Dalam artikel berjudul "Petani di Garut Keluhkan Kelangkaan Pupuk Bersubsidi dan Distribusi Kartu Tani" yang dimuat situs bandung.bisnis.com, pada 19 Maret 2023

Anggota DPRD Jabar Deden Galih mengatakan sejumlah kelompok petani di Kabupaten Garut mengeluhkan sulit mendapatkan pupuk bersubsidi.

“Di beberapa wilayah di Kabupaten Garut, aspirasi yang paling banyak diterima itu dari kelompok petani," katanya dikutip Minggu (19/3/2023).

"Mereka banyak mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi, dan kalaupun bisa mendapatkannya itu pun harus dengan harga yang mahal,” ucapnya.

Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "Petani Keluhkan Akses Pupuk Subsidi Masih Sulit" yang dimuat situs validnews.id, pada 8 Desember 2023.

Dalam artikel situs validnews.id, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat Otong Wiranta menyatakan, penyaluran pupuk subsidi saat ini masih menghadapi banyak kendala di lapangan. Kendala tersebut antara lain, petani belum terdaftar dan ada juga petani yang telah terdaftar, namun tidak bisa menebus pupuk subsidi.

“Artinya, masih banyak petani belum mengerti sepenuhnya tentang mekanisme mendapatkan pupuk, apalagi kemudian ada perubahan tradisi dari konvensional ke elektronik, dari manual ke online,” ujar Otong dikutip dari keterangannya, Jumat (8/12).

Dalam artikel berjudul "Petani Katingan Kuala Keluhkan Kelangkaan Pupuk Subsidi" yang dimuat situs dayaknews.com juga menyebutkan, Petani Desa Bangun Jaya Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi dan obat-obatan. Hal itu diungkapkan Anggota Kelompok Tani Mekar Jaya Desa Bangun Jaya, Yuda Anwar, Minggu (1/10 2023)

Menurut dia, lantaran dari kelangkaan pupuk dan obat-obatan tersebut mengakibatkan tanaman padi kurang subur dan mempengaruhi hasil panen.

“Tanaman padi banyak yang layu lantaran kurang nutrisi dan rentan terserang hama,” ungkapnya.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, pernyataan Ganjar kelangkaan pupuk subsidi tidak hanya di Jawa Tengah benar. Petani di sejumlah wilayah di Indonesia seperti di Jawa Barat dan Kalimantan Tengah juga mengalami kelangkaan pupuk bersubsidi.

Beranda
Cek Fakta
Sebagian Benar, Klaim Anies Rakyat Tidak Percaya Proses Demokrasi di Indonesia
Selasa, 12 Desember 2023 22:31 WIB


Bagikan image social image social image social image social
Sebagian Benar, Klaim Anies Rakyat Tidak Percaya Proses Demokrasi di Indonesia
Calon Presiden Nomor Urut 2, Anies Baswedan menyebut bahwa rakyat tidak percaya proses demokrasi yang tengah terjadi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan mantan Gubernur Jakarta ini pada acara Debat Capres-Cawapres Pemilu 2024 yang diselenggarakan KPU, Selasa, 12 Desember 2023.

"Saya rasa lebih dari sekedar partai politik. Rakyat tidak percaya pada proses demokrasi yang sekarang terjadi," katanya.

PEMERIKSAAN KLAIM

Executive Director at Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Dio Ashar mengatakan bahwa pada Februari 2023 Indeks Demokrasi Indonesia berada pada peringkat 54 dari 167 negara dengan skor 6,71. "Skor ini sama dengan indeks demokrasi di tahun 2021. Namun peringkat Indonesia turun dari 52 ke 54," kata Dio Ashar, Selasa, 12 Desember 2023.

Dikutip dari penelitian Universitas Padjadjaran, Dosen Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Dr. Caroline Paskarina, M.Si, menyatakan bahwa kualitas demokrasi Indonesia pada 2021 menurun dibandingkan 2019 berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia Badan Pusat Statistik.

Penurunan demokrasi ini merupakan fenomena global (dalam 15 tahun terakhir) yang terjadi juga di Indonesia,” kata Carol pada diskusi Satu Jam Berbincang Ilmu “Outlook Sosial Politik 2022” yang digelar Dewan Profesor Unpad secara virtual, Sabtu, 8 Januari 2022.

Ada banyak riset yang menjabarkan penyebab penurunan demokrasi tersebut. Beberapa di antaranya laporan rutin The Economist Intelligence Unit (EIU), Indeks Demokrasi Indonesia, dan 2021 Democracy Report yang menunjukkan pengurangan signifikan kebebasan sipil, pluralisme, dan fungsi pemerintahan. Penurunan kualitas tersebut menunjukkan pergeseran pola demokrasi Indonesia, yang semula demokrasi elektoral menjadi demokrasi yang cacat (flawed democracy). “Ini berarti bahwa demokrasi elektoral melalui pemilu tidak menjadi melahirkan pemimpin yang mampu sejahterakan rakyat,” ujarnya.

KataData melansir, dalam indeks EIU, Indonesia menduduki peringkat ke-52 dunia dengan skor 6,71. The Economist Intelligence Unit (EIU), juga mengelompokkan Indonesia sebagai negara dengan demokrasi yang cacat (flawed democracy). Menurut EIU, negara dengan demokrasi cacat umumnya sudah memiliki sistem pemilu yang bebas dan adil, serta menghormati kebebasan sipil dasar.

Indeks Demokrasi EIU dihitung berdasarkan lima indikator, yaitu proses pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil. Indeks ini berupaya memberi gambaran tentang keadaan demokrasi di 165 negara, yang mencakup hampir seluruh populasi global dan sebagian besar negara bagian di dunia.

Namun, negara dalam kelompok 'cacat' ini masih memiliki masalah fundamental seperti rendahnya kebebasan pers, budaya politik yang anti kritik, partisipasi politik warga yang lemah, serta kinerja pemerintah yang belum optimal.

Meski masih tergolong 'cacat', indeks demokrasi Indonesia sudah naik 12 peringkat dari tahun sebelumnya yang berada di peringkat ke-64 dunia. Menurut survei Edelman Trust Barometer tahun 2022, tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap demokrasi menduduki di peringkat ketiga dunia, melampaui negara-negara maju seperti Jerman, Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan.

Klaim Anies bahwa rakyat tidak percaya proses demokrasi yang tengah terjadi di Indonesia, adalah sebagian benar.

Jakarta (ANTARA/JACX) – Calon presiden dengan nomor urut tiga Ganjar Pranowo dalam debat pertama Pilpres 2024 menyatakan bahwa akses pekerjaan dan internet di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak sama dengan Pulau Jawa.

Hal itu diungkapkan dalam debat pertama yang mengusung tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga di Jakarta, Selasa.

Debat tersebut diikuti tiga pasangan calon yakni nomor urut satu yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut dua yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut tiga yakni Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Berikut pernyataan capres Ganjar Pranowo tersebut:

“Saya berjalan ke NTT. Kami ketemu dengan masyarakat yang ada di sana. Pak Ganjar, kenapa kami anak muda tidak mudah mendapatkan akses pekerjaan, padahal itu hak kami. Kenapa kemudian kami kesulitan untuk mendapatkan akses internet karena kami butuh belajar. Tidak sama dengan di Jawa,”

Namun, benarkah pernyataan tersebut?

Penjelasan:

Dosen Ekonomi dan Peneliti untuk isu korupsi dan good governance, FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zuhairan Yunmi Yunan, menunjukan data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) mengatakan pengguna internet di Indonesia mencapai 210 juta jiwa atau 77,02 persen dari jumlah penduduk. Namun masih ada sekitar 23 persen yang belum sama sekali dapat mengakses internet untuk berbagai tujuan.

Survei APJII menunjukkan kontribusi pengguna internet sebagian besar berada di Pulau Jawa (43,92 persen), Sumatera (16,63 persen), dan Sulawesi (5,53 persen). Sedangkan lainnya di bawah lima persen, yaitu Kalimantan (4,88 persen), Nusa Tenggara (2,71 persen), Papua (1,38 persen), Bali (1,17 persen), dan Maluku (0,83 persen). Menunjukkan bahwa pengguna Internet di Indonesia Timur kurang dari lima persen, dilansir dari VOA Indonesia.

Selain itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan penggunaan internet di NTT masih jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi lainnya. Tingkat penetrasi internet di Indonesia Timur pada 2023, Nusa Tenggara mencapai 3,65 persen atau lebih tinggi dari internet di Maluku dan Papua yang mencapai 1,09 persen dan 1,65 persen.

"Provinsi NTT hanya lebih baik dibandingkan dengan Papua. Keberadaan sinyal pun masih menjadi kendala, di mana hampir 50% desa di NTT tidak mempunyai sinyal internet yang kuat," ujarnya, dilansir dari Bisnis.com.

Dengan demikian, pernyataan akses pekerjaan dan internet di NTT tidak sama dengan Jawa merupakan benar. Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.(Tiara Hana Pratiwi)

Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) mengatakan penggunaan internet di Indonesia mencapai 210 juta jiwa atau 77,02 persen dari jumlah penduduk.

Namun, masih ada 23 persen yang belum sama sekali mendapat akses internet untuk berbagai tujuan.

Berdasarkan survei APJII tahun 2021, Pulau Jawa memiliki kontribusi pengguna internet terbesar dengan 43,92 persen, Sumatra 16,63 persen, Sulawesi 5,53 persen.

Sedangkan pulau lainnya berada di bawah 5 persen, yakni Kalimantan (4.88 persen), Nusa Tenggara (2,71 persen), Papua (1,38 persen), Bali (1,17 persen) dan Maluku (0,83 persen).

Adapun Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkap penggunaan internet di NTT masih jauh tertinggal dari provinsi lainnya.

Sementara pada data APJII 2023, tingkat penetrasi internet di NTT sebesar 72,32 persen atau meningkat dari tahun sebelumnya 64,85 persen.

Tingkat penetrasi internet di Indonesia Timur pada tahun 2023 yakni Nusa Tenggara mencapai 3,65 persen atau meningkat dari tahun sebelumnya.

Namun, angka ini hanya lebih tinggi dari penetrasi internet di Maluku dan Papua yang hanya 1,09 persen dan 1,65 persen.