Beredar sebuah pesan mencatut media sosial TikTok, yang berisi ajakan untuk bergabung menjadi mitra dengan tawaran komisi sebesar Rp.300.000,00/hari. Pesan ini dikirimkan melalui direct massage (DM) Instagram oleh seseorang yang mengaku sebagai agen, dengan nama akun @trananlai5982, yang kemudian mengarahkan penerima pesan untuk menghubungi tutor melalui tautan Whatsapp. Lalu apakah benar, Tiktok membuka program untuk bergabung menjadi mitra dengan tawaran komisi sebesar Rp.300.000,00/hari?

Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai hal ini, ditemukan informasi yang menunjukkan adanya indikasi penipuan terkait dengan pesan yang beredar tersebut. Melansir dari berbagai ulasan artikel, disebutkan bahwa terdapat berbagai jenis penipuan yang mengatasnamakan beberapa nama-nama platform besar, salah satunya adalah TikTok. Penipuan tersebut dapat berupa tawaran pekerjaan paruh waktu, pemberian hadiah dan lain sebagainya.

Ulasan pada halaman Pusat Keamanan TikTok juga telah mengimbau masyarakat untuk berhati-hati apabila menerima informasi yang mengatasnamakan TikTok. Salah satunya adalah scam phishing, yang biasanya sering dilakukan melalui situs web palsu, email, atau teks yang tampaknya mewakili perusahaan yang sah. Melansir dari halaman support.tiktok.com juga disebutkan bahwa pesan resmi dari TikTok kepada pengguna hanya akan dikirimkan melalui pesan di menu kotak masuk pada akun TikTok pribadi pengguna, ataupun melalui jalur komunikasi resmi milik TikTok.

Jadi dapat disimpulkan, pesan yang mengatasnamakan TikTok dengan tawaran menjadi mitra dengan komisi sebesar Rp.300.000,00/hari, merupakan informasi yang tidak benar dan termasuk ke dalam kategori fabricated content atau konten palsu.

Faktanya, TikTok tidak pernah membuka lowongan resmi untuk menjadi mitra dengan tawaran komisi yang disampaikan melalui pesan DM Instagram. Segala informasi resmi dari TikTok hanya akan disampaikan melalui jalur komunikasi resmi milik TikTok ataupun melalui menu kotak masuk pada akun TikTok pribadi pengguna.

Beredar sebuah unggahan melalui media sosial Instagram, judul sebuah artikel yang diketahui milik media democrazy.id, berjudul "Pemerintah akhirnya Akui, DANA Tapera Akan 'DIPINJAM' Negara untuk Menutup Defisit APBN". Unggahan ini disebarkan oleh akun @indonesia.core yang kemudian mengundang ribuan reaksi dari pengguna Instagram. Lalu, apakah benar bahwa Dana Tapera akan digunakan oleh pemerintah untuk menutupi defisit APBN?

Setelah melakukan penelusuran terhadap isi artikel milik Democrazy.id tersebut, tidak didapati klaim resmi dari pihak terkait yang menyebutkan bahwa pemerintah akan pakai Dana Tapera untuk menutup defisit APBN. Sebaliknya, di dalam ulasannya terdapat keterangan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, yang menyebut bahwa sebagian iuran Tapera masyarakat akan diinvestasikan ke instrumen sukuk dan Surat Berharga Negara (SBN).

"Harapannya, BP Tapera bisa mendapatkan return. Yang tentunya kalau return-nya baik, ya ini bisa mem-finance lebih banyak perumahan masyarakat," ucapnya.

Melansir dari Kompas.id, Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Saiful Islam, menepis isu Tapera akan digunakan untuk menambah pendapatan negara. Saiful menuturkan bahwa dana Tapera tidak akan masuk ke APBN. Dana Tapera yang dimiliki oleh peserta akan dicatat pada akun Single Investor Identification (SID).

Jadi dapat disimpulkan, klaim pada judul yang menyebutkan bahwa pemerintah akhirnya mengakui bahwa dana Tapera akam digunakan untuk tutupi defisit APBN adalah klaim yang keliru. Konten tersebut dapat dikategorikan sebagai misleading content atau konten menyesatkan.

Faktanya, tidak ada keterangan atau informasi resmi dari pemerintah yang menyebutkan bahwa dana Tapera akan dipinjam untuk tutupi defisit APBN.

Sidang perdana praperadilan yang diajukan oleh tersangka utama kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Pegi Setiawan, terkait dengan penetapan sebagai tersangka oleh Polda Jabar ditunda hingga 1 Juli karena termohon tak hadir.

Humas PN Bandung Dalyusra mengatakan bahwa seharusnya sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan kuasa hukum Pegi Setiawan digelar pada 24 Juni 2024. Namun, termohon dari Polda Jabar tidak hadir.

Untuk itu, kata Dalyusra, sidang perdana gugatan praperadilan diagendakan kembali pada tanggal 1 Juli mendatang di PN Bandung.

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan memanggil kembali termohon untuk kali kedua. Jika tidak hadir, sidang akan dilanjutkan tanpa kehadiran termohon.

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan pihak dari tim kuasa hukumnya beralasan harus mengikuti agenda kepolisian yang sudah terjadwal sebelumnya pada tanggal tersebut.

"Polda Jabar telah menerima jadwal sidang praperadilan pertama pada tanggal 24 Juni 2024, namun dikarenakan bahwa Polda Jabar telah ada agenda kegiatan yang sudah ada sebelumnya, sehingga pada sidang praperadilan perdana Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut," kata Jules, dilansir dari ANTARA.

Dalam video tersebut juga tidak ada narasi Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo mencopot jabatan Kapolda Jabar.

Klaim: Jokowi dan Kapolri copot jabatan Kapolda Jabar karena sengaja batalkan sidang Pegi, tersangka Vina Cirebon

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Beredar sebuah video di Youtube yang membagikan sebuah klaim mengenai Presiden Jokowi yang menyeret Anies Baswedan ke KPK karena telah menolak Kaesang menjadi calon wakilnya di Pilgub DKI 2024.

Namun saat disimak isi video tersebut hanya membahas tentang prediksi pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengenai Anies Baswedan yang pasti akan menolak jika diduetkan dengan putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, pada Pilkada DKI Jakarta 2024.

Jamiluddin meyakini Anies akan komitmen terhadap perubahan. Jamiluddin meyakini para pendukung perubahan pasti akan marah dengan keputusan Anies itu.

Hingga akhir video tidak ada informasi yang menyebutkan jika Anies telah dibawa Jokowi ke KPK karena menolak untuk berduet dengan Kaesang.

Faktanya isi video tersebut hanya membahas tentang prediksi dari Jamiluddin Ritonga mengenai Anies Baswedan yang pasti akan menolak jika diduetkan dengan putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, pada Pilkada DKI Jakarta 2024.