Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah memberikan izin edar vaksin dengue, Dengvaxia, pada 31 Agustus 2023.
Vaksin Dengvaxia dikembangkan oleh Sanofi Aventis, produsen Sanofi Pasteur, Perancis.
Pada 2015, kasus DBD mencatatkan angka kesakitan 50,75 per 100.000 penduduk.
Dengvaxia diyakini mampu mencegah virus dengue serotipe 1, 2, 3, dan 4 bagi kelompok usia 9-16 tahun yang tinggal di daerah endemis.
Laporan Reuters yang diambil tangkapan layarnya, membahas soal penghentian sementara vaksin dengue di Filipina karena peningkatan risiko rawat inap dan dengue berat pada individu dengan serotesting negatif atau belum pernah terinfeksi dengue sebelumnya.
WHO mendukung keputusan pemerintah Filipina untuk menunda program imunisasi massal, sambil menunggu tinjauan data keamanan.
Penelitian 40 tahun lalu memang khawatir soal ADE yang berkembang setelah pemberian vaksin.
Kekhawatiran dan pro-kontra muncul di antara para ilmuwan. Lantas, WHO mengeluarkan pedoman bersyarat mengenai Dengvaxia pada Juli 2016.
Di Indonesia, pada 2018 BPOM melakukan evaluasi ulang yang menyatakan bahwa vaksin Dengvaxia tidak boleh digunakan pada individu yang belum pernah terinfeksi virus dengue (seropositif).
BPOM juga merekomendasikan untuk tidak menggunakan vaksin Dengvaxia pada kelompok individu dengan seronegatif sampai dikeluarkannya pemberitahuan lebih lanjut.
Namun, vaksin Dengvaxia tetap dapat digunakan untuk mengurangi risiko kejadian dan keparahan DBD pada anak usia 9-16 tahun yang sebelumnya telah terinfeksi.
Di luar hal tersebut, BPOM belum menemukan laporan efek samping vaksin Dengvaxia yang telah digunakan.
BPOM telah meminta PT Aventis Pharma sebagai pemilik Izin Edar Dengvaxia untuk memantau secara ketat penggunaan vaksin.
Setelah pengembangan lebih lanjut, BPOM memberikan izin edar untuk vaksin dengue kedua Qdenga yang terdaftar atas nama PT Takeda Indonesia.
Qdenga diproduksi oleh IDT Biologika GmbH Germany dan dirilis oleh Takeda GmbH Germany.
Berdasarkan analisis terhadap data keamanan dari studi klinik fase 1, fase 2, dan fase 3 pada usia 6–45 tahun menunjukkan bahwa vaksin Qdenga secara keseluruhan aman dan dapat ditoleransi dengan baik.
Efek samping yang dilaporkan juga tergolong ringan, yakni nyeri pada tempat suntikan, erythema (bercak kemerahan), dan pembengkakan yang bersifat sementara dan hilang dalam 1-3 hari setelah pemberian vaksin.
Sementara, efek samping sistemik yang dilaporkan yakni sakit kepala, myalgia (nyeri otot), malaise, asthenia (rasa lelah), iritabilitas, mengantuk, hilang nafsu makan, dan demam.
Artinya, vaksin dengue Qdenga dinyatakan aman, baik pada subjek dengan seropositif (memiliki antibodi terhadap virus dengue) maupun subjek dengan seronegatif (belum memiliki antibodi terhadap virus dengue).
"Pemberian izin edar Vaksin Qdenga oleh BPOM sesuai dengan persyaratan untuk vaksin baru yang mengacu pada standar WHO. Juga didasarkan pada hasil evaluasi terhadap data-data hasil uji pre-klinik, hasil uji klinik, dan data-data uji mutu vaksin mulai dari bahan awal, proses pembuatan antigen, hingga produk vaksin yang dihasilkan," kata Kepala BPOM Penny K Lukito, dikutip dari situs BPOM.
Pedoman lengkap WHO untuk vaksin dengue dapat dibaca di sini.
Kemudian, Kemenkes menjadikan Qdenga sebagai salah satu strategi penanggulangan DBD di Indonesia. 

Narasi soal vaksin dengue berbahaya karena menyebabkan ADE merupakan hoaks.
Empat dekade lalu pernah ada kekhawatiran soal ADE pada vaksin dengue. Namun, seiring perkembangan pengetahuan dan teknologi, WHO telah mengeluarkan rekomendasi untuk penggunaan vaksin dengue.
BPOM telah memberikan izin edar untuk vaksin dengue Dengvaxia dan Qdenga. Khusus untuk Dengvaxia hanya boleh diberikan untuk anak usia 9-16 yang sudah pernah terinfeksi virus dengue.

Video soal Surabaya lumpuh total karena demo ratusan ribu mahasiswa merupakan hoaks.
Judul video tidak selaras dengan isinya. Informasi pada klip, thumbnail, dan artikel yang dibacakan narator semua berlokasi di Jakarta, bukan Surabaya.

Setelah ditelusuri, UNHCR Indonesia tidak pernah mengeluarkan pernyataan agar Pemerintah Indonesia memberikan tempat tinggal dan status penduduk bagi pengungsi Rohingya.
Menurut akun X resmi perwakilan PBB di Indonesia @UNinIndonesia, komentar tersebut dikeluarkan oleh akun palsu yang mengatasnamakan UNHCR Indonesia.
"Mohon bijak dalam memproses informasi di internet karena komentar itu bukan dari akun UNHCR resmi. Ikuti perkembangan informasi terbaru dari akun resmi @UNHCRIndoyang berupaya menemukan solusi terbaik untuk semua bersama pemerintah Republik Indonesia," tulis @UNinIndonesia, Jumat (8/12/2023).
Dalam situs resminya, UNHCR menyatakan bahwa warga Rohingya menjadi pengungsi karena mengalami penderitaan ekstrem di Myanmar.
"Mereka tidak diberikan akses terhadap kewarganegaraan dan pencatatan; tidak diperbolehkan mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja; dibatasi dalam kamp dan desa; dan menjadi sasaran kekerasan ekstrem," tulis UNHCR di situsnya.
Adapun UNHCR ikut membantu Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pengungsi, serta membantu mencari solusi bagi pengungsi.
"Selama pengungsi tinggal di Indonesia untuk sementara waktu hingga solusi jangka panjang ditemukan bagi mereka, UNHCR bekerja berkoordinasi dengan pihak berwenang dan bekerja sama dengan mitra kerja, donor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan kebutuhan pengungsi terpenuhi dan mereka dapat hidup bermartabat," demikian pernyataan UNHCR.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, pernyataan mengatasnamakan UNHCR Indonesia yang berisi permintaan agar Pemerintah Indonesia memberikan tempat tinggal dan status penduduk bagi pengungsi Rohingya adalah hoaks.
UNHCR Indonesia tidak pernah mengeluarkan pernyataan agar Pemerintah Indonesia memberikan tempat tinggal dan status penduduk bagi pengungsi Rohingya.
Komentar tersebut dikeluarkan oleh akun palsu yang mengatasnamakan UNHCR Indonesia.
Adapun, UNHCR menyatakan membantu Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pengungsi dan ikut serta mencari solusi bagi pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim foto baliho Prabowo Subianto sebagai capres dan Jan Ethes sebagai cawapres muncul di Labuan Bajo menggunakan Google Image dengan kata kunci 'Baliho Duet Prabowo-Jan Ethes Muncul Di Labuhan Bajo'.
Penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Baliho Duet Prabowo-Gibran Muncul di Labuan Bajo" yang dimuat situs detik.com, pada Jumat, 25 Agustus 2023.
Dalam artikel tersebut terdapat sejumlah kesamaan dengan klaim yaitu bentuk dan warna huruf, komposisi foto Prabowo dan waktu penayangan artikel. Namun dalam foto tersebut Prabowo berfoto dengan Gibran Rakabuming Raka bukan Jan Ethes.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim foto baliho Prabowo Subianto sebagai Capres dan Jan Ethes sebagai cawapres muncul di Labuan Bajo sebagian salah.
Baliho Prabowo tersebut bersama dengan Gibran Rakabuming Raka bukan Jan Ethes.