.com. Namun, artikel ini sama sekali tidak menyebut bahwa bansos Covid-19 yang diduga dikorupsi oleh mantan Mensos Juliari Batubara itu adalah pinjaman dari Perdana Menteri Jepang.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri jejak digital foto di atas denganreverse image toolGoogle dan Bing. Hasilnya, ditemukan bahwa foto yang memperlihatkan tiga penderita bell's palsy tersebut tidak ada kaitannya dengan vaksin Covid-19 Pfizer.
Foto itu kerap digunakan dalam artikel kesehatan tentang bell's palsy. Beberapa artikel pun terbit sebelum vaksin Pfizer menjalani uji klinis tahap 3. Artikel-artikel ini umumnya tidak menyebut bahwa bell's palsy yang dialami tiga orang itu diakibatkan oleh vaksin Covid-19. Di situs kesehatan BMJ Best Practice misalnya, foto itu digunakan dalam artikel yang membahas diagnosis klinis bell's palsy. Artikel ini terbit pada 20 November 2019.
Foto tersebut juga pernah digunakan oleh situs kesehatan NCCMED pada Juni 2020 dalam artikelnya berjudul "What are the causes of Bell’s palsy?". Dalam artikel ini, tidak ada penjelasan bahwa bell's palsy disebabkan oleh vaksin Covid-19. Sebaliknya, artikel itu menjelaskan bahwa Bell's paralysis, atau facial palsy, adalah lumpuh atau lemahnya otot wajah yang parah di satu sisi wajah. Hal ini diduga karena peradangan saraf yang mengontrol otot wajah.
Di Facebook, foto itu juga pernah digunakan pada 30 Juni 2020 sebagai media promosi terapi bell's palsy oleh akun yang berbasis di Manila, Filipina, Golden Ager-Physical Therapy and Caregiver Services. Selain itu, akun terapis Longevita-Centro Clinico e Fisioterapico dari Brasil juga pernah menggunakan foto tersebut pada 19 Juli 2020 untuk menjelaskan bell's palsy.
Vaksin Covid-19 dan Bell's Palsy
Dikutip dari jurnal sains Nature edisi 11 Desember 2020, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) telah memberikan izin penggunaan darurat vaksin Covid-19 yang dibuat oleh Pfizer bersama BioNTech. Keputusan ini didasarkan pada data lebih dari 43 ribu relawan yang telah menerima suntikan vaksin kedua.
Analisis terhadap 170 kasus pertama Covid-19 dalam kelompok tersebut menunjukkan bahwa vaksin ini 95 persen efektif mencegah infeksi SARS-CoV-2, virus Corona penyebab Covid-19, yang bergejala. Hasil uji coba tersebut telah dipublikasikan pada 10 Desember 2020 di The New England Journal of Medicine.
Vaksin itu disebut aman, di mana uji coba menemukan efek samping yang umum terjadi, seperti kelelahan, sakit kepala, dan demam. Ditemukan pula empat kasus bell's palsy, suatu kondisi yang secara sementara melemahkan beberapa otot di wajah, di antara mereka yang menerima vaksin. Tapi FDA tidak bisa secara pasti mengaitkan kondisi tersebut dengan vaksin.
Petugas medis FDA, Susan Wollersheim, mengatakan kepada komite bahwa frekuensi bell's palsy ini tidak biasa terjadi pada populasi umum. Menurut dia, salah satu peserta penelitian yang terkena dampaknya memang memiliki riwayat kondisi tersebut.
Menurut Jason Hinman, asisten profesor neurologi dari Bell's Palsy David Geffen School of Medicine, University of California Los Angeles, bell's palsy disebabkan oleh kerusakan pada saraf kranial ketujuh, salah satu saraf wajah. "Ini bisa terjadi akibat trauma, tapi lebih sering terjadi karena infeksi virus pada saraf itu sendiri," katanya dikutip dari situs Health.
Dia menegaskan bahwa bell's palsy bukan disebabkan oleh SARS-CoV-2. Menurut dia, bell's palsy bisa disembuhkan dalam waktu singkat, hitungan minggu. Meskipun, dalam kasus yang parah, bisa menyebabkan kelumpuhan wajah permanen. Satu dari empat relawan penerima vaksin yang mengalami bell's palsy pun telah pulih.
Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa tidak ada hubungan antara vaksin Covid-19 dan bell's palsy. Insiden ini bisa menimpa 20 orang dalam 100 ribu populasi. "Saya tidak bisa membuat koneksi langsung dengan vaksin, dan menduga ini adalah kebetulan. Insiden normal bell's palsy kira-kira 20 dari 100 ribu orang. Studi vaksin Pfizer memeriksa 38 ribu pasien. Jadi, empat kasus akan berada dalam insiden normal bell's palsy yang diamati."
Masalah serupa pernah muncul beberapa dekade lalu, ketika beberapa orang mengalami bell's palsy setelah mendapatkan vaksin influenza. Namun, tidak ada penelitian yang pernah menemukan hubungan antara vaksin flu dan bell's palsy.

Berdasarkan pemeriksaan Tempo, klaim bahwa tiga foto di atas adalah foto relawan yang mengalami bell's palsy setelah menerima vaksin Covid-19 Pfizer, keliru. Tiga foto itu kerap dipakai dalam berbagai artikel kesehatan tentang bell's palsy, bahkan sebelum vaksin Pfizer menjalani uji klinis tahap 3. Memang benar ada empat relawan uji klinis vaksin Pfizer di AS yang mengalami bell's palsy. Namun, sejumlah ilmuwan menyatakan bahwa itu adalah kebetulan. Tidak ada hubungan langsung antara vaksin dengan bell's palsy atau kelumpuhan otot wajah. Di AS, bell's palsy rata-rata dialami 20 orang dalam 100 ribu populasi.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id