(GFD-2023-14446) Cek Fakta: Ganjar Sebut Pelayanan Publik Masih Buruk, Pendeta di Papua Bantu Persalinan Hasil Belajar dari YouTube
Sumber:Tanggal publish: 12/12/2023
Berita
Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, mengatakan fasilitas publik di Papua masih minim. Dia bilang, ada seorang pendeta di Papua yang menolong ibu yang akan melahirkan berbekal pengetahuan dari YouTube karena tidak ada puskesmas.
Hasil Cek Fakta
Dari hasil cek fakta tim Medcom.id, klaim bahwa ada seorang pendeta di Papua yang menolong ibu yang akan melahirkan berbekal pengetahuan dari YouTube karena tidak ada puskesmas adalah benar. Dikutip dari pustakalewi.com, seorang pendeta bernama Leonard Batfeny, curhat soal minimnya sarana dan prasarana kesehatan di daerah perbatasan tersebut.
Pendeta Leo, yang biasanya disapa dengan penuh keakraban, berbagi kisahnya pada forum dialog di Desa Waninggap Nanggo, Merauke. Beliau adalah seorang pendeta yang harus menjalani peran sebagai penyedia layanan kesehatan.
"Saya adalah seorang pendeta. Saya tidak memiliki pengetahuan dalam bidang kesehatan. Namun, keadaan memaksa saya untuk juga melayani kebutuhan kesehatan masyarakat di sini," ujar Leo.
Dia kemudian menceritakan pengalamannya kepada Ganjar yang hadir pada dialog tersebut, menceritakan bagaimana dia telah menyelamatkan warga yang sakit di perbatasan dengan Papua Nugini, meskipun tanpa jalan yang layak dan fasilitas kesehatan yang memadai. Bahkan, dia pernah bertindak sebagai seorang bidan ketika seorang ibu yang membutuhkan perawatan medis tidak dapat mengakses fasilitas kesehatan.
"Iya, saya pernah membantu persalinan, hanya dengan pengetahuan yang saya peroleh dari menonton YouTube. Karena di sini tidak ada Puskesmas," jelasnya.
Pendeta Leo, yang biasanya disapa dengan penuh keakraban, berbagi kisahnya pada forum dialog di Desa Waninggap Nanggo, Merauke. Beliau adalah seorang pendeta yang harus menjalani peran sebagai penyedia layanan kesehatan.
"Saya adalah seorang pendeta. Saya tidak memiliki pengetahuan dalam bidang kesehatan. Namun, keadaan memaksa saya untuk juga melayani kebutuhan kesehatan masyarakat di sini," ujar Leo.
Dia kemudian menceritakan pengalamannya kepada Ganjar yang hadir pada dialog tersebut, menceritakan bagaimana dia telah menyelamatkan warga yang sakit di perbatasan dengan Papua Nugini, meskipun tanpa jalan yang layak dan fasilitas kesehatan yang memadai. Bahkan, dia pernah bertindak sebagai seorang bidan ketika seorang ibu yang membutuhkan perawatan medis tidak dapat mengakses fasilitas kesehatan.
"Iya, saya pernah membantu persalinan, hanya dengan pengetahuan yang saya peroleh dari menonton YouTube. Karena di sini tidak ada Puskesmas," jelasnya.
Kesimpulan
Klaim bahwa ada seorang pendeta di Papua yang menolong ibu yang akan melahirkan berbekal pengetahuan dari YouTube karena tidak ada puskesmas adalah benar. Penilaian ini diberikan ketika sumber yang kredibel membenarkan klaim tersebut valid.
(GFD-2023-14445) CEK FAKTA Prabowo Sebut Indonesia Masih Aman Damai dan Terkendali
Sumber:Tanggal publish: 12/12/2023
Berita
Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengklaim Indonesia masih aman, damai dan terkendali. Prabowo juga menyebut harga-harga pangan masih terkendali.
Hal ini disampaikan Prabowo dalam ajang debat perdana Pilpres 2024 di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (12/12/2023).
"Kita paham, kita mengerti masih banyak kekurangan, tetapi kita harus bersyukur di tengah dunia yang penuh tantangan ketidakpastian, di mana perang terjadi di mana-mana, di mana, di mana negara-negara begitu banyak yang terjadi perang saudara, kerusuhan. Indonesia masih aman, Indonesia masih damai, Indonesia masih terkendali, harga-harga masih terkendali, ekonomi untuk rakyat kita masih aman. Karena apa? Karena kepemimpinan, karena apa, karena manajemen negara yang berhasil," kata Prabowo.
Hal ini disampaikan Prabowo dalam ajang debat perdana Pilpres 2024 di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (12/12/2023).
"Kita paham, kita mengerti masih banyak kekurangan, tetapi kita harus bersyukur di tengah dunia yang penuh tantangan ketidakpastian, di mana perang terjadi di mana-mana, di mana, di mana negara-negara begitu banyak yang terjadi perang saudara, kerusuhan. Indonesia masih aman, Indonesia masih damai, Indonesia masih terkendali, harga-harga masih terkendali, ekonomi untuk rakyat kita masih aman. Karena apa? Karena kepemimpinan, karena apa, karena manajemen negara yang berhasil," kata Prabowo.
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan laporan Global Peace Index (GPI), dalam konteks Asia, tren kriminalitas di Indonesia pada tahun 2021-2023 menempati peringkat ke-8, meningkat 0.48 poin.
Peningkatan kriminalitas di Indonesia masuk 10 besar bersama Kamboja, Turki, Iran, Suriah, Lebanon, Afghanistan, Irak, dengan Myanmar di peringkat pertama.
Kendati demikian, pada tingkat negara aman pada laporan GPI 2022, Indonesia memiliki warna hijau atau kategori aman/damai dengan skor 1.8 dan menempati urutan 47 dari 163 negara dunia. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2021, posisi Indonesia ini turun 2 peringkat atau minus 0.019.
Sementara jumlah tindak kejahatan di Indonesia cenderung menurun dalam 1 dekade atau 10 tahun terakhir.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, menunjukkan sebanyak 239,48 ribu kejadian tindak kejahatan/pidana dilaporkan di seluruh Indonesia.
Jumlah ini menurun 3,13 persen dari tahun sebelumnya dan berkurang 29,8 persen dibandingkan tahun 2012.
Jumlah kejadian kejahatan ini secara nasional konsisten turun setiap tahun sejak tahun 2017 dan mencapai level terendah pada tahun 2021.
Adapun terkait harga pangan, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperkirakan kenaikan harga kebutuhan pokok akan terus berlanjut. Pada November 2023, komoditas pangan menjadi penyumbang inflasi terbesar.
Hal ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga tahun depan.
BPS mencatat, per November 2023, inflasi bulanan dan tahunan masih meningkat. Pada periode tahunan, angka inflasi mencapai 2,86 persen atau naik dari 2,56 persen pada Oktober 2023.
Selain itu Indeks Harga Konsumen (IHK) juga naik dari 112,85 pada November 2022 menjadi 116,08 pada November 2023.
Sedangkan inflasi bulanan tercatat 0,38 persen atau naik dari Oktober 2023 sebesar 0,17 persen.
Cabai rawit jadi komoditi yang memberi andil 0,08 persen terhadap inflasi umum. Cabai rawit sendiri mengalami inflasi sebesar 43,27 persen. Sedangkan bawang merah memiliki inflasi 11,49 persen dan memberi andil 0,03 persen terhadap inflasi umum.
Peningkatan kriminalitas di Indonesia masuk 10 besar bersama Kamboja, Turki, Iran, Suriah, Lebanon, Afghanistan, Irak, dengan Myanmar di peringkat pertama.
Kendati demikian, pada tingkat negara aman pada laporan GPI 2022, Indonesia memiliki warna hijau atau kategori aman/damai dengan skor 1.8 dan menempati urutan 47 dari 163 negara dunia. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2021, posisi Indonesia ini turun 2 peringkat atau minus 0.019.
Sementara jumlah tindak kejahatan di Indonesia cenderung menurun dalam 1 dekade atau 10 tahun terakhir.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, menunjukkan sebanyak 239,48 ribu kejadian tindak kejahatan/pidana dilaporkan di seluruh Indonesia.
Jumlah ini menurun 3,13 persen dari tahun sebelumnya dan berkurang 29,8 persen dibandingkan tahun 2012.
Jumlah kejadian kejahatan ini secara nasional konsisten turun setiap tahun sejak tahun 2017 dan mencapai level terendah pada tahun 2021.
Adapun terkait harga pangan, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperkirakan kenaikan harga kebutuhan pokok akan terus berlanjut. Pada November 2023, komoditas pangan menjadi penyumbang inflasi terbesar.
Hal ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga tahun depan.
BPS mencatat, per November 2023, inflasi bulanan dan tahunan masih meningkat. Pada periode tahunan, angka inflasi mencapai 2,86 persen atau naik dari 2,56 persen pada Oktober 2023.
Selain itu Indeks Harga Konsumen (IHK) juga naik dari 112,85 pada November 2022 menjadi 116,08 pada November 2023.
Sedangkan inflasi bulanan tercatat 0,38 persen atau naik dari Oktober 2023 sebesar 0,17 persen.
Cabai rawit jadi komoditi yang memberi andil 0,08 persen terhadap inflasi umum. Cabai rawit sendiri mengalami inflasi sebesar 43,27 persen. Sedangkan bawang merah memiliki inflasi 11,49 persen dan memberi andil 0,03 persen terhadap inflasi umum.
(GFD-2023-14444) CEK FAKTA: Klaim Anies Soal Ribuan Anak Alami Kekerasan Karena Kritik Pemerintah
Sumber:Tanggal publish: 12/12/2023
Berita
"Ada ribuan anak bangsa yang mengkritik pemerintah mereka justru dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan benturan bahkan gas air mata," ujar Anies
Hasil Cek Fakta
Bisnis.com, JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menyebutkan ada ribuan anak bangsa yang mengalami kekerasan karena mengkritik pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Anies dalam acara debat pertama Pilpres 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat pada Selasa (12/12/2023) malam. "Ada ribuan anak bangsa yang mengkritik pemerintah mereka justru dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan benturan bahkan gas air mata," ujar Anies. Berdasarkan penelusuran, data KontraS menunjukkan sepanjang Juli 2022 hingga Juni 2023 terjadi 622 kekerasan melibatkan polisi sebagai pelaku. Sementara itu, Komnas HAM mencatat terdapat 44 kasus terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi sepanjang 2020-2021. Dari 44 kasus itu, pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang digital mendominasi di (52%). Lebih lanjut, pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi juga terjadi pada karya jurnalistik sebanyak 19%, opini publik sebanyak 17%, diskusi ilmiah sebesar 10%, dan kesaksian di pengadilan sebesar 2%
(GFD-2023-14443) Cek Fakta: Klaim Anies yang Menyebut Penyelenggaraan Pemerintahan Tidak Sesuai Prinsip Hukum
Sumber:Tanggal publish: 12/12/2023
Berita
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengemukakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak sesuai dengan prinsip hukum.
"Kita menyaksikan betapa pada hari-hari ini ketika kita menyelenggarakan pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang kita pegang. Karena itulah kami melihat perubahan ini harus kita kembalikan."
"Negara ini adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa dan kita tidak menginginkan itu terjadi," ujarnya.
Dalam konteks tersebut, ia mengemukakan bahwa saat ini yang terjadi hukum tumpul ke atas.
"Kita menyaksikan betapa pada hari-hari ini ketika kita menyelenggarakan pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang kita pegang. Karena itulah kami melihat perubahan ini harus kita kembalikan."
"Negara ini adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa dan kita tidak menginginkan itu terjadi," ujarnya.
Dalam konteks tersebut, ia mengemukakan bahwa saat ini yang terjadi hukum tumpul ke atas.
Hasil Cek Fakta
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Dio Ashar, berdasarkan data yang ada menunjukan Indonesia selama sembilan tahun terakhir pada titik stagnasi dalam indeks negara hukum.
"Selama sembilan tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indeks Negara Hukum Indonesia mengalami stagnasi. Hasil ini menjadi rapor merah di pengujung kepemimpinan Presiden Jokowi karena menunjukkan keadilan dan reformasi hukum yang tidak pernah menjadi prioritas kebijakan pemerintah."
Ia juga mengemukakan bahwa berdasarkan Indeks negara hukum pada tahun 2023, skor Indonesia berada pada titik stagnasi dalam perkembangan pembangunan hukum di Indonesia.
"Berdasarkan Indeks Negara Hukum (Rule of Law Index/ROL) tahun 2023 yang disusun oleh World Justice Project, indeks negara hukum Indonesia berada pada skor 0,53 (dengan nilai 1 sebagai nilai tertinggi). Skor ini menunjukkan stagnasi dalam perkembangan pembangunan hukum di Indonesia. Sejak 2015–2023 atau selama pemerintahan Jokowi, skor Indonesia konsisten di angka 0,52–0,53."
"Selama sembilan tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indeks Negara Hukum Indonesia mengalami stagnasi. Hasil ini menjadi rapor merah di pengujung kepemimpinan Presiden Jokowi karena menunjukkan keadilan dan reformasi hukum yang tidak pernah menjadi prioritas kebijakan pemerintah."
Ia juga mengemukakan bahwa berdasarkan Indeks negara hukum pada tahun 2023, skor Indonesia berada pada titik stagnasi dalam perkembangan pembangunan hukum di Indonesia.
"Berdasarkan Indeks Negara Hukum (Rule of Law Index/ROL) tahun 2023 yang disusun oleh World Justice Project, indeks negara hukum Indonesia berada pada skor 0,53 (dengan nilai 1 sebagai nilai tertinggi). Skor ini menunjukkan stagnasi dalam perkembangan pembangunan hukum di Indonesia. Sejak 2015–2023 atau selama pemerintahan Jokowi, skor Indonesia konsisten di angka 0,52–0,53."
Kesimpulan
Berdasarkan data tersebut, klaim yang disampaikan Anies Baswedan benar adanya karena merujuk pada data yang dikeluarkan oleh World Justice Project.
Halaman: 3331/6336