Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa peristiwa itu memang benar terjadi di India. Kepolisian New Delhi menyesalkan peristiwa tersebut serta memberikan sanksi skors dan penangguhan jabatan terhadap pelakunya.  

Tempo memverifikasi video itu menggunakan layanan reverse image search dari mesin pencari Google dan Yandex, sehingga berhasil menemukan informasi selengkapnya terkait video yang beredar tersebut.

Berikut hasil penelusurannya:



Video yang beredar memperlihatkan pria berpakaian cokelat menendang sejumlah pria yang sedang shalat. Sejumlah media di India telah memberitakan video tersebut, yang direkam di sebuah jalan di area Inderloka, Kota New Delhi, India, 8 Maret 2024.

The Hindu memberitakan bahwa peristiwa itu terjadi dalam pelaksanaan salat jumat di Masjid Makki Jama. Beberapa warga yang ikut melaksanakan salat jumat menyatakan masjid terlalu penuh, sehingga sebagian jemaat mengikuti peribadatan di jalan. 

Polisi tersebut bernama Manoj Kumar Tomar itu berusaha mengusir jemaat yang mengikuti peribadatan di jalan. Pemberitaan memuat alasan polisi melakukannya karena hal itu dianggap bisa menyebabkan kemacetan di kawasan tersebut.

Namun, kemudian dia melakukannya menggunakan kekerasan. Setelah peristiwa itu, polisi tersebut ditangguhkan dari jabatannya sebagai wakil inspektur. Kepolisian Delhi juga menyelenggarakan investigasi atas kasus tersebut.

Versi lain dari kepolisian seperti dikutip oleh The Print menyatakan, saat itu masjid tidak penuh. Sehingga mereka hendak menyuruh orang-orang yang beribadah di jalan untuk masuk ke dalam masjid.

Meskipun ada perbedaan informasi terkait kondisi masjid, namun beberapa media India sama-sama menyatakan bahwa pelaku kekerasan itu hanya satu orang yang bertindak secara spontan karena tersulut emosi.

Selain itu, Kepolisian New Delhi menyesalkan peristiwa tersebut serta memberikan sanksi skors dan penangguhan jabatan terhadap pelakunya.  

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan kekerasan polisi India menendang umat muslim yang sedang beribadah adalah klaim yang benar.

Namun, setelah peristiwa tersebut, polisi itu disanksi skors dan jabatannya ditangguhkan, serta digelar investigasi atas kasus tersebut. Hal itu menunjukkan Kepolisian New Delhi tidak membenarkan tindakan salah satu personilnya tersebut.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim video garam beryodium mengandung serbuk kaca, penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Ada Pecahan Kaca dalam Garam Dapur? BPOM: Itu Tidak Benar" yang dimuat situs Liputan6.com.
 Artikel Liputan6.com mengulas tentang video viral yang ditayangkan Liputan6 Siang SCTV, Sabtu (19/8/2017), soal salah satu produk garam dapur membuat konsumen panik. Hal ini karena meluapnya rasa takut terhadap garam yang diduga mengandung pecahan kaca.
Dalam video tersebut, seorang ibu menjelaskan garam cap dua anak yang diduga bercampur kaca. Ada pula video lain yang menjelaskan setelah proses penyaringan, ditemukan kandungan kaca di garam bermerek Kerapan Sapi.
Dalam artikel Liputan6.com, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menguji sejumlah merek garam dapur yang dikonsumsi, khususnya yang diisukan mengandung pecahan kaca.
Hasil temuan, garam larut sempurna dalam air dan tidak ditemukan mengandung pecahan kaca. Klarifikasi ini dikeluarkan BPOM pada 18 Agustus 2017.
Bahkan, pada 2017 silam sebuah perusahaan yang memproduksi garam mengambil langkah hukum terkait isu tersebut. Perusahaan itu melaporkan tiga akun media sosial ke polisi, karena telah menyebarkan informasi bohong.
Informasi ini dikutip dari situs Liputan6.com dengan judul artikel "Produsen Garam Laporkan 5 Pemilik Akun yang Viralkan Garam Campur Kaca".
Artikel situs Liputan6.com menyebutkan, perusahaan garam yang menjadi korban pemberitaan bohong, garam campur kaca, di media sosial melaporkan penyebarnya ke polisi.
Seperti ditayangkan Liputan6 Siang SCTV, Sabtu (19/8/2017), inilah salah satu video yang beredar di media sosial dimana seorang ibu menjelaskan garam cap dua anak yang bercampur kaca. Ada pula video lain yang menjelaskan garam bermerk karapan sapi setelah disaring ditemukan kandungan kaca.
Terkait video tersebut, tim kuasa hukum PT Sumatera Co Langgeng Makmur, Surabaya yang memproduksi garam karapan sapi dan sarcil akhirnya melaporkan lima pemilik akun. Salah satunya atas nama Farhan Samlan yang berdomisili di Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Mapolda Jawa Timur.
Sebelumnya BPOM Surabaya menyatakan telah melakukan uji laboratorium terkait adanya merek beberapa garam kemasan yang disebutkan di media sosial mengandung pecahan kaca. Hasilnya, tidak ada garam yang mengandung kaca.
Sementara itu, polisi mengimbau agar masyarakat tidak resah dengan adanya isu garam bercampur kaca, dan meminta masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial dengan tidak ikut menyebarkan berita hoaks.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim video garam beryodium mengandung serbuk kaca tidak benar.
 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menguji sejumlah merek garam dapur yang dikonsumsi, khususnya yang diisukan mengandung pecahan kaca. Hasil temuan, garam larut sempurna dalam air dan tidak ditemukan mengandung pecahan kaca. 

Pertama-tama kami mengunjungi situs media Liputan6 yang namanya dicatut dalam unggahan tersebut. Sebagai informasi, situs asli milik Liputan6 memiliki alamat Liputan6.com bukan Liputan6.id, seperti yang tertera dalam klaim unggahan.

Kami menemukan sejumlah kejanggalan yang terlihat pada layout tampilan situs Liputan6 yang disertakan dalam unggahan dan tampilan pada situs asli Liputan6. Kejanggalan tersebut berupa perbedaan font tulisan, struktur tanda baca serta tata letak penulisan nama penulis dan tanggal unggah artikel.

Selanjutnya, kami mencoba menelusuri judul artikel berita seperti dalam klaim unggahan yaitu “Menteri Amerika klaim: Kominfo Indonesia sangat bodoh, Database negaranya dihacker tidak tau, karena sibuk ngurus Palestina” di situs asli Liputan6.

Selain itu, kami juga memasukan kata kunci “Anthony Blinken” dan “Menlu AS” dalam kolom pencarian berita Liputan6. Hasilnya, kami tidak menemukan satupun artikel berita dengan judul tersebut, maupun artikel berita lain, terkait Menlu AS Anthony Blinken yang menyebut Kominfo bodoh.

Penelusuran dilanjutkan dengan membedah tangkapan layar gambar yang disertakan dalam unggahan dengan menggunakan teknik reverse image search dari Google Images.

Hasilnya, kami menemukan foto Menlu AS Antony J. Blinken yang disertakan dalam unggahan identik dengan foto milik laman purnawarta.com dalam artikel berita berjudul “Biden Umumkan Bantuan Baru Senilai USD 3,7 M untuk Ukraina” yang diunggah pada Sabtu (7/1/2023).

Kemungkinan besar foto Menlu Blinken dalam thumbnail berita yang disertakan dalam unggahan merupakan hasil suntingan dari foto thumbnail seperti yang dimuat di situs tersebut.

Terakhir, kami juga melakukan monitoring informasi dan berita terkait klaim unggahan bahwa Menlu AS Anthony Blinken menyebut Kominfo bodoh. Hasilnya, kami tidak menemukan satupun pernyataan langsung maupun sumber informasi lain yang membenarkan klaim bahwa Menlu AS Anthony Blinken menyebut Kominfo bodoh karena PDNS milik pemerintah Indonesia terkena serangan hacker.

Berdasarkan penelusuran fakta yang dilakukan, unggahan yang menampilkan tangkapan layar judul berita dari Liputan6 berjudul “Menteri Amerika klaim: Kominfo Indonesia sangat bodoh, Database negaranya dihacker tidak tau, karena sibuk ngurus Palestina” adalah hasil suntingan atau manipulasi (altered photo).

Kami tidak menemukan satupun artikel berita dengan judul tersebut yang diunggah Liputan6. Selain itu, tidak ada satupun sumber dan informasi kredibel lain yang membenarkan klaim bahwa Menlu AS Anthony Blinken menyebut Kominfo bodoh, buntut PDNS milik pemerintah Indonesia terkena serangan hacker.

Pertama-tama, Tim Riset Tirto melakukan penelusuran dengan menonton video tersebut dari awal hingga akhir. Video tersebut berisi percakapan antar dua orang host dan narasumber dalam salah satu acara yang mengungkap bahaya dari penerapan pandemic treaty.

Berikut transkrip dari percakapannya:

Narasumber: “Contoh yang paling gampang, kalau mbak lagi tidak enak badan lalu minum jamu itu tidak boleh, itu pelanggaran dan akan didenda Rp500 juta”

Pembawa acara: “Oh ya, begitu dampaknya kalau kita bergabung dalam WHO pandemic treaty itu kalau misalkan kita minum herbal-herbalan gitu kita denda sampai Rp500 juta?”

Narasumber: “Iya, Undang-undang nya sudah ada, yang menjadi senjata atau pisau hukumnya di Indonesia sudah ada yaitu Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023”

Tirto kemudian menelusuri asal usul dan konteks video asli tersebut dengan mengambil tangkapan layar salah satu momen video tersebut lalu menelusurinya menggunakan teknik reverse image search dari Google Images.

Hasilnya, kami menemukan sumber asli dari video tersebut yang berasal dari acara “One on One” yang diunggah di kanal Youtube tvOneNews pada Jumat (17/5/2024) berjudul “Jenderal 'Kontroversial' Uji Nyali Pilkada Jakarta”.

Acara tersebut menampilkan sosok bernama Dharma Pongrekun yang berniat mencalonkan diri menjadi calon gubernur DKI Jakarta dari jalur independen. Diketahui, potongan video yang disertakan dalam unggahan berasal dari potongan video asli dalam acara tersebut pada menit ke 9:44 hingga 10:14.

Dalam potongan video di Facebook, sosok narasumber pria yang mengungkap soal bahaya dan dampak dari pandemic treaty adalah Dharma Pongrekun.

Selanjutnya, kami coba menelusuri klaim Dharma soal Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dinilai menjadi dasar hukum penerapan pandemic treaty dan pelarangan pengobatan tradisional dan konsumsi herbal. Hasilnya, kami tidak menemukan satupun pasal yang terkait dengan pandemic treaty serta aturan pelarangan pengobatan tradisional dan konsumsi herbal.

Kami lantas menelusuri situs resmi Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) untuk menelusuri lebih lanjut terkait asal usul dan kebenaran informasi terkait pandemic treaty. Hasilnya, kami menemukan rilis resmi dari Kemenkes RI yang mengkarifikasi adanya simpang siur dan hoaks terkait isu pandemic treaty ini.

Pertama, terkait klaim yang menyebut bahwa pemerintah Indonesia telah menandatangani pandemic treaty pada Senin (27/5/2024).

Terkait isu ini, Kemenkes yang diwakili Prof. drh. Wiku Bakti Bawono Adisasmito, M.Sc., Ph.D., selaku delegasi RI untuk perundingan pandemic treaty menjelaskan bahwa negosiasi perjanjian ini saat ini masih berlangsung dan belum mencapai kata sepakat.

Dalam Sidang World Health Assembly (WHA) ke-77 pada 1 Juni 2024, negara-negara anggota WHO sepakat untuk melanjutkan pembahasan pandemic treaty. Targetnya, kesepakatan dapat dicapai pada WHA ke-78 tahun 2025 atau lebih awal melalui sesi khusus WHA.

“Pandemic Treaty sedang berlangsung pembahasan dan negosiasinya antara negara anggota WHO. Semua negara anggota WHO menginginkan adanya Pandemic Treaty yang dapat mencegah dan melindungi seluruh masyarakat dunia dari ancaman pandemi,” jelas Prof. Wiku di Jakarta, Jumat (21/6/2024).

Lalu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI juga telah mengklarifikasi bahwa UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak memuat ketentuan tentang denda Rp500 juta untuk penggunaan obat herbal, jamu, bekam, dan pijat.

Narasi lain yang beredar menyebutkan adanya denda larangan obat herbal yang tercantum dalam Pasal 446 UU Kesehatan. Namun, faktanya, Pasal 446 UU Kesehatan terkait dengan upaya penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah.

Isi pasal tersebut menyebutkan bahwa, “Setiap Orang yang tidak mematuhi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB dan Wabah dan/atau dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB dan Wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Terakhir, terkait klaim adanya ada pemberian otoritas absolut kepada WHO terhadap penanganan penyakit di Indonesia lewat pandemic treaty, Kemenkes memastikan informasi tersebut tidak benar.

Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 24 ayat 2 rancangan perjanjian pandemi WHO, yakni, “Tidak ada satupun ketentuan dalam Perjanjian Pandemi WHO yang dapat ditafsirkan memberikan wewenang kepada Sekretariat WHO, termasuk Direktur Jenderal WHO untuk mengarahkan, memerintahkan, mengubah atau menentukan kebijakan nasional dan/atau undang-undang domestik, jika diperlukan atau kebijakan negara mana pun atau untuk mengamanatkan atau dengan cara lain memaksakan persyaratan apapun agar Negara Anggota mengambil tindakan tertentu, seperti melarang atau menerima pelancong, menerapkan mandat vaksinasi atau tindakan terapeutik atau diagnostik atau menerapkan lockdown.”

Berdasarkan penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ditemukan keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa pemerintah Indonesia telah menandatangani pandemic treaty pada Senin (27/5/2024).

Selain itu, tidak ada aturan resmi di UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur soal larangan pengobatan alami seperti pijat dan penggunaan obat tradisional berupa jamu dan herbal beserta ancaman denda sebesar Rp500 juta.

Jadi, informasi yang menyebut bahwa pemerintah Indonesia telah menandatangani pandemic treaty yang melarang pengobatan alami dan penggunaan obat tradisional bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).