KOMPAS.com - Beredar narasi mengenai uang kertas emisi terbaru bergambar Menteri Keuangan Sri Mulyani. Uang tersebut diklaim mulai dapat dipakai saat Lebaran 2024.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi tersebut hoaks.

Informasi soal uang kertas emisi terbaru bergambar Sri Mulyani disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, ini, dan ini.

"Bakal ada uang baru tahun ini," tulis salah satu akun, pada Senin (18/3/2024).

Semua akun mengunggah gambar yang sama, menampilkan uang pecahan Rp 1.000 berganti warna menjadi hijau dengan gambar Sri Mulyani.

Uang Rp 50.000 menjadi Rp 50 berwarna abu-abu dan uang Rp 100.000 menjadi Rp 100 dengan warna merah.

Berikut teks yang tertera pada gambar:

Uang kertas emisi terbaru udah bisa di pakai saat Lebaran

akun Facebook Tangkapan layar konten hoaks di sebuah akun Facebook, Senin (18/3/2024), soal uang kertas emisi terbaru bergambar Sri Mulyani.

Uang kertas baru

Liputan6.com, Jakarta - Beredar di media sosial postingan yang mengklaim Kitabisa menggalang dana untuk membantu ganti rugi pengemudi yang menabrak mobil Porsche di Jakarta Utara. Postingan itu beredar sejak tengah pekan ini.
Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 18 Maret 2024.
Dalam postingan tersebut terdapat cuplikan layar dengan narasi sebagai berikut:
"Kitabisa.org
1x kebaikanmu = Bantu Driver Xpander Untuk Ganti Rugi
Donasi tersedia: Rp 9.000.000.000
Semakin banyak donasi yang tersedia, semakin besar bantuan yang bisa disalurkan oleh gerakan ini.
Cerita Penggalangan Dana: 16 Maret 2024"
Akun tersebut menambahkan narasi "Kau ingin aku menghabiskan uang yg susah payah ku kumpulkan untuk org yg lebih kaya dariku!? tidak, terimakasih"
Lalu benarkah postingan yang mengklaim Kitabisa menggalang dana untuk membantu ganti rugi pengemudi yang menabrak mobil Porsche di Jakarta Utara?

Terjadi pembakaran Polsek di Aceh Pidie akibat sabotase suara rakyat DPD RI:& PENGELEMBUNGAN SUARA PASLON 02, Masyarakat kecewa dengan KPU daerah Aceh… semoga jd perhatian KPU pusat…

Sumber: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=438375418657883&id=100074562844424&mibextid=oFDknk (https://archive.md/OtxUR arsip)

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah pandangan bahwa program makan siang gratis akan memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Program andalan pasangan calon presiden-wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, itu dinilai bakal menambah utang negara karena peningkatan anggaran belanja tidak diikuti kenaikan pendapatan negara.

Menurut Airlangga, pemerintah telah memperhitungkan rencana defisit dalam Rancangan APBN 2025, yakni sekitar 2,48-2,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Bujet defisit (APBN 2025) hampir sama dengan tahun ini, 2,48 sampai 2,8 persen," kata Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu, pada Senin (26/2/2024), seperti dikutip Kompas.com.

Lantas, benarkah program yang diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp 400 triliun setahun itu tidak akan memperlebar defisit anggaran?

Pengelolaan APBN di Indonesia menganut prinsip kebijakan fiskal defisit (ekspansif). Artinya, penerimaan kas negara, baik dari setoran pajak maupun non-pajak, tidak pernah cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan belanja pemerintah.

Kekurangan itu ditutup lewat utang atau pembiayaan, yang bersumber dari penerbitan obligasi atau surat utang negara, pinjaman, dan hibah. Pada awal tahun anggaran, pemerintah dan DPR menetapkan batas besaran defisit serta utang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, besaran defisit hanya boleh maksimal 3 persen dari PDB dan utang maksimal 60 persen dari PDB.

Sebagai contoh, pada APBN 2024, batas defisit sebesar 2,29 persen dari PDB. Dengan demikian, ruang defisit yang ditoleransi ”hanya” Rp 522,8 triliun.

Adapun pemerintah menetapkan defisit APBN 2025 berada dalam rentang 2,45 persen sampai 2,8 persen dari PDB.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, defisit anggaran dapat mencapai 3 hingga 3,2 persen jika program makan siang gratis diterapkan tanpa realokasi anggaran.

"Anggaran program makan siang gratis tanpa disertai realokasi anggaran yang signifikan mengambil dari pos-pos belanja lainnya maka dikhawatirkan defisit anggaran bisa 3-3,2 persen terhadap PDB," kata Bhima, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (27/2/2024).

Bhima mengingatkan agar program tersebut tidak menjadi penghambat dan menyebabkan defisit fiskal melebar.

Sebab, peningkatan defisit anggaran sebesar 2,8 persen berdampak pada kenaikan kebutuhan penerbitan utang baru yang cukup signifikan.

"Selain itu, akan membuat ABPN di pandang kurang kredibel kalau tahun pertamanya sudah hampir 3 persen," kata Bhima.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hasran mengatakan, anggaran negara akan tetap akan mengalami pembengkakan dengan adanya program makan siang gratis.

"Karena penerimaan pajak dan pengurangan belanja pemerintah belum tentu menutup keseluruhan kebutuhan anggaran program makan siang," kata dia.

Hasran berpendapat, untuk membiayai anggaran makan siang gratis, kemungkinan pemerintah akan melakukan dua hal. Pertama, menaikkan penerimaan pajak negara.

Sumber utama penerimaan pajak adalah PPh dan PPN. Berkaca pada 2022, peningkatan PPN sebesar 1 persen akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar Rp 100 triliun.

Hal yang sama berlaku jika pemerintah menaikan rate PPN dari 11 persen menjadi 12 persen pada 2025, sehingga penerimaan pajak akan mencapai sekitar Rp 100 triliun.

Peningkatan ini belum cukup menutup pengeluaran untuk makan siang gratis sekitar Rp 400 triliun per tahun.

Menaikkan penerimaan pajak juga dapat dilakukan dengan meningkatkan penerimaan PPh, namun mengharuskan pertumbuhan positif di sektor-sektor manufaktur dan jasa.

"Karena pertumbuhan Ini akan sulit dipastikan oleh pemerintah, penerimaan PPh juga kemungkinan besar tidak akan mampu menutup anggaran makan siang gratis," ujar Hasran.

Langkah kedua, yakni realokasi APBN dari beberapa pos pengeluaran pemerintah. Artinya, alokasi APBN beberapa instansi pemerintah akan dikurangi.

"Pemangkasan belanja pemerintah mungkin terjadi tapi tidak dalam jumlah besar karena pendekatan seperti ini hanya dilakukan ketika indonesia sedang berada dalam masa kontraksi ekonomi, bukan saat ekonomi stabil," terang Hasran.

Dengan demikian, apabila pemerintah tetap melaksanakan program makan siang gratis dengan biaya Rp 400 triliun per tahun, maka APBN akan mengalami pembengkakan defisit anggaran.

***

Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).